Lensa Madura

Tag: MBG

  • Mengenal A Fahrur Rozi, Kuasa Hukum Asal Sumenep di Balik Putusan MK tentang Anggaran MBG

    Mengenal A Fahrur Rozi, Kuasa Hukum Asal Sumenep di Balik Putusan MK tentang Anggaran MBG

    LENSAMADURA.COM – Nama A. Fahrur Rozi menjadi sorotan setelah dipercaya sebagai Koordinator Tim Kuasa Hukum para pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Advokat asal Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, itu mengawal perkara yang berujung pada putusan MK yang menegaskan pembiayaan MBG tidak boleh dihitung sebagai bagian dari alokasi wajib (mandatory spending) sebesar 20 persen anggaran pendidikan.

    Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi salah satu penanda penting dalam penegasan pelaksanaan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amar putusannya, MK menyatakan program MBG tetap dapat dijalankan pemerintah, namun pembiayaannya harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat mulai APBN Tahun Anggaran 2028.

    Fahrur Rozi menjadi Koordinator Tim Kuasa Hukum para pemohon dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Bersama timnya, ia mengajukan argumentasi bahwa tujuan Program MBG untuk meningkatkan gizi anak merupakan kebijakan publik yang penting. Namun, menurut mereka, pembiayaan program tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan yang secara konstitusional diperuntukkan bagi penyelenggaraan fungsi pendidikan.

    Bagi tim kuasa hukum, substansi perkara bukanlah menolak pelaksanaan Program MBG, melainkan memastikan agar pengalokasian anggaran negara tetap sesuai dengan amanat konstitusi.

    Mereka menilai anggaran pendidikan memiliki fungsi yang berbeda dengan anggaran untuk program bantuan sosial maupun peningkatan gizi, meskipun sama-sama menyasar peserta didik.

    Argumentasi tersebut disampaikan melalui serangkaian persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan ahli, saksi, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan hak konstitusional atas pendidikan.

    Dalam putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan tidak boleh dikurangi dengan memasukkan program-program di luar fungsi utama pendidikan. Di sisi lain, Mahkamah juga memberikan ruang agar Program MBG tetap dilaksanakan menggunakan skema pembiayaan yang terpisah.

    Putusan itu dinilai memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan anggaran pendidikan. Dengan demikian, alokasi untuk pembangunan sekolah, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penyediaan sarana pendidikan, bantuan operasional pendidikan, serta peningkatan mutu pendidikan tetap berada dalam koridor perlindungan konstitusi.

    Menurut Fahrur Rozi, putusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata bertujuan membatalkan suatu norma. Proses itu, kata dia, juga menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

    Perkara mengenai Program MBG bukan kali pertama ditangani Fahrur Rozi di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, ia juga menjadi Koordinator Tim Kuasa Hukum dalam pengujian Undang-Undang Mineral dan Batubara yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 202/PUU-XXIII/2025.

    Melalui dua putusan tersebut, Mahkamah memperluas ruang partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan pertambangan. Putusan itu juga memperkuat arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

    Meski berangkat dari isu yang berbeda, yakni pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam, kedua perkara tersebut memiliki benang merah yang sama, yaitu menguji agar kebijakan negara tetap berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Bagi Fahrur Rozi, peran Mahkamah Konstitusi adalah memastikan setiap kebijakan publik tetap berada dalam koridor konstitusi serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. (*)

  • PWRI Sumenep Gelar FGD Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

    PWRI Sumenep Gelar FGD Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk NgomBe (Ngobrol MBG): Program Berdampak, Lanjut atau Tidak? di Tanean Cafe, Kamis, 9 Juli 2026.

    Forum tersebut membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak.

    Diskusi diikuti perwakilan pemerintah daerah, DPRD, tenaga kesehatan, akademisi, dan insan pers. Sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program menjadi pembahasan, mulai dari respons masyarakat hingga evaluasi implementasi di lapangan.

    Ketua DPC PWRI Kabupaten Sumenep Rusydiyono mengatakan Program MBG masih menuai beragam tanggapan. Menurut dia, selain mendapat apresiasi, program tersebut juga memunculkan sejumlah keluhan dari masyarakat.

    “Ada masyarakat yang berterima kasih, tetapi ada juga yang menyampaikan protes. Melalui FGD ini kami ingin mengetahui penyebabnya sekaligus mencari solusi agar program berjalan lebih baik,” kata Rusydiyono.

    Ia berharap hasil diskusi dapat menjadi rekomendasi bagi penyempurnaan pelaksanaan Program MBG.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Joko Satrio mengatakan masa libur sekolah dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program MBG sebelum kembali dijalankan.

    “Pada masa liburan ini tidak ada kegiatan pemberian makan bergizi gratis. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program sebelum dimulai kembali,” ujarnya.

    Menurut Joko, setiap program pemerintah memerlukan evaluasi dan dukungan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan optimal. Ia juga menilai media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara aspirasi publik dan kebijakan pemerintah.

    FGD menghadirkan Kepala KPPG Surabaya Kusmayanti, anggota DPRD Kabupaten Sumenep Hairul Anwar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Mohamad Iksan, serta Ketua Tim Kerja Gizi Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep Ahmaniyah yang juga tergabung dalam Satgas MBG Kabupaten Sumenep.

    Kegiatan dipandu Duta Wicara Jawa Timur 2025 Aliya Zahra dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah, akademisi, tenaga kesehatan, serta insan pers. (*)

  • Kepala SPPG Humaerah Sejahtera Bantah Pemerataan Anggaran MBG, Korwil Siap Evaluasi

    Kepala SPPG Humaerah Sejahtera Bantah Pemerataan Anggaran MBG, Korwil Siap Evaluasi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Humaerah Sejahtera pelaksana membantah adanya praktik penyamarataan anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Sumenep.

    Kepala SPPG Yayasan Humaerah Sejahtera, Zainul Mujid, menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran bahan makanan telah berjalan sesuai dengan dokumen dan bukti transaksi yang dimiliki pihak pelaksana.

    “Gak ada pemerataan, semuanya sesuai nota,” ujar Zainul Mujid saat dikonfirmasi, Minggu, 21 Juni 2026.

    Sebelumnya, bagian administrasi SPPG Yayasan Humaerah Sejahtera berinisial AN mengakui adanya penyamaan anggaran bagi seluruh penerima manfaat yang dilakukan berdasarkan kebijakan internal dapur dengan alasan pemerataan.

    “Anggaran penerima manfaat memang kami samakan. Itu merupakan kebijakan internal dapur,” kata AN, Jumat, 19 Juni 2026.

    Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan perbedaan alokasi anggaran bahan makanan berdasarkan kelompok penerima manfaat.

    BGN mengatur anggaran sebesar Rp8.000 per porsi untuk balita, PAUD, TK, RA, serta siswa SD/MI kelas 1 hingga 3. Sementara itu, Rp10.000 per porsi dialokasikan untuk siswa SD/MI kelas 4 ke atas hingga SMA serta ibu menyusui.

    Menanggapi polemik tersebut, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Sumenep, Moh Kholilurrahman Hidayat, menyatakan bahwa terdapat perbedaan indeks harga antara wilayah kepulauan dan daratan yang perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program.

    “Ada perbedaan indeks harga antara kepulauan dan daratan,” ujarnya, Minggu, 22 Juni 2026.

    Pria yang akrab disapa Bayor itu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi dan pelaporan ke Badan Gizi Nasional (BGN) jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan di lapangan.

    “Jika memang nanti ada aturan yang dilanggar, kita evaluasi dan laporkan ke BGN. Saat ini data masih sesuai,” tegasnya.

    Ia juga mempertanyakan dasar data yang digunakan dalam pernyataan terkait dugaan penyamarataan anggaran tersebut.

    “Pernyataan itu dibarengi data tidak? Jangan-jangan orang yang memberi pernyataan itu tidak tahu datanya,” katanya. (*)

  • SPPG MBG Yayasan Humaerah Sejahtera Samakan Anggaran Porsi, Berbeda dengan Aturan BGN

    SPPG MBG Yayasan Humaerah Sejahtera Samakan Anggaran Porsi, Berbeda dengan Aturan BGN

    SUMENEP, LensaMadura.com – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Humaerah Sejahtera pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dusun Wakduwak, Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, ditengarai menerapkan penyamarataan anggaran bahan makanan bagi seluruh penerima manfaat.

    Kebijakan tersebut berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam aturan BGN, besaran anggaran bahan makanan dibedakan berdasarkan kelompok penerima manfaat.

    Bagian administrasi SPPG Yayasan Humaerah Sejahtera insial AN mengatakan, penyamaan anggaran dilakukan berdasarkan kebijakan internal dapur dengan alasan pemerataan.

    “Anggaran penerima manfaat memang kami samakan. Itu merupakan kebijakan internal dapur,” kata AN saat dikonfirmasi belum lama ini, dikutip pada Jumat, 19 Juni 2026.

    Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang sebelumnya menegaskan bahwa anggaran bahan makanan dalam Program MBG telah diatur berbeda berdasarkan kelompok penerima manfaat.

    Untuk balita, PAUD, TK, RA, serta siswa SD/MI kelas 1 hingga kelas 3, anggaran bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara siswa SD/MI kelas 4 ke atas hingga SMA serta ibu menyusui memperoleh alokasi Rp10.000 per porsi.

    “Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1-3 itu sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi,” kata Nanik dalam keterangannya belum lama ini.

    Pernyataan pengelola dapur tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan pelaksana di daerah dalam mengubah skema anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

    Pasalnya, perbedaan anggaran Rp8.000 dan Rp10.000 bukan sekadar persoalan nominal. Pembedaan itu merupakan bagian dari desain Program MBG yang disusun berdasarkan kelompok sasaran dan kebutuhan gizi masing-masing penerima manfaat.

    Karena itu, apabila terdapat kebijakan berbeda di tingkat pelaksana, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan pengawasan program.

    Di tengah sorotan terhadap pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, pengakuan mengenai penyamarataan anggaran di SPPG Yayasan Humaerah Sejahtera menambah daftar persoalan yang perlu mendapat perhatian.

    BGN sendiri sebelumnya menyatakan terbuka terhadap laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan program.

    “Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” ujar Nanik.

    Kini publik menunggu penjelasan lebih lanjut. Apakah penyamarataan anggaran tersebut merupakan kebijakan yang dibenarkan oleh regulasi, atau justru praktik yang berjalan di luar skema resmi yang telah ditetapkan BGN. (*)

  • BGN Batasi Dapur MBG, Satu Kecamatan Maksimal Enam SPPG

    BGN Batasi Dapur MBG, Satu Kecamatan Maksimal Enam SPPG

    JAKARTA, LensaMadura.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membatasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kecamatan. Ke depan, satu kecamatan maksimal hanya diperbolehkan memiliki enam dapur MBG.

    Kebijakan tersebut disampaikan Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyusul pesatnya pertumbuhan dapur MBG yang kini telah mencapai lebih dari 27 ribu unit di berbagai daerah di Indonesia.

    Menurut Nanik, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap dapur yang telah beroperasi sebelum membuka penambahan unit baru.

    “Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang operasional. Kami akan bereskan dulu. Satu kecamatan cukup enam saja,” ujarnya, Selasa, 9 Juni 2026.

    Selain membatasi jumlah dapur, BGN juga memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur MBG baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerataan layanan sekaligus menghindari penumpukan dapur di wilayah tertentu.

    “Untuk sementara moratorium. Nanti kalau masih kurang, baru dibuka lagi pendaftarannya,” tambahnya.

    Nanik menjelaskan, selama ini banyak dapur MBG terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terlayani secara optimal.

    Karena itu, pengembangan program MBG ke depan akan diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh layanan. Kebijakan tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah 3T.

    “Sekarang yang menumpuk di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh. Pesan Presiden, kami harus ke 3T dulu,” tegasnya.

    Sementara itu, di Kabupaten Sumenep, sejumlah kecamatan tercatat telah memiliki jumlah dapur MBG melebihi batas yang ditetapkan BGN. Di antaranya Kecamatan Kota Sumenep, Pragaan, Guluk-Guluk, Lenteng, dan Arjasa.

    Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sumenep, M. Kholilur Rahman, mengatakan hingga saat ini seluruh dapur MBG di Sumenep masih beroperasi normal.

    Menurut pria yang akrab disapa Bayor itu, Kecamatan Kota Sumenep menjadi wilayah dengan jumlah dapur terbanyak, yakni mencapai 11 unit.

    Meski demikian, pihaknya mengaku belum menerima petunjuk teknis maupun arahan resmi dari BGN terkait mekanisme penerapan kebijakan pembatasan tersebut.

    “Sampai sekarang belum ada arahan dari BGN. Kami masih fokus menjalankan tugas dan menunggu keputusan resmi,” katanya.

    Saat ini terdapat 114 dapur MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Sumenep, ditambah 10 dapur lainnya yang masih dalam tahap persiapan operasional.

    Bayor memastikan pelayanan MBG kepada siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya tetap berjalan normal sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.

    “Kami memastikan distribusi makanan bergizi tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu penerima manfaat,” pungkasnya. (*)

  • KLK: Kasus yang Menjerat Eks Kepala BGN Harus Jadi Alarm bagi SPPG di Sumenep

    KLK: Kasus yang Menjerat Eks Kepala BGN Harus Jadi Alarm bagi SPPG di Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Komunitas Laknat Koruptor (KLK) meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sumenep meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

    Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Kasus itu disebut berkaitan dengan pengelolaan program dan dugaan penyimpangan dalam penentuan titik SPPG.

    Ketua KLK, Miftahul Arifin, mengatakan kasus yang muncul di tingkat pusat harus menjadi pelajaran bagi seluruh pengelola program MBG di daerah agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara dan menjalankan program yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.

    “Kasus yang menjerat eks Kepala BGN beserta dua wakilnya harus menjadi alarm bagi seluruh pengelola SPPG, termasuk di Sumenep. Program ini menggunakan anggaran negara dan menyangkut hak masyarakat, sehingga harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab,” kata Miftahul Arifin, Kamis, 4 Juni 2026.

    Menurut dia, pelaksanaan MBG di daerah tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administratif dan penyerapan anggaran, tetapi juga harus menjamin kualitas layanan, pemenuhan standar gizi, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

    Pria yang akrab disapa Miftah itu mengingatkan agar tidak ada praktik percaloan, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, penyelewengan distribusi maupun kepentingan pribadi dalam pengelolaan program MBG.

    Kata dia, Seluruh proses mulai dari pengadaan bahan pangan, pengelolaan anggaran, hingga distribusi makanan, harus dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi publik.

    “Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru tercoreng oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum. Pengelola SPPG harus menjaga integritas dan profesionalitas karena yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Karena itu, KLK mendorong pemerintah daerah, aparat, serta lembaga terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sumenep.

    Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

    Selain itu, ia meminta pengelola SPPG lebih mengutamakan kualitas makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat dibandingkan mengejar keuntungan.

    “Program ini merupakan investasi bagi masa depan generasi muda. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak mana pun,” pungkasnya. (*)

  • Warga Montorna Minta Dana MBG Dialihkan untuk Perbaikan Jalan Rusak

    Warga Montorna Minta Dana MBG Dialihkan untuk Perbaikan Jalan Rusak

    SUMENEP, LensaMadura.com – Warga Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, meminta pemerintah mempertimbangkan pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk perbaikan infrastruktur jalan yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat.

    Permintaan tersebut muncul karena kondisi jalan utama di desa setempat mengalami kerusakan cukup parah selama hampir lima tahun terakhir.

    Kondisi itu dianggap berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, hingga perekonomian warga.

    Tokoh masyarakat Desa Montorna, M Roqiburrahman, mengatakan jalan yang seharusnya menjadi akses utama masyarakat justru menjadi hambatan dalam aktivitas sehari-hari.

    Menurut dia, hingga saat ini masyarakat belum merasakan adanya upaya perbaikan yang signifikan terhadap infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

    “Kondisi jalan yang rusak berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, aktivitas pertanian, hingga pelayanan kesehatan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan anak-anak sekolah setiap hari harus melewati jalan yang rusak untuk menuju tempat belajar. Sementara para petani juga menghadapi kesulitan dalam mengangkut hasil panen, yang berdampak pada biaya produksi dan pendapatan mereka.

    “Akses pelayanan kesehatan juga menjadi persoalan tersendiri. Dalam kondisi tertentu, kendaraan mengalami kesulitan menjangkau lokasi warga yang membutuhkan penanganan medis,” tuturnya.

    Karena itu, Roqiburrahman menilai kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan menjadi persoalan yang lebih mendesak bagi masyarakat setempat.

    Menurutnya, masyarakat tidak menolak program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah. Namun, pemerintah dinilai perlu melihat kebutuhan prioritas yang dihadapi masyarakat di lapangan.

    “Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pengalihan anggaran MBG untuk pembangunan infrastruktur jalan yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini,” katanya.

    Ia berpandangan infrastruktur jalan yang layak akan berdampak langsung terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas pertanian, hingga peningkatan perekonomian masyarakat.

    “Infrastruktur jalan yang layak juga menjadi akses menuju kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (*)

  • LaNyalla Dukung Dana Sitaan Korupsi untuk MBG dan Koperasi Desa

    LaNyalla Dukung Dana Sitaan Korupsi untuk MBG dan Koperasi Desa

    JAKARTA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana memanfaatkan dana sitaan kasus korupsi untuk membantu pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurut LaNyalla, kebijakan tersebut mencerminkan bentuk keadilan substantif karena uang hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada masyarakat melalui program yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat.

    “Saya mendukung. Selain mengurangi beban APBN, pada hakikatnya ini adalah mengembalikan uang rakyat kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat itu sendiri melalui program yang langsung diterima masyarakat,” ujarnya, Kamis (07 Mei 2026).

    Ketua DPD RI ke-5 itu juga menyoroti dampak ekonomi besar dari program Makan Bergizi Gratis berdasarkan hasil kajian KADIN Indonesia. Ia menyebut program tersebut telah berkembang menjadi salah satu intervensi publik terbesar dalam sejarah Indonesia modern.

    “Uang sekitar Rp900 miliar berputar setiap hari melalui jaringan dapur MBG. Ini menjadi salah satu mekanisme sirkulasi uang berbasis komunitas terbesar yang pernah dibangun negara,” katanya.

    LaNyalla menjelaskan, belanja pemerintah melalui program MBG tidak berhenti pada konsumsi akhir semata, melainkan mendorong aktivitas ekonomi baru di sektor produksi dan rantai distribusi pangan.

    Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang menunjukkan injeksi anggaran sebesar Rp43,28 triliun mampu menghasilkan dampak output ekonomi hingga Rp294,08 triliun atau multiplier effect sebesar 1:7.

    Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar memperkuat ketahanan rantai pasok bahan baku dan tidak bergantung pada impor.

    Menurutnya, kebutuhan bahan pangan seperti susu sapi untuk program MBG masih belum mampu dipenuhi produksi dalam negeri sehingga perlu perhatian serius terhadap peternak lokal.

    “Peternak skala kecil harus dibesarkan. Jangan mengambil jalan pintas dengan impor,” tegasnya.

    Selain itu, LaNyalla berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat berfungsi sebagai off-taker bagi peternak dan pekebun kecil di desa, sekaligus membangun rantai distribusi menuju dapur-dapur MBG.

    Ia menilai konsep tersebut akan menciptakan ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan karena hasil produksi masyarakat dapat langsung diserap untuk kebutuhan program MBG.

    “Anak-anak di desa harus bisa makan dari hasil panen orang tua mereka sendiri,” tandasnya.

    LaNyalla juga mengingatkan agar Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berubah menjadi mini market baru yang menjual produk industri besar dari pemasok besar.

    “Jangan sampai koperasi desa hanya menjadi outlet baru bagi industri besar. Koperasi harus benar-benar berpihak kepada ekonomi masyarakat desa,” pungkasnya.(*)

  • Sudahkah Pendidikan Kita Merdeka

    Sudahkah Pendidikan Kita Merdeka

    oleh: Ainur Rahman, aktivis PMII Sumenep

    LENSAMADURA.COM – Setiap tanggal 2 Mei Bangsa Indonesia Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebagai momentum refleksi arah dan kualitas pendidikan kita.

    Semangat yang diwariskan oleh Ki Hadjar Dewantara kembali mengajak kita merenung; sejauh mana pendidikan di Indonesia apakah benar-benar merdeka?
    Semangat “merdeka belajar” yang digaungkan dalam beberapa tahun terakhir memang membawa angin segar.

    Namun, jika ditelisik lebih dalam, kemerdekaan itu tampaknya masih bersifat parsial belum menyentuh akar persoalan yang paling mendasar, terutama terkait kesejahteraan guru dan pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

    Salah satu isu yang mencuat belakangan ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini terdengar ideal memastikan siswa belajar tidak dalam keadaan lapar. Memang benar, kebutuhan dasar seperti makanan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dan prestasi belajar.

    Namun, realitas di lapangan tidak selalu seindah konsepnya. Sejumlah masyarakat mulai mempertanyakan manfaat nyata dari program ini. Bantuan yang diberikan kerap dianggap tidak sesuai kebutuhan, distribusinya belum merata, dan pelaksanaannya dinilai masih lemah. Bahkan kebanyakan masyarakat menilai program ini lebih terasa simbolis daripada solutif.

    Disisi lain, muncul pertanyaan kritis: apakah cukup memberi makan siswa tanpa memastikan kualitas pengajaran yang mereka terima? Di sinilah isu kesejahteraan guru menjadi sangat relevan saat ini.
    Banyak guru, terutama yang berstatus honorer, masih menghadapi realitas gaji yang jauh dari layak. Ada yang menerima upah di bawah standar minimum, bahkan tidak sebanding dengan beban kerja yang diemban.

    Dalam kondisi seperti ini, sulit mengharapkan guru dapat sepenuhnya fokus dan berinovasi dalam mengajar.
    Sebagai contoh, masih banyak kisah tentang guru di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan panjang demi menjalankan tugas mulianya. Mereka berjalan kaki puluhan kilometer, melintasi medan yang berat dan penuh tantangan, hanya untuk sampai ke sekolah tempat mereka mengajar. Demi mencerdaskan anak bangsa, mereka rela menghadapi keterbatasan, bahkan ada yang kerja sampingan demi mencukupi kebutuhan hidup.

    Situasi ini menunjukkan bahwa “kemerdekaan” bagi guru belum benar-benar terwujud. Padahal, guru adalah ujung tombak pendidikan.
    Tanpa kesejahteraan yang memadai, transformasi pendidikan hanya akan berjalan setengah hati.

    Di titik ini, kita melihat adanya paradoks dalam kebijakan pendidikan kita. Di satu sisi, negara berupaya meningkatkan kualitas belajar siswa melalui program seperti MBG dan kurikulum yang lebih fleksibel. Di sisi lain, fondasi utama yakni guru belum sepenuhnya diperkuat.

    Ibarat membangun rumah, kita sibuk memperindah interior, tetapi lupa memperkokoh struktur penopangnya.
    Kemerdekaan pendidikan seharusnya dimaknai secara menyeluruh: siswa merdeka untuk belajar, dan guru merdeka untuk mengajar dengan layak.

    Ini berarti memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses gizi yang cukup, sekaligus setiap guru memperoleh penghasilan yang adil dan penghargaan yang pantas. Keduanya tidak bisa dipisahkan.

    Hardiknas 2026 seharusnya menjadi momentum untuk menyatukan dua isu ini dalam satu kerangka besar: keadilan pendidikan.

    Program MBG adalah langkah penting, tetapi harus diiringi dengan reformasi serius dalam sistem penggajian dan perlindungan profesi guru.

    Tanpa itu, kita hanya akan menghasilkan generasi yang kenyang secara fisik, tetapi belum tentu tercerahkan secara intelektual.

    Jadi, sudahkah pendidikan kita merdeka sepenuhnya? Jawabannya : belum, Kemerdekaan itu baru akan terwujud ketika negara tidak hanya hadir di piring makan siswa, tetapi juga di kesejahteraan para gurunya.

    Karena pada akhirnya, pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang adil bagi mereka yang belajar, dan bagi mereka yang mengajarkan. (*)

  • Kolaborasi Bangkalan–Sampang Perketat Pengawasan MBG, SPPG Mlajah 2 Sabet Dapur Terbaik

    Kolaborasi Bangkalan–Sampang Perketat Pengawasan MBG, SPPG Mlajah 2 Sabet Dapur Terbaik

    Bangkalan, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat sinergi dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemantauan serta Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Hotel Harris Surabaya, Kamis (16/4/2026).

    Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat strategis, mulai dari Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Direktur wilayah, hingga jajaran Forkopimda dari kedua kabupaten. Turut hadir pula Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta unsur terkait lainnya.

    Forum tersebut menjadi wadah evaluasi penting guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal. Fokus utama pembahasan diarahkan pada penguatan sistem pengawasan agar program tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Dalam pemaparannya, Bupati Bangkalan menyampaikan capaian signifikan pelaksanaan MBG di daerahnya. Saat ini terdapat 194 unit SPPG, dengan 112 unit telah beroperasi, 13 unit segera beroperasi, dan 67 unit masih dalam tahap pembangunan. Dari sisi administrasi, sebanyak 85 unit telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara 40 unit lainnya masih dalam proses pengurusan.

    “Jumlah penerima manfaat yang telah terlayani mencapai 267.164 orang. Ini menunjukkan program MBG benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Selain berdampak pada peningkatan gizi, program ini juga memberikan efek ekonomi melalui keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan.

    Hal tersebut turut mendorong perputaran ekonomi sekaligus membuka peluang kerja baru.

    Program MBG juga dinilai berkontribusi dalam menekan angka stunting di Kabupaten Bangkalan, sehingga menjadi salah satu program strategis yang terus diperkuat implementasinya.

    Pada kesempatan yang sama, capaian membanggakan turut diraih. SPPG Mlajah 2 berhasil meraih penghargaan sebagai dapur terbaik, menjadi bukti komitmen daerah dalam menjaga kualitas layanan pemenuhan gizi.

    Melalui penguatan sinergi dan evaluasi berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan optimistis program MBG ke depan akan semakin berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

  • BGN Beri Catatan ke Program MBG di Pamekasan, 45 Dapur Diminta Perbaikan

    BGN Beri Catatan ke Program MBG di Pamekasan, 45 Dapur Diminta Perbaikan

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan, Madura, mendapat sejumlah catatan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

    Evaluasi tersebut mencakup perbaikan sekitar 45 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai petunjuk teknis (juknis), peningkatan kualitas layanan, pemenuhan standar dapur yang belum layak, hingga penanganan SPPG yang disuspensi.

    Ketua Satgas MBG Pamekasan, Sukriyanto, empat catatan utama dari BGN tersebut diperoleh setelah pertemuan bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN di Azana Style Hotel, Rabu, 15 April 2026.

    “Langkah Satgas dalam satu minggu ke depan adalah menindaklanjuti seluruh catatan hasil pembahasan tersebut,” kata Sukriyanto, Kamis, 16 April 2026.

    Sukriyanto yang juga Wakil Bupati Pamekasan itu meminta para pengelola SPPG segera melakukan perbaikan dan menjalankan rekomendasi BGN agar distribusi MBG kepada penerima manfaat dapat berjalan sesuai ketentuan.

    Ia menegaskan Satgas akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh SPPG.

    Jika rekomendasi tidak dipenuhi, pihaknya akan melaporkan kembali kepada BGN untuk ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan penghentian sementara atau penutupan fasilitas.

    “Jika tidak dipatuhi, akan kami laporkan kembali ke BGN untuk diputuskan apakah disuspensi atau ditutup,” ujarnya. (pmk)

  • MBG Dikeluhkan, Makanan Diduga Tak Layak Disajikan di SPPG Guluk-Guluk Sumenep

    MBG Dikeluhkan, Makanan Diduga Tak Layak Disajikan di SPPG Guluk-Guluk Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menuai keluhan.

    Musababnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Guluk-Guluk diduga menyajikan makanan yang tidak layak konsumsi bagi siswa.

    Sejumlah keluhan muncul dari tenaga pendidik hingga wali siswa. Mereka menilai kualitas makanan yang disajikan tidak memenuhi standar, bahkan berpotensi mengabaikan aspek keamanan pangan.

    Seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengatakan makanan yang diterima siswa kerap dalam kondisi kurang baik.

    “Ikannya bau dan kacangnya apek,” ujarnya, Senin, 6 April 2026.

    Keluhan serupa disampaikan wali siswa. Salah satu wali murid berinisial B mengaku makanan dari SPPG kerap tidak dimakan siswa.

    “Areyah beremma SPPG Luk-Guluk mak sajen salbut (Bagaimana ini SPPG Guluk-Guluk kok makin kacua),” tuturnya.

    Wali siswa lain, berinisial A, juga mengeluhkan penurunan kualitas menu. Ia bahkan membagikan kondisi tersebut melalui pesan WhatsApp.

    “Menu MBG makin tak karu-karuan,” katanya.

    Sementara itu, wali siswa berinisial M mendesak agar dapur MBG ditutup jika kualitas makanan tidak segera diperbaiki.

    “Totop peih mun enga’ reyah (tutup saja kalau seperti ini),” ujarnya.

    Program MBG merupakan program pemerintah untuk meningkatkan status gizi siswa.

    Namun, tanpa pengawasan yang memadai, pelaksanaannya berisiko tidak mencapai tujuan, bahkan berdampak pada kesehatan penerima.

    Kepala SPPG Guluk-Guluk, inisial Q, belum merespons saat dikonfirmasi terkait menu MBG yang diduga tidak layak konsumsi tersebut. (*)

  • Program MBG di Sumenep Diduga Sarat Penyimpangan

    Program MBG di Sumenep Diduga Sarat Penyimpangan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (Alarm) menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

    “Berdasarkan laporan masyarakat yang kami terima, terdapat indikasi program MBG dimanfaatkan oleh oknum pengelola dapur untuk meraup keuntungan berlebih,” kata Koordinator Alarm, Andriyadi, di Sumenep, Selasa, 13 Januari 2026.

    Program nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.

    Andriyadi mengatakan dugaan penyimpangan itu berdampak pada kualitas dan porsi makanan yang diterima siswa, yang dinilai tidak memenuhi standar gizi dan berpotensi menghambat tujuan utama program.

    Ia lantas mencontohkan menu MBG yang diterima siswa di Kecamatan Batang-batang berupa mi instan, satu potong tahu, satu buah mentimun, satu buah jeruk, setengah tomat, serta telur. Menu tersebut dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah.

    “Baik dari sisi porsi maupun kandungan gizi, makanan tersebut jauh dari standar yang seharusnya,” ujarnya.

    Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor terjadinya persoalan tersebut. Namun demikian, pihaknya masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait kemungkinan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan.

    “Kami masih melakukan pendalaman, apakah ini murni karena kurangnya pengawasan atau ada unsur pengurangan anggaran secara sengaja,” katanya.

    Alarm meminta pemerintah dan pihak terkait memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur MBG agar program tersebut tidak disalahgunakan.

    “Ini program Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, bukan untuk kepentingan bisnis,” ujar Andriyadi.

    Ia menegaskan Alarm akan terus mengawal pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah Madura termasuk Kabupaten Sumenep. Jika dugaan penyimpangan terus berulang dan tidak ditindaklanjuti, pihaknya mempertimbangkan langkah lanjutan.

    “Jika tidak ada perbaikan, kami akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden agar program ini dievaluasi secara menyeluruh,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi, juga menyoroti pelaksanaan program MBG di daerah tersebut. Ia meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG meningkatkan kualitas menu dan kandungan gizi makanan.

    Menurut Indra, sejak awal pelaksanaan MBG masih ditemukan sejumlah dapur dengan kualitas menu yang belum optimal dan perlu dievaluasi.

    “Ini menjadi bahan evaluasi bersama. Jika sebelumnya ada yang kurang, ke depan harus lebih baik,” katanya.

    Ia juga mengingatkan para pengelola dapur agar tidak semata-mata berorientasi pada besaran anggaran dalam menjalankan program MBG.

    “Program MBG memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya. (*)

    Sementara itu, pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut. (*)