Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Tujuan dan Manfaat Administrasi Pendidikan

    Tujuan dan Manfaat Administrasi Pendidikan

    Lensa Madura – Administrasi adalah kegiatan yang menduduki kedudukan sentral di dalam pembinaan dan pengembangan pada setiap kegiatan kerjasama sekelompok manusia, dalam bidang pendidikan juga harus ada administrasi yang mampu mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap petugas pendidikan perlu dibekali ilmu yang berkaitan dengan administrasi terutama para guru yang tidak cukup dengan bekal professional saja. Mereka harus mempunyai berbagai bekal pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam berbagai bidang.

    Kegiatan administrasi itu dilaksanakan dalam setiap kelompok kerjasama sejumlah manusia dalam berbagai bidang kehidupan termasuk di dalamnya bidang pendidikan, oleh karena itu, administrasi pendidikan adalah merupakan aplikasi ilmu administrasi dalam kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha-usaha pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama sejumlah orang dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang tersedia baik moral maupun material dan spiritual agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efesien.

    Tujuan Administrasi Pendidikan

    Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapaun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga Negara yang memiliki kualitas, sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan pancasila.
    Sasaran administrasi pendidikan adalah manusia, maka pelaksanaannya tidak boleh tidak dapat disetarafkan dengan “ordenil mesin”. Sifat administrasinyapun tidak bersifat mekanistis. Pelaksanaan administrasi pendidikan harus bersendikan pada prinsip-prinsip yang sifatnya kooperatif dan demokratis.

    Menurut Sergiovani dan Carver ada empat tujuan administrasi, yaitu: efektivitas produksi, efesiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja.

    Kegiatan administrasi pendidikan hendaknya didasarkan pada:

    1) Tujuan pendidikan dan perkembangan anak didik,
    2) Adanya koordinasi dalam semua usaha,
    3) Penggunaan waktu, tenaga dan alat secara efektif dan efesien,
    4) Partisipasi yang luas dalam menentukan policy dan program,
    5) Memindahkan kekuasaan yang sesuai dengan tanggung jawab, dan
    6) Menghindarkan overlapping fungsi.

    Tujuan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan kepada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang.

    Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu system pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai guru, sarana/prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha dan hubungan sekolah dengan masyarakat, agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

    Tujuan jangka menengah administrasi pendidikan mengarah kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan.

    Sedangkan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

    Secara operasional administrasi pendidikan bertujuan untuk:

    1) Memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, memudahkan proses pelaksanaannya, memanfaatkan potensi manusia dan material yang diharapkan akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan administrasi dalam bidang pendidikan yang sifatnya realistis, kolektif, dan sehat untuk mencapai penyelesaian masalah administrasi dalam bidang pendidikan yang dihadapi.
    2) Menciptakan iklim ruhaniah, psikologis dan sosial dengan memperhatikan dan memupuk kejujuran, amanah, keikhlasan dalam bekerja.
    3) Meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan.
    4) Meningkatkan produktivitas kerja para pekerja, serta memperbaiki kualitas, metode dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan.
    5) Meningkatkan kemampuan pekerja dan mempertinggi pengetahuan, keterampilan dan sikap secara terus menerus dalam melakukan pekerjaan yang diemban.
    6) Mengadakan perubahan yang diinginkan dalm proses pendidikan dengan seluruh aspeknya dan mendorong peserta didik dalam mencapai pertumbuhan yang menyeluruh dan utuh, serta dapat melakukan penyesuaian dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan.
    7) Menghubungkan antara proses pendidikan dan tujuan-tujuan pembangunan dalam masyarakat, serta mempererat hubungan pendidikan dengan masyarakat/ lingkungan.

    Baca Juga: Pengertian Administrasi Pendidikan Menurut Para Tokoh

    Manfaat Administrasi Pendidikan

    Adapun manfaat administrasi pendidikan menurut Prof. Dr. H. Asnawir adalah sebagai berikut:

    1) Mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut.
    2) Menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan.
    3) Mendorong menterjemahkan, merobah pikiran-pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
    4) Berusaha menghubungkan/mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat kearah pengembangan, kemajuan dan kestabilan.

    Ahmad Sabri dalam bukunya administrasi pendidikan menyebutkan manfaat administrasi pendidikan bagi seorang tenaga kependidikan yang mempelajari administrasi pendidikan adalah:

    1) Dapat mengetahui dan menyadari akan tugas-tugas dan kewenangan yang mesti dipikulnya serta mengetahui bagaimana cara-cara melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan masing-masing.
    2) Dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan kerja atau overlapping kerja/ tugas.
    3) Mengetahui bagaimana melaksanakan sesuatu kegiatan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan supaya tercapai efektif serta secara tepat.
    4) Mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing tenaga kependidikan.

    Kegiatan administrasi juga merupakan usaha pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh kelompok kerjasama yang menyelenggarakan usaha kependidikan.

    Dengan demikian administrasi pendidikan bukanlah kegiatan kependidikan, akan tetapi adalah kegiatan pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan agar berlangsung secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

     

    Daftar Rujukan:

    Sabri, Ahmad , Administrasi Pendidikan, (Padang: IAIN IB Press, 2000)

    Sondang P. Siagian, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1974)

  • KH Sami’oddien Adakan Reses, Ini Sasarannya

    KH Sami’oddien Adakan Reses, Ini Sasarannya

    SUMENEP, Lensa Madura – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Dapil V KH Sami’oddien menggelar Reses ke-II di Kantor DPAC PKB Gapura, Kamis, 10 Maret 2022.

    Reses merupakan agenda DPR pulang ke dapil masing-masing untuk menyerap segala bentuk aspirasi dan kondisi masyarakat di wilayahnya.

    Untuk reses ke-II ini, KH Sami’oddien menyerap aspirasi dari berbagai latar belakang mulai dari pengurus NU, lembaga dan banomnya serta tokoh masyarakat wilayah Gapura, Sumenep.

    KH. Sami’oedin,S.Pd menyampaikan, bahwa dirinya terpilih sebagai DPRD Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari peran masyarakat yang telah mempercayainya dirinya untuk menduduki kursi DPRD sebagai tangan kanan Masyarakat timur daya.

    “Kepercayaan masyarakat kepada saya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kemampuan yang saya miliki, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat insyaallah akan kami lakukan semaksimal mungkin,” tuturnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya menyerahkan bantuan untuk Kelompok Tani (Poktan) daerah dapil V yang meliputi Kecamatan Dungkek, Batang-Batang, Batuputih dan Gapura.

    Dijelaskan, pada pemilu 2024 dirinya didorong untuk kembali maju sebagai anggota DPRD. Terlebih, para kiai mendorongnya dengan alasan masih banyak program yang belum tersampaikan.

    “Karena janji itu merupakan hutang maka selama kepercayaan masyarakat masih berpihak kepada saya, insyaallah saya akan sami’na wa atha’na,” tegasnya

    Dia juga berharap dukungan dan doa dari semua pihak. “Mohon doanya kepada para tokoh masyarakat dan kiai untuk bisa menjalan amanah ini dengan baik,” pungkasnya. (Ipur/Rif)

  • Pemdes Pancor Gayam Salurkan BLT-DD Tahap Pertama

    Pemdes Pancor Gayam Salurkan BLT-DD Tahap Pertama

    SUMENEP, Lensa Madura – Pemerintah Desa (Pemdes) Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap pertama untuk bulan Januari-Maret kepada Penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di halaman Balai Desa setempat, Jum’at, 11 Maret 2022.

    Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa Pancor Rahman mengatakan, BLT Januari-Maret 2022 untuk desa Pancor sebanyak 150 KPM dengan total bantuan Rp. 900.000 per KPM.

    “Sebanyak 150 warga untuk desa saya. Dan BLT untuk Per KPM total Rp.900.000 dengan rata perbulan Rp.300.000,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pencairan BLT DD bekerjasama dengan pihak BPRS Sumekar Kecamatan Gayam guna memudahkan para KPM untuk realisasi bantuan uang tunai.

    “Agar mudah dalam tahap pencairannya kami bekerja sama dengan pihak BPRS,” tambahnya.

    Rahman menuturkan. BLT-DD 2022 merupakan program lanjutan dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

    “BLT-DD ini merupakan program lanjutan dari pemerintah melalui keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomer 50 tahun 2020 dengan besaran RP 300.000/bulan selama tiga bulan dari januari, Februari dan Maret,” terangnya.

    Di sela sela akhir wawancara bersama awak media kepala desa termuda se-Kab.Sumenep ini mengungkapkan, BLT-DD juga upaya mendukung intruksi dari Bupati Sumenep Achmad Fauzi lewat zoom meeting (10/03/2022) supaya bantuan bisa digunakan sebaik-baiknya oleh KPM.

    “Ini juga upaya saya mendukung pernyataan pak bupati. Supaya pemanfaatan BLT-DD tepat sasaran dan digunakan sebaiknya oleh para KPM dalam situasi masa sulit pandemi covid sekarang ini,” tutupnya. (Udi)

  • Contoh dan Cara Mencari Fiil Madhi Dalam Alquran

    Contoh dan Cara Mencari Fiil Madhi Dalam Alquran

    Pengertian Fi’il Madhi

     

    Fi’il madhi adalah Kata kerja yang menunjukkan kejadian bentuk lampau atau masa lalu, yang telah terjadi sebelum masa berbicara. Seperti : قَرَأَ Telah membaca

    Mabninya Fiil Madhi dengan:

    A. Harokat Fathah : Apabila tidak bersambung dengan dhamir rofa’ mutaharrik شَكَرَا
    B. Sukun : Apabila bersambung dengan dhamir rofa’ mutaharrik : شَكَرْتُ
    C. Dhammah : Apabila bersambung dengan wawu jama’. Contoh شَكَرُوا

    Cara mencari fiil madhi dalam Al Qur’an cukup mudah, kita tinggal melihat dengan tanda-tanda fiil madhi atau dengan melihat terjemahan, kemudian cari arti kata yang menunjukkan kata kerja lampau.

    Jika dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang menggunakan fi’il madli untuk peristiwa yang belum terjadi, ini berarti peristiwa itu pasti akan terjadi. Contohnya adalah :

    وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

    “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman & bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit & bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Al-A’raf : 96)

    Contoh-contoh fiil madhi dalam Al Quran

     

    وَلَقَدْ جَآءَکُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْـتُمْ ظٰلِمُوْنَ
    “Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil (patung) anak sapi (sebagai sesembahan) setelah (kepergian)nya dan kamu (menjadi) orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 92)

    فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَـكُمْ وَلٰـكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ
    “Kemudian dia (Saleh) pergi meninggalkan mereka sambil berkata, Wahai kaumku! Sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat.” (QS. Al-A’raf 7: Ayat 79)

    وَلَقَدْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى
    “Dan sungguh, telah Kami wahyukan kepada Musa, Pergilah bersama hamba-hamba-Ku (Bani Israil) pada malam hari, dan pukullah (buatlah) untuk mereka jalan yang kering di laut itu, (engkau) tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir (akan tenggelam).” (QS. Ta-Ha 20: Ayat 77)

  • BTKP Konsisten Tingkatkan Performa Kinerja Dukung Keselamatan Pelayaran

    BTKP Konsisten Tingkatkan Performa Kinerja Dukung Keselamatan Pelayaran

    JAKARTA, Lensa Madura – Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ahmad Wahid berharap di usianya yang ke-44 Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) untuk berkomitmen secara konsisten meningkatkan performa kinerjanya dari waktu ke waktu, berperan lebih aktif untuk memberikan jaminan keselamatan pelayaran serta mampu mengikuti cepatnya perkembangan jaman melalui rekayasa teknologi alat-alat dan bahan keselamatan pelayaran.

    “Kita semua juga berharap kedepan akan banyak tercipta agent of change dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran yang mampu menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi kata Ahmad Wahid saat peringatan HUT BTKP ke-44 pada Selasa (8/3) di Jakarta.

    Menurut Ahmad Wahid, dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini, merupakan tantangan baru bagi kita semua agar dapat beradaptasi pada perubahan sosial dan ekonomi yang begitu cepat. Hal ini tentunya juga berdampak terhadap sektor transportasi termasuk pada sektor transportasi laut, sehingga diperlukan langkah-langkah cepat dan taktis dalam menghadapi tantangan yang ada.

    Saya mengapresiasi atas semangat dan kinerja para insan transportasi laut termasuk jajaran BTKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya meskipun harus menghadapi tantangan dan keterbatasan saat ini ujar Wahid.

    Lebih jauh, Ahmad Wahid mengatakan aspek keselamatan dan keamanan harus selalu menjadi prioritas utama dari kegiatan pelayaran di Indonesia. Seluruh upaya yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selalu berorientasi pada peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

    Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam upaya memastikan terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim melalui kegiatan pengujian terhadap alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran untuk memastikan bahwa semua peralatan, baik peralatan yang berada di kapal maupun di darat, memenuhi standar yang dipersyaratkan sebelum diedarkan dan dipergunakan di Indonesia serta berfungsi dengan baik selama penggunaannya, melalui perawatan maupun perbaikan.

    Di sini kita melihat bahwa Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran mempunyai peran yang penting dari tahap yang paling awal untuk memastikan terciptanya keselamatan pelayaran kata Ahmad.

    Menurutnya, dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan dan Komponen Kapal semakin mengukuhkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dalam melakukan pengujian dan sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

    Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut mempunyai kesempatan yang besar untuk menginisiasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang juga berkompeten, seperti kalangan akademisi dan industri untuk mengembangkan alat-alat keselamatan pelayaran berbasis teknologi yang aplikatif.

    Apalagi saat ini teknologi berkembang sangat pesat yang menuntut kita semua untuk adaptif dan kreatif agar dapat mengimbangi kemajuan jaman serta tidak tertinggal dari negara lain kata Ahmad .

    Sementara itu, Kepala BTKP, Gigih Retnowati pada kesempatan yang sama mengatakan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) berdiri sejak tanggal 8 Maret 1978 dan kini telah memasuki usia 44 tahun, dalam sepanjang kurun waktu hingga saat ini seiring dengan dinamika perkembangan teknologi, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran telah bertransformasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

    Saat ini, dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan dan Komponen Kapal, semakin memperkuat dan mengukuhkan tugas dan fungsi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran terkait Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

    Sebagai konsekuensinya, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran secara masif terus melakukan pembenahan internal dalam berbagai aspek, dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana pengujian serta secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana pengujian guna menopang pelaksanaan tugas dan fungsinya kata Gigih

    Menurutnya, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran menyadari bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak dapat berdiri sendiri, sinergitas dengan para pemangku kepentingan diupayakan untuk dilaksanakan dengan optimal, baik dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait dengan perlengkapan dan komponen kapal-kapal penyeberangan, sungai dan danau.

    “Selain itu koordinasi juga dilakukan dengan kementerian/lembaga lain yang terkait, para akademisi, badan klasifikasi, serta asosiasi perusahaan di bidang pelayaran kata Gigih.

    Gigih juga mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-44 ini mengangkat tema Dengan Motto SIKAT (Service, Integritas, Kerja, Akuntabel, Transparan) Kita Tingkatkan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.

    Kini di usianya yang ke-44 dan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan seperti saat ini, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran tetap optimis, berkomitmen untuk tidak berhenti berkreasi, berinovasi, meningkatkan pelayanan, berprestasi dan tetap tangguh demi mencapai tujuan kita bersama yaitu terciptanya keselamatan pelayaran tutup Gigih. (*)

  • Alumni Ponpes Aqidah Usymuni Sumenep Dukung Pemerintah Cabut PPKM

    Alumni Ponpes Aqidah Usymuni Sumenep Dukung Pemerintah Cabut PPKM

    SUMENEP, Lensa Madura – Para alumni Pondok Pesantren Aqidah Usymuni (AQIU), Terate Sumenep mendukung wacana pencabutan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

    A. Listariadi, salah satu alumni Ponpes Aqidah Usymuni mengharap pemerintah mencabut PPKM.

    “Mengingat Covid-19 sudah mulai terkendali di Indonesia. Sehingga masyarakat lebih tenang saat jalankan ibadah puasa Ramadlan,” katanya.

    Salah satu tokoh agama sekaligus Alumni Aqidah Usymuni di Kecamatan Batang-Batang ini menjelaskan, penularan Covid-19 varian omicron semakin hari semakin menurun terbukti tingkat kesembuhan yang tinggi.

    “Maka dari itu, Pemerintah segera mencabut status PPKM di Indonesia,” terang mantan Ketua MWC NU Batang-Batang itu.

    Di beberapa tempat tingkat penularan Covid-19 Varian Omicron ini semakin hari semakin turun. Tingkat kesembuhannya cukup tinggi dan tidak mengkhawatirkan seperti varian delta yang terjadi pada pertengahan tahun lalu.

    Pihaknya juga menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani covid-19 sudah tepat, sehingga lonjakan kasus Covid-19 bisa diatasi dengan cepat dan mudah.

    Listariadi menambahkan jika status PPKM dicabut, umat muslim lebih leluasa melakukan ziarah ke makam keluarga selama bulan suci Ramadlan.

    “Selain itu juga mereka ingin menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa khawatir melanggar aturan PPKM. Di sisi yang lain, kegiatan perekonomian diharapkan dapat bergeliat kembali,” katanya.

    Meskipun PPKM dicabut, dia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada mematuhi protokol kesehatan agar angka penularan Covid-19 tidak terjadi lagi.

    Sebelumnya, pada hari senin 7 Maret 2022 Tokoh Ulama Sumenep sekaligus pengasuh Ponpes Nurul Huda Talang Saronggi Sumenep, KH. Baidhawi Amier juga berharap agar PPKM segera dicabut. (Ipur/Yan)

  • Jebol, Inovasi Pelayanan Adminduk Disdukcapil Sumenep

    Jebol, Inovasi Pelayanan Adminduk Disdukcapil Sumenep

    SUMENEP, Lensa Madura – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sumenep dan Pemerintah Desa (Pemdes) Nyabakan Barat dan Tamidung, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep menggelar Agenda Jemput Bola (Jebol) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik, kemarin (07/03/22) dan pagi ini, Rabu (09/03/22).

    Kegitan yang bertempat di Balai Desa Tamidung itu digelar secara tatap muka. Sasaran pelaksanaan agenda Jebol tersebut adalah mendorong terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dari tingkat pemerintahan hingga tingkat desa.

    Kepala Dinas Dukcapil R Achmad Syahwan Efendy menyampaikan, pelayanan Adminduk di tingkat desa pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang membahagiakan masyarakat sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.

    “Ada dua kata kunci yang harus diperhatikan untuk menciptakan layanan publik yang baik, yaitu kedekatan lokasi, dan kecepatan layanan,” katanya.

    Dijelaskan, program jemput bola tidak hanya pada desa sasaran kemiskinan ekstrim tetapi juga di desa atau lembaga yang lain. Namun ini adalah kontribusi Dinas Dukcapil dalam rangka mendukung kegiatan yang terintegrasi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim bersama OPD yang lain.

    “Bila layanan Adminduk bisa dilaksanakan di desa, maka akan sangat memudahkan masyarakat. Apalagi berbagai dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK, dan Kartu Identitas Anak (AKTA KELAHIRAN) sudah seperti nyawanya penduduk,” paparnya.

    Dokumen-dokumen kependudukan tersebut, kata dia, berisi informasi mengenai Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang merupakan pintu akses penduduk terhadap berbagai layanan publik lainnya.

    “Seperti pelayanan asuransi, perbankan, pertanahan, hingga bantuan sosial dan vaksinasi Covid-19,” terang Syahwan Efendy.

    Selain itu, pelaksanaan agenda Jebol adalah bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim di Sumenep yang mana desa Nyabakan Barat dan Tamidung menjadi salah satu sasaran program.

    “Kami berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk memiliki dokumen kependudukan,” ujarnya menambahkan.

    Sementara, Kepala Desa Tamidung Abd Basith juga turut mendorong tujuan mulia penyediaan pelayanan di tingkat pemerintahan tingkat desa.

    “Agenda Jebol ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat undang-undang,” kata Kades Abd Basith.

    Ia menyebutkan, dalam UU 24/2013 jo. UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan yang diampu Ditjen Dukcapil Kemendagri dapat digunakan untuk semua keperluan, meliputi pelayanan publik, perencanaan dan pembangunan, alokasi anggaran, penegakan hukum dan pencegahan kriminal hingga pembangunan demokrasi.

    “Amanat tersebut dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia dimana NIK sebagai basisnya,” kata Kades Basith.

    Kades Basith juga berharap adanya agenda Jebol tersebut dengan Dukcapil tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

    “Khususnya dalam hal Pelayanan Publik Dan Administrasi,” pungkasnya. (Ipur/Rif)

  • FPR Gelar Mubes Ke-II dan Dialog Kemigasan

    FPR Gelar Mubes Ke-II dan Dialog Kemigasan

    SUMENEP, Lensa Madura – Demi melaksanakan amanat konstitusi, Forum Pemuda Raas (FPR) melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) ke-II, bertempat di Aula Diskominfo Sumenep, Senin, 7 Maret 2022.

    Kegiatan yang dikemas dengan Dialog Kemigasan itu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.

    Ketua Panitia Buhairi menyampaikan, adanya Mubes bertujuan untuk pergantian kepemimpinan. Dalam artian, melaksanakan musyawarah untuk memilih ketua baru yang akan memimpin organisasi FPR untuk periode selanjutnya.

    “Kedua, sebagai media pembelajaran bagi kader-kader FPR,” kata Buhairi kepada Lensa Madura.

    Dalam pelaksanaannya, terdapat dua nama yang muncul sebagai calon ketua FPR. Pertama, Zainullah, S. Ak., dan Kadar Wijaya.

    “Yang terpilih Zainullah,” kata Buhairi menjelaskan.

    Sementara, ketua demisioner FPR Akhmad Syafi mengatakan, melalui musyawarah besar itu bisa melahirkan produk AD/ART yang berdampak baik terhadap organisasi.

    “Sehingga mampu menjawab persoalan internal dan eksternal organisasi FPR itu sendiri,” kata Syafi mantan aktivis PMII itu.

    Dia juga berharap, adanya dialog kemigasan menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat Sumenep.

    “Migas harus menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat kepulauan, terkhusus untuk pulau Raas sendiri,” kata Syafi alumni STIT Aqidah Usymuni itu.

    Sementara itu, Zainullah selaku ketua mandataris FPR periode 2022-2024 menyampaikan, FPR merupakan wadah perjuangan pemuda dan mahasiswa Raas yang ada di Sumenep.

    “Untuk mencetak kader yang militan, kretatif, inovatif dan berintelektual serta mampu berdaya saing baik lokal, regional, dan nasional,” kata Zainullah antusias. (Rif)

  • Pemdes Pancor Gayam Realisasikan Pencairan BPNT

    Pemdes Pancor Gayam Realisasikan Pencairan BPNT

    SUMENEP, Lensa Madura – Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep bersama PT. POS Indonesia Gayam merealisasikan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bertempat di halaman Balai Desa setempat, Senin, 7 Maret 2022

    Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa Pancor Rahman menyampaikan dalam sambutannya, Penerima BPNT atau KPM bebas mau beli kebutuhan sembako dimana saja. Yang terpenting sesuai kebutuhan.

    “Patut saya sampaikan ke ibu-ibu, selesai menerima bantuan ini ibu bebas mau beli sembako dimana saja. Sesuai keinginan ibu,” ujarnya.

    Kepala desa Termuda se-Sumenep ini juga mengingatkan ke semua pihak terutama pihak agen dan pendamping PKH agar masyarakatnya jangan sampai dimonopoli dan digiring untuk membeli di tokonya.

    “Mereka bebas menentukan membeli dimana saja. Jangan sampai ada yang mengarahkan,” tegasnya

    Ia melanjutkan, para PKM di perbolehkan beli beras apa saja, tidak harus beras 55 dan paus . Yang terpenting beras yang dibeli murah dan layak, begitupun juga sembako lainnya.

    “Yang penting harganya murah, kualitas baik dan layak dikonsumsi. Kalau yang dibutuhkan daging sapi, beli daging semua juga bisa atau butuh buah buahan semua juga bisa, begitu juga kebutuhan lainya. Jadi tergantung penerima bantuan mau dibelikan apa saja asal jangan dibelikan narkoba, rokok, minuman keras,” tambahnya.

    Di sisi lain, Mentri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini mengatakan, realisasi percepatan penyaluran tersebut akan dibantu dengan PT Pos Indonesia.

    “Untuk percepatan penyaluran bantuan, untuk triwulan pertama kami melakukan transfer langsung,” ujar Risma seperti ditulis detik.com

    Hal ini dilakukan, dilatarbelakangi arahan Presiden RI mengenai percepatan penyaluran bantuan sosial 2022.

    Selain itu dari pengalaman penyaluran BPNT 2021, menurut Risma, banyak sekali perihal transaksi yang terhambat.

    “Karena banyak sekali transaksi yang terhambat. Bahkan yang tahun lalu saja masih sekitar 3 juta KPM yang belum transaksi,” tambah Risma.

    Sekadar Informasi, menurut keterangan Kemensos RI penyaluran BPNT dilakukan untuk tiga bulan sekaligus yakni Januari-Maret dan Nominal perbulan Rp 200.000. (Udi)

  • Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Awasi Distribusi Minyak Goreng di Jawa Timur

    Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Awasi Distribusi Minyak Goreng di Jawa Timur

    SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat ikut mengawasi proses pendistribusian minyak goreng di pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah Jawa Timur.

    Menurut LaNyalla, pengawasan bersama penting dilakukan agar tak terjadi penyelewengan.

    “Mari kita awasi dengan seksama dan laporkan kepada pihak berwajib jika ada hal-hal mencurigakan,” kata LaNyalla di sela-sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Jumat (4/3/2022).

    Sekitar 3.500 ton minyak goreng akan disalurkan ke para pedagang di pasar tradisional di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Untuk itu,  LaNyalla meminta masyarakat melakukan pengawasan secara ketat agar tidak ada kasus penyalahgunaan kewenangan serta menekan terjadinya salah penyaluran.

    Senator asal Jawa Timur itu meminta Pemprov Jatim benar-benar memastikan sinergi di antara unsur-unsur dan elemen yang terlibat, sehingga minyak goreng sampai pada tangan yang berhak, seperti para pedagang kaki lima, tukang gorengan, warteg, katering, ibu rumah tangga, tukang cemilan dan lain-lain yang membutuhkan.

    “Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan berebut barang dan semua orang yang bertransaksi di pasar tertib tanpa
    harus berebutan minyak goreng. Saya juga mengingatkan agar masyarakat turut mengawasi pendistribusian minyak goreng ini,” ingat LaNyalla.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan 3.500 ton minyak goreng yang diperuntukkan bagi para pedagang pasar tradisional di 17 Kabupaten/Kota di Jatim.

    Selanjutnya, para pedagang diharuskan menjual langsung minyak goreng kepada konsumen sesuai harga eceran tertinggi (HET) bagi minyak goreng dengan kemasan premium  yaitu Rp14.000 per liter. Langkah ini dilakukan guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan minyak goreng, sekaligus menstabilkan harga komoditas tersebut.

    Adapun 17 kabupaten/kota ini di antaranya, untuk jenis minyak goreng premium Lentera didistribusikan ke Kabupaten Tulungagung, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Ponorogo dan Kota Probolinggo. Sedangkan, minyak goreng jenis Rakyat akan didistribusikan di  Kabupaten Tuban, Kediri, Lamongan, Pacitan dan Trenggalek.(*)

  • Program Guru Ngaji Mengecewakan, Loyalis Fauzi-Eva Minta Kabag Kesmas Dicopot

    Program Guru Ngaji Mengecewakan, Loyalis Fauzi-Eva Minta Kabag Kesmas Dicopot

    SUMENEP, Lensa Madura – Loyalis Fauzi-Eva turun jalan bagikan ribuan pamflet sisa janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Rabu 2 Maret 2022.

    Aksi penyebaran selebaran atau pamflet janji politik Fauzi-Eva itu digelar di dua titik. Pertama di depan Masjid Jamik Sumenep, kedua depan Kantor Bupati Sumenep.

    Aksi tersebut sebagai langkah kecewa terhadap program Bismillah Melayani, terutama terkait program kesejahteraan guru ngaji.

    Koordinator aksi Khairul Umum menilai, bahwa Kesmas sebagai leading sektor program tersebut tidak pernah terjun langsung terhadap masyaikh yang mendukung program guru ngaji.

    “Saya yakin Kesmas itu tidak pernah konsultasi langsung ke masyaikh, hanya saja menjalankan program seperti biasa aja,” ujar Umam saat wawancara dengan media.

    Dia bersama pendukung lainnya datang ke Pemkab Sumenep hanya untuk memastikan dan menyampaikan pesan bahwa program unggulan Bupati dan Wakil Bupati itu harus berjalan dengan baik.

    Sebab, yang ia ketahui saat ini, program tersebut benyak menuai konflik. Bahkan hanya beberapa guru ngaji yang tercover dalam program Fauzi-Eva tersebut.

    “Yang terealisasi hanya insentif. Itupun menimbulkan banyak masalah baru, karena program tidak sesuai dengan keinginan Bupati dan Wakil Bupati,” tambahnya.

    Lebih lanjut Umam menyampaikan, jika Kesmas tidak mampu menjalankan program unggulan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati berhak mencopot.

    “Kalau Kesmas tidak mampu menerjemahkan sesuai keinginan Bupati dan Wakil Bupati, Kesmas dicopot,” tukasnya.

    Sementara, Haris Yudha Prawira, S.STP, perwakilan dari Kesmas mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Kesmas, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep selaku pemangku kebijakan.

    “Saya akan sampaikan,” katanya saat serah terima ribuan Pamflet yang ditujukan kepada Kesmas, Bupati dan Wakil Bupati. (*)

  • Saudagar Madura: Madura Tidak Tersentuh Pembangunan Strategis Nasional

    Saudagar Madura: Madura Tidak Tersentuh Pembangunan Strategis Nasional

    MADURA, Lensa Madura – Pembangunan di Madura masih jauh tertinggal. Perbandingan dengan daerah terdekat seperti Jawa, perbedaan kondisi sangat menonjol.

    Penilaian tersebut disampaikan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Saudagar Madura Akhmad Ma’ruf Maulana. Ketertinggalan Madura harus jadi perhatian semua pihak.

    “Baru-baru ini saya pulang dan melihat kampung halaman sendiri dan mempersiapkan deklarasi Saudagar Madura. Madura itu pembangunannya bagitu-bagitu saja,” kata Akhmad Ma’ruf Maulana kepada media, Rabu 2 Maret 2022.

    Saudagar Madura, lanjut Ma’ruf sangat menyayangkan. Terutama pejabat-pejabat asal Madura yang di pusat. Baik menteri, maupun pejabat terkait lainnya asal Madura.

    “Apakah mereka tidak bisa memperjuangkan Madura untuk dapat program pembangunan strategis nasional,” kata pemilik usaha Wiraraja Group di Batam ini.

    Putra asli Sumenep ini mempertanyakan peran mereka di pemerintahan. Termasuk mempertanyakan upaya DPR RI Dapil Madura untuk kemajuan Madura.

    “Kemana semua tokoh-tokoh asal Madura yang duduk di tampuk pemerintahan kabinet Indonesia bersatu,” tegasnya.

    Janganlah Madura, kata dia, dikapitalisasi. Hanya mendulang suara saat Pemilu tapi tidak bisa menggiring program strategis nasional ke Madura.

    Saudagar Madura berharap, politisi DPR RI asal Madura serius memikirkan dan mendesak pemerintah pusat membangun Madura.

    “Kalaupun ada, kue pembangunan yang dibawa ke Madura itu kecil saja. Belum spektakuler,” terangnya.

    Para tokoh Madura harus bersatu padu menggiring proyek nasional untuk kemajuan Madura.

    “Masyarakat Madura jangan hanya dijadikan pelengkap dan dikapitalisasi suaranya hanya untuk duduk di DPR RI. Lalu duduk manis bagitu saja,” tambahnya.

    Jangankan membangun jalan tol, dari Bangkalan saja ke Sumenep pelebaran jalan atau dua jalur belum ada.

    “Jujur saja saya sedih melihat kondisi Madura. Saudagar Madura berharap para tokoh Madura terus memperjuangkan Madura,” pungkasnya. (*)

  • Wisata Pantai Lombang Tergenang Air, Begini Kata Kepala Disbudporapar Sumenep

    Wisata Pantai Lombang Tergenang Air, Begini Kata Kepala Disbudporapar Sumenep

    SUMENEP, Lensa Madura – Curah hujan yang tinggi di sebagian wilayah timur daya di Kabupaten Sumenep menyebabkan banyak pohon tumbang dan sejumlah titik tergenang air. Salah satunya di wisata Pantai Lombang.

    Hal itu diketahui melalui postingan video YouTube Channel Zakiy Malolo yang diupload pada 28 Februri 2022.

    Video berjudul “Potret Wisata Lombang’ tersebut memperlihatkan genangan air dan paving rusak serta ada tumpukan kayu di depan warung PKL (Pedagan Kaki Lima) wisata pantai Lombang Sumenep.

    “Betul, video itu saya yang ngapload,” kata Cuki pemiliki Channel Youtube Zakiy Malolo saat dikonfrimasi, Selasa 1 Maret 2022.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Mohamad Iksan menuturkan bahwa bulan lalu pihaknya sudah melakukan sidak ke pantai Lombang dan menyampaikan ke pengelola agar bagaimana caranya air yang tergenang secepatnya dibuang ke laut melalui drainase yang sudah di siapkan.

    “Di sana drainase yang ada tampaknya perlu diperbaiki, tapi ke depan ketika nanti ada perencanaan untuk Pre-desain kembali kita akan bangun drainase,” jelasnya, Selasa 1 Maret 2022.

    Hingga, kata dia, ketika musim hujan air tersebut bisa segera dibuang ke drainase menuju ke laut terdekat.

    Dijelaskan, penyebab genangan air tersebut bukan karena limbah tambak udang melainkan karena hujan deras.

    “Di tengah genangan air itu ada sisa-sisa pohon cemara sehingga warnanya berubah menghitam atau kecoklatan,” tambahnya.

    Lebih lanjut dia menegaskan, ke depan pihaknya akan benahi pembuatan drainase yang ada di pantai lombang.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Yayak Nurwahyudi saat dikonfirmasi lewat WhatsApp belum direspon. (Ipur)

  • Saudagar Madura Terbentuk di Empat Kabupaten

    Saudagar Madura Terbentuk di Empat Kabupaten

    MADURA, Lensa Madura – Perkumpulan Saudagar Madura terbentuk untuk kemajuan ekonomi Madura. Wadah para pengusaha asal Madura ini terbentuk pengurus di setiap kabupaten di Madura.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Saudagar Madura Abie Muliyar Muhtar saat konferensi pers di sekretariat DPP Saudagar Madura di Jalan Imam Bonjol, Kota Sumenep Minggu, 27 Februari 2022.

    Pengusaha yang akrab disapa Abie ini menerangkan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di empat kabupaten itu terdiri dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

    Selama tiga hari terakhir mulai Bangkalan sampai Sumenep Ketua Umum (Ketum) DPP Saudagar Madura Akhmad Ma’ruf Maulana dan jajaran turun langsung menyerahkan mandat.

    Sekum DPP Saudagar Madura Abie Muliyar Muhtar menyampaikan, pengurus di tingkat kabupaten diberi tugas melengkapi kepengurusan sampai tiga bulan ke depan.

    “Setelah itu akan deklarasi. Akan mengundang para pejabat pusat hingga daerah,” terangnya.

    Saudagar Madura juga hadir untuk saling support antar pelaku usaha untuk berjuang dan bangkit bersama.

    Selain itu, kondisi pandemi yang berdampak pada ekonomi masyarakat Madura tak luput dari perhatian para pengusaha yang tergabung di Saudagar Madura.

    “Mudah-mudahan Saudagar Madura hadir bisa memberdayakan ekonomi masyarakat Madura,” ujar Abie.

    Sementara, Ketum DPP Saudagar Madura Akhmad Ma’ruf Maulana menyampaikan rencana program.

    Antara lain event berskala Internasional. Yaitu karapan sapi Madura Go To World atau dunia Internasional.

    “Nanti para jokinya juga para turis asing yang sudah terlatih. Event ini juga siap mendatangkan sebanyak mungkin turis mancanegara,” tutur Ma’ruf.

    Kemudian pembentukan Bank Madura. Tentang ini, para pengusaha Madura baik yang di dalam maupun luar Madura sangat mendukung.

    Tak hanya itu, Saudagar Madura juga akan memperjuangkan terbentuknya Provinsi Madura. Upaya yang akan ditempuh akan audiensi ke Komisi II DPR RI.

    “Kami akan meminta komisi yang membidangi pemerintahan itu mendesak pemerintah pusat pemekaran Madura jadi provinsi jadi prioritas,” terangnya.

    Pembangunan Madura lanjutnya, dibandingkan Jawa sangat jauh tertinggal. Solusinya mempercepat pembangunan Madura harus jadi provinsi.

    “Jangan moro-moro mau bangun tol Madura. Jalan terpisah dua arah saja masih belum di Madura. Sejak dulu bagitu-bagitu saja jalan rayanya,” katanya dengan nada serius.

    Pemilik usaha Wiraraja Group di Batam ini menegaskan, kondisi di atas membutuhkan kekompakan pengusaha Madura. Misalnya aktif mendesak pemerintah agar peduli Madura.

    Para pengusaha Madura harus meniru pelaku usaha di daerah lain.

    Mereka meski berbeda latar belakang politiknya, ketika menyangkut kemajuan tempat asal, kompak bersatu.

    “Darah ke Madura-an kita harus mendidih untuk bangkit. Kemajuan Madura harus dipelopori pelaku bisnis. Ayo bersatu untuk Madura,” tegasnya penuh semangat. (red)

  • Musrenbangcam Raas Sumenep Tampung Usulan Semua Desa

    Musrenbangcam Raas Sumenep Tampung Usulan Semua Desa

    SUMENEP, Lensa Madura – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Raas, Sumenep untuk tahun anggaran 2023 berlangsung di pendopo Kecamatan Raas, Senin 21 Februari 2022 pagi.

    Hadir secara langsung sembilan Kepala Desa (Kades) Se-Kecamatan Raas, Kapolsek, Danramil Raas serta undangan dari tokoh masyarakat dan pemuda.

    Camat Raas Nur Habibi menuturkan, program yang diusulkan untuk anggaran tahun 2023.

    “Insyaallah bisa terealisasi walaupun tidak semuanya. Mungkin hanya sebagian,” ujarnya.

    Karena usulan itu tercatat di aplikasi online yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

    “Jadi pembahasan di dewan itu pasti mengacu pada SIPD tersebut,” tuturnya.

    Untuk program prioritas di Kecamatan Raas adalah sarana prasarana penghubung antar desa.

    Asdariyah, tokoh muda dari unsur perempuan yang hadir di Musrenbangcam menyampaikan, salah satu kendala yang terjadi di Desa Alas Malang adalah banjir meluap kejalan raya.

    “Berharap kendala ini bisa segera teratasi. Mengingat salah satu program unggulan Pemkab Sumenep peningkatan infrastruktur serta mode transportasi kepulauauan,” kata salah satu perangkat Desa Alas Malang, Kecamatan Raas ini.

    Program unggulan ini sambung Asdariyah, bisa segera direalisasikan di kepulauan khususnya di Raas. (Ipur/Yan)