Surabaya – Untuk menindaklanjuti agenda silaturrahim dengan Forkopimda di tingkat provinsi, sejumlah pimpinan Bawaslu Jatim mendatangi DPRD Provinsi Jawa Timur, (28/1).
Rombongan Bawaslu terdiri dari Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin; Koordinator Divisi Organisasi, Eka Rahmawati; Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Muh. Ikhwanudin Alfianto; Kassubag Hukum, Humas dan dan Hubal, Nanang Priyanto.
Berdasarkan rilis yang diterima lensamadura.com, kedatangan dari Bawaslu Jatim diterima langsung oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jatim, yang terdiri dari Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kusnadi; Wakil Ketua DPRD, Anik Maslahah dan Wakil Ketua DPRD, Anwar Sadad.
Pembahasan dalam pertemuan tersebut mulai dari silaturrahim, koordinasi persiapan Pilkada, hingga pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas Pemilu untuk Pilkada. Amin menyampaikan, Koordinasi dengan DPRD memang dilakukan dalam rangka untuk terus meningkatkan indeks demokrasi di Jawa Timur.
“Kami bermaksud silaturrahim, audensi dan berkoordinasi tentang pengawasan Pilkada 2020. Karena kami ingin terus menguatkan indeks demokrasi lokal di Jawa Timur. Untuk itu, kami harap dukungan dari DPRD Provinsi,” ujar Amin.
Lebih lanjut, Amin Mantan Panwaskab Sumenep ini juga menyorot sejumlah masalah dalam setiap pemilihan. Mulai dari money politik, berita hoax, dan pelanggaran lain dalam setiap pemilihan. Baginya, untuk meningkatkan indeks demokrasi di Jawa Timur membutuhkan peran dari masyarakat, pemerintah, lembaga hukum dan juga lembaga legislatif, sebagaimana DPRD Jatim.
“Kami berharap upaya menegakkan demokrasi lokal ini juga didukung oleh Pimpinan DPRD Provinsi dengan menularkan kepada seluruh anggota DPRD Jatim hingga ke DPRD tingkat Kabupaten/Kota,” terangnya.
Amin juga menjelaskan, Bawaslu di Jawa Timur memiliki program untuk menekan politik uang. Salah satunya adalah tentang dibentuknya 5 Kampung anti politik uang dalam setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
“Kami masuk ke kampung dan desa untuk melakukan penyadaran ke masyarakat tentang anti politik uang,” tambahnya lagi.
Amin juga berharap bahwa tahapan Pilkada yang sudah memasuki penjaringan calon ini diharapkan agar ada kesadaran dari partai politik supaya tidak ada mahar. “Kami harap tidak ada mahar dalam partai politik,” tandasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Jatim, Kusnadi memberikan tanggapan bahwa dalam setiap pemilihan, biaya politik dan money politik memang sangat besar. Oleh karena itu pihaknya akan terlibat juga untuk mengerem laju dari money politik dalam Pilkada.
“Kalau money politik tidak bisa dikendalikan, korupsi tidak akan pernah berkurang. Faktanya biaya politik dan money politik sama-sama tinggi. Masyarakat jadi pragmatis,” tuturnya.
Kusnadi berharap agar kolaborasi antara penyelenggara dan DPRD terus berjalan dengan baik.
“Kita akan terus berkolaborasi. Tanpa ada KPU dan tanpa ada Bawaslu, kami tidak akan ada. Oleh karena itu, sudah semestinya kita selalu berkoordinasi dan berdiskusi untuk lebih baik,” pungkasnya.
(mr/lm)
