Lensa Madura

Tag: Sumenep

  • HCML Kembali Hadirkan Festival Pesisir, Bupati Sumenep Sebut Dampaknya Kian Terasa bagi Warga

    HCML Kembali Hadirkan Festival Pesisir, Bupati Sumenep Sebut Dampaknya Kian Terasa bagi Warga

    SUMENEP, LensaMadura.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) bersama Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) kembali menggelar Festival Pesisir.

    Perhelatan tahunan yang memasuki edisi keempat ini dijadwalkan berlangsung di Pulau Giligenting, Sumenep, pada 6 Desember 2026 nanti.

    Tahun ini, Festival Pesisir #4 mengusung tema “Lengghi; Ekspresi Budaya Giligenting”.

    Penanggung jawab acara, Kiai Turmidzi Djaka berujar, Festival Pesisir #4 ini akan menampilkan talenta lokal dari pulau Giligenting.

    “Sekitar 70 warga akan terlibat dalam pagelaran Festival Pesisir #4,” ujar kiai Turmidzi Djaka, Senin, 17 November 2025.

    Direktur Tabun Edu Culture Art itu menjelaskan, lengghi diambil dari nama bagian depan perahu khas Madura. Menurut dia, bagian itu menjadi simbol keterbukaan masyarakat Giligenting terhadap para tamu.

    “Lengghi merepresentasikan sikap masyarakat yang ramah dan menerima siapa pun yang datang,” ujarnya.

    Manager Regional Office and Relation HCML, Hamim Tohari, mengatakan Festival Pesisir menjadi bukti sinergi antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, dan pelaku ekonomi di wilayah terdampak industri migas. Selain itu, festival dinilai efektif mengangkat potensi lokal.

    “Setiap tahun ada evaluasi agar dampaknya semakin optimal. Keterlibatan masyarakat menunjukkan keseriusan Festival Pesisir dalam mengembangkan potensi daerah,” kata Hamim.

    Hamim menyebut keberhasilan festival selama ini tak lepas dari dukungan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

    “Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak, terutama Pemkab Sumenep, yang terus mendukung penyelenggaraan Festival Pesisir,” ujarnya.

    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, memastikan pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan Festival Pesisir #4 di Giligenting.

    Kepala daerah bilang, festival ini menjadi momentum penting untuk menggerakkan ekonomi pesisir sekaligus memperkuat posisi Giligenting sebagai destinasi wisata.

    “Giligenting memiliki pesona alam, budaya, dan kuliner yang mampu bersaing dengan daerah lain. Festival ini diharapkan menjadi ruang promosi efektif agar pulau ini semakin dikenal,” kata Bupati Fauzi.

    Ia juga mendorong keterlibatan berbagai sektor, termasuk UMKM lokal, yang dinilai berperan besar dalam perputaran ekonomi selama festival berlangsung.

    “Kehadiran UMKM sangat penting, terutama dengan meningkatnya arus wisatawan,” ujarnya.

    Apresiasi juga datang dari Kepala SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan. Ia menilai dukungan HCML terhadap festival merupakan bentuk kepedulian industri hulu migas terhadap budaya lokal.

    “Ini wujud tanggung jawab sosial yang turut menjaga keberlanjutan budaya di Madura,” katanya. (*)

  • Audiensi FPR dengan PLN UP3 Madura Hasilkan Fakta Integritas Perbaikan Listrik Kepulauan Raas

    Audiensi FPR dengan PLN UP3 Madura Hasilkan Fakta Integritas Perbaikan Listrik Kepulauan Raas

    SUMENEP, LensaMadura.com – Forum Pemuda Raas (FPR) menggelar audiensi dengan PLN UP3 Madura untuk membahas pemenuhan layanan kelistrikan di Kepulauan Raas, Senin, 17 November 2025.

    Audiensi tersebut menghasilkan penandatanganan Fakta Integritas oleh perwakilan PLN UP3 Madura, dan ULP Kangean.

    Perwakilan FPR, Imam Suyudi, menyampaikan bahwa audiensi dilaksanakan sebagai respons atas berbagai persoalan kelistrikan di wilayah Kepulauan Raas.

    “Masyarakat Raas menghadapi potensi pemadaman berkepanjangan, ketidakstabilan pasokan listrik, serta dugaan perlakuan layanan yang tidak setara,” ujarnya saat audiensi di kantor PLN UP3 Madura.

    Dalam pen Fakta Integritas yang ditandatangani, perwakilan PLN UP3 Madura menyetujui sejumlah komitmen, antara lain optimalisasi mesin PLTD Raas untuk menjaga suplai listrik 24 jam, penindakan terhadap kemungkinan penyimpangan distribusi BBM.

    “Kemudian, peningkatan transparansi layanan, penempatan operator teknis di lokasi, serta perluasan jaringan ke Pulau Guwa-Guwa, Tonduk, dan Polo,” demikian kutipan fakta integritas yang diterima LensaMadura.com.

    FPR memberikan batas waktu hingga 24 November 2025 untuk melihat realisasi dari komitmen tersebut.

    “Kami akan mengambil langkah lanjutan apabila tidak terdapat perkembangan yang signifikan,” kata Imam.

    FPR juga menyayangkan ketidakhadiran Manajer PLN UP3 Madura dalam audiensi tersebut. Kata mereka, hal itu menunjukkan kurangnya representasi pimpinan.

    “Meski demikian, kami mewakili masyarakat Raas menaruh harapan bahwa Fakta Integritas tersebut menjadi dasar perbaikan layanan kelistrikan di wilayah kami,” ujarnya. (mr)

  • KNPI Sumenep Gelar Temu Pemuda, Dorong Sinergi dan Integritas Kepemimpinan

    KNPI Sumenep Gelar Temu Pemuda, Dorong Sinergi dan Integritas Kepemimpinan

    SUMENEP, LensaMadura.com – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep menggelar acara Temu Pemuda bertema “Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Organisasi” di Ballroom Hotel El-Malik, Sabtu, 15 November 2025.

    Kegiatan ini dihadiri perwakilan organisasi kepemudaan di wilayah itu. Turut hadir juga Kepala Disbudporapar Sumenep, Mohamad Iksan, Tenaga Ahli Bupati Sumenep Bidang IPTEK dan Kebudayaan, Ibnu Hajar.

    Ketua KNPI Sumenep, Khairul Umam, dalam sambutannya menekankan perlunya penguatan kapasitas generasi muda agar mampu menjawab tantangan kepemimpinan di daerah.

    “KNPI akan terus membuka ruang dialog lintas komunitas pemuda sebagai sarana memperkuat jejaring dan kolaborasi,” ujarnya.

    Mantan Ketua PC PMII Sumenep 2015–2016 itu menegaskan tiga hal penting terkait arah pembangunan pemuda di Sumenep.

    Pertama, perlunya sinergi pemuda dengan antarpemangku kepentingan untuk mendorong kemajuan daerah. Kedua, ia menyebut KNPI harus menjadi ruang idealisme, tempat nilai-nilai kepemudaan tumbuh dan ditularkan demi kemaslahatan daerah.

    Ketiga, ia menekankan pentingnya teladan integritas sebagai fondasi utama kepemimpinan di organisasi.

    “Pemuda membutuhkan tempat untuk bertumbuh, tapi juga teladan. Integritas harus menjadi napas setiap gerak organisasi,” ujar Umam.

    Umam berharap kegiatan tersebut menjadi momentum awal penguatan kapasitas pemuda untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan, khususnya di Kabupaten Sumenep.

    “Saya ingin pemuda selalu berada di garda terdepan, tidak boleh takut, dan senantiasa tetap kritis demi ikut memajukan daerah,” pungkasnya. (mr)

  • SMSI Sumenep Gelar Seminar Nasional Bahas KEK Tembakau Madura

    SMSI Sumenep Gelar Seminar Nasional Bahas KEK Tembakau Madura

    SUMENEP, LensaMadura.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep menggelar seminar nasional bertajuk “Green Economy dan Tantangan Ekologis dalam Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madura” di Auditorium Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Kamis, 13 November 2025.

    Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain pengamat politik dan tim perumus naskah akademik KEK Tembakau Madura Adi Prayitno, Rektor UNIBA Madura Rachmat Hidayat, serta anggota DPRD Sumenep Hairul Anwar.

    Dalam paparannya, Adi Prayitno menegaskan bahwa gagasan pembentukan KEK Tembakau Madura lahir dari realitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

    Menurutnya, keberadaan KEK diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani tembakau yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi warga.

    “KEK ini inisiatif yang berangkat dari kondisi ekonomi dan kultur masyarakat Madura. Dengan adanya pabrik rakyat, penghasilan petani bisa meningkat signifikan. Misalnya, harga jual yang semula Rp2,5 juta bisa naik hingga Rp7 juta ketika panen,” ujarnya.

    Adi menambahkan, survei yang dilakukan tim perumus menunjukkan bahwa mayoritas petani hanya menginginkan dua hal, yaitu hasil panen mereka dibeli dan harganya manusiawi.

    “Tembakau ini bukan sekadar komoditas, tapi kebutuhan inti masyarakat Madura. Dari tembakau, orang bisa menyekolahkan anak, menikah,,” kata Adi yang mengaku masih aktif menanam tembakau setiap musim tanam.

    Sementara itu, anggota DPRD Sumenep Hairul Anwar menyoroti persoalan regulasi dan penindakan rokok ilegal yang dinilainya belum berpihak kepada petani. Ia menilai, penegakan hukum oleh Bea Cukai belum menyentuh akar masalah.

    “Razia rokok ilegal sering dilakukan. Negara mestinya hadir langsung memberikan solusi. Misalnya, ketika razia dilakukan, petugas bisa sekaligus memberikan pita cukai sesuai jumlah rokok yang dibawa,” ujar Hairul Anwar.

    Ia juga menyinggung ketiadaan lembaga penyangga khusus bagi komoditas tembakau.

    “Kalau beras ada Bulog, cengkeh juga ada lembaganya. Tapi tembakau siapa yang menanggung? Jangan sampai aturan justru menjerat rakyatnya sendiri,” katanya.

    Hairul menegaskan pentingnya peran perusahaan daerah, terutama di Madura, dalam mendukung pelaku usaha tembakau serta perlunya evaluasi terhadap dasar pembentukan KEK agar benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Rektor UNIBA Madura, Rachmat Hidayat, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa gagasan KEK Tembakau Madura harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

    “Konsep green economy harus menjadi landasan utama agar industrialisasi di Madura tidak mengorbankan ekosistem dan keseimbangan sosial,” ujarnya. (mr)

  • Perkuat Kapasitas Kader, Muslimat NU Sumenep Gelar Pelatihan Master of Ceremony

    Perkuat Kapasitas Kader, Muslimat NU Sumenep Gelar Pelatihan Master of Ceremony

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pimpinan Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sumenep menggelar pelatihan Master of Ceremony (MC) di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) Sumenep, Kamis, 13 November 2025.

    Kegiatan ini dipandu oleh dua narasumber, yakni Siti Nur Aisyah, Sekretaris PC Muslimat NU Sumenep, dan Imam Fawaid, alumnus Pondok Pesantren Aqidah Usymuni yang kini dikenal sebagai Presenter TV, Public Speaker, Dosen Tamu, dan Co-Founder Keren Berbicara.

    Pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) Muslimat NU dari wilayah daratan hingga kepulauan. Para peserta mendapatkan materi tentang teknik berbicara di depan publik, penguasaan panggung, serta etika pembawa acara yang baik.

    Ketua PC Muslimat NU Sumenep, Nyai Hj. Dewi Khalifah, menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat kapasitas kader perempuan NU dalam bidang komunikasi publik.

    “Kader Muslimat perlu tampil percaya diri dan mampu memimpin acara dengan santun, sesuai nilai-nilai keislaman,” ujar Nyai Hj Dewi Khalifah.

    Sementara itu, Imam Fawaid dalam pemaparannya berbagi pengalaman dan tips membangun kemampuan berbicara di depan umum.

    Imam menekankan bahwa public speaking tidak hanya soal suara atau gaya bicara, tetapi juga kesiapan mental dan penguasaan materi.

    “Menurut saya, kepercayaan diri dalam berbicara di depan publik tidak datang secara instan, tapi dibangun melalui persiapan dan latihan yang konsisten. Langkah pertama adalah memahami materi dengan baik, karena saat kita menguasai apa yang akan disampaikan, rasa gugup akan berkurang,” ujarnya.

    Imam menambahkan, latihan di depan cermin atau merekam diri sendiri dapat membantu mengevaluasi cara berbicara dan bahasa tubuh.

    “Saya juga belajar mengatur napas agar suara tetap stabil. Yang tak kalah penting adalah mengubah pola pikir, bukan fokus pada rasa takut, tapi pada pesan yang ingin saya sampaikan kepada audiens,” katanya.

    Ia berharap peserta terus berlatih dan tidak ragu mengambil peran di ruang publik.

    “Dengan terus berlatih, menerima masukan, dan berani tampil, kepercayaan diri akan tumbuh setiap kali berbicara di depan umum,” tutupnya. (*)

  • Sumenep Run 2025 Siap Digelar, Total Hadiah Rp62 Juta

    Sumenep Run 2025 Siap Digelar, Total Hadiah Rp62 Juta

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep tengah bersiap menggelar Sumenep Run 2025, ajang lomba lari yang akan berlangsung pada Minggu, 14 Desember mendatang.

    Tahun ini, peserta bisa memilih jarak 5 kilometer atau 10 kilometer, dengan total hadiah mencapai Rp62 juta.

    Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda rutin pemerintah daerah untuk memeriahkan kalender pariwisata dan olahraga Sumenep.

    “Event ini kami gelar untuk memperkenalkan Sumenep sebagai Kota Keris kepada masyarakat luas,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep, Eri Susanto, Senin, 10 November 2025.

    Rute lomba akan dimulai dan berakhir di area car free day (CFD) Taman Potre Koneng, dengan start pukul 03.00 WIB. Peserta akan mendapatkan berbagai fasilitas, seperti BIB dengan timing chip, running jersey, medali finisher, voucher makan dan minum, serta asuransi jiwa.

    Pendaftaran telah dibuka melalui tautan https://bit.ly/4qte1Xg?r=qr dan akan ditutup pada 10 Desember. Biaya pendaftaran untuk kategori 10 kilometer umum sebesar Rp200 ribu, sedangkan 5 kilometer umum dan junior dikenakan Rp150 ribu.

    Peserta yang sudah terdaftar bisa mengambil race pack di Kantor DPUTR Sumenep pada 11–13 Desember.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Mohamad Iksan, mengatakan Sumenep Run menjadi penutup kegiatan olahraga tahun ini. Ia berharap kegiatan tersebut membawa dampak positif bagi sektor wisata.

    “Kami berharap event ini berjalan lancar dan bisa menjadi magnet baru untuk kunjungan wisata ke Sumenep,” kata Iksan. (jprm/mr)

  • Bappeda Sumenep Maknai Hari Pahlawan sebagai Spirit Membangun Daerah

    Bappeda Sumenep Maknai Hari Pahlawan sebagai Spirit Membangun Daerah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Semangat perjuangan para pahlawan menjadi sumber inspirasi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep dalam meneguhkan komitmen membangun daerah dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, tepat pada peringatan Hari Pahlawan Nasional, Senin, 10 November 2025.

    Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”.

    Menurut Arif Firmanto, tema tersebut menjadi pengingat bahwa nilai-nilai kepahlawanan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui kerja keras, inovasi, serta pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    “Para pahlawan telah memberikan teladan tentang keberanian, ketulusan, dan pengorbanan. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan itu melalui kerja nyata, kolaborasi, dan inovasi. Pembangunan daerah merupakan bagian dari kontribusi kita untuk memajukan bangsa,” ujar Arif Firmanto.

    Arif menegaskan, semangat juang para pahlawan menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

    Karena itu, pihaknya senantiasa meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, kami berupaya menjaga konsistensi dan sinergi antarperangkat daerah agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya. (*/adv)

  • Arif Firmanto Raih Satyalancana Karya Satya atas Pengabdian di Pemerintahan

    Arif Firmanto Raih Satyalancana Karya Satya atas Pengabdian di Pemerintahan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia.

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas pengabdian, disiplin, dan integritas Arif selama menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

    Tanda kehormatan itu diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-756 Sumenep, di halaman Kantor Bupati, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Usai menerima penghargaan, Arif menyampaikan tekad untuk terus memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dan mengabdi kepada negara. Kami akan memastikan arah kebijakan pembangunan daerah tetap selaras dengan program pemerintah pusat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Arif Firmanto.

    Menurutnya, Satyalancana Karya Satya bukan sekadar simbol penghargaan, melainkan bentuk tanggung jawab moral.

    “Ini kebanggaan sekaligus amanah untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pengabdian. Semoga menjadi penyemangat untuk terus memberikan yang terbaik,” katanya.

    Arif juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berkolaborasi dalam pembangunan daerah.

    “Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas penghargaan ini. Juga kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep dan semua pemangku kepentingan yang telah bekerja bersama mewujudkan semangat Bismillah Melayani menuju Sumenep yang unggul, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.

    Penerimaan Satyalancana Karya Satya ini menegaskan komitmen Arif Firmanto sebagai pejabat publik yang berintegritas, visioner, dan konsisten dalam mewujudkan pembangunan Sumenep yang berkelanjutan. (*/adv)

  • Angka Kemiskinan di Sumenep Turun, Bappeda: Buah Kolaborasi dan Kebijakan Terpadu

    Angka Kemiskinan di Sumenep Turun, Bappeda: Buah Kolaborasi dan Kebijakan Terpadu

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan sepanjang 2025.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, angka penduduk miskin turun menjadi 17,02 persen, atau sekitar 188.480 jiwa, dari tahun sebelumnya 17,78 persen (196.420 jiwa).

    Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menyebut penurunan ini sebagai hasil nyata dari strategi pembangunan yang konsisten dan kolaboratif.

    “Alhamdulillah, ini capaian positif. Penurunan ini merupakan buah dari komitmen kita menjalankan Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan secara terintegrasi,” kata Arif Firmanto, Senin, 10 November 2025.

    Menurutnya, keberhasilan tersebut tak lepas dari kerja bersama lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, hingga masyarakat.

    Tiga Pilar Utama Pengentasan Kemiskinan

    Arif menjelaskan, strategi pemerintah daerah bertumpu pada tiga pilar utama: bantuan langsung, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan intervensi di wilayah tertinggal.

    1. Bantuan Langsung

    Langkah pertama difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin melalui berbagai program sosial, seperti Bantuan Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa pendidikan, dan santunan lansia.

    Pemerintah juga memastikan jaminan kesehatan nasional (JKN) dan perlindungan sosial lewat BPJS Ketenagakerjaan. Program tambahan seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), makanan tambahan balita stunting, serta subsidi transportasi dan air bersih di wilayah kepulauan turut memperkuat daya tahan ekonomi warga.

    “Pendekatan ini bertujuan mengurangi beban hidup, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi keluarga miskin,” ujar Arif.

    2. Pemberdayaan Ekonomi

    Pilar kedua diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat lewat pemberdayaan ekonomi produktif. Pemkab Sumenep mendorong pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

    Berbagai pelatihan keterampilan kerja, program padat karya, serta job fair digelar untuk memperluas kesempatan kerja. Pemerintah juga membuka akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro.

    “Semakin banyak masyarakat yang berdaya, semakin cepat roda ekonomi lokal berputar,” kata Arif.

    3. Intervensi di Wilayah Tertinggal

    Strategi ketiga menyasar kantong-kantong kemiskinan di daerah terpencil. Pemkab memanfaatkan dana desa untuk memperkuat usaha produktif melalui BUMDes serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi.

    “Fokus pembangunan tidak hanya di daratan, tapi juga kepulauan. Kami ingin memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal,” tutur Arif.

    Penguatan Data dan Perencanaan Jangka Menengah

    Untuk memperkuat arah kebijakan, Pemkab Sumenep tengah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029 sebagai peta jalan kebijakan sosial jangka menengah.

    Selain itu, pemerintah mengadopsi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan setiap program dan bantuan tepat sasaran.

    “Data yang valid menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas kebijakan dan menghindari tumpang tindih penerima manfaat,” jelas Arif.

    Arif berharap seluruh elemen masyarakat ikut menjaga keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.

    “Keberhasilan ini bukan hanya milik pemerintah, tapi hasil kerja bersama seluruh warga Sumenep,” ujarnya. (*)

  • Sumenep Raih Nilai Baik dalam Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 2024

    Sumenep Raih Nilai Baik dalam Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 2024

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat capaian positif dalam pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Sumenep meraih nilai 82,41 dan masuk kategori “Baik” dalam mutu pelayanan infrastruktur.

    Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan hasil tersebut menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur daerah, baik dari sisi ketersediaan, pemanfaatan, maupun dampaknya terhadap ekonomi lokal.

    “Pengukuran IKLI menjadi instrumen evaluasi objektif untuk melihat sejauh mana pelayanan infrastruktur memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil ini menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Arif, Senin, 10 November 2025.

    Menurut Arif, indeks ini bukan sekadar ukuran teknis, melainkan juga cerminan persepsi publik atas kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan.

    Lima Aspek Penilaian

    Pengukuran IKLI di Sumenep melibatkan seluruh jenis infrastruktur yang dirasakan masyarakat, baik yang dibiayai APBD, APBN, maupun swasta. Ada lima aspek utama yang dinilai:

    1. Ketersediaan infrastruktur – meliputi jalan, jembatan, transportasi darat, laut, udara, sumber air baku, jaringan air bersih, irigasi, drainase, ruang publik, pengelolaan sampah, dan sanitasi.

    2. Kualitas infrastruktur – menilai kondisi fisik dan mutu layanan.

    3. Kesesuaian – mengukur keselarasan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

    4. Pemanfaatan – melihat tingkat penggunaan infrastruktur.

    5. Kontribusi terhadap perekonomian – menilai dampak terhadap aktivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.

    Melalui survei tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sektor infrastruktur serta menentukan prioritas pembangunan ke depan.

    Landasan Regulasi

    Kegiatan pengukuran IKLI berpedoman pada sejumlah regulasi nasional, antara lain UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP Nomor 96 Tahun 2012, dan Perpres Nomor 122 Tahun 2016 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.

    Selain itu, pengukuran juga merujuk pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 terkait penerapan standar pelayanan minimal.

    Berdasarkan aturan tersebut, IKLI diharapkan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah dan dasar perumusan kebijakan yang lebih efisien serta inklusif.

    Hasil dan Komitmen ke Depan

    Dengan nilai 82,41 dan mutu pelayanan “B” (Baik), Sumenep dinilai telah berhasil menyediakan layanan infrastruktur yang memadai dan berdampak positif bagi masyarakat.

    Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan.

    “Kami bersyukur atas hasil ini, tetapi peningkatan dan pemerataan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Kami ingin manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Arif.

    Bappeda Sumenep menegaskan hasil IKLI akan dijadikan pijakan untuk merancang kebijakan dan inovasi pembangunan berkelanjutan. Fokusnya tak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan.

    Dengan capaian tersebut, Sumenep meneguhkan diri sebagai daerah yang berupaya membangun dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan, menuju pelayanan publik yang semakin prima. (*)

  • Pembekuan Perusahaan Rokok Dinilai Ancam Perekonomian di Madura, DPD RI Janji Kawal di Tingkat Pusat

    Pembekuan Perusahaan Rokok Dinilai Ancam Perekonomian di Madura, DPD RI Janji Kawal di Tingkat Pusat

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi Madura kembali mencuat. Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang juga pendiri Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM), Ach Toifur Ali Wafa, menilai kebijakan pembekuan sejumlah perusahaan rokok di Pulau Garam bakal menimbulkan dampak serius bagi perekonomian lokal.

    Toifur menyampaikan hal itu kepada anggota DPD RI Lia Istifhama, keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam pertemuan di Sumenep, akhir pekan lalu.

    Menurut Toifur, kebijakan pembekuan perusahaan rokok di empat kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, serta pembatasan pita cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas perintah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, telah menekan sektor ekonomi rakyat.

    “Langkah ini secara perlahan mematikan denyut ekonomi Madura yang bertumpu pada industri tembakau dan rokok lokal,” ujar Toifur, Senin, 3 November 2025.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Madura merupakan penghasil tembakau terbesar ketiga di Indonesia. Toifur menilai, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan harga jual tembakau dan menghilangkan sumber penghidupan ribuan petani.

    “Perusahaan rokok lokal selama ini menjadi penopang harga tembakau. Kalau mereka dibekukan, petani kehilangan pasar,” kata dia.

    Ia menilai kebijakan Kementerian Keuangan itu justru kontraproduktif terhadap upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. “Alih-alih menekan kerugian negara, kebijakan ini bisa menciptakan pengangguran baru,” ujar Toifur.

    Sebagai solusi, Toifur mengusulkan pemerintah membuka dialog dengan pengusaha rokok, petani, dan legislatif daerah. Salah satu opsi, menurut dia, adalah penerbitan pita cukai kelas tiga khusus industri kecil atau pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tembakau di Madura.

    “Dengan cara itu, negara tetap bisa mengontrol cukai tanpa mematikan usaha kecil,” katanya.

    Sementara itu, Senator DPD RI Lia Istifhama menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut ke tingkat pusat. Ia menilai isu pembekuan perusahaan rokok dan pembatasan pita cukai patut menjadi perhatian serius.

    “Madura hidup dari dua komoditas utama: garam dan tembakau. Keduanya harus dijaga agar tetap menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.

    Lia menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada daerah penghasil komoditas strategis. “Pemberdayaan ekonomi lokal adalah bagian dari pembangunan nasional yang inklusif,” katanya.

    Ia juga mengingatkan agar kebijakan pusat tidak memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah. “Pemerintah perlu mendengar suara rakyat, terutama di sektor pertanian dan industri kecil.”

    Senator asal Jawa Timur itu mengapresiasi kepedulian generasi muda Madura terhadap masa depan ekonomi daerah. “Masukan seperti ini penting. Saya akan sampaikan langsung ke Kementerian Keuangan,” tutur Lia.

    Ia berharap dialog lintas lembaga segera digelar. “Kita harus membangun komunikasi yang baik agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Jangan biarkan Madura kehilangan identitas ekonominya,” katanya menutup pernyataan. (*)

  • Bappeda Sumenep Genjot Inovasi dan Kolaborasi untuk Pembangunan Daerah

    Bappeda Sumenep Genjot Inovasi dan Kolaborasi untuk Pembangunan Daerah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep terus mendorong agenda pembangunan berkelanjutan melalui inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan perencanaan berbasis data.

    Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan tantangan pembangunan daerah kini semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara konvensional. Pemerintah daerah, kata dia, harus adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung cepat.

    “Pendekatan lama sudah tidak cukup. Kita harus memiliki sistem perencanaan yang tanggap terhadap dinamika zaman agar Sumenep mampu menjadi daerah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Arif di ruang kerjanya, Senin, 3 November 2025.

    Menurutnya, Bappeda memegang peran strategis dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, terarah, dan selaras dengan visi daerah. Karena itu, sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

    “Kolaborasi lintas sektor bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha harus bergerak bersama agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi semua,” ucapnya.

    Arif menekankan pentingnya transformasi digital dan keterbukaan data publik untuk memperkuat tata kelola perencanaan. Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi menjadi dasar penentuan arah kebijakan yang tepat sasaran.

    “Perencanaan berbasis data bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat berhak mengetahui bahwa setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan mereka,” tegasnya.

    Selama kepemimpinannya, Bappeda Sumenep aktif meluncurkan berbagai program inovatif lintas sektor. Fokus utamanya mencakup penguatan ekonomi lokal, pengembangan potensi kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

    “Pembangunan bukan hanya soal proyek fisik. Esensinya adalah membangun manusia, memperbaiki kualitas hidup, dan menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan,” ujar Arif.

    Bappeda Sumenep juga memberi perhatian besar pada aspek tata ruang dan pengelolaan wilayah. Arif menilai perencanaan ruang yang baik adalah fondasi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

    “Dalam setiap rencana, kami mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Pembangunan yang berlebihan tanpa perhitungan ekologis hanya akan menciptakan masalah baru di masa depan,” katanya.

    Dengan latar belakang akademik di bidang perencanaan wilayah dan pertanian, Arif dikenal sebagai teknokrat yang terbuka terhadap gagasan baru. Ia aktif menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas lokal guna memperkuat inovasi kebijakan berbasis penelitian.

    “Kita ingin setiap keputusan memiliki dasar yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis maupun sosial. Karena itu, kolaborasi dengan dunia kampus menjadi sangat penting,” ujarnya.

    Selain memperkuat kapasitas internal, Bappeda Sumenep berupaya menjadi lembaga yang terbuka dan komunikatif terhadap masyarakat. Melalui forum konsultasi dan dialog pembangunan, Bappeda menampung aspirasi warga sebagai bahan penyusunan kebijakan.

    “Pembangunan sejati adalah pembangunan yang tumbuh dari bawah, dari suara masyarakat sendiri,” kata Arif.

    Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus berlandaskan integritas, profesionalitas, dan komitmen berkelanjutan. Nilai-nilai itu, menurutnya, menjadi budaya kerja di lingkungan Bappeda.

    “Kita tidak bisa bicara tentang kemajuan tanpa menegakkan kejujuran dan tanggung jawab,” tegasnya.

    Bappeda Sumenep kini juga memperkuat mekanisme evaluasi program pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, agar pemerintah daerah dapat menilai capaian dan memperbaiki strategi ke depan.

    “Kami percaya, pembangunan sejati adalah yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” pungkas Arif Firmanto. (*)

  • Bappeda Sumenep Ajak Warga Wujudkan Semangat Ngopeni Songennep di Hari Jadi ke-756

    Bappeda Sumenep Ajak Warga Wujudkan Semangat Ngopeni Songennep di Hari Jadi ke-756

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Jadi ke-756 sebagai momentum memperkuat kebersamaan dalam merawat dan membangun daerah.

    Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan tema peringatan tahun ini, Ngopeni Songennep atau “Merawat Sumenep”, bukan sekadar slogan.

    “Ini ajakan moral dan kultural agar seluruh elemen masyarakat menjaga nilai, budaya, dan semangat gotong royong yang diwariskan leluhur,” ujar Arif, Jumat, 31 Oktober 1025.

    Menurut Arif, semangat Ngopeni Songennep perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata.

    “Mulai dari menjaga lingkungan, memperkuat solidaritas sosial, hingga berpartisipasi aktif dalam program pembangunan daerah,” katanya.

    Sebagai daerah dengan sejarah panjang, Sumenep dikenal memiliki tradisi dan kebudayaan kuat. Kekayaan budaya ini, kata Arif, menjadi identitas sekaligus fondasi membangun masyarakat yang berdaya dan berkemajuan.

    Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal dalam setiap langkah pembangunan.

    “Kami ingin pembangunan yang berakar pada budaya, namun tetap adaptif terhadap kemajuan zaman,” ujarnya.

    Untuk mewujudkan hal itu, Bappeda mendorong sinergi lintas sektor melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media.

    “Kolaborasi adalah kunci menciptakan pembangunan inklusif. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” kata Arif.

    Dengan prinsip itu, Bappeda berupaya memastikan setiap program pembangunan berbasis data, terarah, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

    Arif berharap peringatan Hari Jadi ke-756 menjadi refleksi bersama untuk menumbuhkan semangat baru dalam bekerja dan berkarya.

    “Usia lebih dari tujuh setengah abad adalah anugerah besar. Ini momentum bersyukur sekaligus berbenah,” tuturnya.

    Menurut Arif, tantangan ke depan menuntut masyarakat Sumenep adaptif terhadap perubahan global, terutama di bidang teknologi, lingkungan, dan ekonomi kreatif.

    “Pembangunan bukan sekadar fisik, tapi juga membentuk manusia Sumenep yang unggul, berdaya saing, dan berbudaya,” katanya.

    Ia berharap semangat Ngopeni Songennep tumbuh di setiap lapisan masyarakat, dari desa hingga kota, dari generasi tua hingga muda.

    “Hanya dengan rasa memiliki dan kepedulian bersama, Sumenep akan terus tumbuh berkelanjutan,” ucapnya. (*)

  • Pemkab Sumenep Percepat Sertifikasi Aset Tanah, 139 Bidang Sudah Bersertifikat

    Pemkab Sumenep Percepat Sertifikasi Aset Tanah, 139 Bidang Sudah Bersertifikat

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mempercepat proses legalisasi aset tanah milik daerah. Hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 139 sertifikat hak pakai (SHP) atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat.

    Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep, Hery Kushendrawan, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengamanan aset daerah.

    “Sepanjang tahun 2025 ini, hingga bulan Oktober, telah terbit tambahan 139 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep,” ujar Hery, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Menurut Hery, dari total tersebut, sebanyak 104 sertifikat diserahkan secara simbolis pada peringatan Hari Jadi ke-756 Kabupaten Sumenep. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Sumenep, Wardojo, kepada Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, di Lapangan Upacara Kantor Bupati Sumenep.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati menyerahkan piagam penghargaan kepada Kantor Pertanahan Sumenep sebagai bentuk apresiasi atas dukungan lembaga tersebut dalam proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah.

    Hery menjelaskan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi, baik antar-organisasi perangkat daerah (OPD) maupun dengan Kantor Pertanahan.

    “Alhamdulillah, selama ini sinergitas antara OPD pemegang aset, BKAD, Bapenda, Disperkimhub, dan Kantor Pertanahan berjalan sangat baik,” kata dia.

    Kolaborasi tersebut, lanjut Hery, menjadi faktor kunci dalam percepatan pensertifikatan tanah pemerintah daerah.

    “Fokus kami ke depan adalah melakukan akselerasi agar seluruh aset tanah milik Pemkab Sumenep yang tercatat dalam KIB A di masing-masing OPD dapat segera tersertifikasi,” ujarnya. (mr/adv)

  • Polres Sumenep Tangkap Dua Pengedar Sabu di Dua Lokasi Berbeda

    Polres Sumenep Tangkap Dua Pengedar Sabu di Dua Lokasi Berbeda

    SUMENEP, LensaMadura.com – Satuan Reserse Narkoba Polres Sumenep kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu. Dua orang terduga pengedar diamankan dalam operasi pada Rabu malam, 29 Oktober 2025, sekitar pukul 20.45 WIB, di dua lokasi terpisah.

    Penangkapan pertama dilakukan di pinggir Jalan Raya Rubaru, Desa Gunung Kembar, Kecamatan Manding. Polisi mengamankan seorang pria berinisial MS (41), warga setempat.

    Dari tangan MS, petugas menemukan satu poket sabu seberat 0,10 gram yang disembunyikan di dalam bungkus rokok. Ia mengaku mendapatkan barang haram itu dari rekannya, BN (41), warga Desa Tambaksari, Kecamatan Rubaru.

    Berdasarkan keterangan tersebut, polisi langsung bergerak cepat dan menangkap BN di teras rumahnya di Rubaru pada malam yang sama.

    Dari lokasi itu, petugas menemukan 33 poket sabu dengan total berat 4,93 gram, satu timbangan elektrik, tiga pack plastik klip, dua unit ponsel, dan uang tunai Rp330 ribu yang diduga hasil transaksi narkoba.

    Kedua tersangka berikut barang bukti kini diamankan di Mapolres Sumenep untuk proses hukum lebih lanjut.

    Kepala Polres Sumenep AKBP Rivanda melalui Kasi Humas AKP Widiarti, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan komitmen kepolisian dalam menindak tegas jaringan peredaran narkotika, termasuk di wilayah pedesaan.

    “Kami tidak memberikan ruang sekecil apa pun bagi para pelaku peredaran narkoba di Kabupaten Sumenep. Penangkapan dua tersangka ini merupakan bentuk komitmen kami menjaga generasi muda dari bahaya narkotika,” ujar Widiarti.

    Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang turut membantu aparat dengan memberikan informasi.

    “Kami mengajak masyarakat terus berpartisipasi memberikan informasi kepada kepolisian. Sinergi ini penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke akarnya,” tambahnya.

    Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana minimal lima tahun penjara. (*)