SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep, Madura pada Jumat siang, 22 Agustus 2025.
Pertemuan yang membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji itu dihadiri para ulama dan pengasuh pondok pesantren dari empat kabupaten di Madura. Mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
Silaturahmi para ulama dan pengasuh dari berbagai pesantren di Madura ini diawali paparan pengantar oleh KH Syafik Rofi’i selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) BASSRA.
“Selain silaturrahmi, tujuan pertemuan ini untuk membahas sekaligus evaluasi pelaksanaan haji. Terutama Tahun 2025 ini. Kini malah menyisakan persoalan sampai ke ranah hukum. Evaluasi kita bertujuan jadi acuan pelaksanaan haji tahun 2026,” kata ulama asal Bangkalan ini.
Untuk menyerap pendapat peserta, KH Muhdlar Abdullah memandu jalannya pertemuan. Ia mempersilakan siapa pun yang ingin menyampaikan masukan.
Hasil kesepakatan dari forum tersebut akan dituangkan secara tertulis dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, Kementerian Agama, serta Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam bentuk audiensi.
Dalam forum itu, pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Amien, yang juga tuan rumah, KH Ahmad Fauzi Tidjani, mengatakan jika proses persiapan pelaksanaan haji dimajukan, maka pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH) juga perlu diperhatikan.
“Enam bulan sebelum bulan haji pembayaran ONH seharusnya sudah beres,” terangnya.
Berbagai usulan mengemuka dari para kiai dalam forum yang digelar secara lesehan itu. Pertemuan kemudian menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan dijadikan bahan audiensi ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan disampaikan secara tertulis kepada Presiden Prabowo Subianto.
Poin kesepakatan tersebut antara lain mendukung BPH sebagai penyelenggara haji yang profesional serta menyetujui rencana pemerintah membangun kampung haji di Makkah.
“Menyangkut pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 yang masih perlu disempurnakan, kami mengusulkan proses persiapan pelaksanaan haji di Indonesia dimajukan tiga bulan lebih dari proses pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya, meliputi penetapan biaya ONH, dan pelunasan,” tulisnya dalam kesepakatan tersebut.
Selain itu, BASSRA meminta pemerintah Indonesia membangun sinergi dengan Arab Saudi agar lebih awal memperoleh data personal calon jemaah haji yang akan berangkat.
Forum juga menyepakati agar rekrutmen petugas haji dilakukan secara terbuka dan profesional. Sementara itu, pengelolaan keuangan haji diminta dilakukan secara jujur dan transparan.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua BASSRA RKH Muhammad Rofi’ie Baidlawi, Sekretaris Jenderal KH Syafik Rofi’i, serta KH Ahmad Fauzi Tidjani selaku tuan rumah.
Sejumlah kiai juga tampak hadir, di antaranya KH Fauzi Rosul, KH Muhdlar Abdullah, KH Muadz Makki, KH Sufyan Absi, KH Mondir A Rofi’i, KH Ali Rohbini Latief, KH Achmad Mundzir, dan KH Mahrus A Malik.
Tokoh lain yang hadir yakni M Abdulloh Syarqowi, KH Bukhori Maksum, KH Muhammad Rofi’i B, KH Abd Ghoffar, KH Sholeh Muksar, KH Dja’far Shodiq, KH A Busyro Karim, HM Jazuli Nur, RKH Abrori Sholeh, dan RKH Moh Abd Aziz. (sid/mr)
