SUMENEP, LensaMadura.com – Pupuk bersubsidi adalah bukti keberpihakan negara pada petani. Program ini digadang sebagai pelayanan publik dan strategi menjaga ketahanan pangan.
Namun di lapangan, khususnya di wilayah kepulauan Sumenep, realitasnya jauh dari narasi manis birokrasi.
Distribusi pupuk bersubsidi di pulau-pulau kecil bukan sekadar persoalan teknis, tetapi soal keadilan. Jalur distribusi yang berlapis dan panjang membuka celah penyimpangan.
Akibatnya, petani di pulau-pulau kerap menjadi penonton di ladangnya sendiri, tanpa cukup pupuk untuk mengolah tanah.
“Kalau memang ada anggaran dari kabupaten, kenapa pupuk tidak langsung sampai ke pulau kami?” kata Inyoman Sudirman, tokoh muda dari Sapeken, Desa Saur Saebus, Jumat pekan lalu.
Tahun lalu, kata dia, jatah pupuk untuk desanya hanya diantarkan sampai Desa Sabuntan. Petani Saur Saebus harus menyeberang laut dan menyewa perahu untuk menebus pupuk, meski biaya distribusi sudah dianggarkan pemerintah.
Menurut Sudirman, setidaknya ada empat penyakit kronis dalam tata kelola pupuk bersubsidi di Sumenep.
Pertama, data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang amburadul, petani banyak yang tak terdaftar, sementara penerima justru ada yang bukan petani. Kedua, pengawasan lemah sehingga pupuk rawan diselewengkan.
Ketiga, penyimpangan oleh oknum yang memperjualbelikan pupuk subsidi secara ilegal.
“Terus yang keempat, minimnya edukasi bagi petani terkait mekanisme dan hak mereka,” ujarnya.
Masalah ini, kata dia, bukan sekadar logistik, melainkan keberpihakan.
“Distribusi harus tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat lokasi, termasuk pulau-pulau kecil tanpa membebani petani,” ujarnya.
Sudirman berpandangan bahwa pupuk adalah urat nadi pertanian. Memutus akses petani terhadap pupuk, kata dia, berarti memutus masa depan pangan daerah.
Di mencontohkan, di kepulauan di Sumenep, dampaknya nyata terjadi seperti lahan menganggur, produksi merosot, dan kesejahteraan petani kian tertinggal.
“Jika tak segera dibenahi, pupuk bersubsidi akan terus menjadi ironi,” pungkasnya. (*)
(Inyoman Sudirman berkontribusi dalam artikel ini)
