SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Senin, 30 Maret 2026.
Forum tersebut menjadi tahapan akhir penyusunan rencana pembangunan daerah sebelum ditetapkan menjadi dokumen kebijakan pemerintah.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan Musrenbang RKPD digelar untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Melalui forum ini, kami berkomitmen mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” kata Arif dalam sambutannya.
Menurut dia, keterlibatan berbagai unsur dalam Musrenbang penting agar program pembangunan yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Forum tersebut diikuti unsur pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga perwakilan warga.
Arif menyebut pemerintah daerah ingin menjadikan Musrenbang sebagai instrumen utama dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah mengoptimalkan Musrenbang sebagai instrumen penting untuk melahirkan program yang berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan proses penyusunan RKPD 2027 telah berlangsung sejak pertengahan 2025. Tahapan itu dimulai dari Musyawarah Desa pada Juli hingga September 2025, kemudian Forum Konsultasi Publik pada 27 Januari 2026, Musrenbang kecamatan pada 9–13 Februari 2026, dan forum perangkat daerah pada 10 Maret 2026.
Dari rangkaian tahapan tersebut, Bappeda mencatat sebanyak 771 usulan masyarakat telah masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Menurut Arif, tingginya jumlah usulan menunjukkan partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah terus meningkat.
Meski demikian, ia menegaskan tidak seluruh usulan dapat langsung direalisasikan. Pemerintah daerah, kata dia, tetap akan melakukan seleksi berdasarkan prioritas pembangunan, kemampuan anggaran, serta kesesuaian dengan arah kebijakan daerah.
“Kami harapkan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dapat mendorong transformasi pembangunan 2027 yang lebih berkualitas dan tepat sasaran,” kata Arif.