FPK Jawa Timur Tolak Gerakan Diskreditkan Pemerintah, Dukung Khofifah Lanjutkan Program

SURABAYA, LensaMadura.com – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jawa Timur menyampaikan dua pernyataan sikap dalam acara Gebyar Cangkrukan Merdeka di halaman Kantor Bakesbangpol Jawa Timur, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Pernyataan itu dibacakan Sekretaris FPK Jawa Timur, H Muhammad Alyas. Pertama, menolak segala bentuk gerakan yang mengatasnamakan masyarakat Jawa Timur untuk mendiskreditkan pemerintah karena dinilai berpotensi memecah persatuan.
Kedua, mendukung penuh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk melanjutkan program pembangunan sesuai rencana jangka menengah dan panjang.
Dokumen pernyataan sikap itu diserahkan langsung kepada Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Eddy Supriyanto, untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur.
Acara Gebyar Cangkrukan Merdeka merupakan rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Kegiatan ini dihadiri pengurus FPK kabupaten/kota se-Jawa Timur, mahasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), serta sejumlah tamu undangan.
Ketua FPK Jawa Timur, RH Mohammad Ali Zaini, mengatakan FPK menjadi wadah silaturahmi bagi 60 suku dan tiga etnis untuk merawat kebangsaan. Melalui bazar kuliner Nusantara, pentas seni budaya, hingga lomba busana adat yang melibatkan mahasiswa AMN, FPK ingin menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan.
“Kita belajar, bergerak, dan bergembira bersama; saling mengenal budaya, saling menghormati nilai, dan saling meneguhkan persatuan,” ujar RH Mohammad Ali Zaini.
FPK menegaskan komitmen untuk menjaga budaya Nusantara, memperkuat toleransi, merawat kebhinekaan, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif. Mereka juga menolak setiap aksi provokatif yang menimbulkan keresahan.
“Aspirasi publik tetap dihormati, tapi sebaiknya disampaikan secara bermartabat melalui dialog dan musyawarah tanpa menimbulkan kegaduhan,” katanya.
Rangkaian acara dikemas untuk merayakan kemerdekaan dengan suasana gembira: kuliner sebagai pintu saling mengenal, seni budaya sebagai bahasa pemersatu, dan busana adat sebagai identitas kebhinekaan.
FPK menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, AMN, dan para relawan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. (*)