Lensa Madura

Tag: PPPK Paruh Waktu

  • Pemkab Sumenep Serahkan SK kepada 5.224 PPPK Paruh Waktu

    Pemkab Sumenep Serahkan SK kepada 5.224 PPPK Paruh Waktu

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sebanyak
    5.224 tenaga honorer formasi 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

    “Honorer sebagai PPPK paruh waktu bukan sekadar perubahan status administrasi, melainkan sebuah bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab dalam menjalankan tugas dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi,” ujar Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat penyerahan SK di Stadion GOR A Yani, Senin, 1 Desember 2025.

    Penyerahan SK tersebut diberikan kepada tenaga guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan yang selama ini telah mendukung operasional perangkat daerah.

    “Keberadaan PPPK paruh waktu menjadi bagian penting dalam penguatan pelayanan publik di berbagai sektor,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan agar para pegawai tidak sekadar hadir untuk memenuhi absensi, melainkan menunjukkan disiplin, integritas, dan loyalitas dalam bekerja.

    “Status baru ini menuntut tanggung jawab dan kinerja yang lebih baik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bupati meminta para PPPK untuk terus meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan perangkat daerah masing-masing. Menurut dia, meskipun berstatus paruh waktu, kontribusi mereka tetap memiliki dampak besar terhadap jalannya pemerintahan daerah.

    “Meskipun paruh waktu, kontribusinya memiliki arti penting bagi keberlangsungan pelayanan masyarakat. Bekerjalah secara profesional dan berikan hasil terbaik,” katanya menegaskan.

    Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Arif Frimanto, menjelaskan bahwa proses pengangkatan PPPK paruh waktu dilakukan melalui pendataan, verifikasi, serta penyesuaian kebutuhan organisasi perangkat daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penataan tenaga non-ASN.

    “Evaluasi terhadap masa kerja PPPK akan dilakukan secara berkala berdasarkan kinerja dan kedisiplinan. Kami berharap seluruh PPPK mengikuti aturan agar tidak merugikan diri sendiri,” kata Arif Firmanto.

    Total 5.224 orang menerima SK PPPK paruh waktu terdiri atas 1.086 tenaga guru, 3.076 tenaga teknis, dan 1.062 tenaga kesehatan. Mereka ditempatkan di berbagai perangkat daerah sesuai kebutuhan dan kompetensi.

    Pembayaran gaji PPPK paruh waktu dijadwalkan mulai 1 Januari 2026 melalui APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2026.

    Sebanyak 4.929 penerima hadir secara langsung, sementara 295 lainnya mengikuti secara daring. (**)

  • Guru Honorer di Sumenep Protes Formasi PPPK Paruh Waktu, Ancam Gelar Aksi

    Guru Honorer di Sumenep Protes Formasi PPPK Paruh Waktu, Ancam Gelar Aksi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kebijakan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Sumenep menuai kritik tajam.

    Musababnya, sejumlah guru honorer menilai Dinas Pendidikan Sumenep tidak mengakomodasi seluruh tenaga pendidik dalam usulan formasi tahun ini.

    Dinas Pendidikan setempat hanya mengusulkan 1.621 guru dari total 2.119 guru honorer yang tercatat. Artinya, sebanyak 498 guru tidak masuk dalam daftar tanpa penjelasan yang jelas soal nasib mereka.

    Seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya menyebut kebijakan itu melukai perasaan tenaga pendidik. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya mengusulkan semua guru, bukan hanya sebagian.

    “Harusnya semua diusulkan. Jangan setengah-setengah. Kami merasa tidak dianggap,” katanya, Sabtu, 20 September 2025.

    Ia juga mempertanyakan masa depan ratusan rekannya yang mengalami nasib sama. “Kami punya hak yang sama. Tapi justru digantung tanpa arah,” ujarnya.

    Para guru honorer itu berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan Sumenep pada Senin, 22 September 2025.

    Mereka akan menuntut kejelasan status, terutama karena aturan tentang penghapusan pegawai non-ASN bakal berlaku tahun depan.

    “Kami hanya menuntut keadilan dari pemerintah daerah,” katanya.

    Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra, mengakui adanya keterbatasan formasi. Ia mengatakan, usulan PPPK disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, termasuk jumlah siswa dan rasio guru.

    “Kalau satuan pendidikan sudah terisi, tidak bisa ditambah lagi,” ujar Agus.

    Namun, penjelasan itu tidak meredam kekecewaan guru honorer. Mereka menilai pemerintah daerah abai terhadap kontribusi yang sudah diberikan selama bertahun-tahun.

    Para guru mendesak adanya kebijakan lanjutan yang lebih adil serta membuka ruang dialog. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, opsi hukum dan laporan ke pemerintah pusat disebut bakal ditempuh. (*)