SUMENEP, LensaMadura.com – DPRD Sumenep mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP kesembilan secara berturut-turut yang diterima Pemkab Sumenep.
Penghargaan itu diserahkan di Sidoarjo dan diterima Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim bersama Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin, Selasa, 26 Mei 2026,
Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin mengatakan opini WTP menunjukkan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak berhenti pada aspek administratif semata.
“Ini capaian yang membanggakan dan patut disyukuri bersama,” kata Zainal, Selasa, 26 Mei 2026.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai opini WTP harus menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Capaian ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah di Sumenep sudah berjalan pada arah yang benar. Ini merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas publik,” ujarnya.
Menurut dia, DPRD akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga tepat sasaran.
Zainal menegaskan pengawasan akan difokuskan pada sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan agar semakin transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan tantangan pengelolaan anggaran ke depan semakin kompleks. Karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan fiskal berpihak kepada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
“DPRD akan terus mengawal setiap kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya. (*)