SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Mustangin, mengakui masih banyak penerima bantuan sosial (bansos) yang seharusnya sudah dicabut haknya namun tetap menerima bantuan.
Pengakuan itu disampaikan dalam audiensi antara Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumenep dengan DPRD serta sejumlah organisasi perangkat daerah, Selasa, 26 Agustus 2025.
“Banyak penerima lama yang seharusnya sudah tidak layak, tetapi haknya belum dicabut. Kami tahu ada oknum yang memanfaatkan situasi ini,” kata Mustangin.
Ia menyebut praktik serupa masih terjadi di sejumlah desa. Karena itu, Dinsos meminta mahasiswa ikut melakukan pengawasan dan melaporkan temuan penyimpangan.
Pernyataan Mustangin memicu kritik keras dari perwakilan mahasiswa. Koordinator Aliansi BEM Sumenep, M Salman Farid, menilai pernyataan itu mencerminkan lemahnya evaluasi pemerintah.
“Lucu ketika pemerintah tahu ada kecurangan tapi tidak segera ada tindakan. Kami siap turun langsung menelusuri siapa yang layak dan siapa yang tidak,” ujarnya.
Senada dengan Salman, M Rofiqul Mukhlisin mengatakan Dinsos tidak bisa hanya mengandalkan laporan dari masyarakat atau mahasiswa. Menurut dia, pembaruan data harus dilakukan secara berkala.
Sementara itu, Ach Fadlan Masykuri menyoroti kondisi di kepulauan Kangean yang dinilainya masih jauh dari pemerataan bantuan.
“Banyak warga tinggal di rumah tidak layak huni, tapi belum pernah tersentuh bansos,” ucapnya.
Aliansi BEM Sumenep mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari data penerima bansos, peran pendamping sosial, hingga akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Selagi masih ada ketimpangan dan ketidakadilan, haram hukumnya bagi kami untuk tunduk dan diam,” kata Salman. (kt/mr)
