Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Danramil Larangan Pamekasan Perintahkan Babinsa Terus Imbau Masyarakat Tentang Prokes

    Aparat TNI-Polri saat sosialisasi pentingnya Prokes kepada masyarakat dan melakukan penyemprotan di Desa Tentenan Timur, Kecamatan Larangan. (Foto. Kodim 0826 Pamekasan ForLensaMadura.Com)

    Pamekasan, LensaMadura.Com – Sebagai upaya memutus mata rantai virus Covid-19 di wilayahnya, Koramil 0826-05 Larangan, Pamekasan, terus melakukan imbauan kepada masyarakat.
    Danramil 0826-05/Larangan Kapten Cba Benny Purwanto memerintahkan seluruh Babinsa Koramil Larangan untuk selalu memberikan imbauan kepada masyarakat di wilayah binaannya. Agar terus mematuhi protokol kesehatan (Prokes).
    “Sebagai langkah dan upaya kita sebagai aparat maka saya perintahkan kepada anggota untuk selalu memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga bisa terbebas dari virus Covid-19,” ujarnya.
    Seperti halnya Babinsa Tentenan Timur Peltu Suswanto bersama Babinkamtibmas Bripka Fauzan dan Kepala Desa Tentenan Timur Farid Afandi S. 
    Mereka aktif  mengimbau kepada masyarakat Dusun Kosabe untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit virus Covid-19, Sabtu, 19 Juni 2021.
    Selain imbauan, juga membagikan masker kepada masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker serta memberikan sosialisasi tentang vaksin.
    “Pemerintah sudah berusaha untuk menyediakan vaksin bagi masyarakat. Kita yang di bawah harus bahu membahu dan tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan imbauan dan sosialisasi agar masyarakat selalu mematuhi Prokes dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menghindari Kerumunan dan mengurangi mobilitas yang tidak perlu guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Desa Tentenan Timur umumnya di Kabupaten Pamekasan,” pungkas Babinsa di Desa Tentenan Timur ini. (Dir/Rif)

  • Ketum Golkar, Airlangga: Semua Jajaran Partai Harus Gerak Aktif

    Airlangga Hartarto/Foto: Detik.com


    Jakarta, LensaMadura.Com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kembali memotivasi jajarannya  mematangkan strategi untuk pemenangan Pemilu. 
    Mulai Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024 kepada para pengurus daerah dan kader se-Jawa Tengah di Hotel Alana Colomadu Jum’at, 18 Juni 2021.
    Sebagaimana dilansir dari Detik.com, Ketum Partai Golkar ini mengemukakan keinginannya Partai Golkar jadi nomor satu.
    Menurutnya, sesuai hasil Munas, Rapimnas dan Rakernas Partai Golkar, target menang pemilu presiden (pilpres), pemilu legislatif (pileg) dan pemilu kepala daerah (pilkada) adalah hal yang tak bisa ditawar.
    “Sudah saatnya Partai Golkar menjadi nomor satu. Dan untuk menjadi nomor satu, tidak bisa dengan diam. Semua jajaran harus aktif,” tegas Airlangga dalam keterangannya,  seperti dikutip dari Detik.com, Sabtu 19 Juni 2021.
    Airlangga juga menambahkan, semua jajaran partai wajib satu komando.
    Tentu dalam rangka merealisasikan tujuan  tersebut. Ia mewanti kadernya untuk tidak pasif dan hanya jadi penonton.
    “Yang akan dimenangkan sudah jelas. Kalau mau menang, harus satu komando. Semua gerak. Tidak ada yang tidak aktif. Jika tidak bisa menjalankan, lebih baik duduk di pinggir saja, menjadi penonton. Kami minta semua jajaran berjuang bersama,” tegasnya dilansir Detik.com.
    Airlangga juga mengintruksikan agar jajaran partai menggunakan media sosial untuk penggalangan massa dan kekuatan. 
    Pemanfaatan media sosial akan sangat berpengaruh di era milenial.
    “Sekarang era milenial. Manfaatkan media sosial untuk menyampaikan kinerja partai. Sehingga masyarakat melihat, bahwa Partai Golkar aktif. Bidang MPO (Media dan Penggalangan Opini) nanti akan mengevaluasi,” tuturnya.
    Sekarang, sambung Menko Perekonomian RI itu, bukan saatnya bagi jajaran partai untuk berdiskusi. 
    “Sekarang waktunya berperang. Sampaikan ke masyarakat, apa yang diperjuangkan Partai Golkar,” katanya.
    Masih seperti dilansir Detik.com Airlangga juga menegaskan sekarang waktunya bagi seluruh kader dan jajaran partai siap menghadapi Pemilu 2024.
    Meski demikian, untuk soal figur yang akan diusung partai dalam Pilpres, dia masih belum menyebut nama.
    “Ojo takok, ojo mikir sik. Nyambut gawe sik, Golkar target menang,” pungkasnya. (yan/rip)

  • Tol Trans Madura Mulai Ada Titik Terang

    Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono (tengah) saat menerima pengurus DPM di ruang kerjanya. (Foto. Istimewa/LensaMadura.Com)

    Surabaya, Lensamadura.com – Usulan Dewan Pembangunan Madura (DPM) terkait pembangunan jalan tol trans Madura mendapatkan kemajuan dan tahapan yang progres.

    Sebelumnya, usulan tersebut tertuang dalam surat DPM No. 34/DPM/2020 tanggal 21 Januari 2020, perihal permohonan pembangunan jalan tol trans Madura kepada Presiden RI.

    Usulan tersebut juga mendapat respon positif setelah DPM melakukan pertemuan dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, 1 Januari 2021 lalu.

    Untuk menindaklanjuti surat dan pertemuan itu, DPM kembali lakukan kunjungan ke Gedung Negara Grahadi, diterima oleh Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono di ruang kerjanya. Kamis, 17 Juni 2021.

    Kunjungan itu dalam rangka membahas teknis atas usulan pembangunan jalan tol trans Madura yang diinisasi oleh DPM.

    H. Achmad Zaini selaku ketua DPM menjelaskan, progres report terkait usulan tol trans Madura mendapatkan tanggapan yang menggembirakan.

    Pasalnya, pasca pertemuannya dengan Gubernur Khofifah, dalam waktu 10 hari telah mendapatkan mitra inisiator tol tersebut.

    “Dalam waktu dekat, pra-FS akan dikerjakan oleh konsultan yang ditunjuk,” kata Zaini kepada Lensamadura.com

    Selain itu, Sekretaris DPM Harun Al-Rasyid menambahkan, dalam waktu dekat DPM bersama Pemprov Jatim akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), melibatkan seluruh stake holder di Madura dengan keynote speaker Gubernur Khofifah.

    “Tol trans Madura adalah mimpi masyarakat Madura setelah dibangunnya jembatan Suramadu,” jelasnya.

    Sementara itu, Heru Tjahjono berharap, tol yang panjangnya kurang lebih 150 km tidak mengganggu kekayaan SDA Madura.

    “Tidak mengganggu ladang garam sebagai kekayaan Madura yang luar biasa,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, anggota dewan pakar DPM Dr. Siti Marwiyah menambahkan, tol yang akan membentang sepanjang sisi utara Madura akan dapat mempermudah masyarakat menjangkau kemolekan dan keindahan pantai utara Madura.

    “Terutama pantai Slopeng, Lombang dan pulau oksigen yang tersohor di dunia,” kata  Rektor Unitomo itu.

    Perlu diketahui, pelaksanaan FGD itu akan melibatkan tokoh dan ulama Madura, Pemkab se-Madura, budayawan, seniman, kuliner, dan industri kreatif UKM Madura. Diperkirakan, momen tersebut akan dilaksanakan pada bulan September-Oktober mendatang. (rif)

  • BPD Sapeken Sumenep Berhentikan Panitia Pilkades 2021, Ini Penyebabnya

    BPD Sapeken, Kecamatan Sapeken, Sumenep saat konferensi Pers tentang pemecatan Panitia Pilkades 2021 Desa Sapeken. (Foto. Sudirman/LensaMadura.Com).

    Sumenep, Lensamadura.com – Menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2021 se-Kabupaten Sumenep mulai muncul persoalan di panitia tingkat desa.
    Salah satu contohnya, pemberhentian panitia pelaksana Pilkades yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sapeken Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.
    BPD menyebut, panitia melanggar Permendes dan Peraturan Buapati Sumenep 2021. 
    Seperti dikemukakan Ketua BPD Sapeken Edi Susanto. Menurutnya, panitia tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang telah di atur dalam Perbup Sumenep.
    Edi menjelaskan, BPD bertindak tegas berdasar Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 15 pasal 16 tahun 2021 tentang perubahan  atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. 
    Ia menyampaikan, kejadian tersebut merupakan pelajaran dalam potret demokrasi Sumenep.
    “Jadi BPD dalam hal ini harus tegas dalam memberikan tindakan jika terdapat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh panitia Pilkades sehingga merusak citra demokrasi,” tuturnya, saat konferensi pers di salah satu rumah warga di Kecamatan Batuan, Sumenep Jumat, 18 Juni 2021.
    Ia menegaskan, pemberhentian itu tidak hanya dilakukan terhadap sebagian panitia. Melainkan, seluruh panitia dianggap melanggar dan diberhentikan.
    “Sebagai langkah selanjutnya setelah pemberhentian ini, maka BPD akan segera melakukan pembentukan panitia kembali. Karena meningat Pilkades sudah sangat dekat dan sesuai amanat Perbup, agar juga proses pilkades ini berjalan dengan baik,” tambahnya.
    Edi menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh panitia adalah ada indikasi permainan terhadap Perbup yang bisa menimbulkan diskriminasi terhadap Bacakades. 
    Menurutnya, indikasi tersebut telah tercium lama. Kecurigaan BPD semakin kuat setelah panitia melarang BPD untuk mengakses dan mengecek berkas yang disetor Bacakades.
     
    “Secara aturan, seharusnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh panitia pilkades ini ada laporan kepada BPD. Anehnya panitia hanya memberikan laporan yang berupa berita acara tentang penjaringan calon kepala desa.” tambahnya lagi.
    Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan  BPD Sapeken Rusman Alamsyah menambahkan, pemberhentian tersebut sudah berdasar Permendes dan Perbup Sumenep 2021. 
    “Panitia juga jarang melapor proses tahapan dalam penyelenggaraan pilkades,” ujanya.
    Sedangkan mantan ketua panitia Pilkades Sapeken 2021 Suraini mengatakan, pemberhentian yang dilkukan oleh BPD tanpa alasan yang jelas. 
    “Mestinya disampaikan apa pelanggaran panitia,” katanya.
    Suraini menyangkal segala alasan BPD yang diuraikan di atas. Menurutnya, BPD Sapeken sudah tidak prosedural dalam pemberhentian tersebut.
    “Karena panitia dibentuk melalui Forum resmi Musyawarah Desa (Musdes),” ucapnya.
    Suraini mengaku, pihaknya selalu memberi laporan terhadp BPD dari semua tahapan pemilihan kepala desa. 
    “Semua harus disampaikan (alasan mendasar BPD melakukan pemberhentian, red) karena panitia juga punya hak jawab dari yang dituduhkan BPD,” ucap dia.
    Ia menegaskan, panitia telah bekerja secara profesional dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
    “Panitia bekerja berdasar Perbup. Bukan yang lain,” pungkasnya. (Ros/Yan)

  • Tertutup, DPC PA GMNI Desak Bupati Pamekasan Evaluasi OPD Penyalur Program DBHCT Rp. 64, 5 M

    Ketua DPC PA GMNI Kabupaten Pamekasan Noer Faisal, MH (kanan) saat mendampingi Ketum DPP GMNI Imanuel Cahyadi saat menghadiri Konfercab DPC GMNI Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu./ Foto PA GMNI Pamekasan ForLensaMadura.Com.

    Pamekasan, LensaMadura.Com – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC PA GMNI) Kabupaten Pamekasan mulai menyoroti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang enggan beber data. 
    Terutama, data peruntukan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021 sebesar Rp. 64, 5 Miliar.
    Hal itu, dikemukakan Ketua DPC PA GMNI Pamekasan Noer Faisal. MH dalam keterangan tertulisnya kepada LensaMadura.Com Kamis, 14 Juni 2021.
    Faisal mencontohkan, hari itu aktivis mahasiswa yang tergabung di DPC GMNI Pamekasan audiensi ke Dinas Ketahanan Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DKPP) Pamekasan.
    Ketika itu, kepada aktivis GMNI tersebut, Kepala DKPP Pamekasan Ajib Abdullah mengaku tidak bisa membeber data jika tidak mendapatkan rekomendasi dari Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.
    Atas kejadian tersebut, DPC PA GMNI Pamekasan ikut angkat bicara. Ketua DPC PA GMNI Noer Faisal mengaku heran. Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, rakyat berhak dapat data program yang bersumber dari keuangan negara.
    Berdasarkan data yang dikantongi DPC PA GMNI Pamekasan, anggaran yang diperoleh berkat adanya petani tembakau itu tahun 2021 sebesar Rp. 64,5 Miliar.
    Instansi penyalur program tersebut ada sembilan OPD di Kabupaten Pamekasan. Antara lain, Dinas Kesehatan, RSUD Waru, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan. Kemudian, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Diskominfo, Bakesbangpol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bagian perekonomian.
    “Persatuan Alumni GMNI Kabupaten Pamekasan meminta Bupati Pamekasan evaluasi kepala OPD di lingkungan Pemkab  yg tidak taat pada asas keterbukaan informasi publik sebgaimna diamanatkan oleh UU no 14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” terang Faisal.
    Hal ini disampaikan mantan Ketua DPC GMNI Pamekasan ini menyikapi tidak terbukanya kepala DKPP tentang rencana program dari dana yang bersumber dari DBHCT Tahun 2021 yang dipertanyakan oleh DPC GMNI Pamekasan.
    “Kepala OPD dan pemerintah kabupaten seharusnya mengerti dan sadar terhadap hak-hak publik yang wajib disampaikan kepada publik terkait hak  masyarakat karena hadirnya UU keterbukaan informasi publik itu,” tambahnya.
    DBHCT tahun 2021 untuk Kabupaten Pamekasan 64,5 M. Faisal menyebut naik fantastis dari tahun 2020 yang hanya Rp. 47 M.
    DBHCT ini sudah di atur secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan   (PMK) RI Nomor 206 tahun 2020.
    Dengan rincian, 25 persen DBHCT harus digunakan untuk program kesehatan masyarakat.
    Sedangkan 15 persen untuk program peningkatan kualitas bahan baku tembakau.
    Lalu 35 persen harus digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai ( BLT) kepada petani tembakau dan buruh rokok.
    Selain itu, 25 persen lagi digunakan untuk bidang penegakan hukum. Seperti sosialisasi dan pemberantasan cukai ilegal.
    Penggunaan DBHCT ini, lanjut Wakabid Hukum dan HAM DPD KNPI Provinsi Jatim ini,  wajib melalui sejumlah tahapan.
    Pertama adalah pembuatan Rancangan program kegiatan serta penganggaran, kemudian tahap selanjutnya  adalah pemantauan dan evaluasi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI terhadap kepatuhan dan pencapaian laporan serta pencapaian kinerja.
    “Termasuk penerimaan cukai dan kinerja produksi. Jadi sudah sewajarnya masyarakat atau publik mengetahui rancangan kegiatan program apa saja yang direncanakan oleh OPD yang mendapatkan alokasi DBHCT agar bisa dilakukan pengawalan dan pengawasan. Untuk memastikan agar  tepat sasaran dan tepat guna sesuai juknis,” pungkasnya.
    Sementara, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam belum merespon upaya konfirmasi dari LensaMadura.Com hingga berita ini diturunkan.
    Melalui pesan singkat, maksud dan tujuan konfirmasi  telah disampaikan kepada Bupati yang akrab disapa Mas Tamam itu. (Dir/Yan)

  • Cegah Covid-19, Babinsa Desa Tentenan Timur Lakukan Penyemprotan Disinfektan

    Pamekasan, Lensamadura.com – Babinsa Desa Tentenan Timur Peltu Suswanto melaksanakan kegiatan penyemprotan Disinfektan bersama Tim Satgas PPKM Desa Tentenan Timur dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Corona/Covid-19 yang bertempat di Desa Tentenan Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Kamis (17/06/2021).
    Suswanto mengatakatan, tujuan penyemprotan disinfektan tersebut guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Memberikan rasa nyaman kepada warga Desa Tentenan Timur. Penyemprotan dilakukan di beberapa tempat ibadah yang berada di sekitar Desa Tentenan Timur.
    ”Dengan adanya penyemprotan disinfektan dan upaya-upaya yang sudah kami lakukan sejauh ini, diharapkan dapat mencegah masuknya virus Corona di wilayah Desa Tentenan Timur,” katanya.
    Sementara itu, Danramil 0826-05/Larangan Kapten Cba Benny Purwanto mengatakan, penyemprotan itu merupakan sinergi antara Babinsa Peltu Suswanto dengan satgas PPKM Desa Tentenan Timur.
    “Penyemprotan dilakukan di tempat keramaian. Seperti rumah warga, masjid dan sekolah. Semua itu di lakukan demi memutus penyebaran virus corona di Desa Tentenan Timur,” jelasnya. (red/rif)

  • Babinsa Desa Sopa’ah Laksanakan Pendampingan Vaksinasi

    Lensamadura.com, Pamekasan – Dalam rangka mendukung kegiatan Vaksinasi Covid-19, Anggota Babinsa Koramil 06 Pademawu Kodim 0826 Pamekasan Serda Moh. Hasan melaksanakan pendampingan vaksinasi kepada warga lansia dan paruh baya. Bertempat di Puskesmas Sopa’ah, Desa Sopa’ah, Jecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Rabu (16/06/2021).

    Kehadiran Babinsa juga untuk memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan vaksinasi.

    “Saya berharap selama pelaksanaan vaksinasi dari awal hingga selesai tidak ada kendala ataupun hambatan yang terjadi,” terang Babinsa Serda Moh Hasan.

    Sebelum pelaksanaan vaksin, seluruh peserta terlebih dahulu melaksanakan beberapa tahapan. Yaitu mengisi pendaftaran, cek tensi dan suhu badan dan screening oleh petugas kesehatan.

    “Setelah dinyatakan sudah memenuhi syarat dan dinyatakan sehat baru dilaksanakan Vaksinasi,” tambahnya.

    Setelah melaksanakan vaksin peserta harus menunggu kurang lebih 30 menit untuk mengantisipasi terjadinya reaksi terhadap vaksin. (red/dsk)

  • Madura Pantas Jadi Provinsi

    Hj. Alwiyah Maulidiyah. (Foto istimewa. LensaMadura.Com)

    Bangkalan, LensaMadura.Com-Dorongan Madura jadi provinsi kembali disuarakan. Kali ini oleh Hj. Alwiyah Maulidiyah.
    Tokoh perempuan asal Bangkalan ini menegaskan, langkah untuk mendorong lahirnya Provinsi Madura tak hanya lobi di pemerintah pusat.
    “Bukan hanya ngepos di pusat seperti ke Pak Mahfudz M.D dan Presiden,” jelas tokoh perempuan yang kini sukses sebagai pengusaha di Jakarta ini kepada LensaMadura.Com, Sabtu 12 Juni 2021.
    Sebab, lanjut tokoh Madura yang akrab disapa Hj. Dial Hasan ini, langkah DPRD di Madura juga penting.  
    “Sedangkan saya melihat mungkin mereka itu sudah nyaman dengan kondisi yang seperti sekarang. Jadi mereka, tidak berfikir itu bagaimana (Madura jadi provinsi, red) karena kondisinya mereka sudah nyaman,” terang dia.
    Usulan pemisahan dari Provinsi Jatim,  di administrasinya di awali dari daerah setempat atau DPRD dan pemerintah daerah setempat.
    “Kita harus  lobi ke DPRD. Baik Kabupaten maupun DPRD Provinsi dan pusat asal Madura,” usulnya.
    Ke depan, tambahnya, harus dipikirkan bersama tentang langkah memajukan Madura dengan cara jadi provinsi tersendiri.
    “Saya mendukung penuh Madura jadi provinsi. Karena kekayaan kita itu sangat luar biasa, dan dari dulu sudah sebutan itu kan sudah jelas pulau Jawa dan pulau Madura. Kulturnya juga sangat berbeda antara Jawa dan Madura. Kita sudah layak untuk jadi provinsi Madura,” pungkasnya. (Yan)

  • Achmad Yunus Lantik PAC Pemuda Pancasila Arjasa Sumenep

    Achmad Yunus (kanan) saat melantik PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Arjasa. (Foto Istimewa/lensamadura.com)

    Sumenep, Lensamadura.com – Salah satu program kerja Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Sumenep yakni membentuk kepengurusan tingkat kecamatan.

    Untuk merealisasikan program kerja tersebut, dilaksanakan Musyawarah dan Pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep bertempat di Pendopo setempat. Selasa, 15 Juni 2021.

    Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Achmad Yunus Ketua MPC PP Sumenep, Husairi Husein Camat Arjasa beserta jajaran Forpimka (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Arjasa).

    Forum musyawarah itu diikuti oleh kurang lebih 100 orang anggota PP di Kecamatan Arjasa.

    Achmad Yunus menyampaikan, bahwa Pemuda Pancasila harus mampu menjawab tantangan organisasi untuk menjaga Pancasila dari rongrongan pengaruh ideologi lain seperti isu negara transnasional, komunisme, dan radikalisme.

    “Memiliki kontribusi nyata terhadap organisasi, yakni mengawal implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik di aspek sosial, politik terlebih ekonomi,” kata Yunus dalam sambutannya.

    Selain itu Yunus juga menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan titik awal memulai sejarah berdirinya kepengurusan Pemuda Pancasila tingkat kecamatan.

    “Kita memulainya di Kepulauan yang belum pernah ada sebelumnya,” tambahnya.

    Sementara itu, Matlimin sebagai ketua terpilih PAC PP Kecamatan Arjasa menyampaikan, bahwa persoalan Pancasila dan Islam sudah selesai dengan disepakatinya rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945.

    “Selanjutnya tugas generasi muda termasuk PP adalah menjaga kelestarian Pancasila sebagai ideologi bangsa, serta dapat mengamalkannya,” kata Matlimin dalam sambutannya. (rif)

  • Berguru Pada Orang Kampung

    A. Dardiri Zubairi (Foto: Facebook Royyan Julian)

    Oleh A Dardiri Zubairi*
    Sejak pulang kampung pada tahun 1998 setelah sempat 8 tahunan merantau ke kota untuk kepentingan –kata orang–kuliah, saya seperti “direstart’ untuk mengalami lagi hidup di kampung lengkap dengan nilai-nilai dan tradisinya. 8 tahun di kota diajari berpikir rasional, positivistik, serba pasti dan balutan nilai nilai perkotaan yang serba profan, pragmatis, dan relasi elu-gue,  kembali ke desa membuat saya linglung meski awal datang kayak “sombong”.
    Sombong? Ya. Karena sepulang dari kampus setelah sekian semester  dijejali SKS, ditambah sok sibuk di organisasi ekstra dan kelompok kajian, datang ke kampung seperti orang yang paling tercerahkan. Merasa pinter sendiri, civilized, maju, dan modern sementara orang kampung tidak tahu apa-apa,mandeg, dan kolot. Sombong kan?
    Betul. Hari demi hari menjalani kehidupan di kampung otak seperti linglung. Gagasan pencerahan yang disadap di dunia akademik lumpuh. Realitas sosial di luar lebih kompleks dan rumit. Apalagi pencerahan yang ditawarkan cuma berbasis ide. Tanpa tahu akar masalah dan kebutuhan orang kampung. Tanpa tahu kearifan, tradisi dan budaya mereka. Wajar jika kemudian lumpuh, karena kampus memang faktanya jauh sekali berjarak dengan kehidupan masyarakat di luar kampus, apalagi dengan orang kampung. 
    Pada akhirnya muncul kesadaran terbalik. Yang mencerahkan itu orang kampung. Melalui pengalaman bergaul sehari-hari kesombongan mulai sirna. Merekalah sebenarnya guru. Guru kehidupan yang dijalani dengan penuh optimis, sederhana, dan bergairah. Adakah orang kota yang bisa membayangkan, orang kampung punya uang 10 ribu tapi mereka bisa tersenyum bahagia? Masih bisa ngobrol santai dengan para tetangga, tertawa, dan  bahkan secara sukarela membantu tetangga yang kesusahan?
    Mareka melakoni hidup pelan-pelan. Santai. Tak terburu-buru. Tak dikejar waktu sebagaimana orang kota. Di sawah mereka bisa ngobrol asyik. Ada yang bincang-bincang di pinggir jalan. Ada yang main ke tetangga ngobrol panjang sambil berbagi rokok sekaligus kopi. Merekalah yang mengendalikan waktu, kapan mau bekerja kapan santai. Persis seperti tim sepakbola yang pinter memainkan tempo, kapan menyerang kapan bertahan. 
    Pelan-pelan itu bukan lelet. Lelet tenggelam dalam waktu. Terburu-buru dan sibuk sepanjang waktu (ngoyo dalam bahasa jawa) hakikatnya dikendalikan waktu. Jadi budak waktu, bukan majikan waktu. Nah, orang desa tidak lelet juga tidak ngoyo. Mereka menikmati waktu dengan pelan-pelan. Seolah rangkaian fragmen hidup dinikmati seperti menghirup aroma kopi dan kemudian menghirupnya pelan-pelan, menyeruputnya dengan penuh gairah dan kebahagiaan. 
    Bahwa mereka tengah mengalami kesulitan hidup itu betul. Hasil pertanian mereka ketika panen harganya sangat murah. Para nelayan makin sulit karena pesisir  bannyak dialihfungsikan-lahankan. Cuma orang kampung tak seperti akademisi yang menelisik kesulitan hidup mereka dengan meletakkan pada rakusnya sistem ekonomi kita yang kapitalistik. Barbar. 
    Tapi mereka sebenarnya tahu, dengan bahasa sendiri bahwa kehidupan tidak adil. Para elit mempermainkannya. Dalam bahasa Madura, “juko’ kene’ pakanna juko’ raje” (ikan kecil jadi mangsanya ikan besar). Cuma mereka tidak bisa sibuk terus memikirkannya, menganalisisnya, mendiskusikannya. Bukan karena mereka tidak tertarik. Tapi tak ada waktu. Mereka harus survive. Selebihnya waktu digunakan untuk menjalin relasi sosial dengan masyarakat lainnya. Sambil memelihara kebahagian sejati yang sudah jadi karakternya. Itulah mengapa mereka tetap tersenyum meski di kantong hari itu hanya ada 10 ribu rupiah. 
    Kehidupan desa seperti ini mahal harganya. Entah 20 tahun lagi masihkah bisa bertahan? Karena nampak sekali perubahan hari ini akibat desakan dan kekuatan supra desa, terutama kekuatan ekonomi-politik yang didesain negara pro pasar. Para elit sibuk merancang bagaimana investasi merasuk hingga jantung pedesaan atau perkampungan. Sambil diiringi khotbah bahwa investasi itu akan memberi lapangan pekerjaan pada penduduk desa. Meski harus diakui, khotbah itu jauh panggang dari api.
    Memang, kebebasan politik diberikan. Orang desa tidak takut lagi menentukan pilihan politiknya seperti di era Orde Baru. Cuma desain politik yang liberal, tak memungkinkan bagi masyarakat desa memilih pemimpin sesuai harapan. Semuanya sudah dianggap “tekke’ sarongkang” atau setali tiga uang, sekedar menjadikan rakyat sebagai lumbung suara.  Sementara sistem ekonomi kita didesain pro pasar yamg makin menjauhkan orang-orang desa dari sumber ekonomi, justru di kampungnya sendiri. 
    Jika kekesalan saya harus dilampiaskan, tentu saya arahkan pada negara. Kekuatan supra desa saat ini makin mengacak-acak sumber-sumber ekonomi-politik orang desa. Persekongkolan elit politik dan ekonomi yang mendesain kebijakan pro pasar telah menghabisi tanah, pesisir, air, batu karst, batu bara, migas, dan seluruh SDA yang ada di desa. Tokoh-tokoh informal di desa digerogoti  kekuatannya oleh elit politik-ekonomi bahkan kalau perlu dipecah belah. 
    Merengek-rengek agar negara berbaik hati memikirkan betul desa, memagari sumberdaya alamnya, eksosistemnya, budayanya dan mengawal sumber-sumber ekonominya juga tak mungkin. Maka, orang desa sendiri yang harus menjaga “keasyikan hidupnya”. Dan di beberapa desa kesadaran itu sudah menggeliat. 
    Sumenep, 11 Juni 2021
    *A. Dardiri Zubairi, Penulis buku Wajah Islam Madura. Mengabdi di Pondok Pesantren Nasyatul Muta’allimin Gapura Sumenep.
    (Sumber: Facebook A. Daridiri Zubairi)

  • Kodim 0826 Pamekasan Perbaiki Musalla dan Rutilahu Dalam Rangka Program Karya Bhakti TNI Satkowil semester I TA 2021

    Pamekasan, LensaMadura.Com – Dalam rangka program Karya Bhakti TNI Satkowil Semester I TA 2021, Kodim 0826 Pamekasan melaksanakan perbaikan musalla serta rutilahu  di Desa Lemper, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura, Kamis 10 Juni 2021.
    Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar khususnya di wilayah Kodim 0826 Pamekasan.
    Pasiter Kodim 0826 Pamekasan Kapten Inf Joelian Triwahjoko menyampaikan bahwa, kegiatan Karya Bhakti perbaikan musalla dan rutilahu ini adalah bentuk kepedulian Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) terhadap masyarakat.
    Tema Karya Bhakti yang dilaksanakan oleh Kodim 0826 pamekasan yaitu, “Karya Bhakti TNI Wujud Nyata Pengabdian Untuk Negeri”. Harapannya melalui kegiatan yang dilakukan oleh perosnil Kodim 0826 Pamekasan bersama komponen masyarakat dapat memberikan manfaat dan mewujudkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat.
    “Kegiatan seperti ini akan terus kita laksanakan sesuai program yang sudah direncanakan dari komando atas sehingga dapat bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat” pungkasnya.
    Selain personel Babinsa dan anggota Kodim, juga hadir dalam kegiatan tersebut Pengurus Musolla, warga masyarakat sekitar yang ikut partisipasi bergotong royong membantu pelaksanaan Karya Bhakti. (red/cuk)

  • Tentang Prospek Porang di Sumenep, Bagini Penjelasan Dekan Fakultas Pertanian Unija

    Dekan Fakultas Pertanian Unija Sumenep Ribut Santoso, S.P., M.P./ Foto. Istimewa.LensaMadura.Com

    Sumenep, LensaMadura.Com – Tanaman porang yang mulai memikat para petani di Sumenep terus mendapat dukungan para pihak.
    Salah satu apresiasi itu datang dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep Ribut Santoso.
    Akademisi yang akrab disapa Ribut itu menjelaskan, tanah Madura dan Sumenep khususnya, sangat cocok untuk jenis tanaman umbi-umbian tersebut.
    “Sangat cocok. Karena porang bisa hidup dari ketinggian 0-700 mdpl,” jawab Ribut beberapa waktu lalu ketika ditanya kecocokan tanah Sumenep untuk ditanami porang.
    Porang, lanjut akademisi bersahaja ini, cocok untuk semua jenis tanah. Mulai tanah liat, sampai lempung pasir. Bisa pula di sela tanaman jati.
    Porang merupakan tanaman mempunyai prospek yang sangat menjanjikan. Porang termasuk kebutuhan ekspor. Salah satunya ke Jepang.
    “Tanaman porang banyak mamfaatnya. Selain untuk kosmetik, juga bisa sebagai zat pengental. Terutama perekat salah satu komponen pesawat terbang,” pungkas Ribut.
    Untuk diketahui, di Sumenep dengan memamfaatkan lahan tak produktif, sudah mulai ditanami porang. 
    Salah satunya, di bawah binaan organisasi Rumah Rakyat (RR) Sumenep, penanaman porang di atas lahan 10 hektar telah dilakukan di Desa Tambaagung Barat, Kecamatan Ambunten. (Yan)
  • Siddik Ancam Ungkap Fakta Penyerobotan Percaton, Subagyo: Itu Fitnah Lagi Ke PT. SMIP

    Siddik Ancam Ungkap Fakta Penyerobotan Percaton, Subagyo: Itu Fitnah Lagi Ke PT. SMIP

    Sumenep,LensaMadura.Com – Pasca Polres Sumenep menetapkan tersangka terhadap Mohammad Siddik, kini aktivis LSM JCW itu kembali angkat bicara.

    Mohammad Siddik dalam pernyataannya melalui Voice Note yang disebarkan ke wartawan dan beberapa Group WhatsApp Sabtu, 5 Juni 2021,  berjanji ungkap semua fakta.

    “Akan saya ungkap semua fakta-fakta hukum dan fakta di lapangan bahwa PT. SMPI (PT. SMIP, red) yang dinahkodai H. Sugianto banyak mendirikan bangunan di atas tanah kas desa yang tidak ada tukar gulingnya. Akan saya ungkap semua termasuk yang di depan Madura Channel dulu, tanah kosong itu adalah PSU itu. Itu fasilitas umum sekarang diatasnamakan istrinya. Akan saya ungkap semua,” ungkap salah satu advokat di Sumenep ini dengan suara lantang.

    Dalam keterangan sebelumnya, Siddik menuding PT. SMIP menyerobot lahan percaton 27 hektar di Desa Kolor, Kota Sumenep tanpa tukar guling.

    Gara-gara tuduhan itu lewat media Jawa Pos Radar Madura edisi 27 November 2016, Siddik dilaporkan ke Polda Jatim oleh Supandi Syahrul selaku kuasa H. Sugianto Direktur PT. SMIP. Kemudian Polda Jatim melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Polres Sumenep.

    Informasi yang dihimpun LensaMadura.Com, hasil gelar perkara oleh penyidik Jumat, 28 Mei 2021, Siddik ditetapkan tersangka.

    Penetapan tersangka itu tertulis dalam surat ketetapan Nomor: S. Tap/73/V/2021/ Satreskrim. Surat ditanda tangani Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Fared Yusuf.

    Siddik disangka melanggar pasal 311 Ayat (1) KUHP. Tentang kejahatan menista atau menista dengan tulisan. Terancam hukuman 4 tahun penjara.

    Terkait pernyataan terbaru Mohammad Siddik itu, LensaMadura.Com meminta tanggapan kepada Subagyo kuasa hukum H. Sugianto, Direktur PT. SMIP.

    Pertama, kata Subagyo dalam pernyataan di depan para wartawan, Siddik dengan tuduhan seperti itu, berarti dia melakukan penistaan nama atau fitnah lagi kepada PT. SMIP dan para  pengurusnya.

    “Sekarang dia tersangka untuk perkara penistaan yang dilakukan di bulan November 2016 di koran Radar Madura. Jika PT. SMIP dan pengurusnya memperkarakan lagi pengulangan perbuatannya, yang terjadi di tahun 2021 itu, dia bisa jadi tersangka lagi untuk perbuatan pengulangan ini,” terang Subagyo dalam keterangan tertulisnya Sabtu, 5 Juni 2021.

    Untuk perbuatan pengulangan atau mengulangi perbuatan penistaan itu, tambah Subagyo, hukumannya bisa ditambah 1/3, menurut Pasal 488 KUHP.

    “Semakin sering dia obral statemen ke publik yang bisa menimbulkan fitnah, akan makin berat dia menanggung perkara itu,” tambah pria yang juga getol membela kaum buruh dan kerusakan lingkungan ini.

    Kedua, lanjut Subagyo, jika dia punya bukti atas tuduhannya kepada PT. SMIP itu, ya silahkan diperkarakan. Sebenarnya Siddik itu tidak tahu riwayat tanah-tanah yang dibebaskan PT. SMIP.

    “Dia itu beropini secara emosional dan spekulatif. Kasihan juga dia itu. Contohnya waktu dia mengaku sebagai kuasa hukum Herman Supriyantoso mengirim surat somasi ke mana-mana, setelah kami somasi, kami tantang menunjukkan surat kuasa dari Herman, dia tidak bisa menunjukkan surat kuasanya,” beber Subagyo.

    Ketika digugat perdata, dia tetap tidak mampu menunjukkan surat kuasa dari orang yang namanya Herman Supriyantoso.

    “Jadi dia rupanya suka mengada-ada sehingga itu merugikan dia sendiri, karena jadi blunder.

    Laporan Sidik di Polda dengan tuduhan bahwa PT. SMIP korupsi karena tidak memberikan TKD pengganti, itu juga keliru. Sekarang malah penyelidik sedang menyelidiki asal muasal gosip yang beredar yang menyatakan ada hasil pemeriksaan BPKP bahwa negara dirugikan sekitar Rp 130 Milyar dalam tukar guling itu,” kata Subagyo menjelaskan.

    Kayaknya, sambung dia, penyebar gosip itu juga akan terjerat perkara juga. Nanti dia akan diperiksa juga dalam perkara penyebaran informasi yang patut diduga sebagai info hoax itu.

    Andaipun ada salah hitung nilai tanah dalam tukar guling TKD itu, salah hitung bukan PT. SMIP,  tapi panitia Penilai yang dibentuk Bupati Sumenep tahun 1997. H. Sugianto dan PT. SMIP tidak terlibat dalam menghitung harga tanahnya.

    “Kami punya dokumennya itu yang menyatakan bahwa Bupati Sumenep yang bertanggung jawab dalam tukar guling TKD tahun 1997. Sidik itu gak punya data. Makanya ngelantur gak karuan,” tegasnya.

    Padahal prinsip hukumnya “Siapa yang menuduh wajib membuktikan.” Kecuali dalam kasus korupsi untuk menghitung kekayaan pribadi para pejabat negara atau pemerintah, asas pembuktian terbalik bisa diterapkan di sidang pengadilan.

    Jadi, para aktivis LSM itu kalau mau laporan ke polisi atau ke lembaga lain yang berwenang, harus menyiapkan bukti dulu. Itu sesuai asas hukum, siapa yang menuduh, wajib membuktikan.

    “Saya ini juga pengurus LSM  sejak tahun 2004 hingga sekarang. Tapi cara kerja kami tidak ngawur,” pungkas Subagyo. (Yan)

  • Yayasan Al-Istiqamah Sumenep Buka Beasiswa Full Pendidikan Bagi Anak Yatim dan Tidak Mampu

    Yayasan Al-Istiqamah Sumenep Buka Beasiswa Full Pendidikan Bagi Anak Yatim dan Tidak Mampu

    Sumenep, Lensamadura.com – Yayasan Al-Istiqamah salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosal Anak (LKSA) di Kabupaten Sumenep kembali membuka penerimaan santri baru tahun ajaran 2021-2022.

    Kali ini, panti yatim tersebut memberikan beasiswa sekolah full bagi santri/siswa yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai jenjang SLTA.

    Adapun persyaratan untuk mendapatkan beasiwa ini adalah sebagai berikut :

    1. Anak yatim/yatim piatu/piatu/tidak mampu

    2. Surat keterangan kematian orang tua, surat keterangan yatim, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa.

    3. Foto copy KK, Akte kelahiran, KTP orang tua wali

    4. Foto copy ijazah 4 lembar / Keterangan Lulus

    5. Foto berwarna & hitam putih 2×3, sebanyak 5 lembar

    6. Berkas pendaftaran dimasukkan kedalam map warna hijau

    Perlu diketahui, setiap santri baru yang mendaftar bisa memilih sendiri lembaga atau sekolah yang akan ditempuh; Setiap santri diwajibkan tinggal di asrama yang telah disediakan oleh Yayan Al-Istiqamah.

    Selain itu seluruh biaya pendidikan dan biaya hidup ditanggung penuh oleh Yayasan Al-Istiqamah. Orang tua/wali dilarang mengirim biaya untuk anak.

    Adapun tempat pendaftaran bisa langsung mendatangi kantor Yayasan Al-Istiqamah berlamat di Jl. Yupiter No. 15 Perum. Satelit Permai Pabian Kota Sumenep. Telp. (0328) 662197 Kode pos 69411.

    Informasi lebih lanjut, silakan bisa menghubungi kontak yang tertera di bawah ini:

    085104119988 (H. Moh. Syahrawi, S.Ag.)

    082302430823 (Ust. Ainur Rasyid, S.Pd.)

    0853 3434 2626 (Aden Zaied Alfarobi)

    (rif/tron)

  • Terancam Hukuman 4 Tahun Penjara, Aktivis LSM JCW Jadi Tersangka Penistaan

    Subagyo, SH.MH., Kuasa Hukum H. Sugianto Direktur PT SMIP Kolor, Sumenep.

    Sumenep, LensaMadura.Com – H. Mohammad Siddik salah satu pengacara sekaligus Ketua tim investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Jatim Corruption Watch (LSM JCW) ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Sumenep.

    Penetapan tersangka itu tertulis dalam surat ketetapan nomor: S. Tap/73/V/2021/Satreskrim. Surat ditanda tangani Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Fared Yusuf.

    Penetapan tersangka seperti tertulis dalam surat penetapan itu, berdasar hasil gelar perkara Jumat, 28 Mei 2021.

    Siddik disangka melanggar pasal 311 Ayat (1) KUHP tentang kejahatan menista atau menista dengan tulisan. Ancaman hukuman penjara selama 4 tahun.

    Informasi tersebut disampaikan Supandi Syahrul selaku pelapor dan kuasa dari H. Sugianto Direktur PT. Sinar Mega Indah Persada (SMIP) Kolor, Kota Sumenep.

    Siddik diduga melakukan penistaan lewat media cetak Jawa Pos Radar Madura edisi 27 November 2016.

    Dimedia cetak inilah, Siddik selaku Ketua Tim Investigasi JCW menuduh PT. SMIP selaku pengembang perumahan di Desa Kolor telah menyerobot 27 hektar tanah percaton.

    “Kata dia tanpa tanah pengganti, tanpa tukar guling. Tuduhan dalam berita itulah yang menyebabkan dilaporkan pidana dan ditetapkan tersangka,” terang Supandi dalam keterangan tertulisnya Jumat, 4 Juni 2021.

    Supandi Syahrul menambahkan, tuduhan Siddik itu tidak benar. Tidak berdasarkan data dan fakta. Tukar guling, tambahnya, sudah dilakukan.

    Tukar guling telah dilakukan dengan benar pada tahun 1997-1998 sesuai prosedur pemerintah. Lebih lanjut Supandi menjelaskan, pada tahun 2018 sudah ada putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumenep. Putusan itu tertuang dalam putusan PN No. 09/Pdt.G./2018/PN. Smp. Tanggal 10 Oktober 2018.

    “Majelis hakim telah datang dan melihat sendiri ke lokasi tanah pengganti. Semua tanah pengganti terbit sertifikat masing-masing sejak tahun 1998. Jadi tuduhan Siddik melalui koran Radar Madura itu jelas fitnah dan tidak berdasar,” terang Supandi.

    Barang bukti yang telah disita oleh penyidik untuk memperkuat sangkaan kepada Siddik diantaranya, sertifikat hak pakai sebanyak 3 buku milik 3 desa.

    Hal itu membuktikan, kata Supandi jika tanah pengganti itu ada. Tidak seperti tuduhan ngawurnya Siddik. Termasuk salinan putusan PN Sumenep bahwa majelis hakim pernah melihat dan meninjau lokasi tanah pengganti. Kemudian koran Jawa Pos Radar Madura edisi 27 November 2016.

    Subagyo, selaku Kuasa Hukum H. Sugianto  (Direktur PT SMIP) menambahkan, sudah semestinya dia (Siddik, red) jadi tersangka.

    “Malah itu telat dia jadi tersangka. Dulu dia bilang di media kalau tukar guling TKD itu gak ada tanah pengganti. Nyatanya tanah penggantinya ada. Ada bukti 3 sertifikat hak pakai tanah pengganti TKD. Berarti tuduhan dia lewat media itu terbukti tdk benar. Artinya itu fitnah,” tegas Subagyo.

    Kedua, tambah dia, jika dia bilang tukar guling TKD mestinya utk kepentingan umum, Siddik tidak bisa memakai dasar hukum UU Pengadaan Tanah yg baru (UU No. 2 Tahun 2012).

    Sebab tukar gulingnya tahun 1997. Pada tahun 1997 itu pembangunan perumahan juga bisa dikatakan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum.

    “Karena pembangunan perumahan rakyat itu tanggung jawab pemerintah yg penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh swasta yg diberikan izin oleh pemerintah. PT. SMIP mendapatkan izin untuk itu,” pungkas Subagyo menjelaskan.

    Sementara, H. Mohammad Siddik ketika dikonfirmasi terkait penetapan tersangka terhadap dirinya itu mengaku belum tahu.

    Termasuk ketika ditanya sikap dirinya terkait status tersangka itu. “Saya masih belum diperiksa. Memang tadi ada kepolisian menghubungi saya katanya akan ngantarkan surat panggilan. Masih menunggu hasil pemeriksaan terkait sikap lanjutan,” katanya pelan melalui pesan suara aplikasi WhatsApp. (Yan)