Lensa Madura

Tag: Sumenep

  • BAZNAS Sumenep Salurkan Bantuan Rp20 Juta untuk Korban Rumah Ambruk di Batuputih

    BAZNAS Sumenep Salurkan Bantuan Rp20 Juta untuk Korban Rumah Ambruk di Batuputih

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumenep menyalurkan bantuan sebesar Rp20 juta kepada Mojia, warga Dusun Jurgang, Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, yang rumahnya ambruk.

    Bantuan tahap pertama berupa uang tunai Rp10 juta dan paket sembako diserahkan langsung oleh Ketua BAZNAS Sumenep, Ahmad Rahman, di kediaman korban pada Selasa pagi, 23 Juni 2026.

    Ahmad Rahman mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian BAZNAS terhadap warga yang tertimpa musibah.

    Adapun sisa bantuan sebesar Rp10 juta akan diberikan setelah proses pembangunan rumah menunjukkan perkembangan.

    “Pada tahap awal ini kami menyerahkan bantuan uang tunai Rp10 juta beserta sembako. Sisanya akan disalurkan setelah ada progres pembangunan rumah,” ujar Ahmad Rahman.

    Diketahui, rumah Mojia ambruk secara tiba-tiba pada Senin, 8 Juni 2026, sekitar pukul 11.00 WIB.

    Saat kejadian tidak terjadi hujan maupun angin kencang. Warga menduga bangunan yang telah berusia puluhan tahun itu roboh karena kondisinya yang sudah rapuh.

    Sebelumnya, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep juga menyalurkan bantuan darurat berupa terpal, cangkul, sekop, susu, sembako, serta pakaian untuk membantu kebutuhan korban.

    Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya BAZNAS Sumenep dalam membantu warga yang mengalami musibah, khususnya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dukungan untuk memulihkan kondisi tempat tinggalnya. (*)

  • 251 Atlet Ikuti Kejuaraan Pencak Silat Antar Perguruan IPSI Sumenep

    251 Atlet Ikuti Kejuaraan Pencak Silat Antar Perguruan IPSI Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sebanyak 251 atlet dari 11 perguruan pencak silat se-Kabupaten Sumenep mengikuti Kejuaraan Pencak Silat Antar Perguruan Piala Bergilir IPSI Ke-III Tahun 2026 di GOR Indoor Volly Sumenep, Selasa, 23 Juni 2026.

    Kejuaraan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet yang diproyeksikan mewakili Kabupaten Sumenep pada berbagai kejuaraan tingkat provinsi hingga nasional.

    Pembukaan kejuaraan dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Ketua Harian KONI Kabupaten Sumenep, Ketua IPSI Kabupaten Sumenep beserta jajaran, serta para ketua perguruan pencak silat yang berada di bawah naungan IPSI Sumenep.

    Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumenep, Santoso, mengatakan pembinaan atlet sejak usia dini menjadi langkah penting untuk mencetak atlet berprestasi pada masa mendatang.

    “Kejuaraan seperti ini harus menjadi wadah pembinaan sejak dini. Dari para pesilat muda inilah nantinya lahir atlet-atlet unggulan yang mampu membawa nama baik Kabupaten Sumenep,” ujarnya.

    Santoso juga memaparkan sejumlah capaian atlet pencak silat Sumenep pada beberapa ajang sebelumnya. Pada POPDA 2025, atlet pencak silat Sumenep meraih satu medali emas, satu perak, dan satu perunggu. Sedangkan pada PORPROV 2025, Sumenep memperoleh dua medali perak.

    Selain itu, pada Kejuaraan Provinsi, atlet pencak silat Sumenep berhasil meraih satu medali emas dan satu perak sehingga menempatkan daerah tersebut di peringkat ke-11 se-Jawa Timur.

    Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumenep, Habib Kadir, mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Menurut dia, para atlet usia dini yang bertanding saat ini merupakan aset bagi masa depan olahraga pencak silat Sumenep.

    “Hari ini mereka masih bertanding membawa nama perguruan masing-masing. Namun suatu saat nanti, di dada mereka akan tersemat nama Kabupaten Sumenep yang akan mereka perjuangkan di ajang provinsi maupun nasional,” katanya.

    Ia optimistis, melalui pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi rutin, atlet pencak silat Sumenep mampu meningkatkan prestasi, termasuk meraih medali emas pada ajang mendatang.

    Sementara itu, Disbudporapar Sumenep, Faruq Hanafi, menyebut ratusan atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut merupakan investasi bagi masa depan olahraga daerah.

    “Harus optimistis dan harus yakin. Dari peserta yang mengikuti kejuaraan hari ini, insyaallah akan lahir atlet-atlet nasional berikutnya,” ujarnya.

    Ia berpesan kepada seluruh peserta agar bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas dan menampilkan kemampuan terbaik di atas gelanggang.

    Kejuaraan Pencak Silat Antar Perguruan Piala Bergilir IPSI Ke-III Tahun 2026 diharapkan menjadi ruang pembinaan bagi generasi pesilat muda sekaligus melahirkan atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Sumenep di tingkat yang lebih tinggi. (*)

  • Setelah Juara 1 Kabupaten, Tim Basket SDN Parsanga II Sumenep Kini Sukses Juara 1 Se-Madura

    Setelah Juara 1 Kabupaten, Tim Basket SDN Parsanga II Sumenep Kini Sukses Juara 1 Se-Madura

    SUMENEP, LensaMadura.com – SDN Parsanga II Kecamatan Kota Sumenep kembali meraih juara 1 dalam ajang kejuaraan basket se-Madura di Pamekasan.

    Hosnawati, Kepala SDN Parsanga II menceritakan, prestasi anak didiknya itu berawal pada November 2025. Tim basket putra SDN Parsanga II mengikuti ajang “SPENDA Basketball Competition” yang diselenggarakan oleh SMPN 2 Sumenep.

    “Pada kejuaraan tersebut, SDN Parsanga II berhasil meraih juara pertama. Prestasi itu menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan kemampuan para siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler basket. Sepanjang tahun 2026,” cerita Hosnawati melalui keterangan tertulis kepada LensaMadura.com, Senin, 22 Juni 2026.

    Sementara, guru PJOK sekaligus pelatih tim basket putra SDN Parsanga II Widiyanto menceritakan, latihan rutin terus dilakukan dengan harapan tim dapat tampil lebih solid dan mampu mempertahankan prestasi yang telah diraih.

    Pada Juni 2026, beredar informasi mengenai penyelenggaraan “NEXTPRO Basketball Competition”, yakni turnamen basket tingkat SD/MI dan SMP/MTs se-Madura yang digelar oleh SMP Katolik Pamekasan pada 12–23 Juni 2026.

    “Kabar tersebut disambut antusias oleh para pemain basket putra SDN Parsanga II. Jadwal latihan pun ditambah guna mempersiapkan diri menghadapi kompetisi,” terang Widi panggilan akrabnya.

    Dukungan penuh datang dari pihak sekolah maupun wali murid. Hal itu terlihat saat pertandingan berlangsung di Kabupaten Pamekasan, di mana para guru dan orang tua turut hadir memberikan semangat kepada para siswa yang bertanding.

    Pada pertandingan pertama, SDN Parsanga II menghadapi SDK Redemtus Pamekasan dan berhasil menang tipis dengan skor 22-21. Kemenangan tersebut menjadi modal berharga untuk melaju ke laga berikutnya.

    “Di pertandingan kedua, SDN Parsanga II berhadapan dengan SDK Sang Timur Sumenep. Tim tampil dominan dan meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 49-24,” kenangnya.

    Berkat dua kemenangan tersebut, SDN Parsanga II melaju ke partai final menghadapi SDN Laden Pamekasan. Pada laga penentuan itu, tim menunjukkan permainan yang luar biasa dan menang telak dengan skor 59-2.

    Tiga kemenangan beruntun mengantarkan SDN Parsanga II keluar sebagai Juara I NEXTPRO Basketball Competition yang diselenggarakan di SMP Katolik Pamekasan.

    Widi berharap, prestasi yang diraih para siswa kelas IV hingga VI itu dapat menjadi motivasi bagi adik-adik kelas mereka untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan di bidang olahraga basket.

    “Semoga prestasi ini menjadi penyemangat bagi generasi berikutnya agar lebih giat, disiplin, dan penuh semangat dalam mengikuti latihan rutin basket di ekstrakurikuler sekolah,” ujarnya. (*)

  • Disbudporapar Sumenep Perkuat Ekosistem Budaya Keris Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

    Disbudporapar Sumenep Perkuat Ekosistem Budaya Keris Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep terus mendorong penguatan ekosistem budaya keris melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku budaya, komunitas, akademisi, dan sektor pariwisata.

    Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Keris Sumenep Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat Disbudporapar Kabupaten Sumenep, Senin, 22 Juni 2026.

    Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam pelestarian dan pengembangan keris sebagai identitas budaya daerah.

    Sekretaris Disbudporapar Sumenep, Akh Raisul Kawim, mengatakan penguatan ekosistem budaya keris harus dimulai dari pemahaman yang sama mengenai karakteristik dan identitas keris Sumenep, termasuk di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Kita ingin karakteristik keris Sumenep dipahami oleh seluruh OPD. Sehingga ketika ada kunjungan tamu, pemberian suvenir, maupun kegiatan pertukaran cinderamata di tingkat nasional, identitas keris Sumenep bisa lebih ditonjolkan,” ujarnya.

    Menurut Kawim, penguatan pemahaman terhadap ciri khas keris Sumenep penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memperkenalkan budaya daerah.

    Di sisi lain, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat citra Sumenep sebagai salah satu pusat budaya keris di Indonesia.

    “Ketika identitas keris Sumenep semakin dikenal dan dipahami, maka citra budaya daerah juga akan semakin kuat,” katanya.

    Sementara itu, Owner Helmi Art Museum, Helmi, yang hadir dalam kesempatan itu, mengapresiasi langkah Disbudporapar yang terus membuka ruang dialog dan kolaborasi dalam pengembangan budaya keris.

    “Kami sangat mengapresiasi inisiatif Disbudporapar yang terus membuka ruang dialog dan kolaborasi. Ini merupakan langkah positif untuk memperkuat ekosistem budaya keris agar tetap lestari dan berkembang,” ujarnya.

    Menurut Helmi, penguatan ekosistem budaya keris tidak cukup hanya melalui pelestarian benda pusaka. Upaya tersebut juga harus dibarengi dengan pembinaan perajin, penguatan promosi, edukasi kepada generasi muda, serta dukungan terhadap sektor pariwisata berbasis budaya.

    “Keris menjadi simbol peradaban dan kearifan lokal masyarakat Madura. Karena itu, pelestariannya harus menjadi tanggung jawab bersama agar tetap dikenal dan dicintai oleh generasi mendatang,” jelasnya. (*)

  • Sambut Kepulangan Jemaah Haji, Bupati Fauzi Tekankan Peran sebagai Teladan Masyarakat

    Sambut Kepulangan Jemaah Haji, Bupati Fauzi Tekankan Peran sebagai Teladan Masyarakat

    SUMENEP, LensaMadura.com – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo berharap seluruh jemaah haji yang telah kembali ke tanah air mampu menjaga kemabruran hajinya dan menjadi teladan di tengah kehidupan masyarakat.

    “Para jemaah yang telah pulang ke Kabupaten Sumenep bukan sekadar berakhirnya perjalanan ibadah di Mekkah dan Madinah, melainkan awal dari tanggung jawab moral untuk mengamalkan nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari,” kata Bupati Fauzi saat menyambut kedatangan jemaah haji Kabupaten Sumenep di GOR A. Yani Pangligur, Senin, 22 Juni 2026.

    Bupati Fauzi mengatakan, ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang sarat makna dan mengandung banyak pelajaran, mulai dari keikhlasan, kesabaran, kedisiplinan, persaudaraan, hingga pengorbanan.

    Karena itu, nilai-nilai tersebut hendaknya tetap diwujudkan para jemaah setelah kembali ke daerah.

    “Haji mabrur tidak hanya tercermin dari meningkatnya kualitas ibadah pribadi, tetapi juga terlihat dari sikap sosial yang semakin baik, kepedulian terhadap sesama, serta kontribusi positif bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.

    Dia menuturkan, para jemaah haji diharapkan mampu menjadi figur yang memberi contoh baik dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Menurut dia, kemabruran haji semestinya tercermin dalam perilaku sehari-hari.

    “Oleh sebab itu, para jemaah haji ini menjadi penggerak dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta menjaga persatuan dan kerukunan antarwarga,” katanya.

    “Jadilah teladan dalam menjaga akhlak, kejujuran, kedisiplinan, serta semangat gotong royong yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat,” imbuhnya.

    Kedatangan para jemaah disambut penuh suka cita oleh keluarga. Suasana haru tampak mewarnai pertemuan mereka setelah menjalani ibadah haji selama lebih dari satu bulan di Tanah Suci.

    Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, tenaga kesehatan, pembimbing ibadah, serta berbagai pihak yang telah memberikan pelayanan kepada jemaah sejak proses keberangkatan hingga kepulangan.

    Dikatakan, penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah, Kementerian Agama, petugas pendamping, dan seluruh pihak terkait yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kepada para tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah SWT,” pungkasnya.

    Sesuai jadwal, jemaah haji Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam Kloter 77 tiba pada pukul 02.00 WIB, Kloter 78 pukul 05.40 WIB, Kloter 79 pukul 08.00 WIB, dan Kloter 81 pukul 14.45 WIB, Senin, 22 Juni 2026. (*)

  • Bappeda Sumenep Paparkan Capaian dan Strategi Percepatan Sanitasi Daerah

    Bappeda Sumenep Paparkan Capaian dan Strategi Percepatan Sanitasi Daerah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep memaparkan capaian dan strategi percepatan pembangunan sanitasi daerah dalam forum Coaching Clinic VI Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang digelar di Ruang Rapat Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Jawa Timur.

    Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026, di mana Bappeda Sumenep bersama Pokja PKP memaparkan hasil pelaksanaan program sepanjang 2025 sekaligus arah kebijakan dan peta jalan (roadmap) sanitasi daerah ke depan.

    Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan forum tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat strategi implementasi SSK melalui masukan lintas sektor.

    “Coaching Clinic ini menjadi forum yang sangat penting untuk memperoleh masukan dan penguatan strategi implementasi SSK,” ujarnya, Senin, 22 Juni 2026.

    Ia menegaskan, Pemkab Sumenep berkomitmen mempercepat pembangunan sanitasi melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

    Dalam pemaparannya, Bappeda Sumenep mencatat sejumlah capaian pada sektor air limbah domestik sepanjang 2025. Di antaranya pembangunan 1.155 unit tangki septik individu dan 37 unit tangki septik komunal yang tersebar di sejumlah wilayah.

    Selain itu, pada sektor persampahan, pemerintah daerah juga melakukan penguatan sarana dan prasarana, termasuk pengadaan armada pengangkut sampah, pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS), rehabilitasi TPS3R, serta optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah di titik-titik strategis.

    Bappeda Sumenep juga menyiapkan Desa Kebundadap Timur, Kecamatan Saronggi, sebagai pilot project kampung percontohan sanitasi dalam implementasi Milestone 4 SSK.

    Di desa tersebut, pengembangan dilakukan secara terintegrasi, meliputi pembangunan sarana air limbah, penguatan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), revitalisasi TPS3R, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

    Arif menegaskan, penguatan desa percontohan menjadi bagian dari upaya mempercepat layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan.

    “Pemkab Sumenep berkomitmen mempercepat pencapaian target sanitasi melalui kolaborasi lintas sektor,” jelasnya. (*)

  • Bappeda Sumenep Urai Skema DBHCHT untuk Perlindungan Ketenagakerjaan

    Bappeda Sumenep Urai Skema DBHCHT untuk Perlindungan Ketenagakerjaan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep mengarahkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, terutama melalui skema pembiayaan jaminan sosial di daerah.

    Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan pengelolaan DBH CHT mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan DBH CHT.

    Dalam aturan tersebut, alokasi dana dibagi ke dalam tiga bidang utama.

    “Yaitu kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, kesehatan 40 persen, dan penegakan hukum 10 persen,” kata Arif, Senin, 22 Juni 2026.

    Arif menjelaskan, regulasi tersebut juga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan prioritas, selama tetap mendukung prioritas nasional dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) layanan dasar di daerah.

    Menurut Arif, salah satu fokus utama pemanfaatan DBHCHT di Sumenep adalah perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang belum sepenuhnya terjangkau program jaminan sosial.

    Program tersebut diarahkan untuk pembiayaan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sebagai bentuk perlindungan dasar terhadap risiko kerja yang dihadapi kelompok pekerja informal maupun rentan.

    Ia menyebut, skema ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat pekerja di Sumenep.

    “Kami optimistis melalui dukungan DBH CHT dan kolaborasi seluruh pihak, cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep akan terus meningkat,” ujar Arif.

    “Tujuan akhirnya adalah memastikan semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja maupun kematian, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin terjamin,” katanya. (*)

  • DKPP Sumenep Proses Pengadaan Hand Tractor Senilai Rp 1,9 Miliar

    DKPP Sumenep Proses Pengadaan Hand Tractor Senilai Rp 1,9 Miliar

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar untuk pengadaan hand tractor pada 2026.

    Berdasarkan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Inaproc, proyek tersebut terbagi dalam dua paket kegiatan dengan nilai masing-masing Rp 525 juta dan Rp 1,452 miliar.

    Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid mengatakan proses pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) itu saat ini sedang berlangsung melalui sistem e-katalog.

    “Saat ini proses pengadaannya sudah berjalan. Kami berharap bisa segera terealisasi agar dapat langsung diserahkan kepada kelompok tani pengusul,” ujarnya, Senin, 22 Juni 2026.

    Menurut dia, bantuan alsintan tersebut akan diberikan kepada sejumlah kelompok tani di berbagai wilayah Kabupaten Sumenep. Program itu bersumber dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang disalurkan melalui kelompok tani pengusul.

    “Pengadaan alsintan ini bersumber dari pokok pikiran DPRD yang akan disalurkan kepada kelompok tani pengusul,” ujarnya.

    Anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi mengatakan pengadaan alsintan merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan saat kegiatan reses.

    “Pengadaan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang diakomodasi dewan melalui kegiatan reses beberapa waktu lalu,” kata Masdawi.

    Politikus Partai Demokrat itu meminta DKPP mempercepat realisasi program agar manfaatnya segera dirasakan oleh para petani. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan pengadaan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

    “Kami juga meminta pengadaan dilakukan sesuai rencana anggaran biaya. Semakin cepat terealisasi akan lebih baik,” ujarnya. (*)

  • Lansia asal Sampang Ditangkap Usai Curi Motor di Ruko Teja Pamekasan

    Lansia asal Sampang Ditangkap Usai Curi Motor di Ruko Teja Pamekasan

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan bergerak cepat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di kawasan Ruko Teja, Kabupaten Pamekasan.

    Menariknya, terduga pelaku berinisial S (67), warga Dusun Combih, Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, yang merupakan seorang lansia.

    Peristiwa pencurian diketahui terjadi pada Selasa pagi, 16 Juni 2026.

    Setelah menerima laporan dari korban, polisi segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku dalam waktu singkat.

    Kasi Humas Polres Pamekasan, Ipda Yoni Evan Pratama, membenarkan penangkapan tersebut. Pelaku diamankan tanpa perlawanan di Jalan Raya Pasar Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, pada Kamis malam, 18 Juni 2026 sekitar pukul 18.36 WIB.

    “Benar, kurang dari 48 jam setelah laporan diterima, Tim Opsnal Satreskrim Polres Pamekasan berhasil mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti tanpa perlawanan,” ujar Ipda Evan, Sabtu, 20 Juni 2026.

    Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit sepeda motor warna hitam dengan nomor polisi M 2665 BX yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh korban di kawasan Ruko Teja.

    Terancam 5 Tahun Penjara

    Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti telah diamankan dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Pamekasan.

    Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

    Polisi Imbau Warga Waspada

    Polisi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan curanmor dengan menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan kunci pengaman ganda saat memarkir kendaraan, serta memilih lokasi parkir yang aman dan mudah diawasi,” pungkas Ipda Evan. (*)

  • DKPP Sumenep Optimistis Areal Tembakau Kembali Menembus 18 Ribu Hektare

    DKPP Sumenep Optimistis Areal Tembakau Kembali Menembus 18 Ribu Hektare

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memproyeksikan luas areal tanam tembakau pada musim tanam 2026 meningkat menjadi sekitar 18 ribu hektare.

    Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan luas tanam pada 2025 yang tercatat sekitar 14 ribu hektare.

    Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid mengatakan proyeksi kenaikan itu didasarkan pada banyaknya lahan yang telah disiapkan petani untuk budidaya tembakau.

    “Kalau melihat banyaknya lahan yang sudah dipersiapkan petani, tahun ini kami optimistis bisa mencapai 18 ribu hektare lahan tanam tembakau, bahkan bisa lebih,” kata Chainur, Senin, 22 Juni 2026.

    Meski demikian, ia mengingatkan petani untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca sebelum memulai masa tanam. Menurut dia, cuaca di sejumlah wilayah masih menunjukkan kondisi yang fluktuatif meskipun musim kemarau mulai berlangsung.

    “Dalam pertanian, cuaca dan iklim menjadi faktor penting. Saat ini masih ada beberapa wilayah yang sering mendung, sehingga petani perlu mempertimbangkan kondisi iklim sebelum menanam,” ujarnya.

    Chainur menilai masuknya musim kemarau dapat mendukung peningkatan kualitas tembakau. Apalagi, komoditas tersebut masih memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi.

    “Dengan musim kemarau yang mulai masuk, harapannya kualitas tembakau semakin baik karena potensi dan permintaan pasar terhadap tembakau Sumenep cukup besar,” katanya.

    Menurut Chainur, aktivitas musim tanam mulai terlihat dari sejumlah petani yang telah melakukan penyemaian benih. Informasi tersebut diperoleh dari laporan penyuluh pertanian lapangan di berbagai kecamatan.

    “Kami mendapat laporan bahwa sudah ada petani yang mulai melakukan penyemaian benih tembakau,” ujarnya. (*)

  • Kepala SPPG Humaerah Sejahtera Bantah Pemerataan Anggaran MBG, Korwil Siap Evaluasi

    Kepala SPPG Humaerah Sejahtera Bantah Pemerataan Anggaran MBG, Korwil Siap Evaluasi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Humaerah Sejahtera pelaksana membantah adanya praktik penyamarataan anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Sumenep.

    Kepala SPPG Yayasan Humaerah Sejahtera, Zainul Mujid, menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran bahan makanan telah berjalan sesuai dengan dokumen dan bukti transaksi yang dimiliki pihak pelaksana.

    “Gak ada pemerataan, semuanya sesuai nota,” ujar Zainul Mujid saat dikonfirmasi, Minggu, 21 Juni 2026.

    Sebelumnya, bagian administrasi SPPG Yayasan Humaerah Sejahtera berinisial AN mengakui adanya penyamaan anggaran bagi seluruh penerima manfaat yang dilakukan berdasarkan kebijakan internal dapur dengan alasan pemerataan.

    “Anggaran penerima manfaat memang kami samakan. Itu merupakan kebijakan internal dapur,” kata AN, Jumat, 19 Juni 2026.

    Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan perbedaan alokasi anggaran bahan makanan berdasarkan kelompok penerima manfaat.

    BGN mengatur anggaran sebesar Rp8.000 per porsi untuk balita, PAUD, TK, RA, serta siswa SD/MI kelas 1 hingga 3. Sementara itu, Rp10.000 per porsi dialokasikan untuk siswa SD/MI kelas 4 ke atas hingga SMA serta ibu menyusui.

    Menanggapi polemik tersebut, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Sumenep, Moh Kholilurrahman Hidayat, menyatakan bahwa terdapat perbedaan indeks harga antara wilayah kepulauan dan daratan yang perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program.

    “Ada perbedaan indeks harga antara kepulauan dan daratan,” ujarnya, Minggu, 22 Juni 2026.

    Pria yang akrab disapa Bayor itu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi dan pelaporan ke Badan Gizi Nasional (BGN) jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan di lapangan.

    “Jika memang nanti ada aturan yang dilanggar, kita evaluasi dan laporkan ke BGN. Saat ini data masih sesuai,” tegasnya.

    Ia juga mempertanyakan dasar data yang digunakan dalam pernyataan terkait dugaan penyamarataan anggaran tersebut.

    “Pernyataan itu dibarengi data tidak? Jangan-jangan orang yang memberi pernyataan itu tidak tahu datanya,” katanya. (*)

  • DKPP Sumenep Alokasikan Rp 2,1 Miliar untuk Bantuan Benih Tembakau

    DKPP Sumenep Alokasikan Rp 2,1 Miliar untuk Bantuan Benih Tembakau

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setempat, mengalokasikan bantuan benih tembakau kepada 20 kelompok tani pada 2026. Program tersebut didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan nilai anggaran mencapai Rp 2,1 miliar.

    Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan DBHCHT untuk memperkuat sektor pertanian, khususnya komoditas tembakau yang menjadi salah satu unggulan daerah.

    “Alhamdulillah, salah satu alokasi DBHCHT tahun 2026 kami fokuskan untuk bantuan benih tembakau kepada kelompok tani,” kata Chainur Rasyid, Senin, 22 Juni 2026.

    Menurut dia, distribusi benih telah dilakukan sekitar satu bulan lalu oleh bidang teknis DKPP kepada kelompok tani penerima di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep.

    DKPP menyalurkan benih varietas Prancak-95 atau M95 yang selama ini dikenal sebagai varietas unggulan tembakau Sumenep. Varietas tersebut dinilai mampu beradaptasi dengan kondisi lahan setempat serta menghasilkan kualitas panen yang baik.

    “Prancak-95 merupakan varietas unggulan yang sudah lama menjadi identitas tembakau Sumenep,” ujarnya.

    Chainur menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan dengan pola pemerataan. Hampir seluruh kecamatan di Sumenep dinilai memiliki potensi yang sama dalam pengembangan budidaya tembakau, sehingga alokasi penerima disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

    Setiap paket bantuan berisi sekitar 300 gram benih yang diperkirakan dapat menghasilkan hingga 900 ribu bibit tembakau. Bibit tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada anggota kelompok tani penerima manfaat.

    Melalui program itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap produktivitas tembakau meningkat dan berdampak pada kesejahteraan petani.

    “Kami berharap produksi tembakau terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani di Sumenep,” harapnya. (*)

  • Said Abdullah Minta Pemerintah Terapkan Cukai Afirmatif bagi Industri Rokok Kecil

    Said Abdullah Minta Pemerintah Terapkan Cukai Afirmatif bagi Industri Rokok Kecil

    SUMENEP, LensaMadura.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah menerapkan kebijakan afirmatif terhadap tarif cukai bagi pabrikan rokok golongan III.

    Kebijakan itu dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri rokok kecil dan menengah sekaligus memperluas penggunaan cukai legal.

    Menurut Said, mayoritas industri hasil tembakau di sejumlah daerah, termasuk Madura, masih didominasi pabrikan golongan III yang sedang berkembang.

    Karena itu, kebijakan cukai perlu dirancang secara proporsional agar tidak semakin membebani pelaku usaha kecil.

    “Kalau tarif cukainya terlalu berat, pabrikan kecil akan kesulitan bertahan dan berkembang,” kata Said dalam keterangannya dikutip Senin, 22 Juni 2026.

    Politikus PDI Perjuangan asal Sumenep itu menegaskan, industri hasil tembakau memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

    Di Madura, sektor tersebut disebut menyerap lebih dari 186 ribu tenaga kerja langsung, belum termasuk tenaga kerja tidak langsung dan aktivitas ekonomi turunannya.

    Said menilai, tingginya beban cukai menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian pelaku usaha menggunakan pita cukai ilegal. Karena itu, pemerintah didorong memberikan insentif agar produsen lebih memilih menggunakan cukai resmi.

    Salah satu usulan yang disampaikannya adalah penerapan tarif cukai khusus sebesar Rp300 per batang bagi pabrikan golongan III yang berusia di bawah 20 tahun.

    Menurutnya, langkah tersebut berpotensi meningkatkan kepatuhan sekaligus memperluas basis penerimaan negara dari sektor cukai.

    “Yang dibutuhkan bukan penambahan lapisan tarif, melainkan kebijakan afirmatif agar pabrikan golongan III bisa tumbuh dan patuh menggunakan cukai resmi,” ujarnya.

    Meski mendukung pemberian insentif, Said meminta pemerintah tetap menindak tegas pelaku usaha yang masih menggunakan pita cukai ilegal setelah memperoleh kemudahan kebijakan.

    “Jika insentif sudah diberikan tetapi masih menggunakan cukai ilegal, maka harus ada sanksi hukum dan denda yang berat,” katanya.

    Sementara itu, kalangan pengusaha rokok dan tembakau di Madura menyambut positif wacana pembentukan lapisan baru Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan III.

    Namun, mereka berharap kebijakan tersebut diterapkan secara khusus di Madura sebagai salah satu sentra penghasil tembakau terbesar di Indonesia.

    Pandangan itu mengemuka dalam forum silaturahmi pengusaha rokok dan tembakau bersama Bupati Pamekasan di Pendopo Ronggosukowati beberapa waktu lalu.

    Owner CV Jawara Internasional Djaya, Alfian Marsuto, mengatakan pengusaha rokok Madura pada prinsipnya tidak menolak pembentukan SKM Golongan III. Menurut dia, yang diperjuangkan adalah kebijakan afirmatif yang memberikan ruang lebih besar bagi industri rokok lokal untuk tumbuh.

    Senada dengan itu, CEO Bawang Mas Grup, H Khairul Umam, menegaskan bahwa kajian yang disusun para pengusaha sejak awal memang bertujuan mendorong lahirnya SKM Golongan III khusus Madura.

    “Kajian yang kami buat bukan meminta SKM Golongan III berlaku nasional. Jika diberlakukan secara nasional, yang akan diuntungkan adalah pengusaha besar di luar Madura. Pengusaha rokok Madura tidak akan menikmati,” ujar Khairul Umam. (*)

  • BPRS Bhakti Sumekar Gencarkan Literasi Keuangan hingga Pelosok Desa di Sumenep

    BPRS Bhakti Sumekar Gencarkan Literasi Keuangan hingga Pelosok Desa di Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar terus memperkuat perannya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

    Melalui program Jelajah Cerdas Literasi Keuangan, BPRS Bhakti Sumekar menyasar berbagai lapisan masyarakat hingga ke wilayah pelosok, salah satunya di Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Senin, 15 Juni 2026.

    Program tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, mulai dari pentingnya menabung, mengatur pengeluaran, hingga perencanaan keuangan jangka panjang.

    Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, mengatakan peningkatan literasi keuangan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah tantangan ekonomi dan pesatnya perkembangan era digital.

    “Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu merencanakan masa depan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara tepat dan terhindar dari berbagai risiko keuangan,” ujar Hairil Fajar, Senin, 22 Juni 2026.

    Menurut dia, edukasi keuangan perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah pedesaan. Dengan demikian, manfaat literasi keuangan dapat dirasakan secara lebih merata.

    “Kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat. Melalui program Jelajah Cerdas Literasi Keuangan, kami berupaya menyampaikan materi yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

    Selain memberikan edukasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi BPRS Bhakti Sumekar untuk memperkenalkan layanan perbankan syariah sekaligus mendorong peningkatan inklusi keuangan di Kabupaten Sumenep.

    Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat agar edukasi yang diberikan lebih efektif dan tepat sasaran.

    Haril Fajar berharap, melalui program yang menjangkau hingga wilayah pelosok desa, tingkat literasi keuangan masyarakat terus meningkat.

    “Sehingga dapat mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tambahnya. (*)

  • Kadisdik Sumenep Minta Sekdes Pagerungan Besar Mundur dari Jabatan Kepala PAUD

    Kadisdik Sumenep Minta Sekdes Pagerungan Besar Mundur dari Jabatan Kepala PAUD

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Mohamad Iksan, meminta Sekretaris Desa (Sekdes) Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, inisial M, mundur dari jabatannya sebagai Kepala PAUD Darul Hikmah.

    Permintaan itu disampaikan menyusul mencuatnya dugaan rangkap jabatan yang dilakukan Mursalin.

    Dalam keterangannya, Iksan mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan awal melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

    Hasil penelusuran sementara menunjukkan bahwa M memang pernah menjabat sebagai kepala sekolah di lembaga tersebut.

    “Itu sudah saya cross check. Saya sampaikan ke Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas. Pada posisi itu dia memang pernah menjadi kepala TK di sana. Katanya dia tidak menerima honor,” kata Iksan kepada wartawan, Kamis, 18 Juni 2026.

    Menurut Iksan, hasil pemeriksaan terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKS) tidak menemukan nama M sebagai penerima honor.

    Meski demikian, ia mengaku telah menyarankan agar yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah.

    “Cuma saya bilang, sudah lah Pak, sampean mundur saja dari kepala sekolah, biar diurus orang lain. Jangan sampean,” ujarnya.

    Iksan menegaskan, instansinya masih akan melakukan penelusuran lebih lanjut, termasuk memeriksa data pokok pendidikan (Dapodik) untuk memastikan status administrasi M.

    Ia menekankan, seorang aparatur desa tidak diperbolehkan menerima honor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila terdapat ketentuan yang melarang.

    “Nah, coba lihat sekarang, cek, ada tidak orang tersebut di Dapodik? Dipastikan tidak boleh menerima honor. Saya bilang tidak boleh menerima honor dari APBD maupun APBN,” katanya.

    Selain itu, Disdik Sumenep juga akan menelusuri informasi mengenai dugaan penerimaan tunjangan sertifikasi guru oleh M di lembaga pendidikan lain.

    Apabila informasi tersebut terbukti benar, Iksan menyatakan yang bersangkutan harus memilih salah satu status yang dijalani.

    “Kalau memang ada, suruh milih dia, milih sertifikasi atau milih Sekdesnya. Nanti saya cek lagi apakah ada namanya di sertifikasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep Mulyadi meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan rangkap jabatan tersebut.

    Ia menilai persoalan itu tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menimbulkan masalah administrasi dan mengganggu pelayanan publik.

    Mulyadi mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep melakukan verifikasi dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran aturan.

    Hingga berita ini ditulis, M belum memberikan keterangan terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan belum mendapat respons.

    Sementara itu, Kepala Desa Pagerungan Besar, H Yulandi Abdul Rahim, belum memberikan penjelasan lebih lanjut dan meminta agar konfirmasi dilakukan langsung kepada M.

    Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (*)