Tag: Sumenep

Polemik BOP di Kepulauan, Kasi PAUD-TK Disdik Sumenep Klaim Sesuai Aturan, SMSI Temukan Kejanggalan

SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Seksi (Kasi) PAUD/TK Dinas Pendidikan Sumenep, Supiyanto, membantah tudingan ketidakkonsistenan dalam proses pencairan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk lembaga PAUD dan TK di wilayah kepulauan.

Ia menegaskan bahwa pencairan dana tetap mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, terutama terkait syarat keberadaan kepala sekolah dan bendahara dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Kalau kepala sekolah dan bendahara tidak ada di Dapodik, kami tidak akan berani memberikan rekomendasi. Itu sudah jadi ketentuan,” ujar Supiyanto saat dikonfirmasi media melalui WhatsApp, Selasa, 5 Agustus 2025.

Supiyanto juga merespons tudingan terkait kasus KB Haji Lolo di Desa Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, yang disebut tetap menerima rekomendasi pencairan meski kepala sekolah dan bendaharanya belum terdaftar di Dapodik.

Ia mengakui kepala sekolah berinisial SR belum masuk sistem secara formal karena Dapodik sedang dalam proses pemeliharaan (maintenance), namun pengajuan datanya sudah diproses.

“Berkasnya sudah kami ajukan ke GTK. Namun karena sistem sedang maintenance, datanya belum tervalidasi penuh. Untuk bendahara, SW, memang belum berhasil masuk,” kata dia.

Namun pernyataan tersebut justru menuai kritik keras dari Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumenep, Wahyudi.

Ia menilai pernyataan Supiyanto tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menutupi praktik yang tidak transparan dalam pencairan BOP.

“Pernyataan itu berpotensi menutup fakta yang sebenarnya. Kami punya data bahwa sejumlah lembaga menerima rekomendasi pencairan meskipun kepala sekolah dan bendaharanya tidak masuk Dapodik,” ujar Wahyudi, Rabu, 6 Agustus 2025.

Wahyudi lantas menyebut lembaga-lembaga seperti KB Haji Lolo, KB Al-Kautsar, TK Darul Ma’ad, dan TK Tunas Harapan sebagai contoh.

Berdasarkan laporan yang diterima SMSI Sumenep, nama kepala dan bendahara di lembaga tersebut tidak tercantum dalam Dapodik, namun tetap bisa mencairkan dana.

“Kalau memang aturannya wajib terdaftar di Dapodik, maka seluruh lembaga harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada perlakuan tebang pilih,” tegasnya.

Ia melanjutkan, kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik tidak transparan yang berlindung di balik dalih “kebijakan”, namun justru mencederai prinsip keadilan dan integritas dalam birokrasi pendidikan.

“Jangan berlindung di balik kata ‘kebijakan’ jika itu justru dijadikan kedok untuk penyimpangan,” katanya.

Lebih jauh, Wahyudi menyebut pernyataan Supiyanto bukan hanya tidak sesuai fakta, tetapi juga dapat tergolong sebagai informasi menyesatkan atau bahkan hoaks.

“Segera cabut pernyataan yang menyesatkan tersebut. Kami menduga itu bagian dari upaya pengaburan informasi publik,” tegasnya.

Ia mendesak Dinas Pendidikan Sumenep termasuk Bank Jatim untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab atas kejanggalan tersebut. SMSI, kata Wahyudi, akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan.

“Jangan sampai kejanggalan seperti ini dibiarkan tanpa klarifikasi dan tindakan,” pungkasnya. (*)

6 Agustus 2025
YPSBK Madura Gelar Tasyakkuran dan Doa Lintas Iman, Serukan Keadilan dan Persatuan Nasional

SUMENEP, LensaMadura.com – Yayasan Pusat Studi Bung Karno (YPSBK) Madura menggelar acara tasyakuran dan doa lintas iman yang berlangsung di cafe Tanean Sumenep pada Selasa malam, 5 Agustus 2025.

Acara ini mengusung tema ”Memperjuangkan Keadilan dan Persatuan Nasional”.

Dalam acara tersebut, tampak gambar Hasto Kristiyanto terpampang di banner utama, disertai dengan tagar #HASTOBEBAS.

Turut hadir berbagai tokoh dari lintas agama, budayawan, insan pers, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Pembina YPSBK Madura, Darul Hasyim Fath, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga semangat kemerdekaan sebagai suluh masa depan bangsa.

“Ini malam bukan hanya soal Hasto, bukan hanya soal sekjen, tapi ini menjadi tanda bahwa arti penting isyarat kemerdekaan masih tumbuh sebagai suluh masa depan. Kemanusiaan lebih tinggi dari apa pun,” ujar Darul Hasyim Fath.

Politisi PDI Perjuangan itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga Republik dan menyemai nilai-nilai kebangsaan.

Acara ini juga diwarnai doa lintas iman yang dipimpin oleh Fauzan Malik dan Romo Kornelis, mendoakan keselamatan bangsa.

Kegiatan tersebut juga diwarnai dengan santunan kepada anak yatim yang diberikan secara simbolis oleh Pembina YPBK Pusat, Nur Faisal MH.

Puncak acara ditandai dengan orasi kebangsaan oleh budayawan D. Zawawi Imron. (mr)

5 Agustus 2025
Pencairan BOP Dinilai Tak Konsisten, Kasi PAUD-TK Disdik Sumenep Diduga Langgar Aturan

SUMENEP, LensaMadura.com – Proses pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dinilai tidak konsisten. Kebijakan yang diterapkan Kepala Seksi PAUD dan TK disebut tak sejalan dengan regulasi yang dibuatnya sendiri.

Sejumlah kepala sekolah PAUD dan TK/KB mengeluhkan sulitnya memperoleh rekomendasi pencairan dana bantuan. Rekomendasi tersebut menjadi syarat pencairan di bank, namun hanya diberikan kepada kepala sekolah dan bendahara yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Saya memang belum masuk Dapodik, tapi saya kepala sekolah asli di TK/KB di Pulau Sapeken. Karena itu, kami tidak dapat rekom dari Disdik,” ujar seorang kepala KB di Sapeken yang enggan disebutkan namanya, Senin, 4 Agustus 2025.

Meski demikian, ia menuding ada perlakuan berbeda terhadap lembaga lain. Ia menyebut, sebuah PAUD/KB di Desa Pagerungan Besar tetap mendapat rekomendasi meski kepala sekolahnya tak terdaftar di Dapodik dan bendaharanya masih berstatus mahasiswa aktif.

“Kalau begini, aturan jadi tidak jelas. KB Haji Lolo misalnya, kepala dan bendaharanya tidak masuk Dapodik dan bahkan tak pernah mengajar di sana, tapi tetap bisa cair,” ujarnya.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep, Wahyudi, turut menyoroti dugaan ketidakberesan ini. Ia menyebut Kepala Seksi PAUD dan TK Dinas Pendidikan Sumenep, Supiyanto, telah melanggar aturan yang ia buat sendiri.

“Kalau syaratnya kepala dan bendahara harus terdaftar di Dapodik, ya harus konsisten. Tidak boleh ada tebang pilih,” kata Wahyudi.

Ia mengaku telah menelusuri informasi ke sejumlah kepala PAUD dan TK/KB di Pulau Sapeken dan menemukan beberapa kasus serupa. Salah satunya, lanjut Wahyudi, adalah KB Haji Lolo di Dusun Mandar, Desa Pagerungan Besar.

“Saya punya bukti pencairan BOP KB Haji Lolo di Bank Jatim Cabang Sumenep. Ini memperkuat dugaan ada permainan,” ujarnya.

Wahyudi menambahkan, praktik semacam ini diduga telah berlangsung lama dan kerap dikeluhkan oleh sekolah-sekolah di wilayah kepulauan.

“Bayangkan, kepala sekolah dari pulau datang jauh-jauh ke Sumenep (kota), keluar biaya besar, tapi ditolak karena tidak ada rekom. Ini tidak adil,” katanya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan ini. (*)

4 Agustus 2025
RSUD Sumenep Komitmen Perkuat Implementasi Standar Kebersihan Rumah Sakit

SUMENEP, LensaMadura.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Moh Anwar Sumenep menggencarkan upaya menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih dan higienis.

Langkah ini ditempuh sejalan dengan program bertajuk Lingkungan Super Bersih, yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menjamin keselamatan pasien dan pengunjung.

Direktur RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, dr. Erliyanti, mengatakan bahwa kebersihan merupakan salah satu indikator utama mutu layanan kesehatan.

“Kami ingin RSUD ini menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari risiko infeksi,” kata dr Erliyanti, Sabtu, 2 Agustus 2025. Dia mengatakan, lingkungan super bersih adalah syarat utama dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pasien.”

Program tersebut dijalankan lewat serangkaian aksi konkret, mulai dari peningkatan standar kebersihan ruangan, optimalisasi kinerja tenaga cleaning service, hingga sterilisasi rutin di seluruh area rumah sakit, termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang perawatan.

Tidak hanya itu, manajemen rumah sakit juga secara konsisten memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan, baik kepada staf, pasien, maupun keluarga yang berkunjung. Budaya hidup bersih diterapkan mulai dari jenjang manajerial hingga petugas lapangan.

Upaya tersebut sejalan dengan target RSUD dr H Moh Anwar Sumenep untuk meraih akreditasi paripurna serta memenuhi standar keselamatan pasien (Patient Safety) yang ditetapkan secara nasional.

Apresiasi datang dari masyarakat dan keluarga pasien. Mereka menilai rumah sakit ini menghadirkan ruang yang bersih, fasilitas yang terawat, dan layanan yang cepat tanggap.

“Ini bukan sekadar slogan, melainkan gerakan nyata yang kami canangkan agar rumah sakit menjadi ruang penyembuhan yang sehat dan manusiawi,” katanya.

Menurut dia, kebersihan rumah sakit tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan atau tenaga medis semata.

“Ini isu bersama yang menyangkut keselamatan pasien, kenyamanan keluarga, dan martabat fasilitas kesehatan publik,” ujarnya.

Erliyanti berharap masyarakat turut terlibat dalam menjaga kebersihan, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan hingga menyampaikan masukan secara konstruktif.

“Apabila satu rumah sakit bisa menjadi teladan, maka akan terbentuk ekosistem kesehatan yang sehat, baik secara fisik, sosial, maupun budaya,” ujarnya. (*)

4 Agustus 2025
Status DPO Rama Dipertanyakan, Polres Sumenep Didesak Transparan

SUMENEP, LensaMadura.com– Penanganan perkara pencurian sepeda motor Yamaha N-Max di Kabupaten Sumenep kembali menuai sorotan.

Fokus publik kini tertuju pada Rama, sosok yang disebut sebagai aktor utama dalam kasus ini, namun hingga kini keberadaannya tak kunjung jelas.

Meski pihak kepolisian menyatakan Rama telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), namanya tak pernah diumumkan secara resmi ke publik.

Kanit Pidum Satreskrim Polres Sumenep, Aiptu Asmuni, menegaskan bahwa Rama sudah ditetapkan sebagai DPO.

Namun, nama Rama tidak tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik Pengadilan Negeri Sumenep. Tidak ada pula pengumuman resmi dari kepolisian mengenai status buron tersebut.

“Bukan lepas, Mas… tapi itu sudah terbit DPO,” ujar Asmuni saat dikonfirmasi, Rabu, 30 Juli 2025.

Namun, saat ditanya ihwal tidak tercantumnya nama Rama dalam berkas perkara, Asmuni mengaku tidak mengetahui secara rinci karena kasus itu terjadi sebelum ia menjabat.

Pernyataan ini justru memantik kritik, sebab perkara pencurian tersebut tercatat dalam SIPP dengan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Smp pada 25 Juni 2025. Saat itu, Asmuni telah menjabat sebagai Kanit Pidum.

Dalam proses penyidikan, dua terdakwa yang kini menjalani persidangan, Aminullah bin Mat Dilah dan Baini bin Jalal, mengaku bahwa aksi pencurian dilakukan atas perintah Rama. Salah satu terdakwa bahkan menyebut dipaksa melakukan pencurian karena hubungan pribadi dengan Rama.

“Saya sudah bilang sejak awal ke penyidik, saya disuruh Rama. Tapi kenapa namanya tidak ada dalam dakwaan?” ujar terdakwa dari balik Lembaga Pemasyarakatan Sumenep.

Kedua terdakwa juga mengungkap isu mengenai dugaan aliran dana puluhan juta rupiah dari Rama untuk “mengondisikan” kasus ini. Dugaan praktik suap ini memperburuk kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Polres Sumenep.

Hingga kini, Polres Sumenep belum pernah merilis daftar resmi DPO yang memuat nama Rama. Padahal, keterbukaan informasi publik dianggap penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi proses hukum.

Sejumlah aktivis hukum di Sumenep mendesak Polda Jawa Timur untuk turun tangan. Mereka menilai perlu ada penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan intervensi maupun potensi perlindungan terhadap pelaku.

“Kalau benar ada upaya melindungi pelaku, maka siapa pun pejabat yang terlibat harus ditindak tegas. Aparat penegak hukum itu digaji dari uang rakyat, dan rakyat menuntut keadilan,” ujar salah satu aktivis.

Kasus ini menjadi ujian integritas bagi kepolisian. Publik menanti langkah konkret dari Polda Jatim untuk memastikan status Rama bukan sekadar DPO fiktif yang lenyap dari proses hukum. (*)

2 Agustus 2025
Bawa Sabu Hampir 200 Gram, Warga Sampang Ditangkap di Pasongsongan

SUMENEP, LensaMadura.com – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, Jawa Timur, mengamankan seorang pria berinisial S (35), warga Kabupaten Sampang, karena diduga membawa narkotika jenis sabu seberat hampir 200 gram.

Tersangka ditangkap dalam operasi yang digelar petugas di kawasan Pelabuhan Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Jumat, 1 Agustus 2025.

Saat itu, pelaku berada di sebuah gardu pelabuhan. “Saat digeledah, petugas menemukan dua plastik bening berisi sabu yang disembunyikan di dalam kardus berwarna merah bertuliskan Nga’-Anga’ ayam crispy rempah,” kata Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumenep dalam keterangannya, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Barang bukti lainnya yang diamankan dari tersangka meliputi satu unit handphone, kantong kresek, tisu, serta satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku.

Dari hasil penimbangan, total berat bersih sabu yang disita mencapai sekitar 199,42 gram. Tersangka mengakui bahwa seluruh barang haram tersebut adalah miliknya.

Kepala Kepolisian Resor Sumenep, AKBP Rivanda melalui Kepala Seksi Humas AKP Widiarti menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

“Kami akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam jaringan narkoba. Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam menjaga generasi muda dari kehancuran akibat narkotika,” ujar AKP Widiarti.

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka, termasuk pemanggilan saksi dan pengiriman barang bukti ke laboratorium forensik.

Tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. (*)

2 Agustus 2025
IKA PMII Pulau Sapudi Minta Warga Awasi Penyaluran Beras Bapang

SUMENEP, LensaMadura.com – Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Hasan Al Hakiki, meminta masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan pangan (Bapang) dari pemerintah melalui Perum Bulog.

Ia menekankan pentingnya ketepatan data penerima bantuan sesuai daftar by name by address yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pangan Tahun 2025.

Berdasarkan data dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 117.236 penerima bantuan beras di Kabupaten Sumenep. Masing-masing keluarga akan menerima 20 kilogram beras premium dari Bulog untuk periode Juni-Juli 2025.

“Setiap bulan 10 kilogram, karena ini distribusi dua bulan, maka totalnya 20 kilogram,” ujar Hasan Al Hakiki, yang akrab disapa Kiki, Jumat, 1 Agustus 2025.

Menurut Kiki, distribusi beras sudah berlangsung di sejumlah desa, namun wilayah kepulauan masih mengalami kendala. Di antaranya adalah Pulau Sapudi dan Raas yang terkendala terbatasnya kapasitas angkutan laut, hanya mampu mengangkut 20–35 ton.

Ia mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika terjadi penyelewengan. Pasalnya, data penerima bantuan telah dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bisa diakses secara terbuka.

“Kalau ada yang tidak sesuai, segera laporkan. Ini menyangkut hak masyarakat,” kata Kiki.

IKA PMII, kata dia, juga siap menerima pengaduan dari masyarakat jika ditemukan pelanggaran dalam penyaluran bantuan tersebut.

Alumnus Pondok Pesantren Nurul Jadid itu juga meminta agar Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) aktif dalam pengawasan. Termasuk memberi perhatian kepada pihak desa dan user yang bertugas memverifikasi data serta mendokumentasikan penyaluran di lapangan.

“Peran user sangat penting. Jika ada data yang tidak sesuai, mereka harus mencocokkan dengan KTP yang dibawa penerima,” ujarnya.

Ia menambahkan, di daerah kepulauan, petugas Bulog tidak turun langsung dan menyerahkan proses distribusi kepada user dan pendamping PKH. Hal ini, menurutnya, rawan diselewengkan.

“Banyak laporan dari masyarakat bahwa mereka dimintai uang tebusan saat mengambil bantuan. Bahkan ada lansia yang berhak menerima tapi bantuannya justru dialihkan ke orang lain,” katanya.

Kiki berharap kejadian serupa tidak terulang. “Hak masyarakat harus sampai secara utuh ke tangan mereka. Jangan sampai yang berhak justru gigit jari karena lemahnya pengawasan di lapangan,” ucapnya. (*)

1 Agustus 2025
RSUD Sumenep Lolos Kredensialing BPJS Kesehatan sebagai Rumah Sakit Tipe B

SUMENEP, LensaMadura.com – BPJS Kesehatan Wilayah Madura menyatakan RSUD dr H Moh Anwar Sumenep lolos verifikasi kredensialing sebagai rumah sakit tipe B. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan tim BPJS ke rumah sakit milik pemerintah daerah itu pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Proses kredensialing dilakukan seiring naiknya status rumah sakit dari tipe C menjadi tipe B. Direktur RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, dr. Erliyati, mengatakan kelulusan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak.

“Alhamdulillah, kami berhasil lulus verifikasi kredensialing tipe B. Ini buah dari semangat Bismillah Melayani dan kerja sama semua pihak,” ujar dr. Erliyati.

Kunjungan tim BPJS dipimpin langsung oleh perwakilan BPJS Kesehatan Wilayah Madura dan diterima jajaran direksi, bidang pelayanan, serta tenaga medis RSUD.

Perwakilan BPJS menjelaskan, kredensialing merupakan proses evaluasi kelayakan rumah sakit mitra BPJS untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kredensial bertujuan memastikan rumah sakit memenuhi standar layanan, sarana, dan sumber daya manusia,” katanya dalam sambutan di aula rumah sakit.

Beberapa aspek yang dinilai antara lain mencakup kualitas SDM, sistem informasi dan komunikasi, ketersediaan sarana dan prasarana, alat kesehatan, serta komitmen terhadap mutu layanan.

Rumah sakit juga wajib melengkapi dokumen administratif, termasuk surat izin operasional, penetapan kelas, sertifikat akreditasi, hingga pernyataan patuh terhadap ketentuan program JKN.

“Semua syarat telah dipenuhi lengkap. Maka dengan ini, RSUD Moh. Anwar dinyatakan lulus kredensial sebagai rumah sakit tipe B,” ujar perwakilan BPJS.

dr Erliyati menyebut, RSUD sebelumnya telah lulus kredensial saat masih berstatus tipe C. Namun, perubahan status ke tipe B mensyaratkan verifikasi ulang agar kemitraan dengan BPJS tetap berlaku.

“Ini penting agar status tipe B kami benar-benar diakui oleh BPJS. Kami siap terus melayani masyarakat dengan layanan kesehatan yang bermutu dan terstandar,” kata dia.

Keberhasilan ini, lanjut Erliyati, menjadi pendorong semangat bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk dalam proses klaim kesehatan gratis bagi peserta JKN di wilayah Sumenep. (*)

1 Agustus 2025
Meretas Perjalanan Hodaifah, Sosok Perempuan Tangguh Jajaki Bisnis secara Mandiri, Mulai Miniatur Kardus hingga Sukses Rintis Waroeng Barbar

LENSAMADURA.COM – Perempuan memiliki peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi, bukan hanya sebagai pelaku pendukung, tetapi sebagai inisiator dan penggerak utama.

Barangkali narasi di atas pantas disematkan kepada Hodaifah, seorang perempuan yang konsisten menjajaki dunia usaha yang terus bertumbuh dari bawah.

Hodaifah, atau yang akrab disapa Ook, adalah perempuan asal Dungkek, Sumenep, yang mulai menjajaki dunia bisnis tak lama setelah keluar dari pesantren dan menjadi mahasiswa.

Berbekal kreativitas dan semangat yang tinggi, Ook mulai memutar otak untuk bertahan hidup. Perjalanan bisnisnya dimulai pada tahun 2013, saat ia aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Waktu itu, tangan kreatifnya menyulap kardus menjadi miniatur rumah bernilai jual. Dari kontrakan kecil, ia mulai menjual berbagai produk kerajinan tangan, dan aksesoris hasil buatan sendiri.

Perjalanan bisnisnya tak berhenti di situ. Sekitar 2019 hingga 2020, ia membuka etalase kecil di kontrakan yang juga menjadi markas alumni PMII.

Di sana, ia menjual aneka peralatan kecantikan dan produk rumah tangga. Sembari merintis jualan secara daring, Ook mulai memahami dinamika pasar ritel skala kecil.

Lompatan signifikan terjadi pada 2022. Bersama sang suami, Khairul Umam, ia membuka toko ritel bernama Arya Mart.

Dengan konsep swalayan dan lokasi strategis, Arya Mart berkembang pesat dan menjadi tumpuan warga sekitar di pusat kota untuk berbelanja kebutuhan harian.

Meski Arya Mart tak lagi beroperasi, semangat wirausaha Ook tidak surut. Sejak 2024 hingga sekarang, ia meluncurkan lini bisnis baru: Waroeng BarBar. Menyasar segmen kuliner cepat saji, warung ini menawarkan ayam geprek, aneka minuman, dan menu harian yang lengkap.

Waroeng BarBar mendapat respons positif dari pelanggan. Pesanan terus mengalir, apalagi dengan lokasi yang strategis di Jalan Raya Dungkek, tepatnya di Komplek Pasar Langit, Romben Rana, Dungkek, Sumenep.

Tak hanya itu, ia juga mendirikan Bang’ Arya, layanan keuangan mikro berbasis gerai. Dari tarik tunai hingga penjualan pulsa dan token listrik, Bang’ Arya menjawab kebutuhan warga akan layanan praktis dan terjangkau.

“Dari awal, saya hanya ingin punya usaha yang bisa terus berkembang, walau dimulai dari hal-hal sederhana,” ujar Ook, ibu dari dua anak itu, kepada LensaMadura.com, Rabu, 30 Juli 2025.

Di tengah geliat ekonomi lokal, nama Hodaifah menjadi contoh pebisnis perempuan yang konsisten meniti jalan mandiri.

Berkat kreavitas dan ide yang tak pernah surut, setiap langkah yang ia tapaki adalah cerita tentang keberanian membaca peluang. (*)

31 Juli 2025
Produk Lokal Sumenep Makin Moncer, HKTI Harap Pemerintah Dukung Petani

Kabupaten Sumenep, Madura, tak hanya dikenal dengan ragam wisata dan budayanya. Lebih dari itu, wilayah ujung timur Pulau Madura ini tengah menapaki potensi besar di sektor pertanian herbal dan hortikultura, mulai dari kelor, melon, hingga kopi racik berbahan dasar rempah-rempah lokal.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumenep, Nyai Hj Dewi Khalifah, mengatakan bahwa tanaman kelor menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan yang kini diminati pasar luar negeri.

“Kelor bukan sekadar tanaman pinggir pekarangan. Kini, ia menjadi identitas baru pertanian Sumenep yang berorientasi ekspor,” ujar Nyai Hj Dewi Khalifah, Senin, 28 Juli 2025.

Produk olahan kelor asal Sumenep hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari teh kelor merek Maroggi, kapsul herbal, hingga bahan campuran dalam jamu racikan tradisional.

“Banyak UMKM kini mengembangkan inovasi dari kelor. Bukan cuma sebagai teh, tapi juga sebagai suplemen herbal yang punya nilai jual tinggi,” ujarnya.

Tak hanya kelor, potensi lain yang dimiliki Sumenep adalah jagung ketan, melon, serta kopi racik yang unik karena berbahan dasar cabai jamu, temulawak, jahe, dan kunyit putih.

Kopi ini diracik dengan pendekatan khas pengobatan tradisional, yang disebut-sebut sudah diwariskan secara turun-temurun sejak era Keraton Sumenep.

Nyai Eva, sapaan akrab Nyai Hj Dewi Khalifah menegaskan, jamu tradisional Keraton Sumenep juga menyimpan nilai kultural dan ekonomis yang besar.

“Kekuatan Sumenep ada pada warisan leluhur. Resep jamu keraton tidak hanya berkhasiat, tapi juga punya nilai historis yang membedakan dari produk herbal daerah lain,” katanya.

Dengan kekayaan hayati dan pengetahuan lokal yang dimiliki, Nyai Eva berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat lebih serius mendampingi petani dan pelaku UMKM untuk meningkatkan skala produksi serta memperluas akses pasar.

“Potensi ini nyata. Tinggal bagaimana kita menggarapnya secara terintegrasi,” ujarnya. (*)

29 Juli 2025
Warga Baru PSHT Ranting Ambunten Gelar Tasyakuran

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Ranting Ambunten, Cabang Sumenep, menggelar acara tasyakuran dalam rangka pengesahan warga baru tahun 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh organisasi pencak silat dan berlangsung khidmat di wilayah Tambaagung Barat, Selasa, 28 Mei 2025.

Ketua Cabang PSHT Sumenep, Abd Razaq, berharap para warga baru dapat menjaga nama baik organisasi dan mampu menerapkan nilai-nilai ajaran PSHT di tengah masyarakat.

“Semoga adik-adik yang telah disahkan mampu menjaga nama baik PSHT Ranting Tambaagung Barat dan bisa mengamalkan ajaran organisasi ini di lingkungan masing-masing,” ujar Abd Razaq.

Senada dengan itu, Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Sumenep, Santoso, mengingatkan pentingnya menjaga etika dan nilai-nilai luhur yang diajarkan di PSHT.

“Apa yang diajarkan di SH Terate harus diamalkan. Tetap jaga etika dalam segala hal. Jika nilai-nilai itu terus dijaga, insya Allah PSHT akan terus berkembang,” katanya.

Santoso juga mengapresiasi dukungan masyarakat setempat terhadap eksistensi PSHT di wilayah Tambaagung Barat. “Alhamdulillah, masyarakat sekitar kini sudah banyak yang mendukung PSHT di sini,” ujarnya. (*)

29 Juli 2025
Kepala Sekolah dan Guru Honorer di Sapeken Diduga Selingkuh, Terungkap Lewat Foto, Warga Minta Diarak Keliling Desa

Dugaan perselingkuhan antara Kepala SD Negeri Sakala II, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, EK (inisial), dengan seorang guru honorer RR menggegerkan warga setempat.

Informasi yang dihimpun LensaMadura.com, EK diketahui merupakan kakak ipar dari Kepala Desa Sakala, Bukhari Muslim Mandar. Adapun RR adalah istri dari bendahara Desa Sakala, sekaligus guru honorer di SDN Sakala II, tempat EK menjabat sebagai kepala sekolah.

Seorang tokoh masyarakat Desa Sakala, berinisial MW, menyebut isu kedekatan keduanya sudah lama menjadi perbincangan warga. Bahkan, kata dia, istri EK juga telah lama mencurigai hubungan suaminya dengan RR.

“Isu ini sebenarnya sudah lama beredar. Tapi baru sekarang ada bukti konkret berupa foto keduanya sedang bermesraan,” kata MW, Senin, 28 Juli 2025.

Menurut MW, dugaan perselingkuhan itu terkuak setelah anak EK secara tidak sengaja menemukan foto mesra ayahnya dengan RR saat meminjam ponsel sang ayah. Temuan itu kemudian disampaikan kepada ibunya, istri EK, yang langsung memicu keributan.

“Anaknya kaget ketika membuka galeri dan melihat foto sang ayah bermesraan dengan seorang perempuan yang diketahui adalah guru honorer di sekolah yang sama,” ujar MW.

MW menambahkan, istri EK sempat beberapa kali mengadu kepada adiknya, yakni Kepala Desa Sakala, terkait sikap suaminya yang mencurigakan. Namun, aduan itu tak ditanggapi serius.

“Kelihatannya karena menjaga nama baik keluarga,” ucapnya.

Warga kini mendesak agar kasus ini diselesaikan sesuai hukum adat yang berlaku di Desa Sakala. Salah satu sanksi yang diusulkan adalah pengarakkan pelaku secara simbolis keliling desa, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes) setempat.

“Selain sanksi adat, karena yang bersangkutan adalah PNS, bisa jadi ada sanksi administratif dari Pemerintah Kabupaten Sumenep,” kata MW.

LensaMadura.com telah mencoba mengonfirmasi Kepala Desa Sakala, Bukhari Muslim Mandar, melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Pesan terlihat sudah dibaca, namun panggilan telepon tidak aktif. (*)

28 Juli 2025
KTH Jambul Kuning Masakambing Raih Juara II Wana Lestari Jatim

Kelompok Tani Hutan (KTH) Jambul Kuning dari Desa Masakambing, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, meraih juara dua dalam ajang Wana Lestari tingkat Provinsi Jawa Timur. Penghargaan itu diberikan atas kontribusi mereka dalam konservasi lingkungan, terutama pelestarian burung kakatua jambul kuning di pulau terluar Madura tersebut.

“Alhamdulillah, perjuangan kami membuahkan hasil,” kata Kepala Seksi Ekowisata KTH Jambul Kuning, Miftah Farid, Senin, 22 Juli 2025.

Ia menyampaikan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Bukit Kayu Putih, Mojokerto.

KTH Jambul Kuning menjadi satu-satunya wakil dari Pulau Madura dalam lomba ini, setelah lolos seleksi tingkat kabupaten/kota. Kelompok ini berdiri sejak 2019 dan aktif menginisiasi berbagai program pelestarian lingkungan di Masakambing.

Salah satu fokus utama mereka adalah menjaga habitat kakatua jambul kuning, satwa langka endemik yang kini hanya tersisa sekitar 30 ekor dan seluruhnya berada di Pulau Masakambing. Burung yang semula dianggap hama oleh warga kini menjadi simbol konservasi dan daya tarik wisata.

“Dulu kakatua dianggap merusak tanaman, kini warga justru melindunginya. Mereka percaya burung ini membawa berkah,” ujar Miftah.

Selain konservasi satwa, kelompok ini juga mengelola lahan kritis, melakukan penanaman mangrove untuk menahan abrasi pantai, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Salah satunya, warga kini memproduksi minyak kelapa, bukan sekadar menjual kelapa mentah.

“Kami berharap dukungan terus mengalir dari pemerintah. Masakambing bisa menjadi ikon Sumenep sebagai habitat satu-satunya kakatua jambul kuning di dunia,” ujarnya.

Untuk diketahui, warna lestari merupakan program pemerintah sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap individu, kelompok, atau aparatur pemerintah yang berprestasi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. (*)

27 Juli 2025
Siswi Ar-Rahman Sumber Padang Sabet Sejumlah Juara dalam Ajang Bahasa Arab Universitas Annuqayah

Sejumlah siswi dari Yayasan Ar-Rahman Sumber Padang, Gadu Timur, Sumenep, berhasil menorehkan prestasi dalam ajang pendalaman materi ta’bir dan silaturahmi 4 lembaga binaan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep.

Dalam ajang tersebut, Evadatin Asiroh meraih juara 3 lomba pidato Bahasa Arab. Laili Maghfiroh dan Zahwa Olivia Tamami menyabet juara 2 kategori muhadatsah (percakapan) Bahasa Arab.

Sementara Robiatul Aliyah keluar sebagai juara 1 lomba vlog berbahasa Arab. Di kategori puisi Bahasa Arab, Lailatul Jamilah juga menyumbang kebanggaan dengan meraih juara 1.

Capaian ini dinilai menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan yang berada di wilayah pedalaman seperti Yayasan Ar-Rahman tetap mampu mencetak siswa berprestasi di bidang Bahasa Arab.

“Prestasi ini tentu sangat membanggakan. Ini menjadi bukti bahwa keterbatasan geografis tidak menghalangi lahirnya generasi yang unggul dan kompetitif,” ujar Ketua Yayasan Ar-Rahman, K. Zainurridha.

Ia menambahkan, pencapaian para siswi tersebut diharapkan bisa menjadi motivasi bagi seluruh peserta didik di lingkungan yayasan.

“Semoga mereka mampu mengembangkan prestasinya ke level yang lebih tinggi dan tetap rendah hati. Yang lain juga saya harap bisa mengikuti, atau bahkan melampaui capaian teman-temannya,” harapnya. (*)

26 Juli 2025
HIMPASS Desak Evaluasi Penyaluran PKH di Desa Saur Saebus

Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) mendesak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep untuk membenahi distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah kepulauan, khususnya Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken.

Desakan itu disampaikan dalam audiensi yang digelar HIMPASS bersama jajaran Dinsos P3A, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH, serta Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH wilayah Sapeken, pada Jumat, 25 Juli 2025.

Ketua Umum HIMPASS, Faisal Islami, menilai penyaluran bantuan sosial di wilayahnya sarat dengan penyimpangan teknis yang berpotensi menggerus efektivitas program.

“Di Desa Saur Saebus, ditemukan praktik penahanan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh agen pendata. Padahal, verifikasi dan validasi data seharusnya dilakukan oleh pendamping sosial resmi. Ini bentuk deviasi prosedural,” ujar Faisal.

Ia menambahkan, lemahnya pengawasan dari instansi terkait membuka celah terjadinya maldistribusi. “Minimnya supervisi dan monitoring dari Dinas Sosial menjadi pemicu utama,” kata dia.

Koordinator audiensi, Hanif Rasidi, menegaskan bahwa HIMPASS akan terus terlibat dalam pengawasan publik dan mendorong sinergi lintas aktor agar penyaluran PKH berjalan sesuai prinsip keadilan sosial.

“Kami akan berpartisipasi aktif dalam kontrol sosial dan memastikan program ini benar-benar menyasar kelompok rentan,” ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinsos P3A Sumenep, Mustangin, menjelaskan bahwa data awal penerima PKH berasal dari basis data sensus ekonomi, yang kemudian diperbarui secara berkala.

“Setiap bulan ada forum koordinasi di tingkat kecamatan untuk mengevaluasi kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata dia. Hasil evaluasi itu digunakan untuk mengusulkan penerima baru atau mencoret nama yang tidak lagi memenuhi syarat.

Dia menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan aktivasi operator desa untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih sistematis.

“Hal ini sebagai langkah akselerasi penanggulangan kemiskinan di Sumenep,” ujarnya.

Koordinator Kabupaten PKH, Hairullah, menyebut proses validasi dilakukan melalui dua jalur: formal dan non-formal. Jalur formal dilakukan lewat Musyawarah Desa (Musdes), sementara secara non-formal masyarakat bisa menggunakan aplikasi “Cek Bansos” untuk mengusulkan atau menyanggah nama penerima.

“Ini mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan memperkuat asas transparansi,” ujar Hairullah. (*)

26 Juli 2025