Lensa Madura

Tag: Sumenep

  • Desa Badur Kebagian Dana Pengembangan Wisata

    Desa Badur Kebagian Dana Pengembangan Wisata

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi menetapkan alokasi Bantuan Keuangan (BK) Khusus Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 miliar untuk mendukung pengembangan potensi wisata desa. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor 100.3.3.2/142/KEP/013/2025 yang ditetapkan pada 23 Mei 2025.

    Dari empat desa yang tercatat sebagai penerima, Desa Badur di Kecamatan Batuputih menjadi salah satu yang memperoleh suntikan dana untuk memperkuat fasilitas wisata pesisir. Pantai Badur selama ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata lokal.

    Kepala Bidang Pariwisata Disbudporapar Sumenep, Andri Zulkarnain, mengatakan BK Khusus Desa dirancang sebagai stimulus awal agar desa lebih aktif menggarap potensi wisata yang ada.

    “Harapannya, BKK Desa bisa memberikan stimulan ke desa untuk pengembangan wisata yang dimiliki,” kata Andri, Kamis, 27 November 2025 lalu.

    Untuk Desa Badur, bantuan diarahkan pada pembangunan fasilitas dasar pendukung kunjungan wisata.

    “Kalau yang Badur itu untuk pembangunan gazebo di sekitar Pantai Badur. Jadi ada gazebo, kamar mandi, juga toilet,” ujar Andri.

    Desa Penerima Lain

    Desa Batuputih Daya juga mendapat anggaran untuk membangun gazebo dan gardu pandang yang mengarah ke pantai. Sementara Desa Kebundadap Timur menggunakan bantuan itu untuk mendorong pengembangan wisata desa yang sudah mulai tumbuh.

    Adapun Desa Sendang masih menunggu realisasi pencairan dana. “Anggarannya sudah turun semua kecuali untuk Desa Sendang. Yang untuk kios area di Tugu Keris itu masih proses, tapi sudah masuk pengajuannya,” kata Andri.

    Dorong Ekonomi Berbasis Desa

    Andri menegaskan bahwa pengalokasian BK Khusus Desa 2025 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membuka ruang tumbuhnya ekonomi berbasis desa.

    “Semua desa itu punya potensi. BKK ini sebagai pemicu agar desa lebih aktif mengembangkan potensi wisata mereka,” ujarnya. (*)

  • Pemkab Sumenep Serahkan SK kepada 5.224 PPPK Paruh Waktu

    Pemkab Sumenep Serahkan SK kepada 5.224 PPPK Paruh Waktu

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sebanyak
    5.224 tenaga honorer formasi 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

    “Honorer sebagai PPPK paruh waktu bukan sekadar perubahan status administrasi, melainkan sebuah bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab dalam menjalankan tugas dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi,” ujar Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat penyerahan SK di Stadion GOR A Yani, Senin, 1 Desember 2025.

    Penyerahan SK tersebut diberikan kepada tenaga guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan yang selama ini telah mendukung operasional perangkat daerah.

    “Keberadaan PPPK paruh waktu menjadi bagian penting dalam penguatan pelayanan publik di berbagai sektor,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan agar para pegawai tidak sekadar hadir untuk memenuhi absensi, melainkan menunjukkan disiplin, integritas, dan loyalitas dalam bekerja.

    “Status baru ini menuntut tanggung jawab dan kinerja yang lebih baik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bupati meminta para PPPK untuk terus meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan perangkat daerah masing-masing. Menurut dia, meskipun berstatus paruh waktu, kontribusi mereka tetap memiliki dampak besar terhadap jalannya pemerintahan daerah.

    “Meskipun paruh waktu, kontribusinya memiliki arti penting bagi keberlangsungan pelayanan masyarakat. Bekerjalah secara profesional dan berikan hasil terbaik,” katanya menegaskan.

    Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Arif Frimanto, menjelaskan bahwa proses pengangkatan PPPK paruh waktu dilakukan melalui pendataan, verifikasi, serta penyesuaian kebutuhan organisasi perangkat daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penataan tenaga non-ASN.

    “Evaluasi terhadap masa kerja PPPK akan dilakukan secara berkala berdasarkan kinerja dan kedisiplinan. Kami berharap seluruh PPPK mengikuti aturan agar tidak merugikan diri sendiri,” kata Arif Firmanto.

    Total 5.224 orang menerima SK PPPK paruh waktu terdiri atas 1.086 tenaga guru, 3.076 tenaga teknis, dan 1.062 tenaga kesehatan. Mereka ditempatkan di berbagai perangkat daerah sesuai kebutuhan dan kompetensi.

    Pembayaran gaji PPPK paruh waktu dijadwalkan mulai 1 Januari 2026 melalui APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2026.

    Sebanyak 4.929 penerima hadir secara langsung, sementara 295 lainnya mengikuti secara daring. (**)

  • JSI Dorong DLH Sumenep Hadirkan Inovasi Pengelolaan Sampah

    JSI Dorong DLH Sumenep Hadirkan Inovasi Pengelolaan Sampah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Jurnalis Sumenep Independen (JSI) mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah di daerah itu.

    “Apapun kepemimpinan, tidak akan ada yang mampu mengatasi persoalan sampah jika bekerja sendiri. Pemerintah, masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, hingga organisasi masyarakat harus bergerak bersama,” kata Pengurus JSI, Ilyas, Sabtu, 29 November 2025.

    Ia berharap dinas terkait dapat menghadirkan inovasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

    Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, menyampaikan permintaan dukungan dari berbagai pihak dalam upaya menjaga kebersihan kota.

    “Kita harus bergerak bersama demi kebaikan. Setiap desa diharapkan aktif bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

    Sebagai bentuk kolaborasi, JSI bersama DLH dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Sumenep melaksanakan aksi bersih-bersih kota pada Jumat, 28 November 2025.

    Aksi sosial tersebut berlangsung di sejumlah titik rawan sampah, salah satunya di kawasan C8 di Jalan Arya Wiraraja, Gedungan, Sumenep.

    Dalam kegiatan itu, jurnalis dan petugas DLH membersihkan tumpukan sampah sebagai upaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

    “Kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama. Harapannya, kegiatan ini berlanjut menjadi gerakan berkelanjutan di desa dan kelurahan,” kata Ilyas. (*)

  • JSI Gelar Panggung Kreasi Dukung UMKM di Sumenep

    JSI Gelar Panggung Kreasi Dukung UMKM di Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Jurnalis Sumenep Independen (JSI) menggelar panggung kreasi di area Warkop WMS, Jumat malam, 28 November 2025.

    Acara tersebut dihadiri staf Kominfo Sumenep Irwan Sujatmiko, jajaran Satlantas Polres Sumenep, mahasiswa, jurnalis, serta masyarakat umum.

    Ketua panitia, David Jauzi, mengatakan panggung kreasi digelar sebagai ruang ekspresi sekaligus upaya mendorong geliat pelaku UMKM lokal.

    “Panggung Kreasi kami hadirkan sebagai dukungan nyata untuk UMKM, sekaligus memperluas ruang kolaborasi antara jurnalis dan masyarakat,” ujarnya.

    David menambahkan, selain berkutat dengan aktivitas jurnalistik, JSI juga gencar menjalankan berbagai program sosial.

    “Kami punya sejumlah program seperti Saku Berkah, bantuan renovasi musala warga, hingga kegiatan sosial lingkungan lainnya. Teman-teman jurnalis ingin menunjukkan bahwa kontribusi kami tidak berhenti pada penulisan berita, tapi juga aksi nyata di tengah masyarakat,” kata David.

    Staf Kominfo Sumenep, Irwan Sujatmiko, mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menilai kehadiran JSI membawa warna baru dalam gerakan sosial sekaligus memperkuat kemitraan antara pemerintah, komunitas jurnalis, dan publik.

    “JSI hadir dengan gebrakan program yang segar. Ini menunjukkan bahwa jurnalis juga punya peran besar dalam membangun ruang publik yang sehat dan produktif,” ucapnya.

    Diketahui, kegiatan juga diisi sosialisasi Operasi Zebra Semeru 2025 oleh Satlantas Polres Sumenep. Malam semakin meriah dengan penampilan musik dari Zonata Music Generation. (*)

  • Jurnalis Sumenep Independen Gelar Aksi Bersih-Bersih Bareng DLH dan PKDI, Dorong Kesadaran Lingkungan

    Jurnalis Sumenep Independen Gelar Aksi Bersih-Bersih Bareng DLH dan PKDI, Dorong Kesadaran Lingkungan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Jurnalis Sumenep Independen (JSI) menggelar aksi bersih-bersih bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan PKDI Sumenep pada Jumat pagi, 28 November 2025.

    Kegiatan tersebut berlangsung di sejumlah titik rawan, salah satunya di Jl Arya Wiraraja, Gedungan, Sumenep, tepatnya sebelah barat terminal.

    Pengurus JSI, David Jauzi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal komunitas jurnalis untuk mengambil peran lebih luas, terutama terkait isu lingkungan.

    “Ini langkah awal memberikan warna baru bagi gerakan jurnalis di Sumenep,” ujarnya.

    David berpandangan, keberadaan sampah tersebut seperti penyakit kronis, kalau tidak ditangani dengan serius, dampaknya berkepanjangan.

    “Nah, ini menjadi bagian dari kampanye mengurangi pencemaran dan membangun kepedulian publik terhadap kebersihan kota,” tegasnya.

    Jurnalis netsatu.com itu menyebut tugas jurnalis bukan hanya berkutat dengan teks, tetapi juga berdampak terhadap aspirasi publik, termasuk masalah lingkungan.

    “Jurnalis harus peduli lingkungan. Semesta adalah tempat kita berpijak. Tugas kita sebagai manusia menjaga kemanusiaan, dan itu dimulai dari menjaga lingkungan,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, JSI bersama DLH, serta PKDI mengajak warga untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah.

    “Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Kebersihan kota adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar David.

    Staf Pengawas Pasukan Kuning DLH Sumenep, Kamil Amrullah, mengapresiasi keterlibatan para jurnalis dalam kegiatan bersih-bersih tersebut. Kolaborasi seperti ini, kata dia, merupakan yang pertama kali dilakukan bersama komunitas jurnalis di Sumenep.

    “Kehadiran kawan-kawan jurnalis ini sangat membantu. Selama ini petugas kami bekerja setiap hari, tapi jika kesadaran masyarakat tidak naik, persoalan sampah tidak akan selesai. Kami berharap gerakan seperti ini terus berlanjut dan menjadi contoh bagi warga,” ujarnya.

    Kamil menambahkan, DLH siap mendukung kolaborasi serupa di masa mendatang.

    “Kami terbuka bekerja sama dengan siapa pun. Upaya menjaga Sumenep tetap bersih tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi semua pihak,” katanya.

    Aksi bersih-bersih tersebut ditutup dengan makan bersama dan sesi diskusi singkat mengenai rencana kolaborasi lingkungan selanjutnya. (*)

  • Aktivis Nilai Pemusnahan Rokok Ilegal di Sumenep Sekadar Seremonial

    Aktivis Nilai Pemusnahan Rokok Ilegal di Sumenep Sekadar Seremonial

    SUMENEP, LensaMadura.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal menuai sorotan.

    Aktivis Sumenep, Ahmadi, menyebut langkah tersebut tak lebih dari seremoni yang tidak menyentuh akar persoalan maraknya rokok tanpa cukai di Madura, khususnya di Sumenep.

    “Kami bisa menunjukkan ratusan titik penjualan rokok ilegal di Sumenep. Kalau pemerintah hanya memusnahkan barang bukti sesekali, publik akan menganggapnya lelucon,” kata Ahmadi, Kamis, 27 November 2025.

    Aktivis juga mempertanyakan keseriusan penegakan hukum yang dinilai tak berbanding dengan masifnya peredaran rokok ilegal di lapangan.

    “Jangan sampai ini dilihat sebagai ajang foto bersama, lalu selesai,” tukasnya.

    Kritik itu muncul bersamaan dengan pemusnahan sekitar 28.392 batang rokok ilegal di halaman Kantor Bupati Sumenep pada Rabu, 26 November 2025

    Dalam aksi itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta sejumlah instansi penegak hukum.

    Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan KPPBC Madura, Polres Sumenep, Kejaksaan Negeri, Kodim 0827/Sumenep, Denpom, Pengadilan Negeri, dan sejumlah OPD di wilayah itu.

    Kepala Satpol PP Sumenep, Wahyu Kurniawan Pribadi, menyebut pemusnahan itu merupakan tindak lanjut dari rangkaian Operasi Yustisi Gabungan dalam Satgas Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal 2025.

    “Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari penindakan bersama Bea dan Cukai Madura. Penindakan ini sesuai amanah Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 2007,” ujar Wahyu dikutip dari Klik Times, Kamis, 27 November 2025. Dia menyebutkan, seluruh barang bukti telah berstatus Barang Milik Negara berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 2007.

    Rokok yang dimusnahkan meliputi Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Nilai barang ditaksir Rp42,3 juta dengan potensi kerugian negara sekitar Rp25,8 juta. Modus pelanggaran yang ditemukan mencakup penjualan tanpa pita cukai dan penggunaan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan.

    Wahyu menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan menyosialisasikan pencegahan peredaran rokok ilegal kepada masyarakat, meningkatkan informasi publik, serta memperkuat pendampingan bagi petugas di lapangan.

    “Ini bentuk komitmen kami untuk meminimalisir peredaran rokok tanpa pita cukai,” tambahnya.

    Wahyu mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, mengonsumsi, maupun memperjualbelikan rokok ilegal.

    “Langkah ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelanggar dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal,” tegas Wahyu. (kt/mr)

  • Atasi Persoalan Sampah, HCML Siap Kolaborasi dengan Pemdes Ketupat Bentuk Bank Sampah

    Atasi Persoalan Sampah, HCML Siap Kolaborasi dengan Pemdes Ketupat Bentuk Bank Sampah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Ketupat, Kecamatan Raas, untuk membentuk bank sampah sebagai solusi jangka panjang persoalan sampah di wilayah kepulauan tersebut.

    Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi sadar lingkungan dan pengelolaan sampah yang digelar HCML bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan (LPMK) Sumenep di Balai Desa Ketupat, Selasa, 4 November 2025 lalu.

    Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi langkah awal memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang benar.

    Kegiatan itu juga diisi dengan pembentukan komunitas perempuan peduli sampah sebagai motor penggerak kesadaran lingkungan di tingkat desa.

    Ketua LPMK Sumenep, Suryadi, mengatakan bahwa persoalan sampah perlu ditangani melalui pendekatan berkelanjutan. Karena itu, kolaborasi pembentukan bank sampah menjadi agenda prioritas pasca-sosialisasi.

    “Rencana ke depan akan dibentuk bank sampah agar masyarakat bisa lebih baik dalam mengelola sampah,” ujarnya, Rabu, 26 November 2025.

    Suryadi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) HCML tahun 2025.

    Sebagai bentuk dukungan awal, HCML dan LPMK juga menyalurkan fasilitas tempat sampah ke sejumlah titik publik seperti sekolah, lembaga, musala, dan pasar.

    Langkah kolaboratif ini dinilai sangat penting, terutama karena masih ada warga yang membuang sampah ke laut.

    Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Ketupat, Khairul, menilai pembentukan bank sampah akan membantu mengubah pola perilaku masyarakat.

    “Kami berharap edukasi berkelanjutan dapat mengubah perilaku tersebut,” katanya.

    Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Ketupat, H Suparwi, mengapresiasi kesiapan HCML untuk terlibat langsung dalam penanganan sampah di desanya.

    Ia menyebut kolaborasi pembentukan bank sampah sebagai langkah tepat untuk menjawab keluhan warga yang selama ini kesulitan mengelola sampah.

    “Kami sangat mendukung kegiatan ini karena bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya. (mr)

  • STIT Aqidah Usymuni Sumenep Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2026-2027

    STIT Aqidah Usymuni Sumenep Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2026-2027

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) Sumenep resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026/2027.

    Perguruan tinggi yang berlokasi di Jl KH Zainal Arifin, Tarate, Pandian, Sumenep ini menegaskan visinya menjadi kampus Islam yang unggul dalam ilmu pengetahuan sekaligus berkontribusi terhadap daya saing bangsa.

    Dalam pengumuman resmi penerimaan mahasiswa baru, STITA menawarkan tiga program studi inti serta tiga program unggulan yang diposisikan sebagai pusat pengembangan kompetensi mahasiswa.

    Tiga Program Unggulan

    1. Unit Pendidikan Kewirausahaan Mahasiswa (UPKM)

    2. Unit Pengembangan Bahasa Asing (UPBA)

    3. Unit Tilawah & Tahfiz Al-Qur’an (UT2Q)

    Program Studi

    STITA Sumenep membuka tiga program studi berstatus akreditasi “Baik Sekali”. Yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

    Kompetensi dan Peluang Profesi

    STITA merinci sejumlah profesi lulusan, mulai dari guru PAI, guru bahasa Arab, hingga guru MI. Selain itu, lulusan juga diarahkan menjadi konselor pendidikan, peneliti, penerjemah, serta pelatih bahasa.

    Program PBA, misalnya, menyiapkan mahasiswa untuk menjadi penerjemah lisan maupun tulisan, sebuah profesi yang semakin dibutuhkan di lembaga pendidikan dan pesantren modern.

    Sejumlah beasiswa disediakan untuk mahasiswa berprestasi maupun yang membutuhkan, termasuk Beasiswa KIP, Beasiswa Tahfiz, Beasiswa Yayasan, dan Beasiswa BAZNAS.

    Organisasi Kemahasiswaan

    Selain akademik, kampus membuka ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat melalui organisasi kemahasiswaan seperti BEM, HMPS, LPM, UKM Pelar, UKM Olahraga, UKM PKP, UKM Asyfika, hingga UKM Pramuka.

    Biaya dan Fasilitas

    STITA menetapkan biaya kuliah yang relatif terjangkau dengan sejumlah komponen hanya dibayarkan sekali selama masa studi, termasuk jas almamater, PKKMB, hingga administrasi akademik.

    Kampus menyediakan fasilitas ruang belajar berbasis Smart TV, laboratorium komputer, perpustakaan, serta akses Wi-Fi.

    Jadwal Pendaftaran

    • Gelombang I: Sekarang – 15 Agustus 2026
    • Gelombang II: 20 Agustus – 15 September 2026
    • Tes Seleksi: 12 September 2026
    • Pengumuman: 15 September 2026
    • Herregistrasi: 15–19 September 2026
    • PBAK: 21–22 September 2026
    • Stadium General & Awal Perkuliahan: 23–28 September 2026

    Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi stitasumenep.ac.id atau brosurbrosur berikut ini. (mr)

  • DKPP Sumenep Imbau Kios Pupuk Bersubsidi Patuhi HET

    DKPP Sumenep Imbau Kios Pupuk Bersubsidi Patuhi HET

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep mengingatkan seluruh kios resmi agar mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

    Hal itu disampaikan dinas sebagai bagian dari penguatan pengawasan distribusi pupuk di wilayah itu.

    Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan pihaknya terus memonitor penyaluran pupuk melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), yang melibatkan sejumlah instansi seperti Disperindag, Bagian Perekonomian, dan kepolisian.

    “Kami minta semua kios menjual pupuk sesuai HET. Transparansi penting untuk menjaga distribusi tetap tertib,” kata Chainur Rasyid, Rabu, 26 November 2025.

    Chainur juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET.

    “Lapor saja disertai bukti seperti nota pembelian supaya kami bisa menindak kios tersebut,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menurunkan HET sebesar 20 persen pada 22 Oktober 2025.

    Rinciannya, harga Urea per sak Rp 90.000, NPK Rp 92.000. Sementara, untuk NPK Kakao Rp 132.000, ZA tebu Rp 68.000, serta pupuk organik petrognlanik ukuran 40 kilogram serta Rp 25.600. (mr)

  • Warga Sumenep Keluhkan Pasokan Air PDAM Sering Macet

    Warga Sumenep Keluhkan Pasokan Air PDAM Sering Macet

    SUMENEP, LensaMadura.com – Warga di salah satu perumahan di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Sumenep, mengeluhkan macetnya aliran air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.

    Berdasarkan informasi yang didapat, gangguan ini sudah terjadi hampir sebulan terakhir. Aliran air disebut hidup-mati tanpa kejelasan, sehingga mengganggu aktivitas harian warga.

    Rayendra, salah satu warga yang terdampak, mengatakan aliran air PDAM di perumahannya hanya mengalir beberapa hari, kemudian kembali macet.

    “Kadang tiga hari hidup, terus mati lagi. Sekarang kondisinya masih macet,” kata Rayendra, Selasa malam, 25 November 2025.

    Rayendra mengaku telah melapor kepada PDAM Sumenep. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan aliran air akan kembali normal.

    “Katanya ada perbaikan panel. Tapi kami tidak tahu sampai kapan,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumekar, Febmi Noerdiansyah, mengatakan bahwa tersedatnya pasokan air di wilayah tersebut disebabkan kerusakan pada sistem distribusi, sehingga aliran ke beberapa titik pelanggan terganggu.

    “Distribusi air kami sempat mengalami kerusakan, bahkan di pipa bawah pun tidak ada aliran. Berbagai upaya sudah kami lakukan, dan saat ini sudah ada perkembangan,” katanya.

    Febmi berujar, saat ini pihaknya terus memantau proses perbaikan untuk mempercepat penanganan.

    “Semoga dalam beberapa hari ke depan layanan bisa pulih kembali,” pungkasnya. (mr)

  • JSI Pasang Banner Sambut Kunjungan Senator Lia Istifhama di Sumenep

    JSI Pasang Banner Sambut Kunjungan Senator Lia Istifhama di Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Asosiasi Jurnalis Sumenep Independen (JSI) memasang sejumlah banner ucapan selamat datang untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama atau Ning Lia, di beberapa titik strategis di Kabupaten Sumenep sebagai bentuk penyambutan atas kunjungan kerja senator asal Jawa Timur tersebut.

    Ketua JSI Sumenep Igusty Madani mengatakan kunjungan Ning Lia menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumenep dan Madura.

    “Ning Lia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat serta aktif memperjuangkan berbagai isu publik, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik,” ujarnya di Sumenep, Selasa, 25 November 2025.

    Ia menambahkan, Ning Lia juga memiliki latar belakang keluarga besar Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Putri KH Maskur Hasyim itu merupakan keponakan Gubernur Jawa Timur.

    “Latar belakang tersebut turut menguatkan posisinya sebagai tokoh perempuan muda yang konsisten mengangkat isu-isu kerakyatan,” kata Igusty.

    Berdasarkan agenda yang diterima JSI, Ning Lia dijadwalkan mengikuti dua kegiatan utama selama berada di Sumenep, yakni kunjungan ke Universitas Wiraraja (Unija) dan silaturahmi di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Dua agenda tersebut akan membahas tema Indonesia Emas 2025 serta penguatan ekonomi Madura.

    JSI juga mencantumkan tema khusus pada banner penyambutan yang dinilai selaras dengan visi kerja Ning Lia. “Tema itu relevan dengan program JSI dan akan dibahas bersama beliau,” ujarnya.

    Igusty menilai kehadiran Ning Lia memberi energi baru bagi masyarakat Madura. Ia optimistis aspirasi daerah dapat semakin kuat tersuarakan di tingkat nasional melalui peran Ning Lia di DPD RI.

    “Dalam berbagai rapat DPD, beliau selama ini cukup vokal memperjuangkan aspirasi rakyat. Kami meyakini beliau akan terus mengawal isu-isu strategis dari Madura,” katanya.

    Igusty menutup keterangannya dengan menyampaikan ucapan selamat datang kepada sang senator. “Selamat datang, Ning Lia. Sumenep menyambut dengan penuh kehormatan,” ujarnya. (*)

  • Satpol PP Sumenep Terima DBHCHT Rp460 Juta, Efektivitas Penindakan Rokok Ilegal Disoal

    Satpol PP Sumenep Terima DBHCHT Rp460 Juta, Efektivitas Penindakan Rokok Ilegal Disoal

    SUMENEP, LensaMadura.com – Peredaran rokok ilegal diduga berasal dari Kabupaten Pamekasan dilaporkan semakin mudah ditemukan di sejumlah warung dan kios kecil di Sumenep.

    Situasi ini mencuat di tengah alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun LensaMadura.com, pada 2025 instansi tersebut menerima kucuran DBHCHT sebesar Rp460 juta.

    Aktivis Sumenep, Ahmadi, mengatakan anggaran sebesar itu semestinya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menindak peredaran rokok tanpa pita cukai. Namun ia menilai hingga kini belum terlihat langkah signifikan dari Satpol PP.

    “Seharusnya dengan anggaran sebesar itu kegiatan pengawasan, penindakan, dan edukasi dapat berjalan maksimal. Tapi sampai saat ini belum ada hasil nyata,” ujar Ahmadi, Selasa, 25 November 2025.

    Ahmadi menegaskan, lemahnya pengawasan tidak sebanding dengan besarnya anggaran. Menurut dia, dampak penggunaan DBHCHT belum terlihat di lapangan.

    “Anggaran mengalir, tapi pengawasan tidak terasa. Seolah-olah DBHCHT hanya lewat tanpa hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

    Ia menambahkan, maraknya rokok ilegal berpotensi merugikan negara dan menekan pelaku usaha yang mematuhi aturan cukai. Kondisi itu, kata Ahmadi, menunjukkan perlunya evaluasi atas manajemen pengawasan.

    “Jika rokok ilegal bisa beredar sebebas ini, berarti ada masalah serius. Pelaku usaha legal dirugikan, sementara masyarakat melihat hukum seperti tidak punya gigi,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan aktivis ALARM, Syaiful Bahri. Ia menilai temuan rokok ilegal di berbagai titik di Sumenep menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih aktif dari instansi terkait.

    “Anggaran DBHCHT ini besar dan seharusnya benar-benar berdampak. Jika rokok ilegal masih mudah ditemukan, publik wajar mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan,” ujar Syaiful.

    Syaiful menambahkan bahwa transparansi penggunaan anggaran dan laporan kegiatan menjadi penting bagi publik.

    “Sehingga masyarakat mengetahui secara pasti hasil kinerja dari pengawasan dan penindakan rokok ilegal,”katanya.

    LensaMadura.com berupaya meminta konfirmasi dari Kepala Satpol PP Sumenep, Wahyu Kurniawan Pribadi, terkait maraknya peredaran rokok ilegal serta penggunaan anggaran DBHCHT tersebut.

    Namun hingga berita ini dipublikasikan, Wahyu belum merespons pesan yang dikirim melalui WhatsApp. (mr)

  • Panitia Pemilihan Duta Kampus UNIBA Madura Sanggah Tuduhan Pungli, Rektor Bantah Keluarkan Instruksi

    Panitia Pemilihan Duta Kampus UNIBA Madura Sanggah Tuduhan Pungli, Rektor Bantah Keluarkan Instruksi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Polemik denda dalam Pemilihan Duta Kampus 2025 Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura menyeruak setelah sejumlah mahasiswa menilai kebijakan itu sebagai pungutan liar.

    Denda tersebut dikabarkan dikenakan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan tahunan itu dan disebut-sebut sebagai instruksi dari rektorat.

    Ketua Panitia Pemilihan Duta Kampus 2025, Aura Intan Wulan Dari, membantah anggapan bahwa denda itu merupakan pungutan liar. Ia menyebut kebijakan tersebut telah diberlakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan bertujuan meningkatkan jumlah peserta, bukan menarik keuntungan.

    “Isu pungutan liar itu tidak benar. Kalau soal denda itu memang tahunan. Panitia bukan fokus pada uangnya, tapi pada kepesertaan,” ujar Aura, Sabtu, 22 November 2025.

    Menurut Aura, panitia telah membuat surat edaran dan mengklaim kebijakan itu mendapat izin dari pihak rektorat. SE tersebut disosialisasikan kepada koordinator tingkat (komting) angkatan 2025, dan tidak ada keberatan dalam forum.

    “Tidak ada satu pun yang komplain. Semua menyepakati. Setelah itu ketua pelaksana menindaklanjuti ke ketua angkatan tiap prodi,” kata dia.

    Aura mengatakan polemik muncul setelah beredarnya video klarifikasi rektor yang menyatakan tidak tahu soal kebijakan denda. Video itu, menurutnya, membuat panitia dianggap melakukan pungutan liar.

    “Karena dianggap perintah baru dari rektor, denda langsung kami hapus. Panitia tidak memungut apa pun,” ujarnya.

    Aura menyayangkan sebagian mahasiswa yang menyampaikan keberatan setelah sosialisasi selesai. “Seharusnya disuarakan dalam forum, bukan setelahnya yang kemudian menjadi fitnahny,” tegasnya.

    Sementara itu, Rektor UNIBA Madura, Rachmat Hidayat, membantah telah mengeluarkan instruksi penarikan pungutan maupun denda, setelah namanya dikaitkan dengan polemik tersebut.

    Rachmat menegaskan tidak pernah terlibat dalam teknis kegiatan pemilihan duta kampus karena program itu berada di bawah Unit Kegiatan Khusus yang dikelola wakil rektor II bidang kemahasiswaan.

    “saya tidak tau kalau ada denda-denda segala. Rektor tidak pernah memerintahkan memungut uang sepeser pun, bahkan Rp50 ribu,” ujar Rachmat.

    Rachmat menyatakan tidak mengetahui detail kepanitiaan, mulai dari ketua panitia, jumlah peserta, hingga juri, karena bukan ranahnya. Menurut Rachmat, UNIBA memang tidak membenarkan penarikan iuran di luar ketentuan resmi kampus.

    Beberapa mahasiswa kemudian melapor ke pihak kampus mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh ketua panitia akibat penarikan denda tersebut.

    Rachmat lantas mengarahkan agar laporan itu disampaikan ke senat universitas melalui wakil rektor II karena menyangkut pelanggaran kode etik.

    “Kalau saya menerima laporan langsung, itu salah prosedur. Karena ini pelanggaran kode etik, harus lewat senat,” katanya.

    Rachmat mengatakan, saat ini senat telah menghentikan sementara proses pemilihan hingga pemeriksaan selesai. Pelapor dan terlapor sudah dipanggil untuk dimintai keterangan.

    “Kemarin, hari Jumat, sudah sidang. Tunggu saja hasilnya, nanti saya update,” pungkasnya. (mr)

  • Rencana Pembangunan Ulang Fasilitas Pelabuhan Sapudi Picu Penolakan Warga

    Rencana Pembangunan Ulang Fasilitas Pelabuhan Sapudi Picu Penolakan Warga

    SUMENEP, LensaMadura.com – Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sapudi berencana melakukan penggantian (replacement) dan pembangunan ulang fasilitas Pelabuhan Sapudi.

    Rencana tersebut memunculkan keluhan dari pemilik perahu rakyat dan buruh bongkar-muat di Pelabuhan Gayam. Mereka menilai proses perencanaan tidak mempertimbangkan dampak sosial, terutama bagi pekerja yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pelabuhan.

    Para buruh mengaku belum mendapat penjelasan tentang dampak pembangunan terhadap pekerjaan mereka, terutama jika perahu rakyat tak lagi bisa bersandar di pelabuhan.

    “Kami tidak diajak bicara. Tiba-tiba ada rencana replacement. Kalau nanti tidak ada perahu sandar, kami harus kerja apa?” kata Sunar, salah satu buruh pelabuhan, Senin, 17 November 2025.

    Sunar juga menyoroti potensi penurunan aktivitas bongkar-muat jika desain pelabuhan tidak cocok untuk perahu rakyat.

    “Kalau bangunan pelabuhannya tinggi, kami tidak mampu menggotong muatan, apalagi bahan material,” ujarnya.

    Mereka meminta pemerintah melakukan kajian ulang dan melibatkan masyarakat terdampak sebelum proyek dimulai.

    Salah satu pemilik perahu setempat, Andre, menyebut pengalaman perbaikan pelabuhan pada 2024 yang membuat perahu rakyat tak bisa bersandar karena konstruksi dermaga terlalu tinggi. Akibatnya, kata dia, aktivitas berpindah ke jembatan yang kini juga akan diganti.

    “Kalau dibangun dengan desain sama seperti 2024, sudah pasti perahu kami tidak bisa sandar,” katanya.

    Kata Andre, kondisi itu akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok karena proses bongkar-muat harus memakai perahu kecil (tambangan) sebelum dinaikkan ke dermaga.

    “Yang jelas harga kuli mahal, harga jual barang juga naik,” tegasnya.

    Andre menilai pembangunan kali ini tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Padahal, perahu rakyat menjadi tumpuan pasokan kebutuhan warga Pulau Sapudi, terutama ketika pelayanan kapal feri kerap bermasalah.

    “Ada delapan perahu rakyat yang jadi korban jika tidak ada tempat untuk pelayaran rakyat (Pelra). Untuk apa membangun pelabuhan kalau tidak bisa dimanfaatkan rakyat,” ujarnya.

    Andre melanjutkan, perahu rakyat mampu mengangkut muatan setara empat truk, termasuk tabung gas yang tidak dapat dibawa kapal feri.

    Menurutnya, anggaran besar untuk replacement Pelabuhan Sapudi lebih dibutuhkan untuk memperbaiki Pelabuhan Tarebung, tempat sandar kapal feri tujuan Sapudi–Kalianget dan Sapudi–Situbondo, yang kini dinilai tidak layak pakai.

    “Ini malah pelabuhan yang masih baik-baik saja yang dibangun,” ujarnya.

    Informasi yang didapat LensaMadura.com menyebut proyek bernilai sekitar Rp 76 miliar ini bersumber dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan dalam waktu dekat masuk tahap pelaksanaan.

    “Kami berharap pemerintah membuka dialog agar dampak sosial pembangunan dapat diminimalkan dan manfaatnya tetap dirasakan masyarakat Sapudi,” pungkasnya.

    Sementara itu, LensaMadura.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Plt Kepala UPP Kelas III Sapudi, yang akrab disapa Reni, namun hingga berita ini diturunkan tidak ada respons. (*)

  • Anggota DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath Dengar Pendapat Rakyat di Masalembu

    Anggota DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath Dengar Pendapat Rakyat di Masalembu

    SUMENEP, LensaMadura.com – Anggota DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, menjaring aspirasi warga Kecamatan Masalembu, daerah pemilihannya, dalam agenda dengar pendapat rakyat Masa Sidang I tahun 2025 yang berlangsung pada 7–14 November 2025.

    Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, kebutuhan sarana belajar yang memadai bagi anak-anak, hingga kesulitan pelaku usaha kecil dalam menghadapi persaingan ekonomi.

    Darul mengatakan bahwa seluruh aspirasi yang dikumpulkan merupakan bahan penting dalam penyusunan kebijakan di DPRD.

    “Aspirasi menjadi penunjuk arah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Ketua Komisi I DPRD Sumenep itu menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan momentum untuk memastikan persoalan warga di daerah terpencil tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.

    “Kami hadir jembatan antara harapan dan keputusan,” kata Darul.

    Menurut dia, pembangunan daerah hanya akan berjalan efektif apabila dirumuskan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Karena itu, seluruh catatan hasil reses akan ia bawa ke rapat pembahasan di DPRD.

    Menutup kegiatan, Darul menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Selama kita masih diberi napas oleh Tuhan, di situlah wakil rakyat diuji dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya. (*)