Guru Honorer di Sumenep Protes Formasi PPPK Paruh Waktu, Ancam Gelar Aksi
Hanya 1.621 dari 2.119 guru honorer yang diusulkan dalam formasi PPPK.
SUMENEP, LensaMadura.com – Kebijakan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Sumenep menuai kritik tajam.
Musababnya, sejumlah guru honorer menilai Dinas Pendidikan Sumenep tidak mengakomodasi seluruh tenaga pendidik dalam usulan formasi tahun ini.
Dinas Pendidikan setempat hanya mengusulkan 1.621 guru dari total 2.119 guru honorer yang tercatat. Artinya, sebanyak 498 guru tidak masuk dalam daftar tanpa penjelasan yang jelas soal nasib mereka.
Seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya menyebut kebijakan itu melukai perasaan tenaga pendidik. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya mengusulkan semua guru, bukan hanya sebagian.
“Harusnya semua diusulkan. Jangan setengah-setengah. Kami merasa tidak dianggap,” katanya, Sabtu, 20 September 2025.
Ia juga mempertanyakan masa depan ratusan rekannya yang mengalami nasib sama. “Kami punya hak yang sama. Tapi justru digantung tanpa arah,” ujarnya.
Para guru honorer itu berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan Sumenep pada Senin, 22 September 2025.
Mereka akan menuntut kejelasan status, terutama karena aturan tentang penghapusan pegawai non-ASN bakal berlaku tahun depan.
“Kami hanya menuntut keadilan dari pemerintah daerah,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra, mengakui adanya keterbatasan formasi. Ia mengatakan, usulan PPPK disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, termasuk jumlah siswa dan rasio guru.
“Kalau satuan pendidikan sudah terisi, tidak bisa ditambah lagi,” ujar Agus.
Namun, penjelasan itu tidak meredam kekecewaan guru honorer. Mereka menilai pemerintah daerah abai terhadap kontribusi yang sudah diberikan selama bertahun-tahun.
Para guru mendesak adanya kebijakan lanjutan yang lebih adil serta membuka ruang dialog. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, opsi hukum dan laporan ke pemerintah pusat disebut bakal ditempuh. (*)
