SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Humaerah Sejahtera pelaksana membantah adanya praktik penyamarataan anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Sumenep.
Kepala SPPG Yayasan Humaerah Sejahtera, Zainul Mujid, menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran bahan makanan telah berjalan sesuai dengan dokumen dan bukti transaksi yang dimiliki pihak pelaksana.
“Gak ada pemerataan, semuanya sesuai nota,” ujar Zainul Mujid saat dikonfirmasi, Minggu, 21 Juni 2026.
Sebelumnya, bagian administrasi SPPG Yayasan Humaerah Sejahtera berinisial AN mengakui adanya penyamaan anggaran bagi seluruh penerima manfaat yang dilakukan berdasarkan kebijakan internal dapur dengan alasan pemerataan.
“Anggaran penerima manfaat memang kami samakan. Itu merupakan kebijakan internal dapur,” kata AN, Jumat, 19 Juni 2026.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan perbedaan alokasi anggaran bahan makanan berdasarkan kelompok penerima manfaat.
BGN mengatur anggaran sebesar Rp8.000 per porsi untuk balita, PAUD, TK, RA, serta siswa SD/MI kelas 1 hingga 3. Sementara itu, Rp10.000 per porsi dialokasikan untuk siswa SD/MI kelas 4 ke atas hingga SMA serta ibu menyusui.
Menanggapi polemik tersebut, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Sumenep, Moh Kholilurrahman Hidayat, menyatakan bahwa terdapat perbedaan indeks harga antara wilayah kepulauan dan daratan yang perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program.
“Ada perbedaan indeks harga antara kepulauan dan daratan,” ujarnya, Minggu, 22 Juni 2026.
Pria yang akrab disapa Bayor itu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi dan pelaporan ke Badan Gizi Nasional (BGN) jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan di lapangan.
“Jika memang nanti ada aturan yang dilanggar, kita evaluasi dan laporkan ke BGN. Saat ini data masih sesuai,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan dasar data yang digunakan dalam pernyataan terkait dugaan penyamarataan anggaran tersebut.
“Pernyataan itu dibarengi data tidak? Jangan-jangan orang yang memberi pernyataan itu tidak tahu datanya,” katanya. (*)