Lensa Madura

Tag: Sumenep

  • Polsek Bluto Amankan Terduga Pelaku Curanmor di Depan Kantor BPRS

    Polsek Bluto Amankan Terduga Pelaku Curanmor di Depan Kantor BPRS

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepolisian Sektor (Polsek) Bluto mengamankan seorang pria yang diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di depan Kantor BPRS Bluto, Dusun Tajjan, Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Sabtu, 20 Juni 2026.

    Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto melalui Kapolsek Bluto AKP Agus Sugito mengatakan, terduga pelaku berinisial MSH, 24 tahun, warga Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

    Agus menjelaskan, peristiwa itu bermula sekitar pukul 09.45 WIB saat sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 bernomor polisi M 5218 TZ milik Hanis Amrozi dipinjam oleh karyawannya, Turiman, untuk memperpanjang STNK di layanan Samsat Keliling yang berada di depan Kantor BPRS Bluto.

    Saat berada di lokasi, kendaraan tersebut diduga diambil oleh seseorang yang belakangan diketahui berinisial M.S.H. Menyadari sepeda motor yang dipinjamnya hilang, Turiman segera menghubungi pemilik kendaraan.

    Ketika hendak menuju lokasi kejadian, Hanis Amrozi secara tidak sengaja melihat sepeda motor miliknya sedang dikendarai seorang laki-laki di wilayah pertigaan Desa Aengbaja Kenek.

    “Karena curiga, korban langsung menghentikan pengendara dan menanyakan asal-usul kendaraan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, dipastikan bahwa sepeda motor yang dibawa merupakan kendaraan miliknya yang sebelumnya hilang,” kata Agus dalam keterangannya.

    Pelaku kemudian diamankan oleh korban bersama warga sekitar sebelum diserahkan kepada anggota Polsek Bluto yang datang ke lokasi. Selanjutnya, terduga pelaku dibawa ke Mapolsek Bluto untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

    Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017, satu lembar BPKB, satu lembar STNK, dan satu buah kunci kontak kendaraan.

    Akibat kejadian itu, korban diperkirakan mengalami kerugian materiil sekitar Rp9 juta.

    Kasus tersebut telah dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/03/VI/2026/SPKT Unitreskrim/Polsek Bluto/Polres Sumenep/Polda Jatim tertanggal 20 Juni 2026.

    Saat ini, Unit Reskrim Polsek Bluto masih melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Selama proses penanganan perkara berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Bluto dilaporkan tetap aman dan kondusif. (*)

  • RSUD Sumenep Masuk Program Prioritas Nasional KJSU Kemenkes RI

    RSUD Sumenep Masuk Program Prioritas Nasional KJSU Kemenkes RI

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan RSUD dr H Moh Anwar Sumenep sebagai salah satu rumah sakit penerima Program Prioritas Nasional Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) pada 2026.

    Penetapan ini menjadi bagian dari penguatan layanan penyakit katastropik di daerah.

    Program KJSU merupakan agenda nasional untuk memperkuat layanan empat penyakit penyebab utama kematian di Indonesia, yakni kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi.

    Melalui program ini, pemerintah pusat mendorong peningkatan fasilitas, pengadaan alat kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia di rumah sakit daerah.

    Direktur RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, dr Erliyati, menyebut penetapan tersebut sebagai peluang besar untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Sumenep.

    “Alhamdulillah, pada 2026 RSUD dr H Moh Anwar Sumenep mendapat kepercayaan sebagai penerima Program KJSU. Ini menjadi amanah sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan,” ujarnya.

    Ia menegaskan, tingginya kasus penyakit tidak menular di berbagai daerah, termasuk Sumenep, menjadi alasan penting penguatan layanan tersebut.

    “Penyakit seperti kanker, jantung, stroke, dan gangguan uronefrologi membutuhkan penanganan cepat dengan fasilitas memadai,” tegasnya.

    Saat ini, pembangunan gedung layanan KJSU di RSUD Sumenep masih berlangsung. Fasilitas tersebut ditargetkan menjadi pusat layanan terpadu bagi pasien penyakit katastropik.

    Jika sesuai rencana, layanan KJSU akan mulai beroperasi optimal pada 2027. Rumah sakit juga tengah menyiapkan tenaga medis, termasuk dokter spesialis yang sedang menempuh pendidikan lanjutan serta pemenuhan tenaga untuk layanan stroke.

    Erliyati berharap keberadaan layanan ini dapat mengurangi rujukan pasien ke luar daerah.

    “Kami ingin masyarakat mendapatkan layanan terbaik tanpa harus berobat jauh ke kota lain,” katanya. (*)

  • RSUD Sumenep Gelar Gebyar 3M untuk Perkuat Ekosistem Keselamatan Pasien

    RSUD Sumenep Gelar Gebyar 3M untuk Perkuat Ekosistem Keselamatan Pasien

    SUMENEP, LensaMadura.com – RSUD dr H Moh Anwar Sumenep menggelar Gelar Aksi Mutu dan Safety bertajuk Gebyar 3M: Mutu, Mantap, Meriah sebagai upaya memperkuat ekosistem keselamatan pasien serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan rumah sakit.

    Kegiatan yang berlangsung pada 4–8 Juni 2026 di Ruang Pertemuan Lantai III RSUD setempat tersebut diikuti seluruh unit pelayanan dan manajemen rumah sakit.

    Berbagai kegiatan digelar dalam rangkaian Gebyar 3M, di antaranya lomba Bantuan Hidup Dasar (BHD), penggunaan Spill Kit, praktik cuci tangan enam langkah, serta cerdas cermat mutu dan keselamatan pasien.

    Ketua Panitia, drg Yenny Tri Suci, selaku Ketua Komite Mutu RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi dan pemahaman seluruh tenaga kesehatan terkait standar keselamatan pasien.

    “Mutu pelayanan tidak dibangun secara instan. Dibutuhkan pembelajaran, latihan, kedisiplinan, dan komitmen bersama agar pelayanan yang diberikan terus berkembang menjadi lebih baik,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, dr Erliyati, menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit.

    “Harapan kami, kegiatan ini dapat semakin memperkuat profesionalisme sumber daya manusia sekaligus membangun ekosistem keselamatan pasien yang semakin baik di lingkungan rumah sakit,” kata dr. Erliyati.

    Ia berujar, kualitas rumah sakit tidak hanya diukur dari fasilitas dan peralatan medis yang dimiliki, tetapi juga kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    “Kami berharap keselamatan pasien semakin menjadi perhatian bersama, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas,” katanya. (*)

  • Pemkab Sumenep Luncurkan Logo Hari Jadi ke-758

    Pemkab Sumenep Luncurkan Logo Hari Jadi ke-758

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep (Pemkab) meluncurkan logo Hari Jadi ke-758 yang mengusung tema “Soengennep Sodek Parjuga”.

    Peluncuran logo tersebut berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Sabtu malam, 20 Juni 2026.

    Acara itu dihadiri Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, budayawan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

    “Peringatan Hari Jadi Sumenep bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat identitas daerah dan menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah serta budaya yang dimiliki Kabupaten Sumenep,” kata Bupati Fauzi.

    Ia menjelaskan, tema “Soengennep Sodek Parjuga” merepresentasikan semangat masyarakat Sumenep dalam menjaga warisan budaya, memperkuat persatuan, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Faruk Hanafi, mengatakan logo Hari Jadi Sumenep ke-785 dirancang dengan mengusung nilai-nilai sejarah, budaya, dan semangat kemajuan daerah.

    Menurut Faruk, tema dan logo yang diluncurkan merupakan hasil kajian yang mengedepankan aspek historis serta kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Sumenep.

    “Tema dan logo yang diluncurkan malam ini merupakan hasil kajian yang mengedepankan nilai historis dan kearifan lokal Sumenep. Harapannya, seluruh masyarakat dapat turut berpartisipasi menyemarakkan peringatan Hari Jadi ke-758,” ujarnya.

    Peluncuran logo ditandai dengan penayangan visual logo Hari Jadi ke-758 Sumenep di hadapan para undangan. Logo tersebut memadukan unsur budaya, sejarah, serta cita-cita kemajuan daerah.

    Pemerintah Kabupaten Sumenep selanjutnya akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Jadi ke-758 Sumenep sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang daerah yang dikenal sebagai kabupaten paling timur di Pulau Madura itu. (*)

  • PSHT Sumenep Sahkan 107 Warga Baru

    PSHT Sumenep Sahkan 107 Warga Baru

    SUMENEP, LensaMadura.com – Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sumenep menggelar pengesahan warga tingkat I tahun 2026 di Gedung Korpri Sumenep, Sabtu malam, 20 Juni 2026.

    Dalam prosesi yang berlangsung khidmat itu, PSHT mengesahkan 107 warga baru dari berbagai ranting di wilayah daratan dan kepulauan Kabupaten Sumenep.

    Pengesahan warga baru merupakan agenda tahunan yang digelar setiap bulan Suro atau Muharram. Tahun ini, peserta yang disahkan terdiri atas 80 laki-laki dan 27 perempuan.

    Acara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumenep, perwakilan perguruan silat se-Kabupaten Sumenep, serta pengurus, dewan, pelatih, dan ketua ranting PSHT.

    Ketua Pelaksana Kegiatan, Hosni, mengatakan seluruh peserta yang disahkan telah melalui berbagai tahapan pembinaan dan latihan sebelum dinyatakan memenuhi syarat menjadi warga PSHT.

    “Mereka merupakan perwakilan dari berbagai ranting PSHT yang tersebar di wilayah daratan hingga kepulauan Kabupaten Sumenep,” kata Hosni.

    Ketua PSHT Cabang Sumenep, Abd Razak, mengucapkan selamat kepada para warga baru yang telah mengikuti proses pengesahan.

    Ia berpandangan bahwa PSHT tidak hanya membentuk kemampuan bela diri, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan tanggung jawab sosial.

    “Saya ucapkan selamat kepada calon warga baru. Pada malam ini kita lahirkan saudara baru dari rahim yang berbeda, namun satu tujuan, yaitu menjadi pendekar yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bisa berperan aktif dan bersinergi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Razak, pengesahan warga baru merupakan tradisi yang terus dijaga sebagai bagian dari proses pembentukan fisik dan mental anggota. Para siswa yang disahkan telah melewati serangkaian tahapan, mulai dari latihan rutin, pendadaran, hingga pembinaan karakter.

    “Acara ini merupakan agenda tahunan PSHT untuk mencetak anggota atau warga baru. Dengan catatan, siswa yang disahkan telah melewati berbagai tahapan latihan, pendadaran, hingga pembinaan,” katanya.

    Ia berharap seluruh warga baru dapat menjaga nama baik organisasi serta mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan PSHT dalam kehidupan bermasyarakat. (*)

  • Muharram 1448 H, BIP Foundation Santuni Ribuan Anak Yatim dan Duafa di Sumenep

    Muharram 1448 H, BIP Foundation Santuni Ribuan Anak Yatim dan Duafa di Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Ribuan anak yatim dan kaum dhuafa memadati Rumah Induk Bani Insan Peduli (BIP) Foundation di Kampung Arab, Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep, Jumat, 19 Juni 2026.

    Mereka mengikuti kegiatan Doa Bersama Muharram 1448 Hijriah yang dirangkai dengan pemberian santunan.

    Suasana haru mewarnai kegiatan tersebut. Tangis pecah di sejumlah sudut lokasi saat santunan mulai dibagikan. Anak-anak yatim yang hadir tampak antusias menerima bantuan dan perhatian dari para relawan serta pengurus yayasan.

    Founder BIP Foundation, H Ali Zainal Abidin, mengatakan Muharram merupakan momentum untuk memperbanyak amal kebajikan dan memperkuat kepedulian sosial, terutama kepada anak yatim dan kaum dhuafa.

    “Jika ingin dicintai Rasulullah SAW, maka cintailah anak yatim. Jika ingin dekat dengan Rasulullah di akhirat, maka muliakan mereka, sayangi mereka, dan jangan biarkan mereka merasa sendirian menghadapi kehidupan,” ujar Ali Zainal Abidin di hadapan ribuan peserta.

    Menurut dia, santunan yang diberikan bukan sekadar bantuan materi, melainkan bentuk kepedulian agar anak yatim dan kaum dhuafa merasakan kasih sayang serta perhatian dari lingkungan sekitarnya.

    “Kami mungkin tidak bisa menghapus semua kesedihan mereka. Tapi setidaknya kami ingin mereka tersenyum, merasa dicintai, dan tahu bahwa mereka tidak sendiri,” katanya.

    Dalam kegiatan tersebut, para penerima manfaat memperoleh santunan berupa uang tunai, paket sembako, dan paket khusus Muharram. Selain itu, acara juga diisi dengan doa bersama dan tausiyah keagamaan.

    Usai acara utama berakhir, Ali Zainal Abidin tampak tetap berada di lokasi untuk menerima keluhan dan aspirasi masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kebutuhan biaya pengobatan, kondisi ekonomi keluarga, hingga persoalan sosial lainnya.

    BIP Foundation selama ini dikenal aktif menjalankan berbagai program kemanusiaan di Kabupaten Sumenep dan sejumlah daerah lain di Madura. Program tersebut meliputi santunan anak yatim dan dhuafa, bantuan kesehatan, bantuan bagi penyandang disabilitas, bedah rumah tidak layak huni, bantuan pendidikan, hingga program sedekah daring.

    Saat ini, yayasan tersebut juga mengembangkan Rumah Tahfidz Ainun Bani, program khitan gratis bagi sekitar 1.000 anak, pembagian ribuan tas sekolah, serta berbagai program beasiswa untuk pelajar.

    Sebelumnya, BIP Foundation juga menyalurkan belasan sapi kurban di sejumlah wilayah Madura dan Jawa Timur. Yayasan ini pernah tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas penyelenggaraan santunan anak yatim yang melibatkan ribuan penerima manfaat.

    Ali Zainal Abidin menegaskan, seluruh kegiatan sosial yang dijalankan BIP Foundation berangkat dari keyakinan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian.

    “Kemuliaan sebuah bangsa terlihat dari bagaimana ia memperlakukan anak yatim, kaum dhuafa, dan orang-orang yang lemah. Karena itu kami akan terus bergerak, terus berbagi, dan terus menghadirkan harapan,” ujarnya.

    Momentum Muharram 1448 Hijriah, kata dia, menjadi pengingat bahwa anak yatim dan kaum dhuafa merupakan bagian dari amanah sosial yang harus dijaga bersama melalui kepedulian dan tindakan nyata. (*)

  • IPNU-IPPNU Sumenep Silaturahim ke Abuya Busyro Karim, Minta Jadi Penasehat Organisasi

    IPNU-IPPNU Sumenep Silaturahim ke Abuya Busyro Karim, Minta Jadi Penasehat Organisasi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pengurus Cabang (PC) IPNU dan IPPNU Sumenep melakukan silaturahim ke kediaman Dr KH Abuya Busyro Karim di Pondok Pesantren Al Karimiyah Braji, Kecamatan Gapura, Jumat, 19 Juni 2026.

    Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya organisasi mempererat hubungan dengan ulama sekaligus memperkuat arah kaderisasi pelajar Nahdlatul Ulama di Kota Keris.

    Silaturahim berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Dalam kesempatan itu, jajaran pengurus PC IPNU-IPPNU Sumenep menyampaikan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan untuk memperkuat organisasi di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC), ranting, komisariat sekolah, perguruan tinggi, hingga pesantren.

    Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah permohonan kepada Abuya Busyro Karim agar bersedia menjadi Penasehat PC IPNU Sumenep.

    Permohonan itu didasarkan pada pengalaman panjang Busyro Karim sebagai ulama, tokoh Nahdlatul Ulama, sekaligus mantan aktivis IPNU pada era 1970-an.

    Ketua PC IPNU Sumenep, Moh Ainul Yakin, mengatakan pengalaman dan rekam jejak Abuya Busyro Karim menjadi modal penting bagi penguatan kaderisasi organisasi.

    “Kami memandang Abuya sebagai sosok yang memiliki pengalaman lengkap, baik sebagai ulama, pemimpin, maupun mantan aktivis IPNU. Karena itu, kami memohon kesediaan beliau untuk menjadi Penasehat PC IPNU Sumenep agar dapat memberikan arahan, motivasi, dan teladan bagi kader-kader pelajar NU di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.

    Menanggapi permohonan tersebut, Abuya Busyro Karim menyambut baik kehadiran jajaran pengurus IPNU dan IPPNU Sumenep.

    Mantan Bupati Sumenep dua periode itu mengapresiasi semangat generasi muda NU yang terus berupaya menjaga keberlangsungan organisasi dan kaderisasi di tengah perubahan zaman.

    Dalam dialog yang berlangsung akrab, Abuya Busyro juga berbagi pengalaman semasa aktif di IPNU pada dekade 1970-an.

    Ia menegaskan bahwa IPNU dan IPPNU merupakan kawah candradimuka kader Nahdlatul Ulama yang harus terus dijaga dan diperkuat.

    “IPNU dan IPPNU adalah tempat lahirnya kader-kader NU. Organisasi ini harus terus dirawat sebagai wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan intelektualitas pelajar,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Abuya Busyro Karim menyatakan kesediaannya untuk menjadi Penasehat PC IPNU Sumenep. Keputusan tersebut disambut antusias oleh jajaran pengurus yang hadir.

    Bagi PC IPNU Sumenep, bergabungnya Abuya Busyro sebagai penasehat diharapkan dapat memperkuat proses kaderisasi, menjaga kesinambungan nilai-nilai perjuangan, serta menjadi jembatan antara generasi pelajar NU masa kini dengan para senior yang telah lebih dahulu mengabdikan diri kepada organisasi.

    Silaturahim tersebut juga menjadi penegas komitmen IPNU dan IPPNU Sumenep untuk terus menjaga tradisi, memperkuat kaderisasi, dan membangun sinergi antargenerasi dalam mewujudkan organisasi pelajar NU yang adaptif, berdaya saing, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. (*)

  • SPPG MBG Yayasan Humaerah Sejahtera Samakan Anggaran Porsi, Berbeda dengan Aturan BGN

    SPPG MBG Yayasan Humaerah Sejahtera Samakan Anggaran Porsi, Berbeda dengan Aturan BGN

    SUMENEP, LensaMadura.com – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Humaerah Sejahtera pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dusun Wakduwak, Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, ditengarai menerapkan penyamarataan anggaran bahan makanan bagi seluruh penerima manfaat.

    Kebijakan tersebut berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam aturan BGN, besaran anggaran bahan makanan dibedakan berdasarkan kelompok penerima manfaat.

    Bagian administrasi SPPG Yayasan Humaerah Sejahtera insial AN mengatakan, penyamaan anggaran dilakukan berdasarkan kebijakan internal dapur dengan alasan pemerataan.

    “Anggaran penerima manfaat memang kami samakan. Itu merupakan kebijakan internal dapur,” kata AN saat dikonfirmasi belum lama ini, dikutip pada Jumat, 19 Juni 2026.

    Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang sebelumnya menegaskan bahwa anggaran bahan makanan dalam Program MBG telah diatur berbeda berdasarkan kelompok penerima manfaat.

    Untuk balita, PAUD, TK, RA, serta siswa SD/MI kelas 1 hingga kelas 3, anggaran bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara siswa SD/MI kelas 4 ke atas hingga SMA serta ibu menyusui memperoleh alokasi Rp10.000 per porsi.

    “Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1-3 itu sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi,” kata Nanik dalam keterangannya belum lama ini.

    Pernyataan pengelola dapur tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan pelaksana di daerah dalam mengubah skema anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

    Pasalnya, perbedaan anggaran Rp8.000 dan Rp10.000 bukan sekadar persoalan nominal. Pembedaan itu merupakan bagian dari desain Program MBG yang disusun berdasarkan kelompok sasaran dan kebutuhan gizi masing-masing penerima manfaat.

    Karena itu, apabila terdapat kebijakan berbeda di tingkat pelaksana, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan pengawasan program.

    Di tengah sorotan terhadap pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, pengakuan mengenai penyamarataan anggaran di SPPG Yayasan Humaerah Sejahtera menambah daftar persoalan yang perlu mendapat perhatian.

    BGN sendiri sebelumnya menyatakan terbuka terhadap laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan program.

    “Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” ujar Nanik.

    Kini publik menunggu penjelasan lebih lanjut. Apakah penyamarataan anggaran tersebut merupakan kebijakan yang dibenarkan oleh regulasi, atau justru praktik yang berjalan di luar skema resmi yang telah ditetapkan BGN. (*)

  • Ketua BEM STITA Sumenep Soroti Kelangkaan Pertalite dan Antrean Panjang di SPBU

    Ketua BEM STITA Sumenep Soroti Kelangkaan Pertalite dan Antrean Panjang di SPBU

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memicu keluhan masyarakat.

    Antrean kendaraan yang mengular hingga berjam-jam menjadi pemandangan yang kerap terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    Kondisi itu mendapat sorotan dari Ketua BEM STITA Sumenep, Ainur Rahman. Ia menilai antrean panjang yang dialami warga menunjukkan adanya persoalan distribusi yang perlu segera mendapat penanganan serius dari pihak terkait.

    Menurut Ainur, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai kondisi distribusi Pertalite di Sumenep. Sebab, di lapangan masih ditemukan warga yang harus mengantre hingga tiga sampai lima jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.

    “Kalau memang stok aman seperti yang disampaikan Pertamina, mengapa masyarakat harus mengantre hingga tiga sampai lima jam, bahkan ada yang pulang tanpa mendapatkan BBM? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Ainur Rahman, Kamis, 18 Juni 2026.

    Ia mengatakan situasi tersebut semakin berat setelah harga Pertamax mengalami kenaikan. Kondisi itu, menurut dia, berpotensi meningkatkan permintaan Pertalite karena sebagian pengguna beralih ke BBM subsidi yang harganya lebih terjangkau.

    Ainur juga mempertanyakan kebijakan pengurangan alokasi Pertalite yang disebut menjadi salah satu penyebab antrean di sejumlah SPBU. Menurut dia, kebijakan itu perlu dievaluasi mengingat Sumenep merupakan daerah kepulauan yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi BBM.

    “Sumenep bukan daerah dengan akses distribusi yang mudah. Ketika alokasi dikurangi, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu pemerintah harus menjelaskan dasar perhitungan pengurangan alokasi tersebut,” katanya.

    Selain antrean panjang, Ainur menyoroti munculnya penjualan Pertalite secara eceran dengan harga di atas ketentuan. Ia menilai kondisi itu tidak lepas dari sulitnya masyarakat memperoleh BBM di SPBU.

    “Ketika warga harus mengantre berjam-jam, tentu ada yang memilih membeli di eceran dengan harga lebih mahal. Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan karena yang dirugikan tetap masyarakat kecil,” ujarnya.

    Ia meminta Pertamina membuka data terkait alokasi, stok, dan distribusi Pertalite di Sumenep agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi yang terjadi.

    Tak hanya itu, Ainur juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan distribusi BBM agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi antrean panjang.

    “Kami meminta adanya transparansi terkait alokasi, stok, dan distribusi Pertalite di Sumenep. Masyarakat berhak mengetahui mengapa kelangkaan ini terjadi dan kapan kondisi bisa kembali normal,” kata Ainur.

    Menurut dia, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM juga perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan distribusi BBM subsidi di wilayah kepulauan agar akses energi masyarakat tetap terjamin.

    “BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir memberikan solusi yang nyata, bukan sekadar pernyataan bahwa stok aman. Yang dirasakan masyarakat hari ini adalah antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM,” tuturnya.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan terbaru dari pihak Pertamina terkait keluhan masyarakat mengenai antrean panjang dan distribusi Pertalite di Kabupaten Sumenep. (*)

  • PWI Sumenep Gelar OKK Angkatan ke-25, Tekankan Profesionalisme dan Integritas Wartawan

    PWI Sumenep Gelar OKK Angkatan ke-25, Tekankan Profesionalisme dan Integritas Wartawan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep menggelar Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Angkatan ke-25 Tahun 2026 PWI Jawa Timur di Ruang III Lantai I Universitas PGRI Wiraraja Sumenep, Kamis, 18 Juni 2026.

    Kegiatan yang menjadi pintu masuk bagi calon anggota PWI itu diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah. Melalui OKK, peserta dibekali pemahaman mengenai profesi jurnalistik, etika, regulasi pers, hingga tata kelola organisasi kewartawanan.

    Ketua PWI Sumenep, Faisal Warid, mengatakan OKK merupakan instrumen penting untuk menjaga kualitas anggota sekaligus memperkuat profesionalisme dan integritas wartawan.

    Menurut dia, keanggotaan PWI tidak diperoleh secara instan. Setiap calon anggota harus melalui tahapan yang telah ditetapkan organisasi, termasuk mengikuti OKK dan memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

    “OKK bukan hanya formalitas untuk mendapatkan kartu anggota. Melalui kegiatan ini, calon anggota dibekali dan diukur sejauh mana pemahamannya terhadap profesi wartawan dan organisasi PWI,” kata Faisal.

    Ia menuturkan, profesionalisme wartawan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menulis berita, tetapi juga pemahaman terhadap etika, regulasi, serta tanggung jawab profesi.

    “Kami ingin anggota PWI benar-benar memahami profesinya, memahami organisasi, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama organisasi. Menurut dia, di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, wartawan dituntut tetap menjaga profesionalisme, akurasi, independensi, dan etika dalam menjalankan tugas.

    “PWI membutuhkan wartawan yang profesional, kompeten, dan memiliki integritas. Karena itu, setiap calon anggota harus mengikuti proses yang telah ditetapkan organisasi,” kata Lutfil saat membuka kegiatan secara resmi.

    Ia menilai OKK menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi organisasi. Melalui kegiatan tersebut, calon anggota memperoleh pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai dasar kewartawanan sekaligus tanggung jawab sebagai anggota PWI.

    Dalam pelaksanaannya, peserta menerima dan mengikuti ujian sejumlah materi, antara lain Undang-Undang Pers, kemerdekaan pers, perlindungan pers, Kode Etik Jurnalistik, AD/ART PWI, Peraturan Perusahaan Rumah Tangga (PPRA), Peraturan Pelaksanaan Manajemen dan Standar (PPMS), delik pers, asas praduga tak bersalah, hingga jenjang kompetensi wartawan.

    Materi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Djoko Tetuko Abdul Latif dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jawa Timur Wahyu Kuncoro sebagai bagian dari standarisasi calon anggota agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai profesi, etika, hukum pers, dan organisasi PWI. (*)

  • BRI Sumenep Hormati Proses Hukum Kasus Dugaan Fraud Mantan Pekerja

    BRI Sumenep Hormati Proses Hukum Kasus Dugaan Fraud Mantan Pekerja

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sumenep, Ali Topan, menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus dugaan fraud yang melibatkan mantan pekerja BRI berinisial NA.

    Ali mengatakan BRI mendukung penuh proses persidangan yang kini berlangsung di Pengadilan Negeri Sumenep dan menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

    “BRI menghormati proses hukum yang berlangsung dan mendukung penuh Pengadilan Negeri Sumenep dalam menjalankan tugasnya secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Ali Topan dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.

    Menurut dia, BRI telah mengambil tindakan tegas terhadap oknum pekerja yang terlibat dalam kasus tersebut dengan menjatuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Januari 2020.

    Ali menegaskan, BRI memiliki komitmen kuat dalam mencegah dan mengungkap setiap tindakan fraud di lingkungan kerja.

    Karena itu, perusahaan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan nasabah maupun perusahaan.

    Ia menambahkan, BRI juga terus menjunjung tinggi penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh kegiatan operasional bisnis guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik.

    “BRI akan terus bersikap kooperatif serta mendukung setiap proses hukum yang berkaitan dengan penanganan kasus fraud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

    Kasus dugaan fraud yang melibatkan mantan pekerja BRI tersebut saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sumenep. (*)

  • Warga dan Pemdes Rosong Bangun Jalan Rabat Beton Secara Swadaya

    Warga dan Pemdes Rosong Bangun Jalan Rabat Beton Secara Swadaya

    SUMENEP, LensaMadura.com – Warga Dusun Rosong Barat, Desa Rosong, Kecamatan Nonggunong, Sumenep, bergotong royong membangun jalan rabat beton secara swadaya bersama pemerintah desa, Kamis, 18 Juni 2026.

    Pembangunan itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

    Kepala Desa Rosong, Puri Rahayu, mengatakan pembangunan jalan dilakukan di tengah keterbatasan anggaran desa. Karena itu, pemerintah desa mengajak masyarakat untuk terlibat langsung agar kebutuhan infrastruktur tetap dapat dipenuhi secara bertahap.

    “Kami menyadari masih ada sejumlah kebutuhan infrastruktur yang diharapkan masyarakat. Namun karena kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah desa harus menyesuaikan berbagai program pembangunan berdasarkan skala prioritas,” kata Puri.

    Menurut dia, semangat gotong royong menjadi modal utama dalam menjalankan pembangunan desa. Partisipasi warga, kata dia, menunjukkan bahwa kepedulian terhadap pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga masyarakat.

    “Melalui semangat gotong royong, kami berupaya agar kebutuhan masyarakat tetap bisa terlayani secara bertahap. Dengan kebersamaan seperti ini, berbagai keterbatasan yang ada dapat dihadapi bersama,” ujarnya.

    Sejak pengerjaan dimulai, warga terlihat antusias ikut membantu pembangunan. Mereka bergotong royong mulai dari persiapan hingga proses pengecoran jalan.

    Salah seorang warga Rosong Barat mengatakan masyarakat mendukung langkah pemerintah desa yang mengedepankan swadaya untuk memperbaiki fasilitas umum.

    “Kondisi anggaran memang tidak selalu memungkinkan semua kebutuhan dipenuhi sekaligus. Karena itu, ketika ada ajakan untuk bergotong royong demi kepentingan bersama, masyarakat berusaha ikut berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing,” katanya.

    Pembangunan jalan rabat beton itu diharapkan dapat memperlancar aktivitas warga sekaligus memperkuat budaya gotong royong yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam pembangunan desa. (*)

  • Polres Sumenep Distribusikan Air Bersih untuk Warga Batuputih

    Polres Sumenep Distribusikan Air Bersih untuk Warga Batuputih

    SUMENEP, LensaMadura.com – Polres Sumenep mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Kamis, 18 Juni 2026.

    Bantuan disalurkan menggunakan mobil tangki ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Warga tampak antusias membawa jeriken dan berbagai wadah penampung untuk mendapatkan air bersih yang dibagikan secara gratis.

    Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto,mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

    “Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polres Sumenep hadir di tengah masyarakat untuk memberikan manfaat nyata. Bantuan air bersih ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar AKBP Anang.

    Menurut dia, kegiatan bakti sosial itu tidak hanya bertujuan membantu masyarakat, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan warga. Dengan demikian, sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus terjalin dengan baik.

    Sejumlah warga penerima bantuan mengaku terbantu dengan adanya distribusi air bersih tersebut. Mereka menyampaikan apresiasi kepada Polres Sumenep atas kepedulian yang ditunjukkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Polres Sumenep berharap kegiatan sosial semacam ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat.”

    Melalui momentum tersebut, Polres Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (*)

  • Pemkab Sumenep dan KKP Perkuat Sinergi Pengembangan Kelautan dan Perikanan

    Pemkab Sumenep dan KKP Perkuat Sinergi Pengembangan Kelautan dan Perikanan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI guna mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di daerah.

    Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo bersama jajaran KKP di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

    Dalam kunjungan tersebut, Bupati Fauzi bersama rombongan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Mahmud.

    Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai program strategis untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumenep.

    Bupati Fauzi berujar, Sumenep sebagai daerah kepulauan memiliki sumber daya laut yang besar sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

    “Kami melakukan kunjungan untuk memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan, sebagai daerah kepulauan dengan sumber daya laut yang melimpah,” ujarnya.

    Menurut dia, hasil pertemuan tersebut menunjukkan perkembangan positif. KKP, kata Fauzi, memberikan dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumenep.

    “Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung pengembangan SDM kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumenep. Karena itu, seluruh elemen daerah perlu mendukung langkah yang diprogramkan kementerian,” ujarnya.

    Fauzi mengungkapkan, saat ini Kabupaten Sumenep telah memperoleh satu lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih.

    Bahkan, tidak menutup kemungkinan jumlah desa penerima program tersebut akan bertambah sesuai kebutuhan dan perkembangan sektor perikanan di daerah.

    Selain itu, Pemkab Sumenep juga menyatakan kesiapan menjalin kerja sama dengan KKP dalam penyediaan berbagai kebutuhan pendukung pengembangan sektor kelautan.

    Salah satu kawasan yang dinilai potensial adalah Pulau Pagerungan Kecil untuk dikembangkan menjadi Kampung Industri Perikanan.

    “Pulau Pagerungan Kecil setiap pekan mampu memasok sekitar 34 ton hasil laut segar ke daratan. Potensi itu sangat layak dikembangkan melalui konsep Kampung Industri Nelayan yang terintegrasi,” kata Fauzi.

    Fauzi berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mempercepat pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sumenep, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat perekonomian daerah.

    “Sumenep memiliki potensi perikanan yang besar sehingga membutuhkan dorongan agar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” ujarnya. (*)

  • DPRD Sumenep Gelar Paripurna, Fraksi Sampaikan Pandangan Umum atas Raperda APBD 2025

    DPRD Sumenep Gelar Paripurna, Fraksi Sampaikan Pandangan Umum atas Raperda APBD 2025

    SUMENEP, LensaMadura.com – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sumenep, Kamis, 18 Juni 2026.

    Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tahapan kedua dalam pembicaraan tingkat I terhadap rancangan perda yang diajukan oleh kepala daerah.

    Menurutnya, tahapan tersebut mengacu pada Pasal 9 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD.

    “Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ini merupakan tahapan penting untuk memberikan berbagai pertimbangan terhadap nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh kepala daerah pada rapat paripurna sebelumnya,” ujar Zainal Arifin.

    Ia berharap, pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi dapat menjadi masukan konstruktif dalam proses pembahasan raperda sehingga menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan bersama.

    “Kami berharap agar penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ini dapat menjadi bahan masukan yang positif, sehingga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan sesuai harapan bersama,” katanya.

    Selanjutnya, pimpinan sidang mempersilakan masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya secara bergantian. Fraksi yang menyampaikan pandangan antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, serta Fraksi Gerindra-PKS.

    Rapat paripurna tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, para asisten Sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, perwakilan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta insan pers.

    Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan dilanjutkan sesuai tahapan yang telah diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Sumenep. (*)