Lensa Madura

Tag: dprd sumenep

  • Fraksi PAN DPRD Sumenep Pastikan Tetap Solid Dukung Kepemimpinan Ketum Zulhas

    Fraksi PAN DPRD Sumenep Pastikan Tetap Solid Dukung Kepemimpinan Ketum Zulhas

    SUMENEP, LensaMadura.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep memastikan tetap solid dan satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas. Jajaran fraksi menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan dan arah kebijakan strategis partai.

    Ketua Fraksi PAN DPRD Sumenep, Gunaifi Syarif Arrodhy, mengatakan berbagai isu dari pihak tertentu tidak boleh mengganggu konsentrasi kader dalam menjalankan tugas organisasi maupun tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

    Menurut dia, Fraksi PAN DPRD Sumenep tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Zulkifli Hasan dalam memimpin partai. Soliditas tersebut menjadi penting agar seluruh kader dapat bergerak dalam satu arah perjuangan.

    “Fraksi PAN DPRD Sumenep tetap solid dan satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan. Kami mendukung penuh kepemimpinan beliau, termasuk dalam menentukan arah politik dan langkah strategis partai. Tidak ada alasan bagi kami untuk terpecah oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya,” kata Gunaifi dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026.

    Gunaifi menilai, kader PAN, khususnya yang mendapat amanah sebagai anggota legislatif, harus lebih mengutamakan kerja dan pengabdian kepada masyarakat dibandingkan larut dalam isu yang belum jelas.

    Ia mengatakan, keberadaan Fraksi PAN di DPRD bukan sekadar menjalankan agenda politik partai. Lebih dari itu, fraksi memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

    “Sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah memastikan aspirasi masyarakat diperjuangkan. Karena itu, energi dan perhatian harus diarahkan pada pekerjaan yang produktif, bukan tersita untuk menanggapi isu yang belum tentu kebenarannya,” ujarnya.

    Dia juga mengajak seluruh kader PAN untuk menjalankan arahan Ketua Umum Zulkifli Hasan, terutama dalam memperkuat konsolidasi organisasi dan menggerakkan program bantu rakyat.

    Menurut Gunaifi, semangat tersebut harus tercermin dalam aktivitas politik kader, termasuk melalui kebijakan dan kerja-kerja Fraksi PAN di DPRD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    “Gerakan bantu rakyat jangan hanya menjadi slogan. Harus diwujudkan melalui tindakan dan keberpihakan yang nyata. Kami di Fraksi PAN akan terus berupaya menjalankan amanah sebagai wakil rakyat sekaligus menjaga komitmen terhadap perjuangan partai,” katanya. (*)

  • Hosnan Dorong Wacana Sumenep Kepulauan Jadi Momentum Perkuat Pembangunan

    Hosnan Dorong Wacana Sumenep Kepulauan Jadi Momentum Perkuat Pembangunan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan kembali mendapat sorotan.

    Anggota DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7, Hosnan, menilai perubahan nama wilayah semestinya tidak berhenti pada urusan administratif.

    Menurut Hosnan, gagasan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengubah cara pemerintah melihat dan menangani persoalan masyarakat kepulauan. Identitas sebagai daerah kepulauan, kata dia, semestinya tercermin dalam kebijakan pembangunan.

    “Bukan sekadar nomenklatur. Yang kita inginkan adalah bagaimana perubahan ini nantinya membawa perubahan nyata terhadap perhatian dan kebijakan pembangunan untuk masyarakat kepulauan,” kata Hosnan, Sabtu, 22 Agustus 2026.

    Hosnan mengatakan karakter geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan membuat kebutuhan masyarakatnya tidak sepenuhnya sama.

    Warga kepulauan menghadapi persoalan jarak, keterbatasan transportasi, kondisi pelabuhan, hingga distribusi barang dan kebutuhan pokok. Karena itu, kebijakan pembangunan untuk wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik.

    Salah satu persoalan yang menurut Hosnan paling mendasar adalah konektivitas laut. Transportasi laut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan mobilitas warga, tetapi juga menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan dan berbagai kebutuhan dasar.

    “Kalau akses transportasi laut tidak memadai, maka pelayanan masyarakat juga ikut terdampak. Karena itu, persoalan konektivitas harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

    Dorong Pemerintah Pusat Perhatikan Kepulauan

    Hosnan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep membawa persoalan konektivitas kepulauan ke pemerintah pusat.

    Salah satunya melalui kunjungan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo bersama jajaran pemerintah daerah ke Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Jumat, 21 Agustus 2026.

    Menurut Hosnan, komunikasi tersebut penting karena sebagian persoalan transportasi dan infrastruktur kepulauan membutuhkan dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

    “Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Ada persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan transportasi laut dan infrastruktur pendukungnya,” katanya.

    Dia berharap komunikasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan. Pemerintah daerah, menurut Hosnan, perlu terus mengawal pembahasan hingga menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat kepulauan.

    Jangan Sekadar Ganti Nama

    Hosnan mengingatkan agar wacana Kabupaten Sumenep Kepulauan tidak hanya menjadi simbol politik atau perubahan administrasi.

    Jika nomenklatur tersebut nantinya ditetapkan, identitas kepulauan harus memiliki konsekuensi terhadap perencanaan pembangunan. Hal itu dapat tercermin dalam penganggaran, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

    “Jangan sampai namanya berubah, tetapi cara pandang terhadap wilayah kepulauan tetap sama. Kalau memang ingin memperkuat identitas kepulauan, maka kebijakannya juga harus semakin kuat,” tegasnya.

    Sebagai anggota DPRD yang mewakili Dapil 7, Hosnan menyatakan siap mengawal kepentingan masyarakat kepulauan melalui lembaga legislatif.

    Dia menilai perjuangan memperkuat posisi kepulauan tidak semestinya menjadi agenda satu kelompok atau partai politik. Gagasan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperluas pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

    “Ini bukan agenda satu orang atau satu partai. Kalau tujuannya untuk memperkuat masyarakat kepulauan, maka semua pihak harus bisa berjalan bersama,” ujarnya.

    Usulan Perlu Kajian Matang

    Hosnan juga mendorong agar usulan perubahan nomenklatur disiapkan melalui kajian yang komprehensif. Aspek geografis, historis, akademis dan administratif, kata dia, perlu menjadi bagian dari argumentasi.

    Dengan kajian yang kuat, usulan tersebut diharapkan memiliki dasar yang memadai ketika dibawa ke tingkat pemerintah pusat.

    Bagi Hosnan, masyarakat kepulauan pada akhirnya tidak membutuhkan perubahan sebutan semata. Mereka membutuhkan perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Yang kita perjuangkan bukan hanya bagaimana wilayah ini disebut, tetapi bagaimana masyarakatnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik, konektivitas yang lebih kuat dan kesempatan pembangunan yang setara,” katanya.

    Karena itu, wacana Kabupaten Sumenep Kepulauan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat orientasi pembangunan terhadap wilayah kepulauan.

    Bagi Hosnan, perubahan nomenklatur hanyalah titik awal. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan pelayanan, konektivitas, dan pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat kepulauan. (*)

  • Pemkab dan DPRD Sumenep Sepakati KUA-PPAS 2027, Fokus pada SDM dan Pertumbuhan Ekonomi

    Pemkab dan DPRD Sumenep Sepakati KUA-PPAS 2027, Fokus pada SDM dan Pertumbuhan Ekonomi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersama DPRD Sumenep menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

    Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2027.

    Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Rabu, 29 Juli 2026.

    Sambutan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dibacakan Wakil Bupati KH Imam Hasyim.

    Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.

    Dokumen itu akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027.

    “KUA-PPAS yang telah disepakati bersama memuat arah kebijakan umum anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta alokasi anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan perangkat daerah,” ujar KH Imam Hasyim saat membacakan sambutan Bupati.

    Ia menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat, isu strategis daerah, serta perkembangan ekonomi makro. Karena itu, setiap program yang dianggarkan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Kebijakan umum APBD 2027 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2026.

    Pada tahun 2027, Pemkab Sumenep mengusung tema pembangunan “Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas.” Tema tersebut menjadi arah pembangunan dalam meningkatkan kualitas SDM, memperkuat daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Pemerintah daerah juga memastikan prioritas pembangunan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat agar target pembangunan dapat berjalan selaras.

    “Program dan kegiatan strategis daerah menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam upaya mencapai target pembangunan pemerintah daerah,” lanjutnya.

    Bupati juga berharap program yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD dapat sejalan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

    Ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD selama proses pembahasan KUA-PPAS. Menurutnya, kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan daerah.

    “Semangat kemitraan dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif harus terus dipertahankan. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam membangun Kabupaten Sumenep pada masa yang akan datang,” katanya.

    Usai penandatanganan KUA-PPAS, seluruh perangkat daerah diminta segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada dokumen yang telah disepakati.

    Bupati menekankan penyusunan RKA harus dilakukan secara cermat, efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil agar APBD 2027 benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

    “Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun RKA secara cermat, efisien, dan efektif, sehingga APBD yang disusun benar-benar mampu memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya. (*)

  • Reses di Tiga Kecamatan, Ketua Komisi III DPRD Sumenep Terima Keluhan Jalan dan Sampah

    Reses di Tiga Kecamatan, Ketua Komisi III DPRD Sumenep Terima Keluhan Jalan dan Sampah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M Muhri, menyerap sejumlah aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses yang digelar di tiga kecamatan, 30 Juni hingga 7 Juli 2026.

    Keluhan mengenai kerusakan jalan poros kecamatan hingga persoalan sampah menjadi isu yang paling banyak disampaikan warga.

    Reses dilaksanakan di Lembaga Pendidikan Al Iftitahiyah Sonber Tombet, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih; Lembaga Pendidikan Al-Islah Batoatas, Desa Tennonan, Kecamatan Manding; serta Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk.

    Menurut Muhri, masyarakat di wilayah Manding, Ganding, dan Batuputih meminta pemerintah segera memperbaiki ruas jalan poros yang menghubungkan Desa Tennonan, Giring, Gadding, hingga Batuputih Laok.

    Warga juga menyampaikan keluhan terkait penanganan sampah di Pasar Manding dan kawasan Jabaan yang dinilai belum optimal.

    “Kami lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan poros antarkecamatan, terutama ruas Tennonan-Giring-Gadding-Batuputih Laok. Selain itu, persoalan sampah di Pasar Manding dan Jabaan juga menjadi perhatian warga,” kata Muhri.

    Salah satu agenda reses digelar di Masjid Baitur Rohmah, Dusun Mantajun, Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk, Selasa, 7 Juli 2026.

    Kegiatan dihadiri masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah perwakilan organisasi.

    Dalam sambutannya, Muhri mengatakan kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi yang akan diperjuangkan di lembaga legislatif.

    “Pertemuan seperti ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat serta menjaga komunikasi agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat diperjuangkan sesuai kewenangan,” ujarnya.

    Kegiatan diawali dengan pembacaan tahlil dan Sholawat Nariyah, kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat.

    “Pembacaan Sholawat Nariyah merupakan tradisi yang dijalankan dalam setiap kegiatan PKB sebagai bentuk ikhtiar memohon keberkahan,” ujarnya.

    Reses ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah bersama masyarakat. (*)

  • Kelangkaan BBM di Sumenep Picu Antrean Panjang, DPRD Minta Pemerintah Koordinasi ke Pusat

    Kelangkaan BBM di Sumenep Picu Antrean Panjang, DPRD Minta Pemerintah Koordinasi ke Pusat

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sumenep, menyebabkan antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam beberapa hari terakhir.

    Pengendara roda dua maupun roda empat terpaksa mengantre berjam-jam demi memperoleh BBM, terutama jenis bersubsidi. Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat karena mengganggu aktivitas sehari-hari.

    Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut dia, kelangkaan BBM tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Persoalan ini harus segera ditangani. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina agar distribusi BBM kembali normal,” kata Juhari kepada LensaMadura.com, Senin, 29 Juni 2026.

    Ia menilai koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk mengetahui akar persoalan, apakah disebabkan keterlambatan distribusi, kendala pasokan, atau faktor lain di lapangan.

    Dengan begitu, solusi yang diambil tidak bersifat sementara, melainkan mampu menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.

    Menurut Juhari, antrean panjang yang terjadi hampir di sejumlah SPBU menunjukkan adanya persoalan yang harus segera direspons pemerintah. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga pelaku usaha, nelayan, petani, hingga sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.

    “Jangan sampai masyarakat terus dibuat menunggu tanpa ada kepastian. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang terbuka sekaligus memastikan distribusi BBM kembali lancar,” ujarnya.

    Ia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM agar tepat sasaran serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi yang dapat memperburuk kondisi di lapangan.

    Belakangan ini antrean kendaraan tampak mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Sumenep.

    Salah satu warga Kalianget, Sumenep, inisial PC, mengaku harus menghabiskan waktu lebih lama hanya untuk mendapatkan BBM.

    “Sudah beberapa hari ini saya harus antre cukup lama setiap kali mau mengisi BBM. Kadang harus menunggu lebih dari satu jam. Kondisi seperti ini sangat mengganggu aktivitas kami, apalagi yang setiap hari bekerja dan bergantung pada kendaraan,” kata PC. (*)

  • DPRD Sumenep Gelar Paripurna, Fraksi Sampaikan Pandangan Umum atas Raperda APBD 2025

    DPRD Sumenep Gelar Paripurna, Fraksi Sampaikan Pandangan Umum atas Raperda APBD 2025

    SUMENEP, LensaMadura.com – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sumenep, Kamis, 18 Juni 2026.

    Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tahapan kedua dalam pembicaraan tingkat I terhadap rancangan perda yang diajukan oleh kepala daerah.

    Menurutnya, tahapan tersebut mengacu pada Pasal 9 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD.

    “Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ini merupakan tahapan penting untuk memberikan berbagai pertimbangan terhadap nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh kepala daerah pada rapat paripurna sebelumnya,” ujar Zainal Arifin.

    Ia berharap, pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi dapat menjadi masukan konstruktif dalam proses pembahasan raperda sehingga menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan bersama.

    “Kami berharap agar penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ini dapat menjadi bahan masukan yang positif, sehingga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan sesuai harapan bersama,” katanya.

    Selanjutnya, pimpinan sidang mempersilakan masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya secara bergantian. Fraksi yang menyampaikan pandangan antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, serta Fraksi Gerindra-PKS.

    Rapat paripurna tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, para asisten Sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, perwakilan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta insan pers.

    Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan dilanjutkan sesuai tahapan yang telah diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Sumenep. (*)

  • STOP Anggaran Jumbo! Independensi Pers Lebih Mahal dari Anggaran Publikasi Rp8,2 Miliar

    STOP Anggaran Jumbo! Independensi Pers Lebih Mahal dari Anggaran Publikasi Rp8,2 Miliar

    OPINI, LensaMadura.com — Viralnya anggaran publikasi media sebesar Rp8,2 miliar di Kabupaten Sumenep memunculkan beragam respons dari masyarakat. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kebutuhan pembangunan yang masih banyak harus dipenuhi, angka tersebut wajar menjadi perhatian publik.

    Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu mempertimbangkan kembali alokasi anggaran tersebut, sementara Komisi I DPRD sebagai mitra pengawas juga perlu melakukan evaluasi secara objektif dan terbuka.

    Persoalan ini bukan semata soal besar atau kecilnya nominal anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap independensi media sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

    Media pada hakikatnya bukan sekadar sarana publikasi pemerintah. Pers memiliki fungsi yang jauh lebih strategis, yakni sebagai penyampai informasi, kontrol sosial, pendidikan publik, serta ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

    Dalam sistem demokrasi, pers yang merdeka merupakan syarat utama terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

    Kehadiran media dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik dapat diawasi oleh masyarakat. Karena itu, independensi media harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi, baik politik maupun ekonomi.

    Kebebasan pers telah dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

    Jaminan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara.

    Namun kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas. Dalam menjalankan tugasnya, media wajib berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta prinsip-prinsip profesionalisme. Pers dituntut menyajikan informasi secara akurat, berimbang, tidak menghasut, tidak menyesatkan, serta mampu memisahkan fakta dan opini.

    Dalam konteks ini, besarnya anggaran publikasi pemerintah kepada media patut menjadi bahan refleksi bersama. Sebab, ketika hubungan antara pemerintah dan media terlalu bergantung pada kepentingan anggaran, muncul kekhawatiran bahwa fungsi kontrol sosial media dapat melemah.

    Publik bisa saja mempertanyakan objektivitas pemberitaan yang dihasilkan, meskipun dalam praktiknya tidak semua media demikian. Padahal, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi keberlangsungan pers. Sekali publik meragukan independensi media, maka fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan akan kehilangan legitimasi moralnya.

    Kita dapat belajar dari berbagai peristiwa demokrasi, termasuk saat terjadi demonstrasi atau aksi penyampaian pendapat di muka umum. Dalam situasi seperti itu, media memegang peran penting untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berimbang.

    Pers harus mampu menjelaskan substansi persoalan, memberi ruang kepada semua pihak, sekaligus menjaga kondusivitas publik. Media tidak boleh menjadi alat propaganda, tetapi juga tidak boleh menjadi pemicu konflik sosial.

    Oleh karena itu, evaluasi terhadap anggaran publikasi Rp8,2 miliar bukanlah bentuk penolakan terhadap keberadaan media. Justru sebaliknya, evaluasi diperlukan untuk memastikan hubungan antara pemerintah dan media tetap berada dalam koridor profesional, transparan, dan sehat.

    Pemerintah tentu memiliki kewajiban menyampaikan informasi program pembangunan kepada masyarakat. Namun mekanisme penyebarluasan informasi tersebut harus dilakukan secara proporsional, efektif, dan tidak menimbulkan persepsi bahwa media sedang “Dibeli” untuk membangun citra kekuasaan.

    Demokrasi membutuhkan pers yang kuat, independen, dan dipercaya publik. Nilai utama profesi wartawan bukan terletak pada besarnya anggaran publikasi yang diterima, melainkan pada keberanian menyampaikan kebenaran, mengawasi kekuasaan, dan membela kepentingan masyarakat.

    Karena itu, sudah saatnya anggaran publikasi media di Kabupaten Sumenep dikaji ulang secara terbuka. Bila dinilai tidak efektif atau berpotensi mengganggu independensi pers, maka pengurangan bahkan penghapusan sebagian skema anggaran tersebut layak dipertimbangkan demi menjaga marwah profesi jurnalistik dan kualitas demokrasi yang sehat.

    *) Penulis : Ach Toifur Ali Wafa (Sekretaris FMKS sekaligus Pimred Media nusainsider.com)

  • Komisi III DPRD Sumenep Sidak PBJ, Soroti Persyaratan Tender yang Dinilai Membatasi Persaingan

    Komisi III DPRD Sumenep Sidak PBJ, Soroti Persyaratan Tender yang Dinilai Membatasi Persaingan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah setempat, Kamis, 11 Juni 2026.

    Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti sejumlah informasi dan keluhan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

    Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri bersama Wakil Ketua Wahyudi, Sekretaris Wiwid Harjo Yudanto, serta anggota komisi lainnya. Mereka mendatangi kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menjadi bagian dari sistem pengadaan pemerintah daerah.

    Dalam kunjungan tersebut, Komisi III tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala Bagian PBJ Yugo Prakoso karena sedang tidak berada di kantor. DPRD kemudian meminta keterangan dari tim Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani sejumlah paket pekerjaan pemerintah.

    Dari hasil penelusuran awal dan dialog dengan Pokja, Komisi III menemukan sejumlah persyaratan dalam dokumen pengadaan yang dinilai perlu diklarifikasi lebih lanjut karena berpotensi membatasi ruang persaingan antarpenyedia jasa konstruksi.

    Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya persyaratan surat dukungan pada beberapa paket pekerjaan. Persyaratan tersebut diduga hanya dapat dipenuhi oleh kelompok penyedia tertentu sehingga berpotensi menyulitkan peserta lelang lain untuk mengikuti proses tender secara kompetitif.

    Paket pembangunan drainase Jalan Arya Wiraraja senilai sekitar Rp1,4 miliar menjadi salah satu yang disoroti. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, sejumlah rekanan mengalami kesulitan memperoleh surat dukungan material bronjong yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang sehingga tidak dapat mengajukan penawaran.

    Komisi III juga menerima informasi adanya indikasi serupa pada sejumlah paket pekerjaan pengendalian banjir dan proyek konstruksi lainnya. Persyaratan surat dukungan yang mengarah pada produk tertentu dinilai perlu dikaji untuk memastikan tidak menimbulkan kesan pengondisian dalam proses tender.

    “Kami belum mengambil kesimpulan. Namun dari hasil sidak hari ini terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Prinsip kami sederhana, seluruh proses pengadaan harus menjamin persaingan yang sehat, terbuka, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penyedia yang memenuhi syarat,” kata Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri.

    Sebagai tindak lanjut, Komisi III menjadwalkan rapat kerja pada Senin mendatang dengan memanggil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep.

    Rapat tersebut akan digunakan untuk meminta penjelasan terkait penyusunan dokumen teknis pengadaan, termasuk sejumlah persyaratan yang menjadi sorotan dalam sidak.

    Muhri menegaskan, pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari fungsi DPRD untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

    “Kami akan mendalami seluruh informasi yang kami peroleh hari ini. Jika memang terdapat ketentuan yang berpotensi menghambat kompetisi atau mengarah pada pengondisian pemenang, maka harus dilakukan evaluasi dan perbaikan. Tujuannya agar setiap proyek pemerintah benar-benar dilaksanakan secara profesional dan akuntabel,” ujarnya. (*)

  • DPRD Sumenep Tekankan Penguatan Fiskal Lewat Optimalisasi PAD

    DPRD Sumenep Tekankan Penguatan Fiskal Lewat Optimalisasi PAD

    SUMENEP, LensaMadura.com – DPRD Sumenep menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Langkah itu dinilai penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di tengah kebutuhan anggaran yang terus meningkat.

    Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, mengatakan pemerintah daerah perlu memaksimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki agar tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

    “Pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan seluruh sumber pendapatan yang sah. Jangan hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat,” kata Zainal Arifin, Kamis, 11 Juni 2026.

    Menurut dia, sejumlah sektor masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD, mulai dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, hingga pengembangan potensi ekonomi di wilayah daratan maupun kepulauan.

    Politikus PDI Perjuangan itu menilai upaya peningkatan pendapatan daerah tidak cukup dilakukan dengan menaikkan target penerimaan semata. Pemerintah daerah, kata dia, juga perlu melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.

    Pembenahan tersebut antara lain melalui penguatan pengawasan, perbaikan sistem pendataan, serta memastikan seluruh objek pajak dan retribusi terdata secara akurat.

    “Kami juga mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap kas daerah,” ujarnya.

    Zainal menambahkan, peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

    “Potensi yang ada harus dipetakan dengan baik. Jika dikelola secara optimal, tentu akan memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi daerah,” katanya.

    Ia berharap optimalisasi PAD menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga kemampuan fiskal Kabupaten Sumenep semakin kuat.

    “Sehingga mampu mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas secara berkelanjutan,” tegasnya. (*)

  • DPRD Sumenep Apresiasi Raihan WTP Kesembilan Pemkab

    DPRD Sumenep Apresiasi Raihan WTP Kesembilan Pemkab

    SUMENEP, LensaMadura.com – DPRD Sumenep mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.

    Capaian tersebut menjadi opini WTP kesembilan secara berturut-turut yang diterima Pemkab Sumenep.

    Penghargaan itu diserahkan di Sidoarjo dan diterima Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim bersama Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin, Selasa, 26 Mei 2026,

    Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin mengatakan opini WTP menunjukkan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

    Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak berhenti pada aspek administratif semata.

    “Ini capaian yang membanggakan dan patut disyukuri bersama,” kata Zainal, Selasa, 26 Mei 2026.

    Politisi PDI Perjuangan itu menilai opini WTP harus menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Capaian ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah di Sumenep sudah berjalan pada arah yang benar. Ini merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas publik,” ujarnya.

    Menurut dia, DPRD akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga tepat sasaran.

    Zainal menegaskan pengawasan akan difokuskan pada sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Kami berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan agar semakin transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

    Ia menambahkan tantangan pengelolaan anggaran ke depan semakin kompleks. Karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan fiskal berpihak kepada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

    “DPRD akan terus mengawal setiap kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya. (*)

  • Pansus I DPRD Sumenep Gandeng Akademisi UTM Bahas Raperda Pengelolaan Aset Daerah

    Pansus I DPRD Sumenep Gandeng Akademisi UTM Bahas Raperda Pengelolaan Aset Daerah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Sumenep menggandeng akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

    Rapat pembahasan berlangsung di ruang rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumenep, dan melibatkan unsur DPRD, BKAD, Bagian Hukum Setdakab, serta tim akademisi UTM sebagai tenaga ahli, Jumat, 8 Mei 2026.

    Ketua Pansus I DPRD Sumenep M Mirza Khomaini Hamid mengatakan keterlibatan akademisi diperlukan untuk memperkuat landasan hukum dan substansi regulasi pengelolaan aset daerah.

    Dalam pembahasan itu, Pansus I menyoroti pentingnya penyederhanaan prosedur penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak produktif.

    Menurut Mirza, aset yang tidak lagi memiliki nilai guna tetapi masih tercatat dalam inventaris justru dapat membebani anggaran daerah melalui biaya pemeliharaan.

    “Hal tersebut berkaitan dengan efisiensi anggaran. Aset yang sudah tidak produktif harus memiliki mekanisme penghapusan yang jelas dan tidak berbelit,” ujarnya.

    Selain itu, Pansus I juga mendorong agar Raperda memuat perlindungan terhadap aset cagar budaya milik daerah agar tidak terjadi pemindahtanganan secara tidak prosedural.

    Mirza menilai inventarisasi aset secara akurat dan transparan menjadi bagian penting dalam tata kelola kekayaan daerah.

    “Pendataan aset harus jelas supaya seluruh aset daerah dapat dipantau dan dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.

    Sementara itu, tim akademisi UTM dalam pemaparannya menjelaskan sejumlah aspek pengelolaan barang milik daerah, mulai mekanisme pemanfaatan, pengamanan aset, hingga tata cara penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Pansus I berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan mampu mendukung optimalisasi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Sumenep. (*)

  • Pansus II DPRD Sumenep Bahas Lanjutan Raperda Penyertaan Modal BPRS Bhakti Sumekar

    Pansus II DPRD Sumenep Bahas Lanjutan Raperda Penyertaan Modal BPRS Bhakti Sumekar

    SUMENEP, LensaMadura.com – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Sumenep kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal untuk Perusahaan Perseroan Daerah BPRS Bhakti Sumekar.

    Rapat kerja berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Sumenep, dipimpin Ketua Pansus II H. Juhari dan diikuti seluruh anggota pansus, Selasa, 5 Mei 2026.

    Pembahasan difokuskan pada pematangan draf regulasi sebagai dasar hukum penyertaan modal pemerintah daerah kepada bank milik daerah tersebut.

    Selain unsur legislatif, rapat juga dihadiri perwakilan Bagian Hukum Setdakab Sumenep untuk memastikan substansi Raperda sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Ketua Pansus II DPRD Sumenep H Juhari mengatakan pembahasan dilakukan secara detail agar pelaksanaan penyertaan modal nantinya berjalan transparan dan akuntabel.

    Menurut dia, keberadaan BPRS Bhakti Sumekar memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui sektor perbankan dan pembiayaan masyarakat.

    “Karena itu, penyusunan regulasi harus benar-benar matang supaya implementasinya sesuai aturan,” ujarnya.

    Rapat tersebut merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang dilakukan Pansus II bersama pihak eksekutif.

    DPRD menargetkan pembahasan Raperda dapat segera dituntaskan sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk proses pengesahan. (*)

  • DPRD Sumenep Kebut Penyelesaian Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

    DPRD Sumenep Kebut Penyelesaian Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

    SUMENEP, LensaMadura.com – DPRD Kabupaten Sumenep melalui Panitia Khusus (Pansus) I terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah guna memperkuat tata kelola aset pemerintah daerah.

    Pembahasan dilakukan dalam rapat kerja bersama jajaran eksekutif di ruang Komisi III DPRD Sumenep, Senin, 4 Mei 2026.

    Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus I M Mirza Khomaini Hamid bersama anggota pansus lainnya.

    Turut hadir dalam rapat itu Pelaksana Tugas Kepala BAKD Kabupaten Sumenep serta perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

    Menurut Mirza, percepatan pembahasan dilakukan agar penyusunan regulasi dapat selesai sesuai agenda yang telah ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

    “Kami ingin pembahasan berjalan maksimal sehingga perda ini nantinya benar-benar menjadi dasar pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel,” ujarnya.

    Dikatakan, Raperda tersebut merupakan usulan pemerintah daerah yang disiapkan untuk memperkuat sistem pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah secara lebih efektif dan transparan.

    Dalam proses pembahasan, legislatif dan eksekutif melakukan pendalaman terhadap sejumlah materi penting guna memastikan aturan yang disusun dapat diterapkan secara optimal.

    “Keberadaan regulasi tersebut penting untuk mendukung tata kelola kekayaan daerah agar lebih terarah serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

    Pansus I bersama pemerintah daerah menargetkan pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat segera dituntaskan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (*)

  • DPRD Sumenep Sampaikan Hasil Evaluasi LKPJ Bupati 2025, Soroti Lima Rekomendasi

    DPRD Sumenep Sampaikan Hasil Evaluasi LKPJ Bupati 2025, Soroti Lima Rekomendasi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025 menyelesaikan tugas evaluasinya dan menyampaikan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Kamis, 30 April 2026.

    Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, serta jajaran eksekutif yang dipimpin Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim.

    Zainal Arifin mengatakan pembahasan dokumen LKPJ Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah DPRD.

    “Pembahasan LKPJ Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sejak 10 hingga 29 April 2026,” katanya dalam rapat tersebut.

    Ia menjelaskan evaluasi tersebut mengacu pada Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Menurut dia, hasil pembahasan Pansus akan menjadi dasar bagi DPRD dalam menyusun rekomendasi resmi kepada bupati.

    Sementara itu, Juru Bicara Pansus H. Hosnan menyampaikan bahwa tahun anggaran 2025 menjadi periode penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

    Ia menilai pemerintah daerah telah berupaya menjalankan berbagai program untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meski tetap menghadapi tantangan geografis karena wilayah Sumenep mencakup daratan dan kepulauan.

    “Pemerintah daerah telah berupaya menjalankan berbagai program dengan semangat peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Secara umum, Pansus menilai arah kebijakan pemerintah daerah selama 2025 telah berada pada jalur yang tepat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

    Namun demikian, Pansus menegaskan evaluasi tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan.

    Dalam laporannya, Pansus menyampaikan lima rekomendasi kepada pemerintah daerah.

    Pertama, pemerintah daerah diminta menyiapkan strategi alternatif atas penurunan belanja modal agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, termasuk melalui kemitraan dengan pihak swasta dan penentuan prioritas proyek.

    Kedua, Pansus mendorong penguatan kebijakan publik berbasis riset dan kebutuhan riil masyarakat, disertai optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta efisiensi belanja.

    Ketiga, pengawasan internal perlu diperkuat hingga tingkat desa guna meningkatkan disiplin tata kelola anggaran.

    Keempat, pembangunan infrastruktur diminta dilakukan secara merata di wilayah daratan maupun kepulauan, termasuk pembenahan data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran.

    Kelima, sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan diminta tetap menjadi prioritas, termasuk pemerataan tenaga medis dan guru di wilayah kepulauan.

    Menutup laporannya, Pansus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas kinerjanya selama tahun anggaran 2025. (*)

     

  • Peredaran Rokok Ilegal Makin Menggurita, RMI Datangi DPRD Sumenep

    Peredaran Rokok Ilegal Makin Menggurita, RMI Datangi DPRD Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Isu peredaran rokok ilegal di Madura, termasuk di Sumenep, masih mencuat. Kali ini, Rampak Muda Indonesia (RMI) menyampaikan langsung aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Sumenep melalui audiensi yang digelar pada Senin, 20 April 2026.

    Dalam rilis RMI, Madura selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur.

    Namun di sisi lain, wilayah ini juga kerap disorot karena maraknya peredaran rokok ilegal yang dianggap merugikan negara.

    Ketua RMI, Khairul Umam, mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena tersebut.

    Umam berpandangan, persoalan rokok ilegal tidak bisa dilihat secara hitam-putih, karena di balik itu terdapat realitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya petani tembakau.

    “Rokok ilegal memang berdampak pada negara, tapi di sisi lain juga menjadi sumber penghidupan. Ini yang menjadi dilema,” ujarnya.

    Dalam audiensi tersebut, RMI meminta DPRD Sumenep untuk mengambil peran strategis, termasuk menekan peredaran rokok ilegal yang tetap berpihak pada masyarakat kecil.

    Ketua DPRD Sumenep, H Zainal Arifin, membenarkan adanya fenomena tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya mencari jalan keluar, termasuk berkomunikasi dengan pihak Bea Cukai.

    “Namun hingga saat ini, respons konkret masih belum diperoleh,” ujarnya.

    Sebagai alternatif solusi, DPRD Sumenep mengusulkan agar ada kebijakan yang lebih fleksibel dari pihak Bea Cukai, terutama bagi pelaku UMKM di sektor produksi rokok.

    “Salah satunya (mungkin) melalui penerapan standar khusus seperti label atau pita cukai dengan klasifikasi tertentu,” jelasnya.

    Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menekan biaya produksi agar tidak melonjak tinggi, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.

    Dengan demikian, kata dia, tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara negara, pelaku usaha, dan petani tembakau.

    “Jika ada klasifikasi khusus dengan biaya yang lebih terjangkau, maka pelaku usaha tidak terbebani, dan masyarakat tetap bisa merasakan manfaatnya,” jelasnya.

    RMI berharap, aspirasi yang telah disampaikan melalui DPRD Sumenep dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

    Mereka menilai, solusi konkret sangat dibutuhkan agar Madura tidak terus-menerus dicap negatif, sekaligus tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. (th/rm)