Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Pernah Raih Juara, Club Putra Samudra FC Bangkalan Targetkan Naik Kasta dan Juara Pada Kompetisi Internal

    Club Putra Samudra FC Bangkalan foto bersama usai raih juara pada festival sepak bola U-18 dan U-20 di Kabupaten Bangkalan pada Februari 2021 lalu/Foto: Putra Samudra FC ForLensaMadura.Com.

    Bangkalan, LensaMadura.Com – Club sepak bola Putra Samudra FC Kabupaten Bangkalan, tak lama lagi bakal merumput lagi pada kompetisi internal Perseba Bangkalan.
    Club sepak bola yang berhome base di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi itu, saat ini anggota kelas II kompetisi internal Perseba Bangkalan.
    “Menghadapi kompetisi internal Perseba Bangkalan sebentar lagi itu, kami team mempersiapkan secara terprogram, yaitu fisik dan serangkaian uji coba,” jelas Presiden Club Putra Samudra FC H. Edi Kiswanto dalam keterangan tertulisnya kepada LensaMadura.Com Kamis malam, 3 Juni 2021.
    Edi memaparkan, melalui kompetisi internal dalam waktu dekat, targetnya segera naik kasta. Yaitu ke kelas I dan target utama tentu juara.
    “Team yang dilatih oleh Head Coach Syafi ini, Februari lalu telah menjuarai Festival Sepak Bola U-18 dan U-20 di Kabupaten Bangkalan,” terang Edi.
    Presiden Club Putra Samudra FC H. Edi Kiswanto  (kaos merah) memberikan pengarahan di sela-sela jeda dalam sebuah pertandingan beberapa waktu lalu.

    Ketua IPSI Bangkalan ini menambahkan, kerja keras pemain Putra Samudra FC sudah mulai terbukti. 
    Selain pernah juara, dua pemainnya terpilih dalam Team Elite Pro Academy (EPA) U-18 dan U-20 Madura United tahun lalu.
    Edi Kiswanto menargetkan, pembinaan yang dilakukan oleh Putra Samudra FC mampu menyumbang pemain untuk kebangkitan sepak bola Madura.
    Tim yang diperkuat dengan para pemain muda ini berdiri 9 Januari 2011. Dengan semboyan #tidakpernahkapok. (Yan)

  • Korkab Sumenep TPP, Mohammad Ilyas: Pendataan IDM Berbasis SDGs Untuk Kemajuan Desa

    Koordinator Kabupaten (Korkab) Sumenep Tim Pendamping Profesional (TPP) Mohammad Ilyas (tengah) saat menghadiri Musdes Khusus penetapan SDGs Desa Tahun 2021 di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep Kamis, 27 Mei 2021. Foto. Sudirman/LensaMadura.Com.

    Sumenep, LensaMadura.Com-Pendataan Indeks Desa Membangun  (IDM) berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa 2021 sedang berlangsung.
    Ketentuan jadwal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pendataan mulai 7 April sampai 31 Mei.
    Koordinator Kabupaten (Korkab) Sumenep Tim Pendamping Profesional (TPP) Mohammad Ilyas menghimbau, semua desa menyelesaikan pendataan sesuai jadwal.
    “Pendataan berbasis SDGs Desa ini diharapkan jadi data desa. Nantinya digunakan pijakan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa,” terang Mohammad Ilyas kepada LensaMadura.Com disela-sela menghadiri Musdes Khusus penetapan data SDGs Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk Kamis, 27 Mei 2021.
    Mantan Ketua Umum PC. PMII Sumenep ini menambahkan, pendataan itu sebagai tindak lanjut ketentuan Permedes Nomor 13 Tahun 2020 tentang perioritas penggunaan Dana Desa (DD) dan Permendes Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
    Sebab, sambung Ilyas, dari pendataan itu akan diketahui banyak hal. Mulai potensi desa maupun ekonomi masyarakatnya.
    “Pembangunan dan pemberdayaan nantinya betul-betul sesuai kebutuhan dilapangan,” ujarnya.
    TPP Kabupaten Sumenep memastikan, tidak benar jika pendataan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) atau diatas meja.
    Kelompok kerja, lanjut mantan Komisioner KPU Sumenep ini, turun langsung ke masyarakat. Pendataan SDGs desa berlangsung setiap tahun.
    Hasil pendataan Tahun 2021,  akan jadi pijakan pembangunan desa Tahun 2022. Sementara, terhadap hasil pendataan, Kemendes PDTT akan mengeluarkan rekomendasi. (Dir/Yan)

  • Kodim 0826 Pamekasan Buka Pendaftaran Komcad Matra Darat 2021, Ini Syaratnya

    Para pendaftar Komcad saat diberi pengarahan di Makodim 0826 Pamekasan. Foto. Kodim 0826 ForLensaMadura.Com.

    Pamekasan, Lensamadura.com – Kodim 0826 Pamekasan membuka Pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat tahun 2021 bagi masyarakat Pamekasan.
    Pendaftaran Komcad untuk masyarakat kabupaten Pamekasan ditempatkan di kantor staf personil Kodim 0826 Pamekasan Jl.Letnan Maksum No.12 Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan Makoramil yang tersebar se-Pamekasan yang akan ditutup pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 mendatang.
    Pasipers Kodim 0826 Pamekasan, Kapten CBA Benny Purwanto mewakili Dandim 0826 Pamekasan Letkol Inf Tejo Baskoro  usai memberikan pemahaman seputar rekrutmen Komcad Matra Darat kepada beberapa pendaftar mengungkapkan, sesuai Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk pertahanan negara. 
    Komcad merupakan SDM yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan komponen utama.
    “Tujuannya, negara ingin mempersiapkan SDM yang besar dan siap untuk memperkuat pertahanan kita,” jela Kapten Benny Purwanto dalam arahannya kepada beberapa pendaftar, Jumat 28 Mei 2021.
    Program ini, lanjut dia terbuka untuk semua warga negara Indonesia (WNI) usia 18 – 35 tahun, yang secara sukarela ingin menjadi komponen cadangan.
    Jika ingin lolos seleksi calon komponen cadangan harus sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    Pria kelahiran Jawa Barat itu juga berharap kepada masyarakat Pamekasan untuk bisa bergabung dan mendaftarkan diri dalam melakukan pengabdian kepada Bangsa Indonesia melalui program Komcad ini (*)

  • Desa Tambuko Sumenep Paling Perdana Tuntaskan Pendataan SDGs Desa

    Pj Kades Tambuko Hairil Lukman (kanan) memperlihatkan dokumen hasil pendataan SDGs Desa Tambuko. Foto/Sudirman. LensaMadura.Com

    Sumenep, LensaMadura.Com-Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep  menuntaskan lebih awal program pendataan desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tahun 2021.
    Penetapan hasil pendataan berlangsung melalui Musyawarah Desa Khusus penetapan SDGs Desa Tambuko di balai desa setempat Kamis, 27 Mei 2021.
    Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Tambuko Hairil Lukman dalam laporannya di forum itu menyampaikan proses dan hasil pendataan.
    Diantaranya, kata pejabat dilingkungan Kecamatan Guluk-Guluk itu, pendataan berlangsung mulai 7 April sampai 17 Mei 2021.
    “Pendataan waktunya sampai 31 Mei. Alhamdulillah Desa Tambuko selesai sebelum deadline. Tanggal 17 Mei sudah kelar. Desa kami pertama Se-Kabupaten Sumenep selesai lebih awal,” kata Hairil Lukman.
    Hairil panggilan akrabnya menambahkan, kebutuhan biaya kegiatan sementara ini ditalangin pihaknya. Sebab, anggaran dari Dana Desa (DD) masih belum keluar untuk biaya pendataan SDGs Desa tersebut.
    “Sempat ada kendala saat proses upload data secara online. Karena ngadat server dipusat. Tapi sudah bisa teratasi,” terang Hairil.
    Hasil pendataan, RT/RW 009/003, data keluarga 756, data individu 2.738. Data tersebut sudah disampaikan secara online ke Kemendes PDTT RI di Jakarta.
    Camat Guluk-Guluk Muhammad Sidqi mengapresiasi tuntasnya pendataan desa SDGs Desa Tambuko.
    “Suksesnya pendataan tak lepas dari kekompakan dan dukungan semua pihak. Semoga bermamfaat,” ujar camat saat ditemui di lokasi kegiatan.
    Sementara, Koordinator Kabupaten Tim Pendamping Profesional (Korkab TPP) Sumenep Mohammad Ilyas ikut mengapreasiasi.
    “Hasil pendataan bisa jadi acuan pembangunan desa di tahun 2022 dan selanjutnya,” ucap mantan Komisioner KPU Sumenep ini yang ikut hadir pada Musdes khusus tersebut.
    Herman, mewakili pendamping desa Se-Kecamatan Guluk-Guluk mengaku salut atas pemerintah Desa Tambuko.
    “Sukses menuntaskan pendataan sebelum deadline. Tentu tak lepas dari peran kepemimpinan Pj Kades Tambuko dan tim pendata,” pungkas Herman. (Ros/Yan)

  • Dua APMS Masalembu Layani Kebutuhan BBM Hingga Pulau Terpencil

    Pelayanan kepada pembeli BBM di APMS 02 Masalembu beberapa waktu lalu. Foto.Istimewa/LensaMadura.Com

    Sumenep, LensaMadura.Com – Dua Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di Pulau/Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep komitmen melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai pulai terpencil.
    Hal itu disampaikan Makhtub Syarif, salah satu aktivis organisasi sosial kemasyarakatan asal Masalembu.
    “Tidak benar jika ada informasi bahwa dua APMS, yaitu APMS 02 dan 08 Masalembu berbulan-bulan tidak beroperasi. Kapal tanker penyuplai BBM 10 Mei 2021 atau beberapa hari jelang lebaran sudah di Masalembu ngirim BBM ke APMS,” terang Makhtub Syarif.
    Hal itu, sambung dia, berdasarkan hasil kroscek dirinya ke Agus Setiawan pengelola APMS 02. Sementara, ada informasi yang beredar menyebut berbulan-bulan tak beroperasi. Itupun tanpa konfirmasi.
    Dua AMPS, lanjutnya melayani kebutuhan BBM hingga pulau terpencil di wilayah Kecamatan Masalembu. Yakni Pulau Masakambing dan Karamian.
    Terutama kebutuhan solar untuk nelayan melaut. Termasuk BBM kebutuhan kendaraan transportasi masyarakat beraktivitas.
    “Sehingga berdampak pada kelancaran ekonomi masyarakat. Seperti nelayan mencari ikan maupun aktivitas perdagangan,” ujar pria yang akrab disapa Ook ini. (Yan)

  • KNPI Desak Kemendagri dan Gubernur Jatim Evaluasi Kinerja Plh Sekda Pemprov Jatim

    Noer Faisal Wakabid Hukum dan HAM DPD KNPI Jatim/Foto: nusadaily.com

     

    Sumenep, LensaMadura.Com – Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Hukum dan HAM Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Jawa Timur Nur Faisal, MH meminta Kemendagri, Gubernur Jatim dan Wagub Jawa Timur melakukan evaluasi kinerja Plh sekda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim Heru Tjahjono.

    Salah satu dasar untuk evaluasi terkait kinerja Plh Sekprov yaitu kegiatan tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim.

    Nur Faisal menyebutkan, hal itu terkait inisiatifnya menggelar syukuran hari ulang tahun (Ultah) Gubernur dan Wagub Jatim yang diduga melanggar prokes.

    “Kegiatan itu melukai rasa keadilan publik serta mengabaikan intruksi Kemendagri nomor 6 tahun 2020,” jelas Nur Faisal dalam keterangan tertulisnya usai menghadiri rapat tim Formatur DPD KNPI Sumenep, Jumat 21 Mei 2021.

    Mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Pamekasan ini menilai, seharusnya menjadi terlapor utama itu adalah Plh Sekda Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjanto.

    Berdasar pengakuannya kepada publik, pejabat yang akrab disapa Heru ini jadi inisiator kegiatan Ultah Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

    Terbaru, tambah tokoh pemuda asal Sumenep ini, jika ditemukan bukti  mengarah pada Gubernur dan Wagub, wajib diproses hukum pula.

    “Sampai saat ini kami menilai hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam pelaksanaan penegakan utamanya terkait pelanggaran protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19 di Jatim. Pada kurun waktu Maret-Mei 2021,” tegas Faisal.

    Dia mencontohkan, ada dua kejadian dugaan pelanggaran intruksi Kemendagri Nomor 6 tahun 2020. Pelakunya diduga dilakukan oleh pejabat negara.

    Pertama Pemprov Jatim selaku penanggung jawab serta pengendali Satgas Covid-19 melalui pesta Ultah.

    Kedua, sambung Faisal pada tanggal 14 Maret 2021, ketua banggar DPR RI MH. Said Abdullah. Politisi PDI Perjuangan itu menggelar pesta pernikahan putra keduanya di kabupaten Sumenep.

     

    Faisal menegaskan, pesta itu melibatkan puluhan ribu undangan. Mulai dari rakyat biasa, kepala desa, pemerintah kabupaten se- Madura raya, pejabat Provinsi Jawa Timur serta unsur pejabat pemerintah pusat. Dari kalangan eksekutif dan legislatif.

    Faisal mengatakan, belum kering rasa keadilan publik yang dilukai karena kejadian tersebut.

    Lalu muncul pesta ulang tahun Gubernur Jatim belum lama ini. Dilaksanakan di rumah Dinas Gubernur di Gedung Grahadi Surabaya, 19 Mei 2021.

    “Sempurna sudah rasa keadilan publik masyarakat Jawa Timur dilukai oleh para pemimpinnya. Lalu masihkah penegak hukum mau tutup mata seolah tidak mengetahui hal tersebut, atau semua penegak hukum di negeri ini sudah kehilangan moral dan nuraninya sebagai penegak hukum,” ujarnya dengan penuh kecewa.

    Faisal lebih lanjut mengatakan, KNPI Jawa Timur dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan pelanggaran prokes pernikahan ketua banggar DPR RI dan Plh Sekda Pemprov ke Polda Jatim.

    Sebab, Plh Sekda sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran prokes acara Ultah Gubernur dan Wagub Jatim itu.

    Sementara, Plh Sekda Pemprov Jatim Heru Tjahjanto belum merespon konfirmasi LensaMadura.Com terkait statemen DPD KNPI Jatim tersebut. (Yan)

  • Pemkab Sumenep Gelar Takbir Idulfitri Virtual, Ini Harapan Bupati Fauzi

    Sumenep, Lensamadura.com – Dalam memeriahkan hari raya Idulfitri 1442 H. Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Sumenep gelar Takbir Idulfitri secara online bersama Bupati dan Wakil Bupati sumenep yang bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Sumenep. (12/05/21).
    Penggelaran Takbir Idulfitri secara online ini, dilaksanakan untuk tetap mengantisipasi kerumunan karena melihat kondisi hari ini masih dalam pandemi Covid-19.
    Acara ini diikuti oleh beberapa Dinas, Pemerintah kecamatan dan beberapa musholla yang ada di kabupaten sumenep, juga ikut menyumbangkan takbir secara online yang live di beberapa sosmed.
    “Acara Ini dihadiri oleh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua PCNU, Ketua DPRD, Kapolres, dan Kodim kabupaten Sumenep.” Kata Bupati Achmad Fauzi dalam sambutannya.
    Dia meminta kepada seluruh masyarakat agar tetap bersabar dalam melaksanakan Hari Raya Idulfitri dalam situasi pandemi.
    “Masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk tetap menyambung silaturrahim, meskipun tidak secara langsung bertatap muka, salah satunya bisa secara online dengan memanfaatkan alat komunikasi yang dimiliki seperti HP,” tambah Fauzi.
    Dia berharap agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
    “Semoga pandemi Covid-19 ini cepat berakhir dan aktivitas masyarakat kembali normal,” pungkasnya. (ros)

  • Jiwa Kepemimpinan Terasah saat Pimpin Kadin Jatim, LaNyalla Turut Hadirkan Banyak Pengusaha Baru

    Lensamadura.com – Setelah melalui perjalanan panjang sebagai pengusaha, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur. Sosok LaNyalla yang dikenal peduli terhadap lingkungan sekitar juga semakin kuat.
    Pria yang kini menjabat sebagai Ketua DPD RI itu, merasa jiwa kepemimpinannya semakin terasah saat memimpin Kadin Jatim. Buktinya, Ketua Umum Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi (ATAKI) Jatim periode 2004-2009 itu membuat Kadin Jatim sebagai organisasi yang mengayomi dan menjawab kebutuhan serta tantangan para pengusaha. 
    Tidak itu saja, Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menggagas lahirnya Kadin Institute. 
    “Kadin Institute itu pusat pendidikan dan pelatihan para calon pengusaha dan para pengusaha UKM/UMKM. Kadin Institute dibuat untuk mempercepat lahirnya pengusaha-pengusaha baru di Jatim,” kenangnya, Minggu (9/5/2021).
    Di benak LaNyalla saat itu, Indonesia membutuhkan banyak wirausahawan baru. Karena saat ia memimpin Kadin di masa itu, jumlah pengusaha di Indonesia baru sekitar 1,7 persen dari total populasi. Bandingkan dengan Singapura yang saat itu sudah mencapai 7 persen, Malaysia 5 persen, Thailand 3 persen. Sedangkan Jepang sudah mencapai 10 persen dan Amerika Serikat di angka 12 persen. 
    “Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Untuk mencapai angka 4 persen, dibutuhkan sekitar 6 juta pengusaha baru. Waktu memimpin Kadin Jatim saya berharap mudah-mudahan dari 6 juta pengusaha baru itu, di antaranya akan lahir dari Jatim,” ujarnya.
    Kadin Institute pun dibangun. Bangunan empat lantai tepat di samping Graha Kadin Jatim itu mendapat apresiasi dari Kadin Indonesia. Kadin Jatim menjadi satu-satunya di Indonesia yang memiliki lembaga pencetak wirausahawan. 
    Di era LaNyalla, Kadin Jatim juga sukses menggerakkan misi dagang antarprovinsi. LaNyalla membawa para pengusaha skala kecil dan menengah asal Jatim untuk memasarkan produknya di seluruh Indonesia. Caranya, Kadin Jatim membuka kantor perwakilan dagang Jatim di 25 provinsi di Indonesia. 
    Misi dagang itu mampu meningkatkan volume perdagangan Jatim hingga Rp600 miliar per tahun. Karena itu, Juli 2017 silam, LaNyalla mendapatkan gelar Bapak UMKM Jatim dari asosiasi pengusaha kecil dan menengah Jatim. (dpdri)

  • Diskop UM Sumenep Santuni Anak Yatim Piatu, Ini Tujuannya

    PEDULI: Bupati Sumenep Achmad Fauzi (memakai blankon) didampingi Kepala Diskop UM Sumenep Sustono saat memberikan santunan/Foto: Diskop for Lensamadura.com/Rip

    Sumenep, Lensamadura.com – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM) Kabupaten Sumenep memberikan santunan kepada anak yatim piatu di kantornya. Sabtu, 8 Mei 2021.
    Kegitan tersebut melibatkan perwakilan koperasi. Yaitu Koperasi Pegawai Indonesia, KSPPS, Koperasi Karyawan dan koperasi wanita.
    “Keseluruhan santunan ini diberikan kepada kurang lebih 300 yatim piatu di Sumenep,” kata Sustono kepala Diskop UM Sumenep.
    Santunan diberikan secara simbolis oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi. 50 perwakilan anak yatim dihadirkan pada kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan tersebut.
    Mantan Kepala Dishub Sumenep ini memaparkan, sasaran bantuan selanjutnya akan dikoordinasikan ke sejumlah insan koperasi di kecamatan.
    Di antaranya Kalianget, Bluto, Lenteng, Guluk-Guluk, Batang-batang, dan Kec. Pasongsongan.
    Sustono berharap, melalui kegiatan itu dapat menjadi wadah untuk mensyiarkan Islam dan sebagai upaya untuk menumbuhkan empati.
    “Kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian insan koperasi di Sumenep terhadap sesama. Utamanya anak yatim-piatu,”ujarnya.
    Tak hanya itu, dia juga menjelaskan bahwa melalui gerakan kemanusiaan itu dapat membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi covid-19.
    “Berbagi merupakan salah satu kekuatan untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi ini,” pungkasnya. (rip)

  • Semarak Ramadhan, Buss dan Forsa FHUB Bagi-Bagi Takjil

    SEMANGAT: Tampak salah satu anggota BUSS memberikan takjil kepada pengendara motor di sebelah timur Taman Adipura Sumenep/Foto: Buss for Lensamadura.com

    Sumenep, Lensamadura.com – Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Brawijaya University Student from Sumenep (BUSS), yang berkolaborasi dengan Forum Studi Agama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FORSA FHUB) gelar bagi-bagi takjil di hari yang ke-25 Ramadhan.
    Kegiatan itu bertempat di sepanjang jalan Taman Adipura, tepatnya sebelah barat Gedung GNI Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Jumat, 07 Mei 2021.
    Ahmad Gemilang AT. selaku koordinator lapangan menyampaikan, kegiatan tersebut dalam rangka mempererat rasa kemanusiaan dalam bermasyarakat.
    “Memang masih banyak saudara kita di luar sana yang bahkan untuk berbuka puasa masih sangat kesusahan. Jadi ini adalah upaya sadar untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama,” katanya.
    Lebih lanjut, dia berharap bagi-bagi takjil itu dapat menumbuhkan kecintaan pada bulan suci ramadhan serta diisi dengan hal-hal yang bermanfaat.

    Bulan suci ramadhan merupakan salah satu momentum yang tepat untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial, salah satunya dengan mengadakan acara bagi-bagi takjil gratis. Selain itu berbagi di bulan puasa akan mendapatkan pahala yang besar.
    Sementara itu, Fahrur Rozi selaku Ketua Umum BUSS Sumenep mengajak kepada masyarakat agar saling wujudkan cinta dengan cara memberi dan berbagi, utamanya di bulan yang mulia.
    “Menjadi Harapan besar kedepannya dengan adanya kegiatan ini dapat memantik rasa kepedulian mahasiswa terhadap sesama,” harapnya antusias. (ros/rip)

  • Wabup Nyai Eva Apresiasi Kegiatan Pengabdian HIMPASS di Pagerungan Kecil Sapeken

    Sumenep, Lensamadura.com – Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS), melaksanakan kegiatan pengabdian Ke III,  bertempat di balai Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Selasa (4/5).
    Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumenep Nyai Hj. Dewi Khalifah, M.H., selaku Wakil Bupati Sumenep, pemerintah Desa, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMKA) Sapeken, tokoh masyarakat, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Comdev Kangean Energy Indonesia (KEI).
    Nyai Eva sapaan Nyai Hj. Dewi Khalifah, MH. mengapresiasi atas gagasan HIMPASS yang rutin menggelar pengabdian.
    “Hal ini sebagai persembahan kepada masyarakat kepulauan Sapeken,” kata Nyai Eva dalam sambutannya.
    Menurutnya, pengabdian HIMPASS yang Ke-III itu merupakan sinergi yang perlu dipertahankan untuk saling mengembangkan potensi desa melalui digitalisasi desa. Selain itu sebagai bentuk kepedulian pemuda mahasiswa terhadap desa.
    “Semoga HIMPASS tetap konsisten menjadi mitra semua desa yang ada di kecamatan Sapeken,” tambahnya.
    Sementara itu Halilurrahman selaku Kepala Desa Pagerungan Kecil sangat mendukung kegiatan yang diinisiasi HIMPASS. Baginya, pemuda memiliki peran dan tanggung untuk bersama-sama membangun desa.
    “Pemuda dan mahasiswa ini harus mampu memanfaatkan potensi desa dengan lebih baik,” kata Halilurrahman.
    Dia juga sangat berterima kasih kepada Wakil Bupati Sumenep yang telah bersedia menghadiri acara pengabdian ke III Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) sekaligus launching Desa Digital.
    Selain itu, dia berharap dengan adanya kegiatan HIMPASS ini dapat menjadi energi untuk saling bahu membahu memajukan desa.
    “Semoga ke depan melalui kegiatan ini, HIMPASS semakin solid untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan masyarakat desa Pagerungan Kecil,” pungkasnya. (ros/rip)

  • Kepala KSOP Kelas IV Kalianget, Supriyanto: Penanganan Penumpang di Pelabuhan Kalianget Berjalan Baik dan Terkendali

    Supriyanto Kepala KSOP Kelas IV Kalianget Sumenep/Foto: Supriyanto for Lensamadura.com

    Sumenep, LensaMadura.Com-Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget, Sumenep, Supriyanto menyampaikan tentang kondisi pelayaran jelang larangan mudik 6 Mei.

    Supriyanto menerangkan, kondisi dipelabuhan kondusif. Penanganan penumpang berjalan baik dan terkendali. Sebagai contoh, KMP. Munggiyango Hulalo dari pelabuhan Jangkar, Situbondo tiba 3 Mei 2021 di Kalianget.

    Pri-sapaan karib Supriyanto- menambahkan, sesuai manifes, penumpang turun 188 orang. Kendaraan roda 2 berjumlah 84, roda 4 sebanyak 4 kendaraan.

    Sementara, kapal perintis dibawah perusahaan PT. ASDP ini berangkat dari Kalianget tujuan Kangean 5 Mei 2021.

    “Sesuai manifest, jumlah penumpang 335 orang. Untuk kendaraan, sepeda motor berjumlah 158, mobil 24,” terang Supriyanto.

    Pihaknya membantah jika kapal tujuan Kangean itu mengangkut penumpang hingga 500 orang. Hal itu, sambungnya seperti ditulis salah satu media online.

    Ia juga berharap, pada kondisi saat ini meminta agar media dapat membuat berita yang berimbang dan tidak meresahkan masyarakat.

    “Pemberitaan di masa pengendalian transportasi laut agar dilakukan dengan hati-hati, faktual, berimbang agar tidak meresahkan masyarakat atau menggiring opini masyarakat yang tidak tepat. Saya siap ditemui untuk klarifikasi jika memang ada yang perlu dijelaskan terkait kondisi di lapangan. Saya memandang, keberhasilan program Pemerintah untuk tidak mudik di masa pengendalian transportasi laut Idul Fitri 1442H juga bergantung dari peran media. Kita sama-sama bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik,” tutup Supriyanto. (red/mm)

  • Ini Dia Cara Mengecek Pencairan Bidikmisi dan Kip Kuliah 2021 Terbaru!

    Ini Dia Cara Mengecek Pencairan Bidikmisi dan Kip Kuliah 2021 Terbaru!

    Seperti yang kita ketahui beasiswa bidikmisi atau KIP Kuliah memiliki subsidi bantuan biaya hidup yang diberikan oleh penerima beasiswa selama 8 semester berturut-turut yang dimana biaya tersebut dipertuntukan untuk menunjang kebutuhan para mahasiswa seperti kebutuhan hidup, penunjangan sarana dan prasarana belajar, biaya transportasi, biaya kos dan biaya lainnya yang tentunya sangat membantu, untuk tahun 2021 besaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah 700.000 / bulan atau bisa lebih tergantung akreditasi kampus.

    Lalu bagaimana cara mengecek pencairan bidikmisi atau bisa di sebut juga kip kuliah pada tahun 2021 ini, tentunya kita ingin mengetahui proses pencairannya kan? maka dari itu simak caranya agar kamu mengetahui proses pencairan dana kamu sudah sampai tahap mana, berikut adalah 3 cara mengecek pencairan bidikmisi :

    1. Tanyakan Kepada Admisi Kampus / Bagian pengelolaan Keuangan Kampus
    Untuk langkah pertama kamu bisa menanyakan proses pencairan biaya bidikmisi karena segala alur keuangan baik intrnal maupun eksternal sepenuhnya menjadi tanggung jawab keuangan / admisi kampus maka dari itu pantau perkembangan keuangan kamu melalui mereka dan juga terus aktif dalam komunikasinya.

    2. Mengecek melalui https://sipbesar.ristekdikti.go.id
    Di era digitalisasi ini segala birokrasi pemerintah semakin mudah dengan adanya teknologi, salah satunya website https://sipbesar.ristekdikti.go.id/ yang dimana kamu bisa mengecek proses pencairan bidikmisi atau kip kuliah melalui website tersebut, yang kamu butuhkan hanya :

    1. Nama Perguruan Tinggi
    2. Nomor Induk Mahasiswa ( NIM )
    3. Nomor Rekening

    Berikut ini adalah tampilan https://sipbesar.ristekdikti.go.id

    Setelah kamu measukan data kamu akan tampil proses pencairan dana kamu, dan berikut adalah proses pencairan saya di semester 7 dan 8.

    3. Tanyakan kepada teman kampus yang sama atau teman kampus yang berbeda
    Dengan menanyakan informasi kepada teman sekampus kamu akan mengetahui dana sudah cair apa belum, biasanya pencairan akan dilakukan serentak oleh pemerintah berdasarkan perwilayah dan juga kamu dapat memastikan bahwa kamu tidak sendirian jika dana kamu belum cair maka dari itu tetap bersabar dan terus berusaha.

    Sebari kamu menunggu tahap pencairan alangkah lebih baiknya kamu terus fokus belajar dan memusatkan perhatian kamu kepada prestasi akademikmu, agar kamu lebih tepat waktu untuk menyelesaikan kuliah kamu, maka dari itu tetap semangat dalam belajar, mencari relasi, aktif dalam kegiatan organisasi, dan juga aktif mencari informasi magang atau pekerjaan part time untuk menunjang kebutuhan hidup dan memperbanyak pengalaman kamu.

    Itulah cara mengecek pencairan bidikmisi dan kip kuliah 2021 semoga bermanfaat dan jika artikel ini bermanfaat kamu bisa share ke teman dan saudara kamu, siapa tau mereka juga membutuhkan, tetap semangat dalam mencapai cita-cita. (red/kk)

  • Seluruh Penumpang Kapal Di Pelabuhan Jangkar Terangkut, KSOP Panarukan Apresiasi Sinergitas Antar Instansi

    SITUBONDO, Lensamadura.com – Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panarukan melakukan langkah antisipasi dan penanganan penumpang kapal di pelabuhan. Penanganan ini dilakukan karena banyak warga yang hendak melakukan penyebrangan antar pulau di satu wilayah tersebut.
    Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Panarukan, Andy Amran mengungkapkan saat ini jumlah penumpang kapal meningkat di Pelabuhan Jangkar, Kecamatan Jangkar, Situbondo Jawa Timur. Penanganan langsung dilakukan dengan cara melakukan penambahan armada kapal penyebrangan. Hal tersebut berkat kesigapan dan kesiapsiagaan para stakeholder dalam hal ini TNI, Polri, Pemda Kab. Situbondo, Dishub Provinsi Jatim, perusahaan pelayaran dan juga masyarakat.
    “Saya mengapresiasi para calon penumpang kapal yang bersabar dan telah mengikuti prosedur juga protokol kesehatan. Setelah koordinasi dengan TNI/Polri, Pemda dan perusahaan pelayaran, malam ini akan ada 2 (dua) kapal bersandar di pelabuhan Jangkar dan besok kapal tersebut bisa berangkat ke Raas untuk memuat para calon penumpang,” kata Andy, Selasa (4/5).
    Adapun kapal yang rutin melayani penumpang di Pelabuhan Jangkar adalah KMP Satya Kencana. 1 (satu) kapal lagi yaitu KM.Sabuk Nusantara 92 merupakan armada tambahan yang diturunkan untuk melayani penumpang.
    “Dan kami terapkan sesuai dengan kapasitas kapal untuk menjamin keselamatan penumpang,” ujarnya.
    Andy mengungkapkan, ada kemungkinan armada tambahan akan terus bertambah. “Kami berkoordinasi dengan FORKOPIMDA Situbondo pusat  untuk dapat menambah armada,” lanjutnya.
    Selain itu, kapal patroli Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Perak yakni KN Grantin P211 juga turut disiagakan untuk antisipasi jika terjadi peningkatan jumlah penumpang.
    Andy juga menegaskan seluruh penumpang wajib mematuhi protokol kesehatan guna menghindari adanya penyebaran virus Covid-19. 
    “Sebelum embarkasi telah di laksanakan pelayanan kesehatan dari KKP kepada seluruh calon  penumpang dan Gugus tugas Covid-19 Kab. Situbondo. Kegiatan berjalan lancar dan tidak ditemukan penumpang yang bersuhu badan 38 ⁰C dan  penumpang non reaktif,” ungkapnya.
    Andy mengungkapkan pihaknya juga telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi kesiapan pengendalian transportasi pada masa Idul Fitri tahun 2021 di Kabupaten Situbondo. Rakor ini dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dan menyamakan persepsi instansi terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian mudik tahun ini.
    Rapat tersebut dihadiri oleh Kadis Perhubungan Tulus Prijatmaji, Kabag Ops Polres Situbondo Kompol Yatno Mardi, Kabid laut Dinas Perhubungan Prov Jatim Saikudin, Kasdim 0823 Situbondo Mayor Inf Sampak, S.Ag, Kapolsek Jangkar AKP M. Fauzan, Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Situbondo Gatot tri, Ka UPT PPR Banyuwangi Hari Yulianto, Staff Sat Pol PP Situbondo Samsul, Manager cabang PT. Dharma Dwipa Utama Jangkar, Maman. S dan Staf KSOP panarukan dan Dinas perhubungan. 
    “Untuk membedakan mudik dengan kegiatan rutin maka kegiatan rutin bisa dilengkapi surat keterangan dari kades setempat untuk pengecualian atas rekomendasi dari satgas covid-19,” kata Andy.
    Andy mengungkapkan pihak Dishub Situbondo telah menyampaikan ada 3 (tiga) titik penyekatan terkait himbauan larangan mudik antara lain di Jangkar, perbatasan Banyuputih dan Banyuglugur.
    Sementara itu, Posko Angkutan Mudik di Jangkar disepakati ada 2 titik yaitu di depan pintu masuk area pelabuhan dan di pintu masuk dermaga. Sehingga di depan dilakukan penyekatan untuk pemeriksaan terlebih dahulu. 
    Jika posko penyekatan di daerah-daerah sudah efektif maka tidak akan terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan.
    Oleh karena itu, diharapkan semua pihak dapat bersinergi untuk melakukan pengawasan dan pengamanan.
    Andy juga menegaskan pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 diharapkan sudah tidak ada lagi aktivitas mudik sesuai peraturan mudik dari pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya penularan kasus covid – 19.
    Sebagai informasi, berdasarkan surat edaran mudik SE 13 2021 Satgas Covid-19 dan PM 13 2021, kapal yang diizinkan beroperasi adalah kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran perintis, daerah tertinggal, terluar dan perbatasan dan kapal penumpang yang melayani TNI, Polri, ASN, tenaga medis yang sedang bertugas.
    Selanjutnya, yang diizinkan adalah pelaku  perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluara meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan perjalanan non mudik yaitu untuk kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat. Serta tetap melayani aktivitas di kawasan aglomerasi/perkotaan. (*)

  • Polemik Revisi PP 109/2012, Ketua DPD Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani Tembakau

    JAKARTA – Polemik revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Di balik pro dan kontra tersebut, LaNyalla meminta nasib petani tembakau tetap diprioritaskan.
    Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, revisi PP 109/2012 merupakan amanat dari Keppres Nomor 9 Tahun 2018 mengenai program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2018. 
    Revisi PP ini juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang harus dilakukan pemerintah mengenai pengendalian konsumsi produk tembakau.
    Poin-poin yang akan direvisi dalam PP 109/2012 adalah larangan iklan rokok, pembesaran peringatan kesehatan bergambar, serta penguatan layanan berhenti merokok.
    “Saya menyadari revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 banyak dituntut oleh teman-teman anti-rokok. Namun kita juga harus perhatikan keluhan dari kalangan petani dan pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasokan industri hasil tembakau (IHT),” tutur LaNyalla, Kamis (29/4/2021).
    Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengatakan, pertanian tembakau merupakan tradisi yang telah dilakukan turun temurun.
    “Oleh karena itu, revisi PP 109/2021 harus memberikan solusi tepat agar tidak merugikan para petani dan buruh. Dan yang harus diingat, sektor ini cukup banyak menyerap tenaga kerja. Kondisi tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja,” ucapnya.
    LaNyalla menambahkan, kampanye anti rokok bisa dibarengi pemerintah dengan membuat regulasi yang proporsional dan mengarahkan produksi tembakau ke produk lain, seperti farmasi.
    “Pengembangan dunia farmasi dan obat-obatan saat ini melirik zat-zat yang terkandung pada tembakau, seperti zat pereaksi protein perangsang peredaran darah dan anti-kanker. Hal ini harus dimanfaatkan,” kata LaNyalla.
    Apalagi, tembakau diketahui memiliki cytokine yang bisa membantu kekebalan tubuh serta memperbanyak sel tunas untuk pemulihan pasca sakit, juga sebagai bahan obat penyakit kencing manis, dan  penghambat virus HIV pada tubuh.
    “Namun, untuk mendukung pengembangan tembakau, pemerintah harus membuka keran penelitian lebih lanjut pada farmasi kita. Dan hal ini tentu akan menjadi solusi yang cerdas,” pungkasnya.(*)