SUMENEP, LensaMadura.com – Syaiful Bahri aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) Sumenep angkat bicara terkait carut marutnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.
Pemuda yang biasa dipanggil Ipung ini menduga, program rehab rumah bagi warga kurang mampu itu jadi bancakan para oknum tak bertanggung jawab.
Sebab, hasil investigasi aktivis ALARM, anggaran Rp 20 juta setiap penerima ditengarai tidak sampai utuh. Rinciannya, Rp 17,5 juta untuk material bangunan, Rp 2,5 juta ongkos tukang.
“Tetapi, banyak penerima mengaku hanya dapat bahan bangunan kisaran Rp 9 jutaan. Penerima bantuan banyak terbebani secara swadaya. Bahkan, swadaya itu ada dugaan diklaim ke anggaran Rp 20 juta itu,” urai Syaiful Bahri kepada media ini, Kamis, 27 Maret 2025.
Aktivis ALARM ini mendukung Aparat Penegak Hukum (APH) di Sumenep seperti kejaksaan mengusut dugaan bancakan anggaran untuk rakyat miskin tersebut.
Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau sekarang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman itu menyasar wilayah daratan dan kepulauan Sumenep.
Pelaksana kegiatan Balai Pelaksana penyedia perumahan Jawa IV Jatim
Sementara, berdasarkan data yang dihimpun media ini, di Sumenep total penerima BSPS 5490 penerima tersebar di 23 Kecamatan dan 126 desa.
Sementara, Erick Ady Novendra selaku PPK rumah swadaya II Satker penyedia perumahan Provinsi Jatim ketika dikonfirmasi mengaku program BSPS terlaksana sesuai prosedur.
“Kami laksanakan sesuai mekanisme juknis,” katanya melalui pesan singkat. (*)
