Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Lia Istifhama Raih Penghargaan Tokoh Politik Humanis di HUT ke-57 Memorandum

    Lia Istifhama Raih Penghargaan Tokoh Politik Humanis di HUT ke-57 Memorandum

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, menerima penghargaan sebagai Tokoh Politik Humanis dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Harian Memorandum di Surabaya, Rabu, 11 November 2026.

    Penghargaan tersebut diberikan atas pendekatan komunikasi politik Lia Istifhama yang dinilai dekat dengan masyarakat. Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu selama ini dikenal aktif menyerap aspirasi warga dan mengawalnya melalui peran sebagai anggota parlemen.

    Penghargaan diserahkan langsung oleh Komisaris Utama Harian Memorandum, Prof. Mangestuti Agil.

    Bagi Ning Lia, kedekatan dengan masyarakat bukan sekadar bagian dari aktivitas politik, melainkan tanggung jawab yang melekat pada seorang wakil rakyat. Ia mengatakan, setiap aspirasi yang disampaikan warga mengandung harapan agar persoalan mereka mendapat perhatian dan penyelesaian.

    Di tengah beragam persoalan masyarakat, menurut dia, wakil rakyat perlu membuka ruang komunikasi agar suara warga tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat diperjuangkan melalui jalur kebijakan.

    Selain menerima penghargaan, Ning Lia juga menyampaikan apresiasi terhadap perjalanan Harian Memorandum yang mampu bertahan selama 57 tahun di tengah perubahan industri media dan disrupsi digital.

    Ia menilai, mempertahankan eksistensi media cetak di tengah perkembangan teknologi membutuhkan kemampuan beradaptasi, inovasi, serta strategi untuk menjaga kepercayaan pembaca.

    “Media cetak bertahan di era digital saat ini luar biasa perjuangannya. Butuh inovasi yang hebat, kecerdasan membaca realitas, dan strategi. Memorandum berhasil melewati itu,” ujar politisi yang dikenal gemar mengenakan batik tersebut.

    Menurut Ning Lia, kekuatan media tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengikuti perkembangan teknologi. Hubungan emosional dengan pembaca dan konsistensi menyajikan informasi yang memiliki nilai sosial juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan media.

    Ia melihat Harian Memorandum selama puluhan tahun tidak hanya menyampaikan informasi mengenai berbagai peristiwa, tetapi juga menghadirkan pesan moral dan kepedulian terhadap persoalan sosial, termasuk upaya bersama menekan angka kriminalitas.

    Ning Lia juga mengapresiasi perkembangan pemberitaan Memorandum yang kini mencakup beragam isu, mulai dari hukum, politik, pemerintahan hingga kehidupan masyarakat sehari-hari.

    Ia menilai pers memiliki posisi penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Sebab, tidak semua persoalan warga dapat disampaikan secara langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan.

    “Tidak semua persoalan masyarakat dapat tersampaikan langsung kepada pengambil kebijakan. Di sinilah pers memiliki peran vital sebagai jembatan informasi sekaligus penyambung suara publik,” katanya.

    Ning Lia berharap Harian Memorandum terus berkembang dan berinovasi tanpa kehilangan karakter jurnalistik serta kepercayaan masyarakat yang telah dibangun selama puluhan tahun.

    “Semoga di usia 57 tahun dengan tagline besar, tegas, tangguh, tak tergantikan, Memorandum selalu berkibar dan tetap bertahan,” pungkasnya.

    Penghargaan Tokoh Politik Humanis tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap kiprah Ning Lia dalam menjalankan peran sebagai wakil daerah, khususnya dalam membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat. (*)

  • Fraksi PAN DPRD Sumenep Pastikan Tetap Solid Dukung Kepemimpinan Ketum Zulhas

    Fraksi PAN DPRD Sumenep Pastikan Tetap Solid Dukung Kepemimpinan Ketum Zulhas

    SUMENEP, LensaMadura.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep memastikan tetap solid dan satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas. Jajaran fraksi menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan dan arah kebijakan strategis partai.

    Ketua Fraksi PAN DPRD Sumenep, Gunaifi Syarif Arrodhy, mengatakan berbagai isu dari pihak tertentu tidak boleh mengganggu konsentrasi kader dalam menjalankan tugas organisasi maupun tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

    Menurut dia, Fraksi PAN DPRD Sumenep tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Zulkifli Hasan dalam memimpin partai. Soliditas tersebut menjadi penting agar seluruh kader dapat bergerak dalam satu arah perjuangan.

    “Fraksi PAN DPRD Sumenep tetap solid dan satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan. Kami mendukung penuh kepemimpinan beliau, termasuk dalam menentukan arah politik dan langkah strategis partai. Tidak ada alasan bagi kami untuk terpecah oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya,” kata Gunaifi dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026.

    Gunaifi menilai, kader PAN, khususnya yang mendapat amanah sebagai anggota legislatif, harus lebih mengutamakan kerja dan pengabdian kepada masyarakat dibandingkan larut dalam isu yang belum jelas.

    Ia mengatakan, keberadaan Fraksi PAN di DPRD bukan sekadar menjalankan agenda politik partai. Lebih dari itu, fraksi memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

    “Sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah memastikan aspirasi masyarakat diperjuangkan. Karena itu, energi dan perhatian harus diarahkan pada pekerjaan yang produktif, bukan tersita untuk menanggapi isu yang belum tentu kebenarannya,” ujarnya.

    Dia juga mengajak seluruh kader PAN untuk menjalankan arahan Ketua Umum Zulkifli Hasan, terutama dalam memperkuat konsolidasi organisasi dan menggerakkan program bantu rakyat.

    Menurut Gunaifi, semangat tersebut harus tercermin dalam aktivitas politik kader, termasuk melalui kebijakan dan kerja-kerja Fraksi PAN di DPRD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    “Gerakan bantu rakyat jangan hanya menjadi slogan. Harus diwujudkan melalui tindakan dan keberpihakan yang nyata. Kami di Fraksi PAN akan terus berupaya menjalankan amanah sebagai wakil rakyat sekaligus menjaga komitmen terhadap perjuangan partai,” katanya. (*)

  • DPD PAN Sumenep Tegaskan Soliditas di Bawah Ketum Zulhas, Kader Diminta Fokus Kerja Kerakyatan

    DPD PAN Sumenep Tegaskan Soliditas di Bawah Ketum Zulhas, Kader Diminta Fokus Kerja Kerakyatan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya untuk tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Seluruh kader diminta menjaga persatuan dan tidak terseret isu pihak tertentu yang dapat mengganggu konsolidasi organisasi.

    Ketua DPD PAN Sumenep, Faisal Muhlis, mengatakan sikap tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menjaga keutuhan dan kesinambungan perjuangan partai. Ia menegaskan, jajaran PAN di Sumenep tetap memberikan kepercayaan kepada Zulkifli Hasan dalam menentukan arah politik dan kebijakan strategis partai.

    “Bagi kami, tidak ada alasan untuk meragukan kepemimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan. DPD PAN Sumenep tetap solid dan satu komando di bawah kepemimpinan beliau. Seluruh kader harus menjaga persatuan serta menghormati mekanisme dan keputusan organisasi,” kata Faisal dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026.

    Menurut Faisal, munculnya berbagai kabar mengenai dinamika PAN tidak seharusnya membuat kader kehilangan fokus. Ia meyakini, soliditas organisasi tetap menjadi pegangan utama bagi seluruh pengurus dan kader dalam menjalankan agenda partai.

    Alih-alih menghabiskan energi untuk merespons isu yang belum jelas kebenarannya, Faisal mengajak seluruh jajaran PAN Sumenep memperkuat konsolidasi hingga tingkat akar rumput.

    Baginya, pekerjaan membesarkan partai tidak cukup dilakukan melalui komunikasi politik, tetapi harus dibarengi kehadiran dan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

    “Fokus kita bukan pada isu-isu yang tidak produktif. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama memperkuat struktur organisasi, menjaga komunikasi antarkader, dan menjalankan kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

    Faisal juga menekankan pentingnya menjalankan arahan Ketua Umum PAN melalui gerakan bantu rakyat. Menurut dia, agenda tersebut harus menjadi bagian dari aktivitas kader, bukan sekadar slogan politik.

    Ia berharap seluruh pengurus dan kader PAN di Kabupaten Sumenep dapat bergerak bersama dalam menjaga soliditas sekaligus memperluas pengabdian kepada masyarakat.

    “PAN harus hadir di tengah masyarakat melalui kerja nyata. Konsolidasi organisasi dan gerakan bantu rakyat harus berjalan beriringan. Itulah yang perlu menjadi perhatian seluruh kader, sehingga keberadaan PAN benar-benar dirasakan manfaatnya,” tutur Faisal. (*)

  • Diskominfo Sumenep Raih Penghargaan AID 2026 Lewat Inovasi SIPINTAR PPID

    Diskominfo Sumenep Raih Penghargaan AID 2026 Lewat Inovasi SIPINTAR PPID

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong penguatan inovasi di lingkungan birokrasi. Salah satunya melalui pengembangan sistem keterbukaan informasi publik berbasis teknologi yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumenep.

    Upaya tersebut mendapat pengakuan dalam puncak Anugerah Inovasi Daerah (AID) Kabupaten Sumenep 2026 yang digelar di Gedung Islamic Center Bindara Saod, Kecamatan Batuan, Rabu, 11 November 2026.

    Melalui inovasi SIPINTAR PPID, Diskominfo berhasil masuk sebagai finalis kategori inovasi perangkat daerah.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi seluruh peserta dan penerima penghargaan. Menurut dia, partisipasi berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) maupun masyarakat menunjukkan bahwa semangat berinovasi terus tumbuh di Sumenep.

    “Atas nama pemerintah kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik dari jajaran keluarga besar Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan seluruh OPD-nya yang sudah mendapatkan penghargaan, termasuk juga kepada seluruh peserta dari umum,” ujarnya.

    Fauzi menegaskan, inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah semestinya tidak berhenti pada pencapaian administratif. Setiap terobosan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Inovasi ini sebenarnya bukan untuk pemerintah, tapi untuk masyarakat. Nantinya inovasi Bapak Ibu semua kita pergunakan, yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

    Kepala Diskominfo Sumenep Indra Wahyudi mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun keterbukaan informasi publik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

    Menurut Indra, pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama maupun PPID pembantu kini diarahkan pada pola pelayanan yang lebih proaktif.

    Jika sebelumnya pemerintah cenderung bergerak setelah muncul sengketa informasi, kini pendekatannya mulai bergeser dengan menyediakan informasi secara lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat.

    “Keterbukaan informasi saat ini adalah kebutuhan bersama. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui PPID utama dan PPID pembantu bergeser dari yang dulunya reaktif, baru bergerak jika ada sengketa informasi menjadi proaktif dan adaptif,” ujar Indra kepada Media Center.

    Dia menjelaskan, Diskominfo telah membangun sejumlah sistem pendukung keterbukaan informasi. Di antaranya portal Satu Data, portal berita, serta portal PPID yang memuat informasi dengan pemutakhiran berkala, serta-merta, dan setiap saat.

    Penyebaran informasi juga dilakukan melalui media sosial untuk menyesuaikan pola komunikasi dengan perkembangan teknologi.

    “Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan,” kata Indra.

    Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Sumenep, jumlah proposal yang masuk dalam AID 2026 mencapai 165 inovasi. Usulan tersebut berasal dari kategori OPD, puskesmas, dan masyarakat.

    Jumlah itu meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya yang mencatat 68 proposal inovasi. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya partisipasi dalam pengembangan inovasi di Kabupaten Sumenep. (*)

  • Kwarcab Pramuka Pamekasan Luncurkan Program Prasiaga untuk Anak PAUD

    Kwarcab Pramuka Pamekasan Luncurkan Program Prasiaga untuk Anak PAUD

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Pamekasan mulai mengenalkan pendidikan kepramukaan kepada anak usia dini melalui program Prasiaga.

    Program yang menyasar anak usia 4–6 tahun itu diluncurkan di TKS Al-Azhar, Desa Pagendingan, Kecamatan Galis, Rabu, 11 November 2026.

    Peluncuran tersebut menjadi upaya menanamkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan bermain sambil belajar. Kemandirian, kedisiplinan, kejujuran, gotong royong, hingga kecintaan terhadap lingkungan menjadi bagian dari pendidikan yang ingin dibangun sejak anak berada di bangku PAUD.

    Kegiatan bertema Prasiaga Gembira Membentuk Karakter Unggul, Kreatif, dan Berbudaya Sejak Usia Dini itu diikuti sekitar 150 peserta. Mereka terdiri atas unsur Kwarcab Gerakan Pramuka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Forkopimcam Galis, pengurus Kwarran se-Pamekasan, kepala satuan pendidikan, pembina Prasiaga, pengawas TK, penilik, serta perwakilan anak-anak Prasiaga.

    Ketua panitia Mohammad Sadili, yang juga menjabat Ketua Kwarran Galis, menyebut peluncuran tersebut sebagai langkah baru dalam penguatan pendidikan karakter di lingkungan PAUD. Dia berharap Prasiaga tidak sekadar menjadi kegiatan tambahan, tetapi dapat menjadi sarana pembiasaan perilaku positif bagi anak.

    Dalam sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan yang dibacakan Jamil, Kepala Bidang Pembinaan SMP, pendidikan kepramukaan dinilai relevan untuk menghadapi perubahan perilaku anak di tengah perkembangan teknologi.

    Menurut Jamil, nilai kemandirian, kejujuran, dan kedisiplinan yang diajarkan melalui Pramuka dapat menjadi bekal anak dalam menghadapi berbagai tantangan.

    “Pramuka membentuk karakter kemandirian, kejujuran, kedisiplinan, dan sikap-sikap positif lainnya. Harapannya, Pramuka bisa menjadi benteng dalam menghadapi berbagai tantangan perilaku anak saat ini,” kata Jamil.

    Dia juga mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai Dasa Darma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, usia dini merupakan periode penting dalam perkembangan anak. Nilai positif yang diperkenalkan pada fase tersebut diharapkan menjadi bagian dari karakter mereka hingga dewasa.

    Sementara itu, Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Pamekasan Alwi, yang mewakili Ketua Kwarcab, menjelaskan Prasiaga merupakan bentuk pengenalan kepramukaan yang disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak.

    “Prasiaga adalah pengenalan nilai-nilai kepramukaan bagi anak usia 4–6 tahun yang dirancang melalui kegiatan bermain sambil belajar, menanamkan nilai kejujuran, kemandirian, gotong royong, serta kecintaan kepada sesama dan lingkungan,” ujarnya.

    Alwi berharap program tersebut dapat diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Pamekasan. Menurut dia, pembentukan generasi yang tangguh dan berakhlak mulia perlu dimulai dari kebiasaan sederhana yang ditanamkan sejak kecil.

    “Kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi generasi emas yang tangguh, ceria, berakhlak mulia, dan memiliki kecintaan kepada tanah air. Hal itu berakar dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dimulai sejak dini,” katanya.

    Dia juga mengapresiasi dukungan Bunda PAUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama Pamekasan, jajaran pengurus Kwarcab dan Kwarran, serta para pendidik dan pengelola lembaga PAUD yang terlibat dalam persiapan program tersebut.

    Alwi berharap peluncuran Prasiaga menjadi awal penerapan pendidikan kepramukaan bagi anak usia dini di seluruh Kabupaten Pamekasan.

    “Harapan saya, seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan nantinya menerapkan kegiatan ini untuk melahirkan generasi bangsa yang unggul, berkarakter, dan berjiwa Pancasila,” ujarnya.

    Pengawas TK Kecamatan Galis, Kurnia Kusumaning Tias, juga mendorong lembaga PAUD dan TK mengintegrasikan kegiatan Prasiaga dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari.

    Menurut dia, pembentukan karakter tidak cukup disampaikan melalui teori. Anak perlu dibiasakan mempraktikkan nilai kemandirian dan kedisiplinan melalui kegiatan yang mereka jalani secara langsung.

    “Pembentukan karakter, kemandirian, dan kedisiplinan anak akan tumbuh secara alami melalui pembiasaan nyata, bukan sekadar teori,” kata Kurnia.

    Dia turut menyampaikan terima kasih kepada TKS Al-Azhar sebagai tuan rumah, kepala sekolah dan guru PAUD se-Kecamatan Galis, serta pembina dan pelatih yang telah mempersiapkan kegiatan. Apresiasi juga diberikan kepada anak-anak yang tampil dalam acara tersebut meski hanya menjalani latihan selama dua pekan.

    Sejumlah penampilan anak TK dan PAUD dari berbagai lembaga di Kecamatan Galis turut memeriahkan peluncuran. Penampilan itu menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk melatih keberanian, kreativitas, dan kemampuan berinteraksi di hadapan peserta.

    Rangkaian acara ditutup dengan penyematan atribut Prasiaga, penyerahan nomor gugus depan, piagam penghargaan, serta Tanda Ikut Serta Kegiatan (Tiska) bagi gugus depan produktif Kabupaten Pamekasan. Kegiatan juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menyelenggarakan Prasiaga PAUD di Kabupaten Pamekasan. (*)

  • Badrut Tamam Raih Lifetime Achievement Ansor Award 2026

    Badrut Tamam Raih Lifetime Achievement Ansor Award 2026

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kontribusi H. Badrut Tamam, S.Psi., M.HP., terhadap keberlangsungan organisasi Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumenep mendapat apresiasi.

    Mantan Bupati Pamekasan periode 2018–2023 yang kini menjabat Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu menerima penghargaan Lifetime Achievement Award dalam ajang Ansor Awards 2026.

    Penghargaan yang diberikan Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Sumenep tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada senior sekaligus alumni Ansor yang dinilai memiliki dedikasi, konsistensi, dan kontribusi besar bagi perkembangan organisasi.

    Salah satu kontribusi Badrut Tamam yang menjadi pertimbangan adalah perannya dalam pembangunan kantor PC GP Ansor Sumenep. Dukungan tersebut mencakup hibah tanah hingga pembangunan kantor dan gedung aula yang kini berdiri megah di Jalan Utara Jembatan Kebunagung, Sumenep.

    Pembangunan fasilitas organisasi itu berlangsung pada masa kepemimpinan M. Muhri dalam periode kedua, yakni 2016–2020.

    Ketua PC GP Ansor Sumenep periode 2024–2028, KH. Qumri Rahman, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk terima kasih organisasi atas kontribusi Badrut Tamam selama ini.

    Menurut dia, dedikasi yang diberikan Badrut Tamam memiliki arti penting bagi keberlanjutan organisasi. Karena itu, penghargaan tersebut dinilai layak diberikan meskipun tidak sebanding dengan kontribusi yang telah diterima Ansor Sumenep.

    “Sudah sangat layak dan pantas Badrut Tamam mendapatkan penghargaan ini. Meski tentu tidak sebanding dengan dedikasi serta kontribusi yang sudah PC GP Ansor Sumenep terima, ini merupakan bagian dari cara kami mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan apresiasi kepada para senior yang telah berkontribusi,” ujar Qumri, Selasa, 10 November 2026.

    Sementara itu, Badrut Tamam menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Namun, dia justru menilai banyak pihak lain yang lebih layak mendapatkan apresiasi, terutama mereka yang selama ini bekerja di balik layar untuk menjaga keberlangsungan organisasi.

    Menurut Badrut, roda organisasi tidak hanya berjalan berkat mereka yang tampil di depan, tetapi juga karena kerja banyak orang yang sering kali tidak terlihat dan luput dari perhatian publik.

    “Seharusnya yang lebih pantas menerima apresiasi semacam ini bukan saya, melainkan mereka yang bekerja tidak tampak, berbuat dan bergerak di balik layar,” ungkapnya.

    Dia mencontohkan petugas yang secara konsisten menjaga kebersihan kantor, pengurus yang mengurus administrasi dan surat-menyurat, serta kader yang mencurahkan pikiran dan tenaga agar setiap kegiatan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

    Badrut juga memberikan perhatian kepada para penggerak dan konsolidator yang bekerja tanpa sorotan kamera. Termasuk mereka yang menyediakan kopi, air minum, dan makanan demi mendukung kelancaran kegiatan organisasi.

    Bagi dia, seluruh peran tersebut merupakan bagian penting dari pengabdian yang tidak boleh diabaikan.

    Meski demikian, Badrut tetap menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran PC GP Ansor Sumenep atas apresiasi yang diberikan.

    Dia berpesan agar kader Ansor terus menjaga semangat pengabdian dan memperkuat posisi organisasi sebagai bagian penting dari gerakan kepemudaan.

    “Terus semangat. Ansor harus menjadi motor utama dan solusi gerakan pemuda,” pesannya.

    Dalam malam penganugerahan Ansor Awards 2026, Badrut Tamam tidak dapat hadir secara langsung karena sedang berada di luar kota. Penerimaan penghargaan diwakilkan kepada M. Muhri, mantan Ketua PC GP Ansor Sumenep. (*)

  • LaNyalla Raih Gelar Doktor Unair, Usulkan Jalur Independen untuk Anggota DPR

    LaNyalla Raih Gelar Doktor Unair, Usulkan Jalur Independen untuk Anggota DPR

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu, 11 November 2026.

    Gelar tersebut diperoleh setelah LaNyalla berhasil mempertahankan disertasinya dalam Ujian Doktor Terbuka yang berlangsung di ASSEC Tower Unair. Mantan Ketua DPD RI periode 2019-2024 itu dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cumlaude.

    Dalam disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”, LaNyalla mengkritisi dominasi partai politik dalam sistem perwakilan rakyat. Dia menilai, dominasi tersebut berpotensi membatasi kedaulatan rakyat dalam menentukan wakilnya di lembaga legislatif.

    Salah satu gagasan utama yang ditawarkan adalah membuka jalur perseorangan atau independen bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    LaNyalla menyoroti Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Menurut dia, ketentuan tersebut membuat akses menuju parlemen sepenuhnya bergantung pada partai politik.

    Kondisi itu, kata dia, berpotensi menimbulkan recall bottleneck atau kebuntuan aspirasi. Sebab, anggota DPR dinilai lebih rentan terikat pada kepentingan fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dibandingkan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

    “Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla dalam sidang.

    Dia menyebut, keterlibatan calon independen di DPR berpotensi memperkuat mekanisme checks and balances di internal legislatif. Selain itu, keberadaan unsur nonpartai dinilai dapat mencegah terbentuknya koalisi besar antara partai politik dan pemerintah yang berpotensi melahirkan kebijakan lebih berpihak kepada elite.

    Menurut LaNyalla, jalur independen juga dapat meminimalkan konflik kepentingan akibat intervensi sponsor politik. Dengan begitu, pembentukan regulasi di berbagai sektor, seperti lingkungan, kesehatan, tata ruang, dan ketenagakerjaan, diharapkan lebih mengutamakan kepentingan publik.

    Untuk memperkuat argumentasinya, LaNyalla menggunakan Afrika Selatan sebagai salah satu rujukan perbandingan. Dia mencontohkan putusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan pada 2020 yang menyatakan undang-undang pemilu negara tersebut inkonstitusional karena tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk mencalonkan diri secara independen sebagai anggota Majelis Nasional.

    Perubahan kemudian dilakukan melalui pengesahan amandemen undang-undang pemilu pada 2023 yang membuka kesempatan bagi kandidat independen untuk memperoleh kursi perwakilan rakyat.

    LaNyalla juga menyebut sejumlah negara lain, seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis, sebagai contoh negara yang memberikan ruang bagi calon independen dalam sistem pemilihan legislatif.

    Dorong Kewenangan DPD Setara DPR

    Selain mengusulkan jalur independen di DPR, LaNyalla menyoroti ketimpangan kewenangan antara DPR RI dan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

    Dia menilai sistem soft bicameralism atau bikameralisme lunak membuat DPD belum memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPR. Dalam proses pembentukan undang-undang, DPR mempunyai kewenangan lebih dominan, sedangkan DPD terbatas pada pengajuan usulan dan pemberian pertimbangan.

    Berangkat dari pengalamannya selama lima tahun memimpin DPD RI, LaNyalla menilai kepentingan daerah kerap tidak memperoleh ruang yang memadai dalam pengambilan kebijakan nasional.

    Karena itu, dia menawarkan penguatan kewenangan DPD agar dapat berperan sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR, khususnya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

    Untuk merealisasikan kedua gagasan tersebut, LaNyalla merekomendasikan perubahan secara komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Dia berharap hasil penelitiannya dapat menjadi bahan diskusi nasional mengenai pembenahan sistem perwakilan rakyat dan penguatan kedaulatan masyarakat dalam demokrasi Indonesia.

    “Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla saat menutup persidangan.

    Ujian doktor terbuka tersebut menghadirkan sejumlah akademisi sebagai penyanggah, di antaranya Prof. Romdhoni, Prof. Suparto Wijoyo, Prof. Muhamad Nafik Hadi, Prof. Dossy Iskandar Prasetyo, Prof. Muhammad Hatta Ali, Prof. Radian Salman, Prof. Mas Rahmah, Dr. Wahyu Aditama, dan Dr. Prawitra Thalib.

    Sejumlah tokoh juga hadir dalam jajaran undangan akademik dan turut memberikan pertanyaan, antara lain Dr. Mulyadi dari FISIP Universitas Indonesia, Prof. Dailami Firdaus dan Dr. Badikenita Br Sitepu selaku anggota DPD RI, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Dr. Afriansyah Noor.

    Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr. Soekarwo, sejumlah anggota DPR dan DPD RI, unsur forum pimpinan daerah, serta tokoh organisasi kemasyarakatan, KADIN, dan pimpinan cabang olahraga. (*)

  • TP PKK Kalianget Perkuat Koordinasi, Stunting hingga Ekonomi Keluarga Jadi Prioritas

    TP PKK Kalianget Perkuat Koordinasi, Stunting hingga Ekonomi Keluarga Jadi Prioritas

    SUMENEP, LensaMadura.com – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, memperkuat koordinasi dengan seluruh pengurus dan ketua TP PKK desa melalui rapat konsolidasi (Rakon).

    Pertemuan tersebut dipimpin Ketua TP PKK Kecamatan Kalianget, Ny. Vivin Erfan. Selain mengevaluasi program kerja yang berjalan, rapat itu juga membahas sejumlah agenda prioritas untuk meningkatkan peran PKK dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

    Dalam arahannya, Vivin menekankan pentingnya soliditas antarpengurus dan kader, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Menurut dia, PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

    “Melalui rapat konsolidasi ini, mari kita perkuat kembali komitmen dan sinergi antarpengurus maupun kader di tingkat desa. PKK harus hadir sebagai motor penggerak keluarga yang tangguh, mandiri, serta peduli terhadap kesehatan dan pendidikan anak,” ujar Vivin, Rabu, 11 November 2026.

    Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah optimalisasi 10 Program Pokok PKK. Pelaksanaannya diharapkan berjalan lebih efektif, mulai dari kelompok dasawisma hingga tingkat desa.

    Persoalan stunting juga menjadi perhatian. Para kader didorong untuk meningkatkan pendampingan terhadap ibu hamil dan balita sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kecamatan Kalianget.

    Selain itu, TP PKK Kecamatan Kalianget mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK. Program tersebut diharapkan dapat membuka ruang kreativitas bagi kader sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga.

    Rapat konsolidasi itu diikuti jajaran pengurus TP PKK Kecamatan Kalianget dan seluruh Ketua TP PKK desa se-Kecamatan Kalianget. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas evaluasi serta penyelarasan pelaksanaan program di masing-masing wilayah.

    Vivin juga menyampaikan apresiasi kepada para kader yang selama ini aktif menjalankan kegiatan dan mendampingi masyarakat di desa masing-masing.

    Dia berharap koordinasi yang semakin kuat dapat membuat program PKK berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Dengan kepengurusan yang solid dan koordinasi yang baik, kami berharap seluruh program TP PKK dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kalianget,” demikian harapannya. (*)

  • BPJS Kesehatan Pamekasan Gandeng Wartawan Bahas Persoalan PBI JK Nonaktif

    BPJS Kesehatan Pamekasan Gandeng Wartawan Bahas Persoalan PBI JK Nonaktif

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan memperkuat sinergi dengan insan pers melalui kegiatan Media Gathering di D’Queen Cafe & Resto, Selasa, 10 November 2026.

    Pertemuan tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk memperluas penyebarluasan informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Kegiatan yang diinisiasi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pamekasan, Galih Anjung Sari, itu mengangkat tema “PBI JK Nonaktif? Jangan Panik, Kenali Penyebab, Solusi dan Cara Mengaktifkan Kembali Kepesertaan JKN”.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, dr. Saifudin, hadir sebagai narasumber. Dia memberikan pemahaman mengenai persoalan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berstatus nonaktif, termasuk pentingnya penyampaian informasi mengenai solusi kepada masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Saifudin menegaskan keterbukaan pihaknya terhadap komunikasi dengan insan pers. Bahkan, dia menyatakan menyediakan akses komunikasi selama 24 jam bagi wartawan.

    “Kami membuka jalur komunikasi selama 24 jam bagi teman-teman wartawan. Jika ada persoalan terkait pelayanan kesehatan di lapangan, silakan dikomunikasikan kepada kami,” ujar Saifudin.

    Dia berharap wartawan turut mengawal penyelesaian persoalan pelayanan kesehatan dengan mengedepankan aspek solusi. Menurut dia, pemberitaan tidak semestinya hanya memperbesar kegaduhan, tetapi juga dapat mendorong perbaikan pelayanan.

    “Ketika ada persoalan yang berkaitan dengan layanan kesehatan di lapangan, kami berharap teman-teman media lebih fokus mengawal penyelesaiannya, terutama pada aspek solusi, bukan justru memperbesar kegaduhan,” katanya.

    Saifudin juga menyampaikan kesiapan Dinkes Pamekasan untuk terus membangun sinergi dengan wartawan. Komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan media dinilai penting agar berbagai persoalan kesehatan dapat ditangani secara tepat.

    Melalui Media Gathering tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan berharap kerja sama dengan insan pers semakin kuat, khususnya dalam menyampaikan informasi JKN secara luas dan membantu masyarakat memahami persoalan kepesertaan.

    Sinergi tersebut diharapkan turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pamekasan. (*)

  • MTs Kyai Mudrikah Pamekasan Luncurkan Green Madrasah Berbasis Ekoteologi

    MTs Kyai Mudrikah Pamekasan Luncurkan Green Madrasah Berbasis Ekoteologi

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – MTs Kyai Mudrikah Kembang Kuning, Pamekasan, meluncurkan Program Green Madrasah Berbasis Ekoteologi, Senin, 9 November 2026.

    Program tersebut menjadi upaya mengintegrasikan kepedulian terhadap lingkungan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya pendidikan pesantren.

    Peluncuran berlangsung di halaman utama Islamic Boarding School Padepokan Kyai Mudrikah Kembang Kuning (IBS PKMKK), pukul 15.30–17.15 WIB.

    Dalam kesempatan yang sama, pesantren juga memperkenalkan buku Ekoteologi Pesantren Nusantara: Kearifan Lokal, Spiritualitas Kosmik, dan Rekonstruksi Peradaban Berkelanjutan.

    Buku setebal 243 halaman karya Achmad Muhlis dan Mohammad Holis itu mengangkat hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari pendidikan tauhid, pembentukan akhlak, serta tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan.

    Direktur Utama IBS PKMKK, Achmad Muhlis, mengatakan kepedulian terhadap lingkungan tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan sosial, tetapi juga merupakan amanah keagamaan yang harus dijaga lintas generasi.

    “Bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, ia adalah amanah yang kita pinjam dari anak cucu. Menjaga Bumi adalah ibadah; merusaknya adalah pengkhianatan terhadap Allah,” ujarnya dalam sambutan.

    Dia menilai pesantren memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kesadaran ekologis di kalangan santri. Menurut dia, pendidikan keagamaan perlu diikuti perilaku nyata dalam menjaga kelestarian alam.

    “Pesantren lahir dari bumi, tumbuh bersama bumi, dan bertanggung jawab mengembalikan bumi kepada fitrahnya. Santri yang berilmu tanpa kesadaran ekologis ibarat pelita yang menerangi ruangan sambil membakar rumahnya sendiri,” kata Achmad.

    Dia juga mengibaratkan air sebagai pelajaran tentang kerendahan hati dan kekuatan dalam memberikan kehidupan.

    “Air mengajarkan rendah hati: ia selalu mencari tempat yang lebih rendah, namun di sanalah ia mengumpulkan kekuatan untuk menghidupkan seisi bumi,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Dr. KH. Mawardi, S.Ag., M.H.I., mengapresiasi inisiatif PP Kyai Mudrikah Kembang Kuning tersebut. Menurut dia, program ini sejalan dengan upaya Kementerian Agama dalam memperkuat pemahaman ekoteologi di lingkungan pendidikan keagamaan.

    Dia juga menyambut penerbitan buku tersebut sebagai kontribusi intelektual dalam memperkaya khazanah pendidikan Islam.

    Mawardi menilai MTs Kyai Mudrikah Kembang Kuning berpeluang menjadi pelopor dalam mencetak santri ekologis, yakni generasi yang mampu memadukan iman, ilmu pengetahuan, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

    Dia turut mengapresiasi perkembangan madrasah tersebut yang dinilai menunjukkan kemajuan pesat dibandingkan sejumlah madrasah lain di Pamekasan.

    Kegiatan itu dihadiri Mawardi bersama Kasi Pendidikan Madrasah KH. Badrus Somad, M.Pd.I., dan Pengawas Pembina KH. Khairu Wasilah, M.Pd. Hadir pula Anggota DPRD Pamekasan Moh. Tabri, Kepala Desa Lancar H. Moh. Hosli, serta Ketua LPPM UIN Madura Prof. Dr. Erie Haryanto, M.H.

    Sejumlah wali santri dan peserta didik dari jenjang MDTA, MDTW, MTs, dan MA Kyai Mudrikah Kembang Kuning juga mengikuti kegiatan tersebut.

    Keterlibatan unsur pemerintah, akademisi, legislatif, pemerintah desa, dan masyarakat itu menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi dalam memperkuat kesadaran lingkungan melalui pendidikan pesantren.

    Sebagai bagian dari peluncuran program, para undangan melakukan penanaman berbagai bibit pohon di lingkungan PP Kyai Mudrikah Kembang Kuning.

    Jenis tanaman yang ditanam antara lain mangga Kiojay, mangga Korea Yiun, beberapa varietas nangka yang direncanakan menjadi kebun nangka, pohon manggis, serta sejumlah tanaman lainnya.

    Penanaman tersebut menjadi langkah konkret untuk menerjemahkan gagasan ekoteologi ke dalam kegiatan penghijauan. Para peserta berharap tanaman yang telah ditanam dapat dirawat secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat ekologis bagi lingkungan pesantren.

    Program Green Madrasah Berbasis Ekoteologi ini selanjutnya diarahkan menjadi bagian dari budaya pendidikan di MTs Kyai Mudrikah Kembang Kuning. Implementasinya mencakup pembelajaran, penghijauan, pengelolaan lingkungan, hingga keterlibatan aktif seluruh warga madrasah dan pesantren.

    Ikhtiar tersebut juga merujuk pada QS. Al-A’raf ayat 56 yang mengingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.

    Melalui program ini, pesantren berupaya membangun pendidikan yang tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual dan spiritual, tetapi juga tanggung jawab ekologis. Dengan demikian, santri diharapkan tidak sekadar memahami ajaran agama, melainkan mampu menerapkannya melalui kepedulian terhadap lingkungan. (*)

  • Kecamatan Kalianget Gandeng Sejumlah Instansi untuk Optimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan

    Kecamatan Kalianget Gandeng Sejumlah Instansi untuk Optimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, menggandeng sejumlah instansi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi optimalisasi penerimaan PKB yang melibatkan seluruh kepala desa se-Kecamatan Kalianget.

    Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah kecamatan, UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep, dan PT Pos Indonesia Cabang Sumenep.

    Camat Kalianget, Erfan Evendi, mengatakan kepala desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan. Sebab, pemerintah desa merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan warga.

    Dia berharap para kepala desa tidak hanya mengikuti sosialisasi, tetapi juga meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

    “Kepala desa memiliki pengaruh yang kuat di tengah masyarakat. Melalui sosialisasi ini, kami berharap para kades dapat meneruskan informasi dan mengedukasi warga di desanya masing-masing agar taat pajak, karena kontribusi dari pajak kendaraan ini pada akhirnya akan kembali lagi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa,” ujar Erfan.

    Dalam kegiatan tersebut, UPT Pendapatan Provinsi Jawa Timur turut menjelaskan sejumlah inovasi pelayanan untuk mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Di antaranya optimalisasi layanan Samsat Keliling (Samling) dan pemanfaatan platform digital untuk pembayaran pajak kendaraan.

    Sementara itu, Bapenda Kabupaten Sumenep menekankan pentingnya sinkronisasi data serta koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Sinergi tersebut dinilai diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

    Adapun PT Pos Indonesia Cabang Sumenep memperkenalkan alternatif pembayaran PKB melalui jaringan kantor pos dan agen pos yang tersedia hingga tingkat desa. Layanan ini diharapkan dapat mendekatkan akses pembayaran kepada masyarakat.

    Sosialisasi tersebut dihadiri Camat Kalianget, seluruh kepala desa se-Kecamatan Kalianget, perwakilan UPT Pendapatan Provinsi Jawa Timur, jajaran Bapenda Sumenep, serta pimpinan dan staf PT Pos Indonesia Cabang Sumenep.

    Melalui kolaborasi lintas instansi tersebut, Pemerintah Kecamatan Kalianget optimistis kepatuhan wajib pajak kendaraan di tingkat desa dapat meningkat. Langkah ini sekaligus diharapkan mendukung kemandirian pendapatan daerah dan keberlanjutan pembangunan. (*)

  • Sakti Abadi Motor Perluas Bisnis, Showroom Kedua Berkapasitas 250 Mobil

    Sakti Abadi Motor Perluas Bisnis, Showroom Kedua Berkapasitas 250 Mobil

    SUMENEP, LensaMadura.com – PT Sakti Abadi Motor resmi membuka showroom mobil bekas cabang kedua di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Senin, 9 November 2026.

    Showroom tersebut berdiri di atas lahan sekitar 5.000 meter persegi dengan kapasitas hingga 250 unit mobil.

    Direktur Utama PT Sakti Abadi Motor, Saiful Bahri, mengatakan pembukaan cabang di Lenteng merupakan bagian dari pengembangan usaha setelah showroom pertama beroperasi di kawasan perkotaan Sumenep selama kurang lebih satu tahun.

    “Showroom di Lenteng ini merupakan cabang kedua kami. Sebelumnya, showroom pertama telah beroperasi di kawasan perkotaan Sumenep selama kurang lebih satu tahun,” kata pria yang akrab disapa Ipung itu.

    Menurut Ipung, perusahaan masih melengkapi persediaan kendaraan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Sejumlah unit tambahan juga sedang dalam proses pengadaan.

    “Untuk ketersediaan unit mobil, saat ini masih terus kami lengkapi. Sejumlah kendaraan tambahan juga sedang dalam proses didatangkan,” ujarnya.

    Pembukaan showroom tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Dedi Falahuddin, menilai kehadiran showroom berskala besar menjadi salah satu gambaran perkembangan aktivitas usaha di daerah.

    Dedi menyebut keberadaan showroom dengan kapasitas hingga ratusan kendaraan menunjukkan adanya peluang pengembangan investasi di Kabupaten Sumenep.

    “Ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi Kabupaten Sumenep karena memiliki showroom terbesar di Madura. Artinya, iklim investasi di Sumenep cukup baik dan daya beli masyarakat juga menunjukkan perkembangan positif,” kata Dedi.

    Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah turut ditopang kontribusi berbagai sektor usaha dan pelaku ekonomi masyarakat, termasuk pengusaha tembakau.

    Dedi berharap PT Sakti Abadi Motor dapat memperluas jangkauan pasar sehingga mampu menarik konsumen dari seluruh wilayah Madura, bahkan berkembang hingga tingkat nasional.

    “Harapan saya, PT Sakti Abadi Motor bisa menjadi pilihan konsumen, tidak hanya di Sumenep dan tiga kabupaten lainnya di Madura, tetapi juga di tingkat nasional,” ujarnya.

    Dia juga berharap perusahaan tersebut terus mengembangkan usahanya dan mengikuti jejak pelaku bisnis otomotif yang telah berkembang di Madura.

    Peresmian showroom berlangsung dengan pembacaan basmalah oleh Dedi Falahuddin, kemudian dilanjutkan pemotongan pita oleh Saiful Bahri. Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Pemkab Sumenep, Polresta Sumenep, DPRD, Kodim 0827/Sumenep, Paguyuban Pengusaha Rokok Sumenep, serta sejumlah tamu undangan. (*)

  • Diskop UKM Perindag Sumenep Berpacu dengan Waktu Kejar Target Retribusi Pasar

    Diskop UKM Perindag Sumenep Berpacu dengan Waktu Kejar Target Retribusi Pasar

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dua bulan menjelang penutupan tahun anggaran 2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep masih menghadapi pekerjaan besar dalam memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pasar.

    Hingga Oktober, penerimaan dari sektor tersebut baru mencapai Rp 1,94 miliar atau 63,89 persen dari target Rp 3,04 miliar. Dengan demikian, masih ada kekurangan penerimaan sekitar Rp 1,09 miliar yang harus dikejar hingga akhir Desember.

    Kabid Perdagangan DKUPP Sumenep, Didik Prayitno, mengakui capaian tersebut masih belum sesuai dengan target yang dibebankan kepada instansinya. Realisasi yang belum mencapai 75 persen menjadi tantangan tersendiri dalam sisa waktu tahun anggaran.

    ”Hingga Oktober capaiannya Rp 1,94 miliar atau 63,89 persen. Ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar masih perlu ditingkatkan,” ujarnya, Senin, 9 November 2026.

    Untuk mengejar kekurangan tersebut, DKUPP akan memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor pasar selama dua bulan terakhir. Upaya itu dilakukan agar realisasi PAD pada akhir tahun dapat mendekati atau memenuhi target yang telah ditetapkan.

    ”Kami terus kejar dalam dua bulan terakhir ini,” ujar Didik.

    Ia tetap menyatakan optimistis target retribusi pasar dapat tercapai. Menurutnya, potensi pendapatan yang tersedia masih akan dioptimalkan oleh jajarannya.

    ”Kami optimistis target tersebut bisa tercapai. Potensi yang ada akan kami maksimalkan,” tegasnya. (*)

  • Lia Istifhama Ajak Masyarakat Aktif Mengawal Konstitusi dan Kebijakan Negara

    Lia Istifhama Ajak Masyarakat Aktif Mengawal Konstitusi dan Kebijakan Negara

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mengajak masyarakat berperan aktif mengawal konstitusi dan mengawasi kebijakan negara. Menurut dia, penguatan demokrasi tidak cukup hanya melalui pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan publik dalam menyampaikan aspirasi.

    Pesan tersebut disampaikan Lia dalam Sarasehan Kebangsaan di Surabaya, Minggu, 8 November 2026.

    Kegiatan bertema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat” itu menjadi forum dialog sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat.

    Lia mengatakan, MPR RI memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusi sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia menegaskan, demokrasi harus berjalan seiring dengan prinsip negara hukum.

    “Yang pertama, kita bicara fungsi MPR sebagai penjaga konstitusi bangsa. Indonesia adalah negara nomokrasi, negara yang berdasarkan konstitusi, bukan hanya proses demokrasi. Artinya, setiap ruang demokrasi harus menghadirkan kebijakan yang memiliki landasan regulasi dan konstitusi,” ujar Lia.

    Menurut dia, demokrasi tidak semata-mata berkaitan dengan proses politik dan pergantian kepemimpinan. Setiap keputusan negara harus tetap berada dalam koridor hukum agar hak dan kepentingan masyarakat terlindungi.

    Dalam sarasehan tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan terkait penerapan regulasi. Salah satunya menyangkut sengketa kepemilikan tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), tetapi masih mendapat klaim dari salah satu institusi negara.

    Menanggapi persoalan itu, Lia menyatakan akan berupaya menelusuri dan memeriksa fakta di lapangan untuk mengetahui duduk perkaranya.

    Dia menilai, aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengukur sejauh mana regulasi yang berlaku memberikan kepastian hukum dan menjawab kebutuhan warga.

    “Melalui forum ini, kita bisa bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap harapan mereka terkait regulasi yang berlaku di negara kita. Kita ingin memastikan apakah konstitusi dan regulasi yang ada sudah mampu menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat,” katanya.

    Selain kepastian hukum, Lia menyoroti pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Menurut dia, pembangunan membutuhkan arah jangka panjang yang tidak bergantung sepenuhnya pada masa jabatan presiden atau pemerintahan tertentu.

    Dia menilai, keberlanjutan program strategis perlu dijaga agar tidak terputus setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

    “Salah satu isu yang terus saya gaungkan adalah PPHN atau Pokok-Pokok Haluan Negara. Kita bicara bagaimana pembangunan di Indonesia tidak berhenti pada periodisasi presiden atau pemerintahan tertentu, tetapi bagaimana keberlanjutan pembangunan itu bisa terjamin,” ujarnya.

    Lia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam kehidupan politik dan demokrasi. Dia menilai, sikap apatis terhadap politik dapat mengurangi partisipasi anak muda dalam menentukan arah kebijakan publik.

    Karena itu, dia mengajak generasi muda melihat politik sebagai ruang untuk menyampaikan gagasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

    “Kita harus terus mengajak generasi muda agar mau hadir dalam ruang-ruang politik. Jangan sampai Indonesia memiliki generasi muda yang tidak mau terlibat dalam politik. Kita harus bersama-sama menggaungkan semangat positif dalam berpolitik,” kata Lia.

    Dia berharap sarasehan tersebut memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, termasuk para relawan serta konstituen. Lia juga meminta masyarakat tetap kritis terhadap kebijakan, tetapi menyampaikan kritik melalui masukan yang konstruktif.

    “Ruang politik memang tidak ada yang sempurna. Namun, bagaimana kita bersama-sama memperbaiki kekurangan dalam ruang legislasi maupun perpolitikan. Masyarakat harus terus memberikan masukan dan aspirasi yang konstruktif, jangan sampai destruktif,” tuturnya. (*)

  • Bupati Sumenep Lepas Kontingen Pramuka untuk Berlaga di LT IV Jawa Timur

    Bupati Sumenep Lepas Kontingen Pramuka untuk Berlaga di LT IV Jawa Timur

    SUMENEP, LensaMadura.com – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, melepas kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Sumenep yang akan mengikuti Lomba Tingkat IV (LT IV) Jawa Timur 2026. Pelepasan berlangsung di halaman Rumah Dinas Bupati Sumenep, Senin, 9 November 2026.

    Kontingen Sumenep dijadwalkan mengikuti kompetisi kepramukaan tersebut pada 10–14 November 2026 di Bumi Perkemahan Sumber Boto, Kabupaten Jombang.

    Achmad Fauzi mengatakan, anggota kontingen merupakan peserta terbaik yang telah melalui proses pembinaan dan seleksi. Karena itu, mereka diharapkan mampu menunjukkan kemampuan, kedisiplinan, serta karakter Pramuka selama mengikuti perlombaan.

    “Adik-adik yang berangkat hari ini merupakan putra-putri terbaik yang telah melalui proses pembinaan dan seleksi. Kami bangga atas semangat dan perjuangan kalian. Tunjukkan bahwa Pramuka Sumenep mampu bersaing, memiliki karakter yang kuat, dan menjunjung tinggi sportivitas,” kata Fauzi.

    Dia juga mengingatkan peserta agar menjaga kesehatan, kekompakan, dan kedisiplinan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Menurut dia, keberhasilan tidak hanya diukur dari kemenangan, tetapi juga dari pengalaman, persaudaraan, kejujuran, dan kemampuan bekerja sama.

    Fauzi turut mengapresiasi dukungan orang tua, pembina, dan pendamping yang telah terlibat dalam proses pembinaan peserta. Dia berharap kontingen Sumenep dapat meraih hasil terbaik dan melanjutkan perjuangan hingga Lomba Tingkat V di tingkat nasional.

    Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sumenep, Wahyu Kurniawan Pribadi, mengatakan keikutsertaan dalam LT IV merupakan bagian dari pembinaan berjenjang untuk mengukur kemampuan peserta didik.

    Menurut dia, Lomba Tingkat tidak hanya menguji keterampilan kepramukaan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, kepemimpinan, kemandirian, dan tanggung jawab.

    “LT IV merupakan ruang pembuktian dari proses latihan dan pembinaan yang telah dilaksanakan. Kami ingin adik-adik tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga mampu menunjukkan karakter Pramuka yang tangguh, jujur, disiplin, serta memiliki semangat kebersamaan,” ujar Wahyu.

    Dia berharap peserta dapat tampil maksimal dan meraih prestasi sehingga berpeluang mewakili Jawa Timur pada LT V tingkat nasional.

    “Pengalaman dan pembentukan karakter tetap menjadi bagian penting dari keikutsertaan kontingen dalam kompetisi tersebut,” pungkasnya. (*)