Lensa Madura

Tag: Kejari Sumenep

  • KSOP Kalianget dan Kejari Sumenep Perkuat Pemahaman Keselamatan dan Aturan Pelayaran

    KSOP Kalianget dan Kejari Sumenep Perkuat Pemahaman Keselamatan dan Aturan Pelayaran

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget memperkuat upaya menjaga keselamatan transportasi laut dengan meningkatkan pemahaman operator kapal terhadap persyaratan pelayaran dan ketentuan hukum.

    Upaya tersebut dilakukan melalui “Sosialisasi Himbauan Keselamatan Pelayaran dan Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)” yang digelar di Ruang Rapat Kantor KSOP Kalianget, Kamis, 27 Agustus 2026.

    Kegiatan itu melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep untuk memberikan pemahaman dari sisi hukum sekaligus memperkuat koordinasi antara regulator, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha pelayaran.

    Kepala KSOP Kelas IV Kalianget, Azwar Anas, mengatakan keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak yang terlibat dalam operasional transportasi laut.

    Menurut dia, pemenuhan persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bukan sekadar persoalan administrasi. Setiap persyaratan berkaitan dengan kesiapan kapal sebelum berlayar dan upaya meminimalkan risiko keselamatan di laut.

    “Keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh persyaratan yang ditetapkan harus dipenuhi sebelum kapal mendapatkan persetujuan untuk berlayar,” kata Azwar Anas.

    Ia mengatakan KSOP tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan ketentuan keselamatan pelayaran dipatuhi oleh operator kapal.

    Azwar berharap para operator memahami ketentuan tersebut secara menyeluruh sehingga tidak terjadi persoalan ketika proses penerbitan SPB maupun saat kapal menjalankan kegiatan pelayaran.

    “Harapannya, sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh operator dan stakeholder. Kalau persyaratan dipenuhi sejak awal, proses pelayanan bisa berjalan lebih baik dan yang paling penting keselamatan penumpang serta awak kapal tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

    Sejumlah unsur terkait hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Kepala Polsek Kalianget, Komandan Koramil Kalianget, Kepala Polairud Kalianget, Korsatpel Pelabuhan Kalianget BPTD Wilayah XI Jawa Timur, Kepala UPTD Pelabuhan Kalianget, serta General Manager PT Pelindo Pelabuhan Kalianget.

    Jajaran UPT pelabuhan di wilayah kepulauan juga dilibatkan, yakni Kepala UPP Sapudi, Kepala UPP Sapeken, dan Kepala UPP Masalembu. Sementara dari unsur pelaku usaha hadir para kepala cabang perusahaan pelayaran dan jajaran direksi operator kapal di Pelabuhan Kalianget.

    Dalam materi KSOP Kalianget, peserta mendapatkan penjelasan mengenai persyaratan kelayakan kapal dan dokumen yang harus dipenuhi sebelum kapal memperoleh SPB.

    Sementara Kejari Sumenep memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dalam penyelenggaraan pelayaran. Materi tersebut diharapkan membantu operator memahami batasan dan kewajiban hukum dalam menjalankan kegiatan usaha pelayaran.

    Menurut Azwar, sinergi dengan aparat penegak hukum diperlukan agar persoalan keselamatan pelayaran tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga dari aspek kepatuhan terhadap peraturan.

    “Dengan adanya pemahaman dari sisi teknis dan hukum, kami berharap tidak ada lagi pihak yang menganggap persyaratan pelayaran sebagai formalitas. Semua ketentuan itu dibuat untuk memastikan pelayaran berlangsung aman,” katanya.

    Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Para operator kapal dan pemangku kepentingan pelabuhan menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan SPB dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya.

    Forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman antara KSOP, aparat penegak hukum, pemerintah, dan pelaku usaha.

    Azwar mengatakan komunikasi lintas sektor akan terus diperlukan, terutama mengingat transportasi laut memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah kepulauan Sumenep.

    “Koordinasi harus terus dilakukan. Kami ingin pelayanan pelabuhan tetap berjalan, tetapi aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan juga tidak boleh diabaikan,” ujarnya. (*)

  • Kasus Korupsi Kades Pragaan Daya Masuk Tahap Pelengkapan Berkas

    Kasus Korupsi Kades Pragaan Daya Masuk Tahap Pelengkapan Berkas

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menyatakan penanganan perkara dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 yang menjerat Kepala Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, IM, memasuki tahap pelengkapan berkas perkara. Tahapan itu menjadi syarat sebelum pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nislianudin melalui Kepala Seksi Intelijen Endro Riski Erlazuardy mengatakan penyidik masih menindaklanjuti petunjuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk menyempurnakan berkas perkara.

    “Izin mas, untuk perkara Pragaan masih dalam proses melengkapi berkas perkara. Dan akan segera diupayakan dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum,” kata Endro saat dikonfirmasi, Rabu, 15 Juli 2026.

    Menurut Endro, perkara tersebut sebelumnya telah diekspose bersama Kejati Jawa Timur. Dari hasil ekspose itu, penyidik memperoleh sejumlah petunjuk yang kini sedang dipenuhi.

    “Ekspose sudah. Makanya ada petunjuk dari Kejati untuk kelengkapan berkas perkaranya,” ujarnya.

    Dalam proses penanganan perkara pidana, pemenuhan petunjuk jaksa peneliti menjadi tahapan sebelum pelaksanaan Tahap II, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Setelah berkas dinyatakan lengkap, jaksa dapat menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan.

    Meski demikian, Kejari Sumenep belum menjelaskan waktu pelaksanaan ekspose bersama Kejati Jawa Timur. Saat dimintai keterangan mengenai hari dan tanggal ekspose, Endro mengatakan akan memastikan terlebih dahulu informasi tersebut.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan lanjutan dari Kejari mengenai waktu pelaksanaan ekspose maupun target pelimpahan perkara ke penuntut umum. (*)

  • Kasus Dugaan Korupsi BSPS Sumenep Masuki Tahap Tuntutan

    Kasus Dugaan Korupsi BSPS Sumenep Masuki Tahap Tuntutan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Perkara dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep segera memasuki babak baru.

    Setelah melalui rangkaian pemeriksaan saksi dan terdakwa, sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dijadwalkan memasuki agenda pembacaan tuntutan pada awal Juli 2026.

    Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumenep, Endro Rizki Erlazuardy, mengatakan saat ini tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah menyusun materi tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

    “Perkara BSPS saat ini sedang dalam proses penyusunan tuntutan. Jika tidak ada perubahan jadwal, awal bulan depan akan masuk agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Surabaya,” kata Endro, Kamis, 25 Juni 2026.

    Menurut Endro, seluruh keterangan yang disampaikan saksi maupun terdakwa dalam persidangan menjadi bagian dari bahan pertimbangan jaksa untuk menyusun tuntutan. Fakta-fakta tersebut juga akan menjadi salah satu dasar bagi majelis hakim dalam memutus perkara.

    “Apa yang disampaikan para terdakwa di hadapan majelis hakim merupakan fakta persidangan yang telah tercatat dan menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan,” ujarnya.

    Kasus dugaan korupsi BSPS menjadi perhatian publik karena program tersebut merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak. Karena bersumber dari anggaran negara, proses hukum perkara ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

    Pada tahap tuntutan nanti, jaksa akan menguraikan hasil analisis terhadap alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta fakta persidangan yang telah terungkap selama proses pembuktian. Jaksa juga akan menyampaikan penilaian mengenai peran masing-masing terdakwa dalam perkara tersebut.

    “Tim penuntut umum sedang menggodok materi tuntutan berdasarkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan,” kata Endro.

    Lima terdakwa yang menjalani persidangan dalam perkara ini adalah Risky Pratama, Amin Arif Santoso, Wildanun Mukhalladun, Heri Wahyudi, dan Noer Lisal Anbiyah.

    Setelah agenda pembacaan tuntutan, persidangan akan dilanjutkan dengan pembelaan atau pledoi dari para terdakwa dan penasihat hukumnya. Tahapan berikutnya meliputi replik, duplik, hingga pembacaan putusan oleh majelis hakim.

    Kejaksaan Negeri Sumenep menyatakan akan terus mengawal jalannya persidangan hingga perkara tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. (*)

  • Kejari Sumenep Segera Ekspose Kasus Dugaan Korupsi Logistik KPU ke Kejati Jatim

    Kejari Sumenep Segera Ekspose Kasus Dugaan Korupsi Logistik KPU ke Kejati Jatim

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menyatakan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2024 masih terus berproses.

    Dalam waktu dekat, perkara tersebut akan memasuki tahapan ekspose di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

    Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Sumenep Endro Riski Erlazuardy mengatakan pihaknya saat ini menunggu jadwal pelaksanaan ekspose bersama Kejati Jawa Timur.

    “Saya sudah mendapatkan informasi dari Kasi Pidsus kalau kasus ini sudah dibahas dengan Bapak Kajari dan akan segera ditingkatkan ke ekspose dengan Bapak Kajati Jatim. Tinggal menunggu jadwal saja,” kata Endro, Kamis, 25 Juni 2026.

    Menurut Endro, informasi tersebut diperoleh dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) yang telah melaporkan perkembangan penanganan perkara kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep.

    Tahapan ekspose merupakan bagian dari proses penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk membahas hasil penyidikan, kelengkapan alat bukti, serta menentukan langkah hukum berikutnya.

    Perkembangan tersebut menjadi perhatian publik karena kasus dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep dinilai telah cukup lama berada pada tahap penyidikan. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka maupun penjelasan resmi mengenai hasil penyidikan yang dilakukan penyidik.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Sulaisi Abdurrazaq, menilai rencana ekspose di Kejati Jawa Timur dapat menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum atas perkara tersebut.

    “Dengan adanya rencana ekspose dengan Kejati Jawa Timur, publik berharap penanganan kasus ini segera menemukan titik terang,” ujar Sulaisi.

    Menurut dia, perkara tersebut menjadi sorotan masyarakat karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

    “Oleh karena itu, masyarakat berharap proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya.

    Kejari Sumenep menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini, proses lanjutan masih menunggu jadwal resmi ekspose di Kejati Jawa Timur.

    Masuknya perkara ke tahap ekspose diharapkan dapat mempercepat proses penanganan sekaligus memberikan kejelasan mengenai arah penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Kabupaten Sumenep tahun 2024. (*)

  • JMS di SMAN 1 Sumenep: Kejari Ingatkan Jejak Digital Tak Pernah Hilang, Pelajar Diminta Bijak Bermedsos

    JMS di SMAN 1 Sumenep: Kejari Ingatkan Jejak Digital Tak Pernah Hilang, Pelajar Diminta Bijak Bermedsos

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kejaksaan Negeri Sumenep kembali mengintensifkan edukasi hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Kali ini, penyuluhan digelar di SMAN 1 Sumenep pada Rabu (29/4/2026), dengan melibatkan seluruh siswa-siswi.

    Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.45 WIB hingga 12.25 WIB tersebut menghadirkan jajaran narasumber dari Kejari Sumenep. Hadir di antaranya Kepala Seksi Intelijen Endro Riski Erlazuardi, S.H., M.H., bersama Aditya Budi Susetyo, S.H., dan Bambang Aji Purwanto, S.H. Turut hadir pula Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumenep Rusliy, S.Pd., M.Pd., serta Kepala SMAN 1 Sumenep Sirajum Munir, M.Pd.

    Dalam pemaparannya, Endro Riski Erlazuardi menyoroti pentingnya kesadaran hukum di era digital, khususnya terkait jejak digital yang sering diabaikan oleh pelajar.

    “Semua yang diunggah ke internet pada dasarnya bersifat permanen. Tombol hapus tidak benar-benar menghilangkan data sepenuhnya,” tegasnya di hadapan peserta.

    Ia menjelaskan, terdapat lima bentuk pelanggaran digital yang saat ini marak terjadi di kalangan pelajar, yakni penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, doxxing, serta penyebaran konten asusila. Fenomena ini, menurutnya, tidak lepas dari rendahnya literasi digital dan minimnya pemahaman hukum.

    Karena itu, para siswa diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak hanya sekadar aktif, tetapi juga mampu memahami batasan hukum serta etika dalam berinteraksi di ruang digital.

    “Mulailah dari hal sederhana: berpikir sebelum memposting, tidak mudah terpancing provokasi, dan memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan,” ujarnya.

    Program JMS ini menjadi bagian dari upaya preventif Kejari Sumenep dalam membangun kesadaran hukum sejak dini, khususnya di kalangan generasi muda yang hidup di tengah arus digitalisasi.

    Pihak sekolah menyambut positif kegiatan tersebut. Edukasi semacam ini dinilai relevan dengan kondisi pelajar saat ini yang sangat dekat dengan teknologi dan media sosial.

    Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya dibekali pemahaman hukum secara teoritis, tetapi juga didorong untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.(*)

  • Kejari Sumenep Tahan Kades Pragaan Daya terkait Dugaan Korupsi Dana Desa

    Kejari Sumenep Tahan Kades Pragaan Daya terkait Dugaan Korupsi Dana Desa

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menahan Kepala Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, inisial IM, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp585.106.750.

    Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sumenep guna kepentingan penyidikan.

    Kepala Seksi Intelijen Kejari Sumenep, Endro Rizki Erlazuardi, mengatakan langkah tersebut diambil untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya.

    “Penahanan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidikan agar proses hukum berjalan efektif,” ujarnya, Kamis, 23 April 2026.

    Penetapan tersangka terhadap IM dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada 16 April 2026. Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik menyimpulkan telah terpenuhinya minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.

    Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada periode 2024 hingga 2025 yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

    Dari hasil penyidikan, terungkap dugaan penyimpangan dalam sejumlah kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

    Di antaranya proyek pengerasan jalan di Dusun Blumbang dan Dusun Dandan yang diduga tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi, bahkan berpotensi fiktif.

    Selain itu, program peningkatan produksi tanaman pangan serta penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, tersangka juga dikenakan Pasal 3 juncto Pasal 18 undang-undang yang sama.

    “Kami memastikan penanganan kasus ini akan dilakukan secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Endro. (*)

  • Dugaan Korupsi BSPS 2024: Kejari Sumenep Sudah Klarifikasi Belasan Kades, Korkab Menyusul

    Dugaan Korupsi BSPS 2024: Kejari Sumenep Sudah Klarifikasi Belasan Kades, Korkab Menyusul

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kejaksaaan Negeri (Kejari) Sumenep telah memanggil belasan kades terkait kasus dugaan korupsi BSPS 2024.

    Kasi Intel Kejari Sumenep Moch Indra Subrata mengatakan, sedikitnya 16 orang terdiri dari kepala desa dan dinas terkait telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

    “Jadi ini masih tahap klarifikasi bukan penyelidikan. Yang sudah kami undang 16 orang. Kalau tidak salah kades 12 orang atau 13 gitu, sisanya dinas terkait,” kata Moch Indra Subrata saat ditemui, Kamis, 24 April 2025.

    Indra menegaskan, pihaknya akan terus menggali dan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi BSPS 2024 itu sesuai prosedur yang berlaku.

    “Kami hanya menerima pelimpahan berkas pelaporan dari Kejati Jatim terkait BSPS ini. Karena locusnya ada di Sumenep, jadi kita menindaklanjuti perintah Kejati hingga nanti tuntas,” jelasnya.

    Selain itu, lanjut Indra, pihaknya juga akan memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi BSPS 2024.

    “Pasti kami panggil (yang ada kaitannya). Tapi untuk korkab belum kami panggil. Nanti kami akan undang juga. Saat ini masih puldata dan pulbaket, itu yang kemudian nanti dikembangkan lebih lanjut,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, program BSPS 2024 ini menyasar 126 desa di 23 kecamatan di Kabupaten Sumenep.

    Terdapat 5.490 penerima, masing-masing dianggarkan Rp 20 juta. Total anggaran mencapai Rp109 miliar bersumber dari APBN. Namun dalam realisasinya, program ini memunculkan persoalan. Salah satunya diduga terjadi manipulasi data, dan pemotongan dana massal di lapangan. (mr)

  • Kejari Sumenep Mulai Panggil Para Kades untuk Usut Dugaan Korupsi BSPS 2024

    Kejari Sumenep Mulai Panggil Para Kades untuk Usut Dugaan Korupsi BSPS 2024

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kasus dugaan korupsi program BSPS 2024 di Sumenep semakin meruyak dan menjadi atensi aparat penegak hukum.

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep telah melakukan penyelidikan awal dengan memanggil dan memeriksa sejumlah kepala desa (kades) yang menerima BSPS pada Rabu, 9 April 2025.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, sebanyak enam kades telah diperiksa oleh Kejari Sumenep.

    Yakni, Kepala Desa Karanganyar, Pinggirpapas, Kalimo’ok, Kepala Desa Aengtongtong, Pagar Batu, dan Kades Talang.

    Selanjutnya, pemanggilan dikabarkan akan berlanjut ke kades lain yang desanya terdata penerima program BSPS 2024.

    Sebagaimana diketahui, program BSPS 2024 ini menyasar 126 desa di 23 kecamatan di Kabupaten Sumenep. Terdapat 5.490 penerima, masing-masing dianggarkan Rp 20 juta. Total anggaran mencapai Rp109 miliar bersumber dari APBN.

    Kasi Intel Kejari Sumenep Moch Indra Subrata membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Kades terkait kasus dugaan korupsi BSPS 2024.

    “Kami memeriksa kades sebagai sampel awal. Saat ini masih tahap penyelidikan dan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pidsus yang menangani kasus tersebut,” kata Moch Indra Subrata dikutip dari Radar Madura pada Kamis, 10 April 2025.

    Sementara itu, Kepala Desa Aeng Tongtong, Kecamatan Saronggi, Hadi Sudirfan membenarkan bahwa dirinya termasuk kades yang dipanggil dan diperiksa oleh Kejari Sumenep.

    Hadi mengaku dimintai keterangan terkait program BSPS, padahal desanya tidak mendapatkan program BSPS.

    ”Kalau di data memang ada, tapi faktanya di lapangan tidak ada,” kata Hadi.

    Hadi mengaku sempat mengajukan program BSPS melalui kecamatan bersama kades lain di Kecamatan Saronggi. Namun nihil tanpa kabar.

    ”Saya kaget karena juga ikut dipanggil oleh kejaksaan. Tapi setelah konsultasi dengan kecamatan, saya diminta untuk memenuhi panggilan itu, jadi saya datang,” pungkasnya.

    Syahdan, Kejari Sumenep dikabarkan akan melakukan pemanggilan lanjutan terhadap sejumlah kades terkait kasus dugaan korupsi BSPS 2024 tersebut. (mr/yan)

  • Kejari Sumenep Klarifikasi Tuduhan Suap Terkait Kasus Pengrusakan Lahan di Desa Badur

    Kejari Sumenep Klarifikasi Tuduhan Suap Terkait Kasus Pengrusakan Lahan di Desa Badur

    SUMENEP, lensamadura.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep membantah tuduhan adanya suap terkait kasus pengrusakan lahan di Desa Badur, Batuputih.

    Dugan itu muncul setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut lima terdakwa dengan hukuman 8 bulan penjara.

    Merespons tuduhan itu, JPU R Teddy Romius, melalui Kasi Intel Kejari Sumenep, Moch Indra Subrata, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

    “Saya sudah tanyakan kepada teman-teman apakah dugaan itu benar atau tidak, ternyata informasi itu tidak benar (hoaks),” kata Indra saat dikonfirmasi di kantor Kejari Sumenep, Rabu, 5 Februari 2025.

    Indra menjelaskan bahwa dalam menangani kasus ini, pihaknya selalu bekerja sesuai prosedur hukum yang berlaku, meskipun ada tekanan dari berbagai pihak.

    Di mengatakan keluarga korban yang diwakili oleh Mahmudi dan menantunya, pernah meminta agar tuntutan terhadap lima terdakwa diperberat hingga lebih dari satu tahun penjara.

    Bahkan, kata Indra, seorang mantan kepala desa juga sempat menghubungi jaksa R Teddy Romius untuk meminta agar tuntutan dimaksimalkan.

    “Tuntutan semacam itu sering kali muncul dari orang yang tidak memahami hukum, dan kami tetap berpegang pada fakta-fakta yang ada di persidangan,” jelasnya.

    Menurutnya, tuntutan 8 bulan penjara yang diajukan jaksa sudah disesuaikan dengan fakta persidangan, termasuk mempertimbangkan nilai kerugian yang hanya Rp 3 juta.

    Indra mengungkapkan bahwa Mahmudi kerap menghubungi jaksa R Teddy Romius dan bahkan mendatangi rumahnya setelah aksi demonstrasi pada Desember 2024 lalu. Namun, jaksa tetap menolak bertemu secara pribadi dan hanya bersedia melayani di kantor Kejari Sumenep.

    Indra berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terbukti kebenarannya dan tetap mengikuti proses hukum yang berjalan.

    “Jangan menuduh orang sembarangan, telusuri dulu faktanya, jangan sampai memberikan kabar yang nggak baik, yang bikin keruh di mata masyarakat,” pesan Kasi Intel Kejari Sumenep.

    Ia juga berharap, kasus pengrusakan lahan di Desa Badur dapat berjalan sesuai dengan proses persidangan dan mengajak semua pihak untuk mengikuti perkembangan yang berjalan di pengadilan.

    “Ikutilah perkembangan di persidangan, jangan sampek dimakan oleh isu-isu yang tidak berdasar,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, pihak pelapor, Nawawi, dan keluarganya mengaku kecewa dengan tuntutan 8 bulan penjara terhadap lima terdakwa. Mahmudi, perwakilan keluarga, menuding Kejari Sumenep telah bermain mata dengan para terdakwa.

    “Tuntutan ini terlalu rendah dan tidak mencerminkan keadilan. Ancaman hukuman dalam KUHP jelas lebih berat, tetapi jaksa malah menuntut serendah ini. Ada apa dengan Kejari Sumenep?” kata Mahmudi, seusai sidang di Kantor Kejari Sumenep, Selasa, 4 Februari 2025.

    Mahmudi menduga ada upaya suap dalam kasus ini. Ia mengklaim bahwa masing-masing terdakwa diduga menyetor Rp50 juta kepada oknum di Kejari Sumenep agar kasus ini tidak segera P21.

    “Kami mencium aroma busuk di balik keputusan ini. Dari awal, kejaksaan terkesan mengulur-ulur waktu. Bahkan, berkas perkara sempat dikembalikan ke Polres dengan alasan teknis, yang kami curigai hanya akal-akalan agar kasus ini tidak berjalan semestinya,” jelasnya.

    Saat ini, kasus pengrusakan lahan di Desa Badur memasuki tahapan pledoi, tanggapan, hingga nanti masuk vonis di Pengadilan Negeri Sumenep.

    Tanah atau lahan yang dipermasalahkan dalam kasus ini diketahui merupakan milik desa, meskipun lima tersangka dijerat dalam perkara pidana pengrusakan. (dm/mr)

  • Didemo Warga, Kejari Sumenep Janji Segera P21 Berkas Tersangka Lima Perangkat Desa Badur

    Didemo Warga, Kejari Sumenep Janji Segera P21 Berkas Tersangka Lima Perangkat Desa Badur

    SUMENEP, lensamadura.com – Ratusan warga Badur, Batuputih, Sumenep, kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Senin, 9 Desember 2024.

    Kedatangan mereka dalam rangka mendesak Kejari Sumenep agar tegas menangani kasus pengrusakan lahan yang dilakukan oleh lima orang perangkat Desa Badur.

    Koordinator aksi, Mahmudi, mengaku kecewa karena hingga kini perkara tersebut belum ada titik terang dari Kejari Sumenep. Padahal lima orang perangkat Desa Badur telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Polres Sumenep

    “Kami datang kembali hari ini untuk mempertanyakan kejelasan soal lima tersangka kasus pengrusakan lahan. Sebelumnya mereka sudah ditahan oleh kepolisian, kasus sudah P19, juga sudah melakukan pra peradilan, dimenangkan kepolisian, tapi kenapa berkas dari Polres dikembalikan oleh Kejari,” kata Mahmudi di depan Kantor Kejari Sumenep, Senin, 9 Desember 2024.

    Oleh karena itu, Mahmudi meminta agar Kejari Sumenep agar menuntaskan kasus pengrusakan lahan warga Badur.

    “Jika Kejari terus mengulur waktu tanpa alasan yang jelas, kami khawatir ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Sumenep,” tegasnya.

    Massa aksi ditemui langsung oleh Kasi Pidum Hanis Aristya Hermawan, Kasi Intel Moch Indra Subrata, dan Jaksa R Teddy Romius selaku yang menangani kasus tersebut.

    Di hadapan massa, Kejari Sumenep menyatakan akan segera P21 berkas perkara tersangka pengrusakan yang melibatkan lima oknum perangkat Desa Badur, Batuputih itu.

    “Jadi, hari ini kami sudah melakukan rapat di internal bahwa kami akan P21 kasus tersebut. Percaya dengan saya, insya Allah besok sudah P21,” kata Kasi Pidum Hanis Aristya Hermawan.

    Hanis juga membantah adanya tudingan dugaan pihak JPU bermain atas perkara tersebut. Karena berkas baru masuk 2 Desember 2024, dan proses penelitian dilakukan pada 3 Desember 2024. Selanjutnya akan dilakukan penetapan atau P21 oleh JPU setelah semuanya rampung.

    “Semuanya sudah selesai, besok Selasa 10 berkas tersangka akan dilakukan P21,” tegasnya lagi.

    Menanggapi hal itu, Mahmudi, menyampaikan terimakasih kepada pihak Kejari Sumenep atas diterimanya berkas limpahan dari penyidik Polres Sumenep terhadap lima orang perangkat Desa Badur yang telah menjadi tersangka.

    “Tadi Pak JPU sudah berjanji bahwa besok 10 Desember 2024, berkas para tersangka sudah P21. Maka tentunya kami pun sangat berterima kasih, karena apa yang menjadi tuntutan kami sudah diterima,” katanya.

    Untuk penetapan besok, kata Mahmudi, pihaknya akan mengirimkan 3 orang perwakilan yang akan datang ke kejari.

    “Untuk memastikan bahwa besok berkas tersebut benar-benar dilakukan P21. Kita hanya ikut menyaksikan saja bahwa Kejari Sumenep benar benar menunaikan janjinya. Itu saja,” tandasnya. (dm/ld/md)

  • Berkas Tersangka Perangkat Desa Badur Terkait Pengrusakan Lahan Warga masih Belum Lengkap

    Berkas Tersangka Perangkat Desa Badur Terkait Pengrusakan Lahan Warga masih Belum Lengkap

    SUMENEP, lensamadura.com – Penyidik Polres Sumenep telah melimpahkan berkas kasus 5 oknum perangkat Desa Badur, Batuputih, yang menjadi tersangka pengrusakan lahan milik warganya sendiri ke Kejari setempat. Namun, hingga kini belum disidang.

    Pasalnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep mengembalikan berkas atau P19 kepada penyidik setempat, karena dinilai berkas masih belum lengkap.

    “Kasus tersebut P19, dan hari Jumat (besok) akan diserahkan kembali ke kejaksaan,” kata Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti, kepada Lensa Madura, Rabu, 20 November 2024.

    Menanggapi hal itu, salah satu praktisi hukum, Endiyono Raharjo, turut angkat bicara. Dia memaparkan bahwa P19 merupakan kode dalam berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

    “Dalam artian, kejaksaan menilai berkas perkara tersebut kurang memenuhi unsur pidana. Padahal kasus itu menyangkut perkara pidana, yaitu pengrusakan tanaman,” kata Endiyono Raharjo dalam keterangan yang diterima Lensa Madura.

    Tak tanggung, dia menilai adanya P19 tersebut memunculkan kesan negatif dalam memeroses berkas kasus tersebut. “Padahal, kasus pengrusakan tanaman yang dilakukan bersama-sama masuk pasal 170 ayat (1) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Endiyono menegaskan, dalam proses penyidikan 5 orang tersangka itu sempat melakukan upaya praperadilan di PN Sumenep atas status tersangka mereka. Hasilnya, putusan hakim dimenangkan penyidik Polres Sumenep.

    “Kesimpulannya, putusan hakim jelas menyatakan perkara tersebut adalah pidana. Setelah berkas dirasa lengkap oleh penyidik, selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sumenep, dan Teddy Romius yang menangani perkara tersebut,” ujarnya.

    Dia menegaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sumenep dalam hal ini Teddy Romius, dalam petunjuknya meminta tambahan keterangan saksi yaitu Badan Pertanahan Nasional Sumenep, dan dinas pendapatan. “Padahal status tanah masih belum bersertifikat,” kata Endiyono.

    “Dalam petunjuknya, jelas mengarahkan perkara tersebut ke perdata, secara tidak langsung petunjuk jaksa tidak relevan, ada upaya penghentian penyidikan,” tudingnya.

    Sedangkan terkait status tanah kas desa (pecaton) yang diklaim Kepala Desa Badur, jaksa menilai tidak terkait dengan perkara pidana pengrusakan.

    “Dalam perkara ini bukan masalah klaim atas status tanah, akan tetapi penyidik telah menjerat pelaku atas perbuatan pengrusakan tanaman milik korban,” tegasnya.

    Endiyono menegaskan, korban yakni H Nawawi, memiliki bukti konkrit atas lahan tersebut serta tanah sudah dikuasai secara perorangan dari tangan ke tangan dalam beberapa puluh tahun ke belakang.

    “Sedangkan bukti yang diklaim sebagai tanah kas desa muncul pada tahun 2022 dengan hanya berdasarkan SPPT, dan SPPT PBB. Bukan bukti kepemilikan hak tanah,” terangnya.

    Dia menyampaikan, dalam kasus tersebut status tanah tidak menjadi objek dalam perkara itu, tapi yang perlu diperhatikan yakni ada unsur pengrusakan. Dimana ada barang yang dirusak, ada korban, ada pelaku. “Ini sudah jelas masuk perkara pidana, apalagi korban mempunyai bukti-bukti yang konkrit dan saksi-saksi,” tambahnya.

    “Mulai dari korban sudah mengusai lahan selama 4 tahun, saksi yang menggarap atau mengolah tanah sawah, saksi yang menanam benih padi, dan saksi dari dinas pertanian yang menyatakan benar-benar benih padi milik korban yang dirusak,” tandasnya.

  • Kepala Rutan Sumenep Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kejari: Bukti Sinergi

    Kepala Rutan Sumenep Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kejari: Bukti Sinergi

    SUMENEP, lensamadura.com – Kepala Rutan Sumenep, Ridwan Susilo, turut menghadiri pemusnahan barang bukti di Kejaksanaan Negeri (Kejari) setempat, Selasa, 16 Juli 2024.

    Ridwan Susilo dalam sambutannya menyampaikan, bahwa sinergitas antar lembaga penegak hukum itu penting.

    Tujuannya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sumenep.

    “Kegiatan ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam memberantas kejahatan. Sinergitas ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib,” kata Ridwan Susilo saat sambutan.

    Dalam kesempatan itu, barang bukti yang dimusnahkan antara lain sabu-sabu, ekstasi, handphone, senjata tajam, dan lainnya.

    Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan jenisnya masing-masing.

    Misal, barang bukti sabu-sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender dengan sabun, handphone dihancurkan.

    Sedangkan senjata tajam dipotong-potong menggunakan alat khusus, dan barang bukti lainnya dibakar.

    Proses pemusnahan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan semua barang bukti benar-benar dimusnahkan. (*/red)

  • Tes Urine Jaksa dan Pegawai Kejari Sumenep Hasilnya Negatif

    Tes Urine Jaksa dan Pegawai Kejari Sumenep Hasilnya Negatif

    SUMENEP, lensamadura.com – Tes urine yang dilakukan Kejari Sumenep kepada jaksa dan seluruh pegawai setempat, hasilnya negatif.

    Diketahui, pelaksanaan tes urine secara mendadak itu berlangsung di Aula Kejari Sumenep, Rabu, 3 Juli 2023 kemarin.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep Sigit Waseso melalui Kasi Intel Moch Indra Subrata menyampaikan, tes urine semua jaksa dan pegawai di instansinya untuk memastikan tidak ada yang terlibat dengan persoalan narkoba ataupun sejenisnya.

    “Alhamdulillah, semua hasil tes urine nya kemarin hari Rabu itu negatif. Jadi, pak Kajari tidak ingin di sini (Kejaksaan Negeri Sumenep) ada pegawai nya yang berurusan dengan narkoba ataupun barang sejenisnya yang bertentangan atau melanggar hukum,” kata Kasi Intel Moch. Indra Subrata, Kamis, 4 Juli 2024.

    Menurut Indra, Kajari Sumenep kali ini tidak hanya menekankan kepada para Jaksa dan pegawai yang ada terkait penegakan hukum serta pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

    Tetapi menurut Indra, pihaknya juga selalu mengingatkan agar tidak terlibat dengan persoalan yang bisa menodai instansinya.

    “Jika memang ada di antara pegawai di Kejaksaan Negeri Sumenep yang terbukti melanggar hukum termasuk juga memakai narkoba atau sejenisnya, maka dipastikan akan diberikan sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya tegas.

    Menurut Indra, sejauh ini pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Sumenep.

    Itu dilakukan agar mereka tetap bekerja dengan tupoksinya masing-masing sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penuh tanggung jawab sebagai seorang abdi negara.

    “Pembinaan dan pengawasan kepada setiap pegawai sejauh ini terus kami lakukan, sehingga kita tetap bekerja sesuai peraturan perundang undangan yang melekat pada korps Adhyaksa. Jadi kami pastikan jika memang ada pegawai yang melakukan kesalahan tetap akan ditindak,” tandasnya.

    Perlu diketahui, pelaksanaan tes urine tersebut bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep. (*/rif)

  • Mendadak, Jaksa dan Pegawai Kejari Sumenep Lakukan Tes Urine

    Mendadak, Jaksa dan Pegawai Kejari Sumenep Lakukan Tes Urine

    SUMENEP, lensamadura.com – Jaksa dan pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep secara mendadak melakukan tes urine.

    Pelaksanaan tes urine tersebut dilaksanakan di Aula Kejari Sumenep, Rabu, 3 Juli 2023.

    Kegiatan tes urine bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep Sigit Waseso melalui Kasi Intel Kejari Moch Indra Subrata mengatakan, test urine itu bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di instansi pemerintah.

    “Tes urine ini juga sebagai wujud komitmen dari Kejaksaan Negeri Sumenep terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN),” kata Moch Indra Subrata kepada media, Rabu, 3 Juli 2024.

    Indra mengaskan, kegiatan tes urine tersebut dilaksanakan secara mendadak tanpa diberitahukan sebelumnya kepada seluruh jaksa dan pegawai.

    Sehingga dijamin tidak akan ada yang bisa menghindar jika memang ada yang terlibat dengan persoalan narkoba.

    “Apabila ditemukan pegawai yang hasil urinenya positif terindikasi narkoba, maka akan ditindaklanjuti oleh bidang pengawasan Kejati Jatim sesuai dengan SOP yang berlaku,” tegasnya. (*/rif)