Lensa Madura

Tag: dprd sumenep

  • BK Bantah Isu Ketua DPRD Sumenep Peras Mucikari

    BK Bantah Isu Ketua DPRD Sumenep Peras Mucikari

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep merespons isu terkait Ketua DPRD Sumenep, H Zainal Arifin, yang dituduh terlibat dalam pemerasan terhadap seorang mucikari.

    Ketua BK DPRD Sumenep, Virzannida Buysro, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

    “Karena isu ini masih sebatas dugaan, kalau tidak ada bukti konkret nanti malah jadi fitnah,” kata Virzannida Busyro, Minggu, 23 Februari 2025.

    Menurut politisi PKB itu, isu yang beredar tersebut hanya bertujuan untuk merusak reputasi lembaga legislatif.

    “Saya sudah melakukan klarifikasi langsung dengan pimpinan (H Zainal Arifin). Beliau memastikan bahwa ini hanya ulah oknum tertentu yang ingin merusak integritas dewan. Intinya, tuduhan itu tidak benar,” tegasnya.

    Meski demikian, putri mantan Bupati Sumenep A Busyro Karim mengingatkan para legislator agar menjaga kehormatan di tengah masyarakat.

    Dia juga tak segan akan menindak anggota dewan jika terbukti bermasalah.

    “BK akan tetap menjalankan tugas, termasuk mengevaluasi dan memanggil anggota dewan yang bermasalah, apabila ada bukti valid,” tegasnya.

    Sebelumnya, pada Kamis 20 Februari 2025, Ketua DPRD Sumenep H Zainal Arifin tidak hadir dalam pemanggian pertama Polres Sumenep terkait dugaan kasus pemerasan terhadap mucikari sebesar Rp 10 juta agar tidak dipernjara.

    “Kami pasti akan melakukan pemanggilan kedua,” kata Ipda Yoyok, Sabtu, 22 Februari 2025.

    Di sisi lain, beberapa waktu lalu H Zainal Arifin sempat membantah tuduhan tersebut.

    “Tidak benar, buat apa saya mencari uang sekecil itu,” ungkapnya kala itu. (kb/mr)

  • Bhagas Anggota DPRD Sumenep Dukung Bupati Fauzi dan Wabup Kiai Imam Hasyim Perhatikan Kesejahteraan Rakyat

    Bhagas Anggota DPRD Sumenep Dukung Bupati Fauzi dan Wabup Kiai Imam Hasyim Perhatikan Kesejahteraan Rakyat

    SUMENEP, lensamadura.com – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo dan KH Imam Hasyim hari ini di Jakarta mendapat atensi dari Eka Bhagas Nur Ardiansyah.

    Politisi muda PDI Perjuangan Sumenep itu berharap Bupati Fauzi-Wabup Kiai Imam berjuang untuk kemajuan Sumenep.

    “Selamat atas pelantikan Bupati Fauzi dan Kiai Imam Hasyim Wakil Bupati Sumenep. Selanjutnya, tugas kerakyatan dan terobosan untuk membangun Sumenep harus jadi prioritas,” kata politisi yang biasa disapa Mas Bhagas ini kepada LensaMadura.com, Kamis, 20 Februari 2025.

    Tentu, gebrakan itu tentang kesejahteraan rakyat. Atensi di bidang tersebut penting dimaksimalkan agar kepemimpinan Bupati Fauzi meninggalkan legacy positif.

    Anggota Komisi III DPRD Sumenep itu siap mendukung kebijakan pro rakyat Bupati Fauzi. Baik penanganan kemiskinan hingga pembangunan infrastruktur.

    “Kemajuan pembangunan di periode pertama harus terus dilanjutkan. Jajaran birokrasi harus peka menerjemahkan visi misi bupati dan wakilnya. Agar cepat dirasakan dampaknya,” pungkas Bhagas.

    Masyarakat tentunya menantikan kebijakan konkret untuk kepemimpinan periode 2025-2030, terutama terkait pemerataan pembangunan dan pemberdayaan rakyat Sumenep. (yan/mr)

  • DPRD Sumenep Resmi Tetapkan Fauzi-Imam sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    DPRD Sumenep Resmi Tetapkan Fauzi-Imam sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    SUMENEP, lensamadura.com – Pilkada 2024 sudah selesai. DPRD Sumenep resmi menetapkan pasangan Achmad Fauzi Wongsojudo-KH Imam Hasyim sebagai bupati dan wakil bupati terpilih periode 2024-2029.

    Penetapan itu disampaikan melalui rapat paripurna di kantor DPRD Sumenep, Senin, 10 Februari 2025.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep telah merampungkan rekapitulasi suara Pilkada 2024.

    Hasilnya, pasangan Achmad Fauzi Wongsojudo-KH Imam Hasyim meraih 379.858 suara sah, mengalahkan pasangan KH Muhammad Ali Fikri-KH Muh Unais Ali Hisyam yang memeroleh 249.597 suara.

    Ketua DPRD Sumenep, H Zainal Arifin, mengatakan bahwa proses ini merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati oleh semua pihak.

    “Kami telah menjalankan semua prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, DPRD akan mengajukan hasil penetapan ini ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk proses pelantikan,” kata H Zainal Arifin.

    Sebagai langkah administratif, DPRD Sumenep akan segera mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Jawa Timur agar pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

    “Surat ini akan segera kami sampaikan, bahkan bisa dikirim hari ini,” tambahnya.

    Selain mengumumkan pasangan calon terpilih, rapat paripurna ini juga menandai berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep periode 2021-2024.

    Dalam kesempatan itu, Zainal juga mengingatkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Sumenep.

    “DPRD siap menjalin komunikasi yang baik dengan kepala daerah terpilih demi kemajuan Sumenep. Kolaborasi yang erat akan mempercepat realisasi program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Perlu diketahui, kemenangan pasangan Fauzi-Imam telah diumumkan secara resmi oleh KPU Sumenep dalam rapat pleno terbuka pada Kamis, 6 Februari 2025 malam.

    Sehari setelahnya, KPU Sumenep juga telah menyerahkan penetapan calon terpilih kepada pasangan terpilih, Achmad Fauzi Wongsojudo-KH Imam Hasyim. (mr)

  • Komisi 3 DPRD Temui ESDM Jatim, Ungkap Tambang Ilegal di Sumenep

    Komisi 3 DPRD Temui ESDM Jatim, Ungkap Tambang Ilegal di Sumenep

    SUMENEP, lensamadura.com – Komisi 3 DPRD Sumenep melakukan konsultasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Selasa, 11 Februari 2025.

    Konsultasi itu dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas penambangan ilegal yang merebak di wilayah Sumenep.

    Konsultasi diikuti pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Sumenep, yang ditemui Bidang Pertambangan ESDM Jatim.

    Salah satu poin hasil konsultasi yang diterima Lensa Madura, ternyata di Sumenep tidak ada aktivitas penambangan yang memiliki izin resmi.

    Artinya, dipastikan semua aktivitas penambangan di Kabupaten Sumenep bersifat ilegal alias melanggar aturan.

    Misalnya, yang terjadi di Pulau Giliraja, terdapat penambangan pasir ilegal yang merusak lingkungan.

    Begitu juga aktivitas penambangan di daerah lain, seperti di Kecamatan Batuan, di Kecamatan Saronggi, dan beberapa kecamatan lainnya.

    “Berdasarkan data Dinas ESDM Jatim, memang tidak ada aktivitas penambangan legal di Sumenep. Ada yang dinyatakan legal di Kecamatan Bluto berkaitan tambang fospat, tapi tidak ada aktivitas penambangan alias hanya ada ijin saja, yakni milik PT Tirto Boyo Agung,” kata Akhmadi Yasid, Anggota Komisi 3 DPRD Sumenep, Selasa, 11 Februari 2025.

    Oleh karena itu, menyikapi aktivitas penambangan yang dikeluhkan di beberapa titik, komisi 3 dalam waktu dekat akan melakukan upaya konkret. Salah satunya sidak ke beberapa lokasi aktivitas penambangan.

    “Penindakan aktivitas penambangan liar murni wilayah APH (aparat penegak hukum), dalam hal ini kepolisian. Kita akan lakukan pemetaan segera, lalu kita tindak lanjuti ke penegak hukum,” kata politisi PKB yang juga mantan jurnalis senior itu.

    Di sisi lain, persoalan yang muncul dalam isu tambang ilegal adalah berkaitan dengan pembangunan atau proyek yang membutuhkan aneka mineral bukan logam seperti pasir dan batu.

    Menurut Yasid hal itu juga dipertanyakan kepada Dinas ESDM Jatim. Menurutnya, pembangunan juga harus berlanjut, tapi urusan regulasi harus tetap ditegakkan.

    “Titik temu dari persoalan tambang ini pada upaya menjaga aturan agar diikuti,” katanya.

    Ditambahkan Yasid, berdasarkan penjelasan Dinas ESDM Jatim untuk pengurusan izin pertambangan cukup mudah. Hanya saja, memang memerlukan waktu dan proses.

    “Ada prosedur yang dilalui, tidak rumit hanya memang butuh proses,” pungkasnya. (mr)

  • DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati

    DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan akhir masa jabatan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, Senin, 10 Februari 2025.

    Dalam rapat tersebut, Bupati Achmad Fauzi memaparkan capaian pembangunan selama periode kepemimpinannya 2021–2024, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 2,16 persen menjadi 5,35 persen serta penurunan angka kemiskinan dari 20,51 persen menjadi 17,78 persen.

    Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat dari Rp21,3 juta pada 2021 menjadi Rp37,3 juta pada 2023. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga meraih 78 penghargaan tingkat regional dan nasional selama periode tersebut.

    Bupati Fauzi menyampaikan terima kasih kepada DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat atas dukungan selama masa jabatannya.

    Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan merupakan hasil kerja sama antara eksekutif dan legislatif.

    Pada kesempatan itu, Bupati Fauzi juga mengumumkan akan kembali menjabat sebagai Bupati Sumenep periode 2025–2030 bersama Wakil Bupati terpilih, K.H. Imam Hasyim. Ia menyatakan komitmennya melanjutkan pembangunan dengan menghadapi tantangan.

    “Dengan pasangan yang baru, kami tetap berkomitmen mewujudkan Sumenep yang unggul, mandiri, dan sejahtera. Tantangan ke depan tidak mudah, terutama dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Namun, dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, kami optimistis dapat mengatasinya,” tegasnya.

    Ketua DPRD Sumenep, H Zainal Arifin, menyambut baik laporan akhir tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten dalam melanjutkan pembangunan daerah.

    “Kami di DPRD siap bersinergi untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” kata H Zainal Arifin. (*)

  • Ultah ke-52 PDI Perjuangan, Hosnan Ajak Kader Jaga Soliditas dan Perjuangkan Hak Rakyat

    Ultah ke-52 PDI Perjuangan, Hosnan Ajak Kader Jaga Soliditas dan Perjuangkan Hak Rakyat

    SUMENEP, lensamadura.com – Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sumenep, Hosnan, M.AP, beserta jajarannya menyampaikan selamat dan harapan terbaik di Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan yang jatuh pada 10 Januari 2025.

    “Selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan yang ke-52 tahun. Kita harus terus menjaga soliditas partai dan menjalankan Arahan Ketua Umum dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bangsa dan negara,” kata Hosnan dalam keterangan yang diterima Lensa Madura, Minggu, 12 Januari 2024.

    Hosnan mengatakan, di usia ke-52 ini merupakan usia yang matang bagi partai politik untuk semakin memperkuat posisi sebagai partai nasionalis yang konsisten memperjuangkan keadilan sosial.

    Untuk itu, kata dia, pentingnya peran kader partai dalam mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan di tengah masyarakat.

    “Kita harus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong yang diusung PDI Perjuangan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di tingkat daerah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia juga mengapresiasi kerja keras seluruh kader, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang telah berkontribusi besar dalam membangun sinergi untuk menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat.

    “Maka, kami mengajak kepada seluruh anggota partai untuk terus memperkuat persatuan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan,” ujarnya.

    “Momentum ulang tahun ini adalah pengingat bahwa perjuangan kita masih panjang. Mari kita terus bekerja keras untuk mewujudkan partai cita-cita, yaitu Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tambahnya.

    Hosnan juga berharap, ke depannya PDI Perjuangan bisa semakin solid, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman.

    “Semoga PDI Perjuangan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat Indonesia. Kita harus tetap setia pada visi dan misi partai di bawah arahan dari Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya. (ud/mr)

  • HIMPASS Soroti Minimnya Perhatian DPRD Sumenep Dapil 8 terhadap Peredaran Narkoba di Kepulauan

    HIMPASS Soroti Minimnya Perhatian DPRD Sumenep Dapil 8 terhadap Peredaran Narkoba di Kepulauan

    LENSAMADURA.COM, Sumenep – Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) menyoroti minimnya perhatian DPRD Sumenep Dapil 8 terhadap masalah penyalahgunaan narkoba di wilayah kepulauan. Mereka mempertanyakan keberadaan dan langkah konkrit anggota dewan dalam mengatasi peristiwa ini.

    Ketua HIMPASS, Faisal Islami, mengatakan kasus peredaran narkoba di kepulauan menjadi masalah yang cukup serius. Namun, kata dia, upaya pencegahan dan penanganan oleh pihak DPRD, khususnya Dapil 8, dinilai sangat kurang.

    “Kami bertanya, kemana langkah konkrit DPDR Sumenep utamanya Dapil 8 yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat,” kata Faisal Islami, Kamis, 2 Januari 2024.

    Faisal mengatakan, sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD seharusnya lebih aktif dalam menangani masalah sosial yang merugikan generasi muda, terutama narkoba yang semakin mengancam daerah kepulauan.

    “DPRD sebagai representasi rakyat, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi masyarakat dan generasi bangsa dari ancaman tersebut,” tegasnya.

    Menurut Faisal, sejauh ini implementasi kebijakan dan tindakan preventif DPRD Sumenep untuk mengatasi narkoba masih jauh dari harapan.

    “DPRD Dapil 8 seakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu yang sangat krusial ini, yang dapat merusak masa depan generasi muda di wilayah kepulauan,” ujarnya.

    Sebab itu, dia mendesak agar DPRD Sumenep, khususnya Dapil 8 memberikan perhatian lebih serius terhadap penanganan masalah narkoba di kepulauan.

    “Kami minta DPRD Sumenep Dapil 8 untuk bertindak nyata. Jangan biarkan generasi penerus bangsa ini terabaikan, seakan tidak mau tau persoalan kepulauan,” tandasnya.

    Sebagaiman diberitakan, dugaan peredaran narkoba belakangan ini semakin mengkhawatirkan di wilayah kepulauan Sapeken.

    HIMPASS juga sempat menggelar aksi demonstrasi dan mendesak Polres Sumenep untuk segera memberantas peredaran obat-obatan terlarang di daerah tersebut.

    Berdasar data HIMPASS, peredaran narkoba di kepulauan Sapeken disinyalir berasal dari berbagai daerah yang diselundupkan melalui jalur laut. Seperti jalur Banyuwangi, Bali, dan Lombok. (mr)

  • Gemara Gelar FGD, Bahas Kepemimpinan DPRD Sumenep

    Gemara Gelar FGD, Bahas Kepemimpinan DPRD Sumenep

    SUMENEP, lensamadura.com – Gerakan Mahasiswa Aktivis Madura (Gemara) sukses menggelar Focus Group Discussion (FGD) di salah satu kafe di Sumenep, Kamis, 5 September 2024.

    FGD melibatkan OKP, BEM, dan mahasiswa aktivis dari seluruh kampus se Kabupaten Sumenep. Ketua Gemara, Fadhlillah mengatakan, FGD tersebut dalam rangka menindaklanjuti polling yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu dalam rangka mengawal kepemimpinan DPRD Sumenep.

    “Sebagai bentuk tindak lanjut dari polling suara rakyat dalam rangka mengawal demokrasi. Dari hasil polling tersebut banyak responden menentukan pilihannya terkait siapa yang layak memimpin DPRD Sumenep kedepannya,” kata Fadhlillah dalam keterangan yang diterima Lensa Madura.

    FGD dengan tema “Menyoal Reformasi Kepemimpinan DPRD Sumenep” itu mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, banyak tamu undangan yang hadir saling berargumentasi perihal DPRD Sumenep.

    Qudsiyanto, salah satu narasumber kegiatan tersebut menyampaikan bahwa generasi muda saatnya bangkit, bangun dan melawan untuk perbaikan Sumenep.

    “Bangun, bangkit dan melawan. Kawal demokrasi kita, rakyat adalah komando tertinggi dalam trias politika. Tidak boleh dewan-dewan yang terpilih ini melupakan rakyat, rakyatlah yang mengantarkannya menjadi DPRD.” kata Qudsiyanto, Ketua Umum Gen-Z Madura itu.

    Dalam kesempatan yang sama, Wildan Rosaili selaku pengamat politik juga menjelaskan bahwa menjaga demokrasi adalah bagian dinamika politik supaya berjalan searah dengan konstitusi.

    “Faktor leadership, mengorganisir dan transparan adalah bagian dari cara-cara terbaik menentukan arah reformasi kepempimpinan DPRD. Tidak boleh dipandang sebelah mata perihal ini, kemudian rakyat haruslah menjadi tujuan utama dalam berkhidmat, jangan sebatas lompatan menuju kursi legislatif,” jelasnya.

    FGD yang melibatkan aktivis Sumenep tersebut diakhiri dengan deklarasi rakyat dan pemuda mengawal parlemen Sumenep. Berikut poinnya:

    Pertama, mengimbau kepada seluruh DPRD Sumenep untuk bekerja memperjuangkan hak-hak rakyat.

    Kedua, meminta kepada pimpinan partai pemenang suara terbanyak, baik tingkat DPC, DPW dan DPP untuk memilih Ketua DPRD Sumenep yang berkapasitas, cerdas, cakap, profesional dan visioner.

    Ketiga, rakyat dan pemuda khususnya Gemara, akan mengawal perjalanan parlemen selama satu periode ke depan.

    Keempat, jika terjadi hal-hal yang merugikan rakyat Sumenep, akibat dari profesionalisme DPRD yang ugal-ugalan atau melabrak regulasi, maka Gemara beserta seluruh elemen masyarakat Sumenep akan melakukan revolusi parlemen Kabupaten Sumenep. (*/red)

  • Aktivis ALARM Lakukan Audiensi, Satreskrim Polres Sumenep: Sudah Kami Panggil Tersangka Pemalsuan Ijazah

    Aktivis ALARM Lakukan Audiensi, Satreskrim Polres Sumenep: Sudah Kami Panggil Tersangka Pemalsuan Ijazah

    SUMENEP, lensamadura.com – Aktivis aliansi pemuda reformasi melawan (ALARM) melakukan audiensi ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sumenep perihal dugaan adanya pemalsuan ijazah yang sempat bergulir di tengah masyarakat.

    Audiensi berlangsung di ruangan KBO Satreskrim Polres Sumenep, Iptu Agus Rusdianto didampingi penyidik, serta empat orang altivis ALARM, Senin 26 Agustus 2024.

    Salah satu aktivis ALARM, Mohammad Nor mengatakan, audiensi dilakukan untuk memastikan tindaklanjut proses hukum terkait dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan Kades Kangayan bersama oknum anggota DPRD Sumenep yang dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen negara.

    “[Kami minta] pihak yang terlibat agar juga terungkap, bukan hanya Arsan. Karena Arsan ini hanyalah penerima, sementara yang memfasilitasi juga harus diproses sesuai proses hukum yang berlaku, ” kata Mohammad Nor saat membuka audiensi.

    Sementara itu, KBO Reskrim Polres Sumenep, Iptu Agus Rusdianto menyambut baik kedatangan aktivis ALARM guna menyampaikan aspirasi terkait kasus pemalsuan ijazah.

    “Ini ada penyidik yang bertugas, bisa di sampaikan apa yang perlu di sampaikan dan dipertanyakan mas. Silahkan,” kata Iptu Agus Rusdianto mempersilakan.

    Ditempat yang sama, penyidik Polres Sumenep yang bertugas mulai menyampaikan, bahwa tersangka pemalsuan ijazah tersebut sudah selesai diperiksa pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 kemarin.

    “Sudah kami panggil, satu hari sesudah aksi demonstrasi aktivis ALARM minggu lalu,” kata penyidik.

    Penyidik menjelaskan, kasus pemalsuan ijazah yang diduga melibatkan anggota DPRD Sumenep itu perlu diluruskan kembali.

    Artinya, kata dia, laporan pemalsuan ijazah palsu yang dilaporkan itu terkait ijazah yang diterbitkan PKBM Madilaut, bukan madrasah di bawah naungan oknum anggota dewan tersebut.

    “Terkait yang dilegalisir, itu memang asli. Namun dokumen yang dilaporkan bukan ijazah yang dari MTS Nurul Islam melainkan ijazah yang dari PKBM Madilaut,” tegasnya.

    “Saat legalisir ijazah MTS itu kan ijzah asli. Dan sampai saat ini kami belum bisa memastikan bahwa ijazah tersebut palsu, sebab belum ada putusan final dari PTUN,” tambahnya.

    Penyidik melanjutkan, bahwa ijazah MTS itu diterbitkan kurang lebih pada tahun 2013. Sementara ijazah yang dari PKBM Madilaut dikeluarkan pada Tahun 2019.

    Lebih lanjut, penyidik mengungkap alasan kenapa tersangka belum ditahan. Pasalnya, pengacara yang ditunjuk adalah dari Pemkab.

    “Karena kan status tersangka masih menjabat kepala desa dan belum ada keputusan untuk diberhentikan dari jabatannya,” tandasnya.

    Audiensi aktivis ALARM bersama Satreskrim Polres Sumenep berlangsung khidmat. Aktivis akan menunggu pelimpahan kasus pemalsuan ijazah tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

    “Kami berjanji akan mengusut tuntas kasus pemalsuan ijazah palsu tersebut, hingga semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku,” janji Nor di akhir audiensi. (taw/red)

  • IKA PMII Sapudi Minta Anggota DPRD Sumenep Dapil 7 Perjuangkan Transparansi CSR HCML

    IKA PMII Sapudi Minta Anggota DPRD Sumenep Dapil 7 Perjuangkan Transparansi CSR HCML

    SUMENEP, lensamadura.com – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, mendesak Anggota DPRD Sumenep yang baru dilantik untuk segera bersuara tentang kejelasan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Husky C-NOOK Madura Limited (HCML).

    Ketua IKA PMII Sapudi, Hasan Al Hakiki mengatakan, melalui lembaga parlemen, seharusnya bisa lebih mudah untuk mendapatkan transparansi dana CSR HCML yang seharusnya dinikmati langsung oleh wilayah terdampak pengeboran minyak dan gas (migas) itu.

    “Terutama kepada Anggota DPRD Sumenep Dapil 7 (Gayam, Nonggunong, Raas dan Masalembu). Pulau Sapudi menjadi bagian sektor wilayah yang harus mereka perjuangkan di tengah kepungan proyek berkeuntungan besar tersebut,” katanya, Jumat, 23 Agustus 2024.

    Ia mengatakan, saat ini DPRD Sumenep Dapil 7 diisi dengan wajah-wajah baru yang setidaknya menjadi tempat masyarakat untuk berkeluh kesah menyuarakan aspirasinya.

    “Kami sebagai aktivis kepulauan mendesak agar DPRD Sumenep yang baru diambil sumpah dan janjinya ini untuk segera membahas dan mempertanyakan kejelasan CSR HCML di Pulau Sapudi,” ujarnya.

    Dua tahun perusahaan HCML melakukan eksplorasi, sudah jutaan ribu barel yang disedot kekayaan alam Pulau Sapudi.
    Prusahaan HCML yang bertengger di selatan Pulau Sapudi itu memiliki CSR yang besar. Namun tidak transparan.

    Pulau Sapudi yang menjadi wilayah paling terdampak secara sektorlal, seharusnya warga Sapudi mendapatkan peningkatan infrastruktur yang sangat memadai dengan adanya robot Migas itu.

    “Anggota DPRD Sumenep yang baru harus peka, karena dia sebagai wakil rakyat, harus mampu memperjuangkan hak rakyat yang patut didapatkan dari perusahaan,” Jelas pria yang akrab dipanggil Cak Kiki itu.

    Selain itu, Cak Kiki juga mendesak agar para tuan DPRD Sumenep yang baru dilantik itu, memikirkan infrastruktur jalan di Kepulauan Sapudi yang sudah puluhan tahun tak kunjung selesai.

    Bagi dia, jalan tersebut tak hanya diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga bisa dimaksimalkan dengan usulan dari anggaran dana CSR perusahaan HCML.

    Selain infrastruktur, CSR HCML juga dapat digunakan untuk peningkatan ekonomi di kepulauan Sapudi, sehingga jumlah pengangguran tidak semakin meningkat dan mencegah urbanisasi pemuda di kepulauan.

    Terakhir, pria jebolan aktivis PMII Nurul Jadid Probolinggo itu, meminta agar DPRD Sumenep yang baru dilantik tidak cenderung ikut arus di parlemen. Mereka harus berani bertolak belakang pemikiran.

    Setidaknya, lanjut dia, atas nama wakil rakyat kepulauan harus lantang bersuara memperjuangkan agar tidak terjadi disparitas antara kepulauan dan daratan.

    “Butuh pendekatan secara holisitik, atau perlawanan secara diplomatis agar masyarakat kepulauan tidak didiskriminasi secara akal dan tindakan,” tandasnya. (*/udi)

  • Penggerak Shalawat Nariyah Siap Perjuangkan Rakyat Lewat Parlemen

    Penggerak Shalawat Nariyah Siap Perjuangkan Rakyat Lewat Parlemen

    SUMENEP, lensamadura.com – Saipurrahman S. Kep. atau yang akrab disapa MaK Ipung resmi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep periode 2024-2029 setelah dilantik pada Rabu, 21 Agustus 2024.

    Politisi muda PKB kelahiran Ra’as ini sukses menjadi wakil rakyat dari Dapil VII meliputi Ra’as, Gayam, Nonggunong, dan Masalembu.

    Saipurrahman juga menjadi salah satu tokoh penggerak shalawat nariyah 4444 yang mendapat ijazah langsung dari KH Kholil As’ad Situbondo di kecamatan Ra’as. Sudah memiliki 8 posko shalawat nariyah di pulau setempat.

    “Kami siap memperjuangkan aspirasi rakyat terutama dapil saya sendiri sesuai tugas dan fungsi saya sebagai dewan. Mohon doanya semoga amanah dalam menjalankan tugas,” pungkas Ipung kepada Lensa Madura usai pelantikan. (yan/red)

  • Anggota DPRD Sumenep 2024-2029 Resmi Dilantik

    Anggota DPRD Sumenep 2024-2029 Resmi Dilantik

    SUMENEP, lensamadura.com – Sebanyak 50 anggota DPRD Sumenep periode 2024-2029 telah resmi dilantik.

    Pelantikan dan pengucapan sumpah janji berlangsung di Pendopo Keraton Sumenep, Rabu, 21 Agustus 2024.

    Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, No.100.3.3.1/755/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Sumenep masa jabatan 2024-2029.

    Pengambilan sumpah dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sumenep, Yuli Purnomosidi.

    50 anggota dewan itu berasal dari 10 partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di legislatif.

    Berikut nama-nama anggota DPRD Sumenep periode 2024-2029 yang telah resmi dilantik:

    Dapil Sumenep 1

    1. Rasidi (PKB)
    2. Agus Hariyanto (Gerindra)
    3. Nia Kurnia (PDIP)
    4. Sutan Hady Tjahyadi (PDIP)
    5. Wiwid Harjo Yudanto (PKS)
    6. Musahwi (PAN)
    7. Bambang Eko Iswanto (PPP)

    Dapil Sumenep 2

    1. Akhmadi Yasid (PKB)
    2. Holik (Gerindra)
    3. Eka Bhagas Nur Ardiansyah (PDIP)
    4. Sulahuddin (PDIP)
    5. Samsiyadi (Nasdem)
    6. Faisal Muhlis (PAN)
    7. Afrian Mukhlas GZ (Demokrat)

    Dapil Sumenep 3

    1. Eksan (PKB)
    2. Irwan Hayat (PKB)
    3. Abd. Rahman (PDIP)
    4. M Ramzi (Hanura)
    5. Siti Hosna (PAN)
    6. Akhmad Jasuli (Demokrat)
    7. Moh Asy’ari Muthhar (PPP)

    Dapil Sumenep 4

    1. Muhammad Mirza Khamaini Hamid (PKB)
    2. H. Zainal (PDIP)
    3. Ersat (Nasdem)
    4. Hairul Anwar (PAN)
    5. Indra Wahyudi (Demokrat)
    6. Abd. Rahman (PPP)

    Dapil Sumenep 5

    1. M Muhri (PKB)
    2. dr. Virzannida (PKB)
    3. Endi (PDIP)
    4. Afrilia Wahyuni (Nasdem)
    5. Moh. Fendi (Demokrat)

    Dapil Sumenep 6

    1. Sami Oeddin (PKB)
    2. Umar (PDIP)
    3. Gunaifi Syarif Arrodhy (PAN)
    4. Mulyadi (Demokrat)
    5. Masdawi (Demokrat)
    6. Juhari (PPP)

    Dapil Sumenep 7

    1. Saipur Rahman (PKB)
    2. Hosnan (PDIP)
    3. Darul Hasyim Fath (PDIP)
    4. Ahmad Juhairi (Nasdem)
    5. Mas’ud Ali (PPP)

    Dapil Sumenep 8

    1. Dul Siam (PKB)
    2. Wahyudi (PDIP)
    3. Muta’em (Nasdem)
    4. Syamsul Bahri (PKS)
    5. Badrul Aini (PBB)
    6. Mohammad Hanafi (Demokrat)
    7. M. Syukri (PPP)

    Dalam acara ini sekaligus dilangsungkan penyerahan palu pimpinan DPRD kepada Ketua Sementara DPRD Sumenep, H Zainal Abidin, dan Wakil Ketua Sementara, H Dulsiam oleh ketua demisioner, KH Abd Hamid Ali Munir.

    Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, kepada demisioner Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, KH Abd Hamid Ali Munir. (*/red)

  • Jalan Kabupaten Rusak, Pemuda Sumenep Gelar Aksi Protes

    Jalan Kabupaten Rusak, Pemuda Sumenep Gelar Aksi Protes

    SUMENEP, Lensa Madura – Pemuda dan warga Desa Legung, Kecamatan Batang-batang menggelar aksi protes kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terkait jalan kabupaten yang rusak.

    Protes itu dilakukan dengan membentangkan poster kritikan di ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Legung, Juruan Daya, dan desa Badur, Senin 24 Januari 2022.

    Pasalnya, ruas jalan itu mengalami rusak parah dan sering menyebabkan kecelakaan.

    Mereka mendesak Pemkab Dan DPRD Kabupaten Sumenep agar segera mendukung perbaikan jalan, mengingat sering jatuhnya korban pengguna jalan di lokasi tersebut.

    Aksi protes diawali dengan membentangkan poster bertuliskan “Selamat Datang di Obyek Wisata Pantai Lubang Sewu Legung Barat Dusun Badung”. Terdapat juga tulisan “Melewati Jalan Ini Bisa Menimbulkan Gangguan Kehamilan, Impotensi Dan Serangan Jantung.”

    Sedangkan poster lain bertuliskan “Selamat Jalan di Jalur Nasional Pantura, Anda Keluar Wilayah Uji Nyali dan Jebakan Batman”

    Penampakan jalan provinsi yang rusak, penghubung antara Desa Legung, Juruan Daya, dan Desa Badur.

    Salah satu pemuda Desa Legung Ach. Toifur Ali Wafa menyampaikan, sejak tiga tahun terakhir jalanan yang rusak parah tidak kunjung ada perbaikan yang berarti. Alhasil sering jatuh korban pengguna jalan, tak hanya masyarakat sekitar namun juga siswa yang setiap hari melintasi jalan menuju sekolahnya.

    “Minggu kemarin ada mobil truk yang sampai terpelosok ke lubang jalan yang rusak tersebut, akibatnya mobil kesulitan melaju dan untungnya ada warga sekitar yang menolongnya,” ungkapnya kepada media ini.

    Toifur menambahkan, sesuai Pasal 24 ayat 1 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

    Oleh karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumenep agar merekomendasikan apresiasi ini ke provinsi dan segera ditindaklanjuti serta diutamakan.

    “Sebab jalan ini menjadi akses utama masyarakat sekitar untuk kegiatan usaha, sekolah dan aktivitas lainnya sekaligus penghubung antar desa,” terangnya.

    Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PKB saat dikonfirmasi awak media, M. Muhri menyampaikan bahwa hal tersebut sudah disampaikan ke Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur.

    “Insyaallah tahun 2022 akan dikerjakan dengan memakai anggaran PAK. Kalau tidak kemungkinan awal tahun 2023,” kata Muhri.

    Disoal terkait kewenangannya kenapa disampaikan ke Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, apa memang di Fraksi PKB DPRD Jawa Timur ada Komisi infrastruktur, pihaknya belum bisa menjawab. (red/pur)