Lensa Madura

Tag: dprd sumenep

  • Fraksi PDIP DPRD Sumenep Dorong Anggota Bersepeda ke Kantor Guna Hemat Energi

    Fraksi PDIP DPRD Sumenep Dorong Anggota Bersepeda ke Kantor Guna Hemat Energi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep mendorong anggotanya menggunakan sepeda ontel saat berangkat ke kantor sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan pengurangan emisi kendaraan.

    Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumenep, Hosnan Abrory, mengatakan kebijakan tersebut diterapkan secara bertahap dengan mengimbau anggota bersepeda dua hingga tiga hari dalam sepekan.

    “Langkah ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung efisiensi energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada BBM,” katanya di Sumenep, Jumat, 17 April 2026.

    Menurut dia, gerakan bersepeda tidak hanya berdampak pada penghematan energi, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan emisi kendaraan bermotor yang terus meningkat.

    Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan di tengah aktivitas sehari-hari.

    Hosnan menjelaskan, inisiatif ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari langkah konkret fraksi dalam merespons isu energi nasional. Ia menilai perubahan kecil akan berdampak besar jika dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan.

    Sejumlah anggota DPRD dari Fraksi PDIP telah mulai menerapkan kebijakan tersebut dengan bersepeda menuju kantor. Aktivitas itu juga dinilai mampu mempererat kebersamaan antaranggota melalui kegiatan positif di luar rutinitas formal.

    Di sisi lain, bersepeda juga memberikan manfaat kesehatan, seperti menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan daya tahan dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.

    Hosnan mengaku telah terbiasa bersepeda dan menilai aktivitas tersebut sebagai sarana olahraga ringan yang menyenangkan sekaligus efektif menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan.

    Ia berharap kebijakan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan.

    “Jika dilakukan secara luas, langkah ini akan berdampak signifikan terhadap penghematan energi dan kualitas lingkungan,” katanya. (*)

  • Jawab Pandangan Fraksi, Pemkab Sumenep Tegaskan Penguatan OPD, BUMD, dan Pengelolaan Aset

    Jawab Pandangan Fraksi, Pemkab Sumenep Tegaskan Penguatan OPD, BUMD, dan Pengelolaan Aset

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Sumenep, Kamis (16/4/2026).

    Jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, mewakili Bupati, dengan menyampaikan apresiasi atas masukan, saran, dan catatan dari seluruh fraksi.

    Dalam pemaparannya, pemerintah daerah menegaskan tiga poin utama.

    Pertama, penyesuaian struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan sesuai regulasi dan kebutuhan pemerintahan yang dinamis.

    Kedua, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor jasa keuangan berbasis syariah, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Ketiga, optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bagian penting dari tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

    “Masukan dari seluruh fraksi menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah,” ujar KH Imam Hasyim.

    Salah satu poin yang disorot adalah rencana penyertaan modal kepada BPRS Bhakti Sumekar.

    Pemerintah daerah menegaskan bahwa sumber dana berasal dari hibah pemerintah pusat, sehingga tidak membebani fiskal daerah.

    Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan sektor pertanian, termasuk mendukung petani dan korporasi tani melalui akses kredit yang lebih luas dan terjangkau.

    “Penguatan permodalan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan di sektor prioritas secara produktif dan tepat sasaran,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah secara optimal. BMD tidak hanya dikelola secara administratif, tetapi juga diarahkan agar memiliki nilai tambah ekonomi dan sosial.

    Langkah yang dilakukan meliputi penataan aset, peningkatan sistem pencatatan dan inventarisasi, serta pengembangan pola pemanfaatan yang produktif dan berkelanjutan.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dulsiam, selaku pimpinan rapat, berharap proses pembahasan Raperda dapat berjalan lancar hingga menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kami berharap pembahasan Raperda ini dapat berjalan optimal dan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata,” ujarnya.

    Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. (*)

  • DPRD Sumenep Bahas Tiga Raperda 2026, Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum

    DPRD Sumenep Bahas Tiga Raperda 2026, Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan bupati atas tiga rancangan peraturan daerah tahun 2026, Rabu, 15 April 2026.

    Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin. Dalam sidang itu, tujuh fraksi menyampaikan pandangan masing-masing melalui juru bicara fraksi.

    “Pandangan umum fraksi dapat membuka ruang dan dimensi baru dalam merancang kebijakan publik yang demokratis, egaliter, dan berkeadilan sosial,” kata Zainal saat memimpin rapat.

    Tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan ialah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, serta Fraksi Gerindra-PKS.

    Menurut Zainal, pandangan fraksi dibutuhkan untuk memberi masukan terhadap substansi tiga rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah kabupaten. Ia menyebut pembahasan akan dilanjutkan dalam rapat paripurna berikutnya.

    “Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, pembahasan akan dilanjutkan pada agenda paripurna selanjutnya,” ujarnya.

    Rapat itu juga dihadiri Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. (*)

  • DPRD Sumenep Mulai Bahas Tiga Raperda Usulan Pemkab

    DPRD Sumenep Mulai Bahas Tiga Raperda Usulan Pemkab

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep memulai pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah kabupaten melalui rapat paripurna, Senin, 13 April 2026.

    Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, dan dihadiri jajaran anggota dewan serta perwakilan eksekutif.

    Zainal mengatakan DPRD akan membahas seluruh raperda tersebut secara cermat dan terbuka dengan mengedepankan kepentingan publik.

    Menurut dia, proses legislasi harus menghasilkan regulasi yang aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Kami memastikan setiap raperda dibahas secara mendalam, transparan, dan melibatkan berbagai pihak terkait agar hasilnya tepat sasaran,” ujarnya.

    Ia menambahkan, DPRD akan memberi perhatian serius pada substansi yang berkaitan dengan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan penguatan ekonomi daerah.

    Dalam penyampaian Nota Penjelasan, dibacakan oleh Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, terdapat tiga poin regulasi penting yang menjadi prioritas pembahasan.

    Adapun tiga raperda yang mulai dibahas memiliki cakupan strategis. Pertama, Raperda Perubahan Kedua atas Perda Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam rancangan ini, pemerintah mengusulkan penyesuaian nomenklatur Dinas Kesehatan agar selaras dengan ketentuan kementerian. Selain itu, terdapat rencana penggabungan urusan pengendalian penduduk dengan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat sinergi pembangunan dan kemandirian desa.

    Kedua, Raperda Penyertaan Modal pada BPRS Bhakti Sumekar. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat struktur permodalan bank milik daerah guna meningkatkan kapasitas pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pertanian. Penyertaan modal ini juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi program UPLAND dari Kementerian Pertanian.

    Ketiga, Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini difokuskan pada penguatan tata kelola aset agar lebih transparan dan akuntabel, sekaligus menyesuaikan dengan regulasi terbaru pemerintah pusat serta rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

    “Ketiga raperda ini menyangkut aspek penting, mulai dari struktur organisasi perangkat daerah, penguatan ekonomi, hingga pengelolaan aset. Karena itu, pembahasannya harus komprehensif dan akuntabel,” kata Zainal.

    DPRD Sumenep menargetkan pembahasan berjalan efektif sehingga dapat melahirkan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

  • DPRD Sumenep Tetapkan Agenda Legislasi 2026, 31 Raperda Masuk Prioritas

    DPRD Sumenep Tetapkan Agenda Legislasi 2026, 31 Raperda Masuk Prioritas

    SUMENEP, LensaMadura.com – DPRD Kabupaten Sumenep menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 melalui rapat paripurna persetujuan bersama, Jumat, 10 April 2026.

    Sebanyak 31 rancangan peraturan daerah (raperda) masuk dalam agenda legislasi tahun depan.

    Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin mengatakan penetapan Propemperda menjadi pijakan dalam menyusun regulasi yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

    Menurut dia, pembahasan raperda akan mengedepankan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. DPRD, kata dia, tidak akan memaksakan seluruh usulan rampung dalam satu tahun.

    “Yang penting kualitas regulasi, harus sinkron dengan aturan di atasnya dan bisa diterapkan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, DPRD juga membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembahasan agar perda yang dihasilkan lebih aspiratif.

    Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumenep Hosnan menyebut dari total 31 raperda, sebanyak 18 merupakan usulan inisiatif DPRD, sedangkan 13 lainnya berasal dari pemerintah daerah.

    Sebagian raperda tersebut, kata dia, merupakan usulan tahun sebelumnya yang belum rampung dan dilanjutkan pembahasannya pada 2026.

    “Ada yang masih dalam proses fasilitasi gubernur, namun tetap dimasukkan dalam Propemperda tahun ini,” katanya.

    Hosnan menegaskan seluruh raperda yang masuk telah melalui proses seleksi dan ditetapkan sebagai prioritas pembahasan. (*)

  • DPRD Sumenep Ketok Tiga Raperda, Bupati Sampaikan Apresiasi

    DPRD Sumenep Ketok Tiga Raperda, Bupati Sampaikan Apresiasi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menuntaskan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) melalui rapat paripurna persetujuan bersama dengan pemerintah daerah, Selasa, 7 April 2026.

    Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin mengatakan seluruh proses pembahasan berjalan sesuai tahapan peraturan perundang-undangan.

    “Pembahasan berjalan lancar dan diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

    Tiga raperda yang disepakati meliputi pengelolaan pasar rakyat, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan pasar modern, serta raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Wira Usaha Sumekar.

    Menurut Zainal, ketiga raperda tersebut telah melalui sejumlah tahapan, termasuk fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.

    Setelah disetujui bersama, dokumen raperda akan diajukan kembali kepada gubernur untuk memperoleh nomor registrasi sebelum diundangkan dalam lembaran daerah.

    Ia berharap regulasi tersebut dapat mendorong peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di Sumenep.

    “Kami berharap raperda ini berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengapresiasi sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut.

    Menurut dia, kemitraan yang terjalin menjadi kunci dalam mendukung pembangunan daerah.

    “Kerja sama ini penting untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (*)

  • KI Sumenep dan DPRD Perkuat Sinergi untuk Transparansi Publik

    KI Sumenep dan DPRD Perkuat Sinergi untuk Transparansi Publik

    SUMENEP, LensaMadura.com – Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus memperluas jejaring kelembagaan setelah sebelumnya menjalin nota kesepahaman dengan kepolisian dan pengadilan negeri setempat.

    Teranyar, lembaga informasi itu juga merajut sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Rabu, 1 April 2026.

    Kesepakatan itu terjalin dalam pertemuan antara Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, dan Ketua KI Sumenep, Moh Rifai, di ruang pimpinan DPRD.

    Zainal Arifin menilai kolaborasi tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di daerah.

    Zainal mengatakan, sinergi antara lembaga legislatif dan KI penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

    “Ini langkah strategis yang harus dijunjung bersama. Tujuannya sama, yakni mewujudkan Sumenep yang transparan, akuntabel, serta pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Moh Rifai menyebut kemitraan dengan DPRD menjadi bagian dari upaya mendorong kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Rifai berpandangan, DPRD memiliki peran penting melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, termasuk dalam mendukung peningkatan layanan informasi publik dan penguatan kelembagaan KI.

    “Sinergi ini diharapkan memperkuat komitmen badan publik agar lebih terbuka, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan,” ujar Rifai. (*)

  • DPRD Sumenep Usulkan 208 Pokir, Ini Rinciannya

    DPRD Sumenep Usulkan 208 Pokir, Ini Rinciannya

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mengusulkan 208 pokok pikiran (pokir) yang tersebar di 15 perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan 2027.

    Usulan tersebut telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep, Senin, 30 Maret 2026.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan seluruh usulan itu diajukan melalui perangkat daerah dan akan dibahas secara bersama dalam forum perencanaan.

    “Melalui forum ini, kami mengharapkan adanya penguatan sinergi dan komitmen agar perencanaan pembangunan ini tidak hanya bersifat administratif,” kata Arif.

    Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, menegaskan tidak semua usulan pokir tersebut akan otomatis masuk dalam program pembangunan.

    “Itu usulan yang sebanyak 208 itu belum tentu semuanya masuk, itu usulan saja,” ujar Kiai Imam.

    Menurut dia, seluruh usulan akan melalui proses verifikasi berjenjang untuk memastikan program yang diakomodasi benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

    “Nanti akan diverifikasi oleh kita. Jadi yang 208 itu hanya usulan saja, nanti akan diverifikasi secara berjenjang,” kata dia.

    Adapun sebaran 208 usulan pokir DPRD Sumenep di 15 perangkat daerah sebagai berikut:

    Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (94 usulan); Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (31 usulan).

    Kemudian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (31 usulan); Dinas Ketenagakerjaan (21 usulan); Dinas Pendidikan (21 usulan); Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (13 usulan); Sekretariat Daerah (12 usulan).

    Sementara, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (3 usulan); Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2 usulan); Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2 usulan); Dinas Komunikasi dan Informatika (2 usulan);

    Kemudian, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (1 usulan); Dinas Lingkungan Hidup (1 usulan); serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1 usulan). (*)

  • Kerusakan Jalan Bragung-Prancak Belum Tersentuh, Warga Desak Perbaikan

    Kerusakan Jalan Bragung-Prancak Belum Tersentuh, Warga Desak Perbaikan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kondisi jalan penghubung Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, menuju Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep masih memprihatinkan.

    Hingga kini, kerusakan kurang lebih 30 meter di sejumlah titik ruas jalan tersebut belum juga mendapat perbaikan.

    Beberapa bagian jalan terlihat berlubang dan rusak. Saat hujan turun, lubang-lubang itu tertutup genangan air sehingga menyulitkan pengendara untuk menghindarinya.

    Kondisi ini dinilai berisiko bagi keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang setiap hari melintasi jalur tersebut.

    Jalan Bragung–Prancak menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat setempat. Jalur ini digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari mobilitas pekerja, distribusi hasil pertanian, hingga akses pelajar menuju sekolah.

    Kerusakan jalan itu juga menjadi perhatian sejumlah warga yang berharap dapat diperjuangkan oleh wakil rakyat, khususnya anggota DPRD Sumenep.

    Salah satu warga setempat, Faynani (25), mengatakan kerusakan jalan tersebut sudah lama dikeluhkan warga. Namun hingga kini belum ada langkah perbaikan yang nyata dari pemerintah daerah.

    “Jalan ini sangat vital bagi warga. Banyak yang melintas setiap hari untuk bekerja, membawa hasil pertanian, sampai anak-anak berangkat sekolah. Jadi kerusakannya langsung dirasakan masyarakat,” kata Faynani, Jumat, 13 Maret 2026.

    Menurut dia, kerusakan jalan berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan. Saat hujan, lubang-lubang yang tertutup genangan air sering kali tidak terlihat oleh pengendara.

    “Kalau hujan, lubangnya tertutup air. Pengendara kadang tidak tahu ada lubang. Ini yang sering membuat orang kaget dan hampir terjatuh,” ujarnya.

    Ia menambahkan, warga tidak menuntut hal berlebihan. Mereka hanya berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap akses jalan yang digunakan setiap hari oleh masyarakat.

    “Karena ini juga kawasan asal salah satu anggota dewan, kami berharap aspirasi masyarakat bisa diperjuangkan. Minimal disampaikan agar perbaikan jalan menjadi prioritas,” katanya.

    Faynani menilai perbaikan jalan juga penting untuk mendukung aktivitas ekonomi warga. Dengan kondisi jalan yang baik, mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian akan lebih lancar.

    “Kalau jalannya bagus, mobilitas warga lebih lancar. Pengangkutan hasil pertanian juga lebih mudah, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Ia berharap pemerintah daerah bersama wakil rakyat memberikan perhatian serius agar kerusakan jalan tersebut tidak semakin parah.

    “Harapan kami sederhana. Semoga ada solusi agar jalan ini bisa segera diperbaiki. Karena ini akses yang dipakai warga setiap hari,” kata Faynani.

    Kepala Desa Bragung, Hj Latifah, mengatakan ruas jalan tersebut merupakan jalan kabupaten sehingga kewenangan perbaikannya berada di pemerintah daerah.

    “Itu jalan kabupaten. Wewenang pengerjaannya ada di pemerintah kabupaten, bukan desa,” kata Hj Latifah.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M Muhri, saat dihubungi melalui WhatsApp belum merespons permintaan konfirmasi hingga berita ini ditulis, meski pesan yang dikirim telah terbaca. (*)

  • DPRD Sumenep Susun Agenda Kerja Triwulan I 2026

    DPRD Sumenep Susun Agenda Kerja Triwulan I 2026

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep melalui Badan Musyawarah (Bamus) menyusun agenda kerja lembaga legislatif untuk triwulan pertama 2026.

    Rapat Bamus digelar di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Selasa, 20 Januari 2026.

    Agenda tersebut menjadi acuan operasional bagi seluruh alat kelengkapan dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

    Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, memimpin langsung pembahasan penjadwalan kegiatan dewan selama tiga bulan ke depan.

    “Agenda triwulan pertama ini kami susun agar seluruh alat kelengkapan dewan memiliki arah kerja yang jelas dan terukur sejak awal tahun,” kata Zainal Arifin.

    Zainal menjelaskan, pada Januari dan Februari 2026 DPRD memfokuskan agenda pada rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah mitra kerja.

    “Agenda tersebut penting untuk memastikan sinkronisasi program antara legislatif dan eksekutif,” jelasnya.

    Sementara itu, pada Maret 2026 DPRD menjadwalkan pelaksanaan Reses II Masa Sidang II Tahun Sidang 2026.

    “Reses menjadi ruang bagi anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan dan menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya.

    Zainal menambahkan, peran Bamus sangat strategis karena menjadi pengatur ritme kerja DPRD. Dengan penjadwalan yang matang, ia berharap seluruh agenda kelembagaan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

    “Kami ingin kinerja DPRD lebih efektif dalam mengawal pembangunan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Zainal. (*)

  • Fraksi PKB DPRD Serahkan Donasi untuk Dukung Konfercab PCNU Sumenep

    Fraksi PKB DPRD Serahkan Donasi untuk Dukung Konfercab PCNU Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep 2025, Fraksi PKB DPRD Sumenep menyerahkan donasi internal senilai Rp12 juta kepada panitia di kantor PCNU setempat, Jumat, 5 Desember 2025.

    “Seluruh anggota Fraksi merespons instruksi DPC PKB Sumenep. Alhamdulillah terkumpul Rp12 juta dari iuran sukarela 11 anggota Fraksi. Ini adalah wujud kepedulian kami terhadap suksesnya Konfercab NU Sumenep,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep, Rasidi.

    Rasidi mengatakan, dukungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus ekspresi kecintaan kader PKB terhadap NU sebagai organisasi induk yang memiliki hubungan historis dengan partai.

    “PKB lahir dari rahim NU. Karena itu kami merasa berkewajiban mendukung agenda-agenda penting PCNU, termasuk Konfercab yang menjadi momentum strategis regenerasi kepemimpinan,” ujarnya.

    Adapun donasi yang dihimpun dari anggota Fraksi PKB yakni:

    • Rasidi: Rp2.000.000
    • H Dulsiam: Rp2.000.000
    • M Muhri: Rp2.000.000
    • M Ramzi: Rp1.000.000
    • Saipur Rahman: Rp1.000.000
    • Mirza Khoamini: Rp1.000.000
    • Irwan Hayat: Rp1.000.000
    • Sami’oeddin: Rp500.000
    • H Eksan: Rp500.000
    • dr Virzannida: Rp500.000
    • Akhmad Yasid: Rp500.000

    Rasidi berharap dukungan tersebut dapat membantu panitia dalam mempersiapkan Konfercab agar berjalan tertib, demokratis, dan menghasilkan kepemimpinan yang kuat.

    “Semoga Konfercab menghasilkan keputusan strategis bagi kemajuan PCNU Sumenep. Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan penuh keberkahan,” katanya.

    Sementara itu, perwakilan panitia sekaligus NU Care-LAZISNU PCNU Sumenep, A Quraysi, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Fraksi PKB.

    “Kami berterima kasih kepada Fraksi PKB DPRD Sumenep atas perhatian dan dukungannya. Bantuan ini sangat berarti untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Konfercab dapat berlangsung dengan baik. Semoga menjadi berkah dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama menjaga marwah organisasi,” ujarnya. (*)

  • Anggota DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath Dengar Pendapat Rakyat di Masalembu

    Anggota DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath Dengar Pendapat Rakyat di Masalembu

    SUMENEP, LensaMadura.com – Anggota DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, menjaring aspirasi warga Kecamatan Masalembu, daerah pemilihannya, dalam agenda dengar pendapat rakyat Masa Sidang I tahun 2025 yang berlangsung pada 7–14 November 2025.

    Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, kebutuhan sarana belajar yang memadai bagi anak-anak, hingga kesulitan pelaku usaha kecil dalam menghadapi persaingan ekonomi.

    Darul mengatakan bahwa seluruh aspirasi yang dikumpulkan merupakan bahan penting dalam penyusunan kebijakan di DPRD.

    “Aspirasi menjadi penunjuk arah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Ketua Komisi I DPRD Sumenep itu menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan momentum untuk memastikan persoalan warga di daerah terpencil tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.

    “Kami hadir jembatan antara harapan dan keputusan,” kata Darul.

    Menurut dia, pembangunan daerah hanya akan berjalan efektif apabila dirumuskan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Karena itu, seluruh catatan hasil reses akan ia bawa ke rapat pembahasan di DPRD.

    Menutup kegiatan, Darul menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Selama kita masih diberi napas oleh Tuhan, di situlah wakil rakyat diuji dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya. (*)

  • DPRD Sumenep Bahas Nota Keuangan dan RAPBD 2026

    DPRD Sumenep Bahas Nota Keuangan dan RAPBD 2026

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di ruang sidang utama, Senin, 6 Oktober 2025.

    Rapat dihadiri pimpinan DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

    Dalam kesempatan itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, memaparkan arah kebijakan keuangan daerah yang menitikberatkan pada efektivitas belanja publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

    “Penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada RPJMD 2021–2026 serta RKPD 2026. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberi hasil nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap,” kata Bupati Fauzi.

    Bupati Fauzi menjelaskan, perencanaan anggaran dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kebutuhan riil daerah.

    “Setiap alokasi belanja ditetapkan berdasarkan target kinerja pelayanan publik, bukan semata pemerataan antar-OPD,” ujarnya.

    Meski ekonomi global masih berfluktuasi, kepala daerah menyatakan optimistis terhadap daya tahan ekonomi daerah. Ia menyebut, ekonomi nasional pada 2025 tumbuh 4,99 persen dengan inflasi terkendali di angka 2,37 persen.

    “Sedangkan PDRB Sumenep tumbuh 6,46 persen pada kuartal pertama 2025, menunjukkan tren positif bagi ekonomi daerah,” kata dia.

    Dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,03 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp334,3 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,68 triliun.

    Sementara total belanja daerah direncanakan Rp2,21 triliun, yang mencakup belanja operasi, modal, tak terduga, dan transfer. Defisit sebesar Rp184,2 miliar akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama untuk menjaga keseimbangan fiskal.

    Bupati dua periode itu berharap proses pembahasan RAPBD bersama DPRD berjalan efektif dan tepat waktu.

    “Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, kami optimistis APBD 2026 dapat disahkan sesuai jadwal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumenep,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, mengatakan, dewan akan menelaah setiap pos anggaran agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

    “Pembahasan akan dilakukan secara transparan dan komprehensif,” tutur Indra.

    Indra menambahkan, DPRD akan mengkaji secara menyeluruh sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD 2026.

    “Kami akan mencermati setiap rincian agar benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya. (*)

  • Listrik di Pagerungan Kecil masih Terbatas, DPRD Sumenep Desak Pemerataan

    Listrik di Pagerungan Kecil masih Terbatas, DPRD Sumenep Desak Pemerataan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kebutuhan pasokan listrik di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, masih timpang.

    Kondisi ini menjadi perbincangan khusus dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Rabu, 24 September 2025.

    Dalam forum tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep daerah pemilihan 8 Syamsul Bahri menegaskan perlunya percepatan pemerataan kelistrikan di wilayah kepulauan.

    Menurutnya, warga kepulauan di Pagerungan Kecil sudah lama menghadapi keterbatasan pasokan listrik yang berimbas pada aktivitas sehari-hari, termasuk pendidikan dan perekonomian setempat.

    “Listrik di Pagerungan Kecil harus menjadi perhatian serius. Warga berhak menikmati layanan yang sama dengan wilayah lain di daratan,” ujar Syamsul Bahri dalam rapat itu.

    Politisi PKS itu menilai, percepatan elektrifikasi di wilayah kepulauan akan membuka peluang usaha baru.

    “Misal dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui akses teknologi, dan memperkuat pelayanan kesehatan untuk masyarakat kepulauan,” tambahnya.

    Dia pun meminta pemerintah daerah dan PLN tidak membeda-bedakan pelayanan primer tersebut.

    “DPRD akan terus mengawal program ini agar segera terealisasi,” tegasnya.

    Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, perwakilan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, PLN UP3 Madura.

    Hadir juga Kepala Desa Pagerungan Kecil Halilurrahman, tokoh masyarakat, perwakilan PT Kangean Energi Indonesia, dan SKK Migas Jabanusa. (mr)

  • Agen Bantah Tahan Kartu PKH di Sapeken, DPRD Sumenep Minta Edukasi Ditingkatkan

    Agen Bantah Tahan Kartu PKH di Sapeken, DPRD Sumenep Minta Edukasi Ditingkatkan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Polemik dugaan penahanan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) oleh agen penyalur di Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, kini mulai menemukan titik terang.

    Setelah dilakukan klarifikasi, salah satu agen penyalur di Desa Saur Saebus, Atro, membantah adanya praktik penahanan kartu tersebut.

    “Tidak ada penahanan kartu, yang terjadi justru beberapa penerima manfaat menitipkan kartunya karena khawatir hilang jika disimpan sendiri,” kata Atro saat klarifikasi dalam pertemuan di Balai Desa Saur Saebus pada Sabtu, 6 September 2025 lalu.

    Pertemuan itu dihadiri pendamping PKH, Pj kepala desa, penerima manfaat, perangkat desa, serta anggota DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8, Syamsul Bahri.

    Dalam klarifikasinya Atro menyatakan, pendamping PKH sebelumnya sudah melakukan sosialisasi agar kartu dipegang langsung oleh keluarga penerima manfaat.

    Dia juga menegaskan, persoalan ini juga telah disampaikan kepada Bank Mandiri dan dinas sosial dengan permintaan agar dibuatkan berita acara sebagai bukti klarifikasi jika muncul tuduhan serupa.

    “Bank Mandiri menyampaikan kepada kami bahwa dengan alasan apa pun, kartu PKH tidak boleh disimpan selain oleh pemiliknya. Hal itu sudah kami jalankan, meskipun sebelumnya ada inisiatif untuk membuat berita acara,” ujarnya.

    Kendati demikian, Atro memastikan bahwa saat ini kartu tersebut sudah tidak berada padanya karena telah dikembalikan kepada penerima manfaat.

    “Meskipun masih ada beberapa KPM yang meminta dititipkan kembali dengan alasan untuk mempermudah saat pengambilan uang,” tegasnya.

    Sementara itu, anggota DPRD Sumenep, Syamsul Bahri, meminta pendamping PKH lebih intens memberikan edukasi, baik kepada penerima manfaat maupun agen penyalur.

    “Kalau nanti terbukti agen masih menyimpan atau menahan kartu PKH, kami akan mendesak Bank Mandiri dan dinas sosial untuk mencabut izin agennya,” kata Syamsul Bahri kepada LensaMadura.com, Kamis, 11 September 2025.

    Sebagaimana diberitakan LensaMadura.com sebelumnya, Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sapeken (HIMPASS) melaporkan dugaan penahanan sekitar 100 kartu PKH milik warga Desa Saur Saebus oleh agen penyalur.

    Mereka juga menuding adanya pungutan liar berupa potongan administrasi bervariasi hingga Rp50 ribu. (mr)