SUMENEP, lensamadura.com – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, mendesak Anggota DPRD Sumenep yang baru dilantik untuk segera bersuara tentang kejelasan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Husky C-NOOK Madura Limited (HCML).
Ketua IKA PMII Sapudi, Hasan Al Hakiki mengatakan, melalui lembaga parlemen, seharusnya bisa lebih mudah untuk mendapatkan transparansi dana CSR HCML yang seharusnya dinikmati langsung oleh wilayah terdampak pengeboran minyak dan gas (migas) itu.
“Terutama kepada Anggota DPRD Sumenep Dapil 7 (Gayam, Nonggunong, Raas dan Masalembu). Pulau Sapudi menjadi bagian sektor wilayah yang harus mereka perjuangkan di tengah kepungan proyek berkeuntungan besar tersebut,” katanya, Jumat, 23 Agustus 2024.
Ia mengatakan, saat ini DPRD Sumenep Dapil 7 diisi dengan wajah-wajah baru yang setidaknya menjadi tempat masyarakat untuk berkeluh kesah menyuarakan aspirasinya.
“Kami sebagai aktivis kepulauan mendesak agar DPRD Sumenep yang baru diambil sumpah dan janjinya ini untuk segera membahas dan mempertanyakan kejelasan CSR HCML di Pulau Sapudi,” ujarnya.
Dua tahun perusahaan HCML melakukan eksplorasi, sudah jutaan ribu barel yang disedot kekayaan alam Pulau Sapudi.
Prusahaan HCML yang bertengger di selatan Pulau Sapudi itu memiliki CSR yang besar. Namun tidak transparan.
Pulau Sapudi yang menjadi wilayah paling terdampak secara sektorlal, seharusnya warga Sapudi mendapatkan peningkatan infrastruktur yang sangat memadai dengan adanya robot Migas itu.
“Anggota DPRD Sumenep yang baru harus peka, karena dia sebagai wakil rakyat, harus mampu memperjuangkan hak rakyat yang patut didapatkan dari perusahaan,” Jelas pria yang akrab dipanggil Cak Kiki itu.
Selain itu, Cak Kiki juga mendesak agar para tuan DPRD Sumenep yang baru dilantik itu, memikirkan infrastruktur jalan di Kepulauan Sapudi yang sudah puluhan tahun tak kunjung selesai.
Bagi dia, jalan tersebut tak hanya diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga bisa dimaksimalkan dengan usulan dari anggaran dana CSR perusahaan HCML.
Selain infrastruktur, CSR HCML juga dapat digunakan untuk peningkatan ekonomi di kepulauan Sapudi, sehingga jumlah pengangguran tidak semakin meningkat dan mencegah urbanisasi pemuda di kepulauan.
Terakhir, pria jebolan aktivis PMII Nurul Jadid Probolinggo itu, meminta agar DPRD Sumenep yang baru dilantik tidak cenderung ikut arus di parlemen. Mereka harus berani bertolak belakang pemikiran.
Setidaknya, lanjut dia, atas nama wakil rakyat kepulauan harus lantang bersuara memperjuangkan agar tidak terjadi disparitas antara kepulauan dan daratan.
“Butuh pendekatan secara holisitik, atau perlawanan secara diplomatis agar masyarakat kepulauan tidak didiskriminasi secara akal dan tindakan,” tandasnya. (*/udi)
