Lensa Madura

Tag: Rokok Ilegal

  • KNPI Sumenep Apresiasi Operasi Gabungan Pemberantasan Rokok Ilegal

    KNPI Sumenep Apresiasi Operasi Gabungan Pemberantasan Rokok Ilegal

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumenep, Jawa Timur, mengapresiasi pelaksanaan operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal yang melibatkan pemerintah daerah, Bea Cukai, Kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Ketua DPD KNPI Sumenep Khairul Umam meminta operasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan insidental, tetapi dilakukan secara berkelanjutan dengan memperluas pengawasan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

    “Pengamanan lebih dari 90 ball rokok ilegal pada hari pertama menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Penanganannya harus dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Khairul Umam, Selasa, 20 Oktober 2026.

    Menurut dia, keberhasilan petugas mengamankan puluhan ball rokok ilegal di kawasan Terminal Arya Wiraraja pada hari pertama operasi menjadi indikasi bahwa peredaran rokok ilegal di Sumenep masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

    Umam mengatakan operasi gabungan merupakan langkah penting untuk menekan peredaran rokok ilegal. Namun, efektivitas pemberantasan tidak semata-mata dapat diukur dari jumlah barang yang berhasil diamankan dalam satu atau dua hari operasi.

    “Perlu strategi penindakan yang konsisten, pengawasan berlapis, serta pemetaan jalur distribusi untuk menyentuh jaringan peredaran yang lebih luas,” katanya.

    KNPI Sumenep, kata dia, mendorong agar kegiatan serupa dilaksanakan secara rutin dengan memperluas wilayah pengawasan hingga ke desa-desa.

    Menurutnya, upaya pemberantasan rokok ilegal perlu menyasar seluruh rantai peredaran, tidak hanya titik penjualan, tetapi juga jalur distribusi dan pihak yang terlibat dalam peredarannya sesuai dengan ketentuan hukum.

    “Jangan sampai operasi ini hanya ramai pada saat pelaksanaan, kemudian kembali senyap setelah kegiatan selesai. Kami berharap ada pola pengawasan yang berkelanjutan dengan jangkauan yang lebih luas hingga tingkat desa,” ujarnya.

    Ia menambahkan temuan lebih dari 90 ball rokok ilegal pada hari pertama dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan serta penindakan pada tahap berikutnya. (*)

  • Bertemu Kapolresta, KNPI Sumenep Bahas Galian C hingga Rokok Ilegal

    Bertemu Kapolresta, KNPI Sumenep Bahas Galian C hingga Rokok Ilegal

    SUMENEP, LensaMadura.com – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep membahas sejumlah persoalan daerah saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolresta di kantor DPD KNPI Sumenep, Selasa, 22 September 2026.

    Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara KNPI dan jajaran kepolisian mengenai persoalan lingkungan, penegakan hukum serta kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu yang dibahas adalah aktivitas galian C dan peredaran rokok ilegal.

    Ketua DPD KNPI Sumenep, Khairul Umam, mengatakan persoalan tersebut membutuhkan perhatian lintas sektor. Menurut dia, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan instansi terkait perlu memiliki pemahaman yang sama agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.

    “Yang kami dorong bukan hanya sinergisitas dalam bentuk komunikasi, tetapi kesamaan visi dan sikap. Kalau persoalan yang dihadapi masyarakat adalah persoalan bersama, maka cara kita melihat dan menyelesaikannya juga harus memiliki arah yang sama,” ujarnya.

    Umam lantas menyoroti aktivitas galian C yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan apabila tidak diawasi dan ditata dengan baik.

    Umam berpandangan, dampak galian C tidak hanya berkaitan dengan persoalan perizinan atau aktivitas ekonomi. Perubahan bentang alam, fungsi lahan, kerusakan jalan, debu dan sedimentasi hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar juga perlu menjadi perhatian.

    “Kita harus memiliki sikap yang sama bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Kalau hari ini kita membiarkan lingkungan rusak, maka biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat di masa depan akan jauh lebih besar,” katanya.

    Umam juga mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap aktivitas galian C yang tidak sesuai dengan ketentuan.

    Kata Umam, penanganan tidak cukup hanya melalui penindakan. Pengawasan, penataan, penegakan aturan dan pemulihan lingkungan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

    Selain itu, persoalan lain yang disampaikan KNPI Sumenep.adalah peredaran rokok ilegal. Organisasi kepemudaan tersebut mendukung upaya pemberantasan, tetapi meminta penanganannya tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya petani tembakau.

    Umam menilai petani tembakau perlu dibedakan dari pihak yang memproduksi atau mengedarkan rokok secara ilegal.

    “Kita harus membedakan antara petani tembakau dengan aktivitas produksi dan peredaran rokok ilegal. Jangan sampai semangat pemberantasan rokok ilegal justru membuat petani tembakau menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujar mantan aktivis PMII Sumenep itu.

    Menurutnya, penanganan rokok ilegal perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melihat rantai ekonomi dari hulu hingga hilir. Kepentingan petani, tenaga kerja, pelaku usaha yang taat aturan, penerimaan negara dan penegakan hukum perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan.

    Dua isu tersebut, kata Umam, menunjukkan pentingnya kesamaan arah di antara pimpinan daerah dan lembaga terkait. Penegakan hukum perlu berjalan konsisten, tetapi dampaknya terhadap masyarakat juga harus diperhitungkan.

    “Kami berharap seluruh pimpinan daerah memiliki satu kesepahaman: terhadap kerusakan lingkungan kita harus tegas, terhadap pelanggaran hukum kita harus konsisten, tetapi terhadap kepentingan masyarakat kita juga harus sensitif. Jangan sampai penegakan aturan justru melahirkan persoalan baru bagi rakyat,” katanya.

    Lebih lanjut, Umam menegaskan pertemuan tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Organisasi itu menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong agar persoalan daerah dibahas secara terbuka.

    “Kita ingin Sumenep dibangun dengan visi yang sama. Lingkungan harus dijaga, hukum harus ditegakkan, ekonomi masyarakat harus dilindungi, dan setiap institusi harus bergerak dalam satu kepentingan: kepentingan masyarakat dan masa depan Sumenep,” ujarnya. (*)

  • Pengusaha Rokok Dorong Penerapan SKM Golongan III di Madura

    Pengusaha Rokok Dorong Penerapan SKM Golongan III di Madura

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Sejumlah pengusaha rokok di Madura mengusulkan agar pemerintah pusat memberlakukan kebijakan Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan III secara khusus di wilayah Madura.

    Usulan itu disampaikan dalam pertemuan 13 pengusaha rokok asal Kabupaten Pamekasan dengan Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman di Pendopo Ronggosukowati, Rabu, 3 Juni 2026.

    Koordinator Pengusaha Rokok Madura, Alfian Marsuto, mengatakan kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk memperkuat industri rokok legal sekaligus menekan peredaran rokok tanpa cukai yang masih marak di lapangan.

    Menurut dia, regulasi mengenai SKM Golongan III saat ini masih dibahas pemerintah pusat melalui rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Karena itu, pelaku usaha berharap aspirasi dari daerah penghasil tembakau dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

    “Jika kebijakan itu diterapkan di Madura, kami memperkirakan peredaran rokok ilegal bisa ditekan hingga 90 persen karena pelaku usaha memiliki kemudahan untuk memproduksi rokok bercukai,” ujarnya kepada media.

    Ia menilai Madura memiliki alasan kuat untuk memperoleh perlakuan khusus. Selain dikenal sebagai salah satu sentra tembakau nasional, hingga kini belum muncul industri rokok berskala besar yang tumbuh dari potensi tembakau lokal.

    Alfian menyebut daerah penghasil tembakau di Indonesia tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Madura, Jember, Deli, Temanggung, dan Lombok.

    Namun, menurut dia, pengembangan industri hasil tembakau di daerah-daerah tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan besarnya produksi bahan baku.

    Karena itu, para pengusaha berharap Madura dapat menjadi wilayah percontohan dalam penerapan SKM Golongan III. Mereka juga mendorong adanya kebijakan pita cukai yang lebih mendukung perkembangan industri rokok lokal.

    Usulan tersebut, kata Alfian, sejalan dengan agenda hilirisasi yang sedang didorong pemerintah, khususnya pada sektor pertanian. “Madura memiliki sumber daya alam berupa tembakau yang sangat potensial. Kami berharap ada kesempatan untuk mengembangkan industri rokok berbasis potensi daerah,” ujarnya.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyatakan siap membantu menyampaikan usulan para pengusaha kepada pemerintah pusat. Menurut dia, ruang untuk memberikan masukan masih terbuka karena regulasi terkait SKM Golongan III belum ditetapkan.

    “Kami berharap SKM Golongan III dapat dipertimbangkan untuk diterapkan khusus di Madura Raya. Pengusaha rokok di wilayah ini masih dalam tahap berkembang dan belum menjadi industri besar,” ujar bupati. (*)

  • Legalisasi Rokok Ilegal dan Ujian Besar Negara di Sumenep

    Legalisasi Rokok Ilegal dan Ujian Besar Negara di Sumenep

    Ditulis oleh M Faizi, opini berikut sebelumnya telah terbit di Kliktimes dengan judul Menguji Hasrat Legalisasi Menkeu Purbaya di Tengah Kabut Rokok Ilegal Sumenep. Redaksi melakukan penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi tulisan.

    LENSAMADURA.COM – Bulan Mei 2026 tampaknya bukan sekadar penanda kalender birokrasi. Ia menjelma semacam “hari pengadilan sunyi” bagi hasrat besar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Di titik inilah, publik akan menunggu: apakah rencana legalisasi rokok ilegal benar-benar menjadi kebijakan nyata, atau sekadar slogan fiskal yang kehilangan napas sebelum diuji di lapangan.

    Purbaya telah menggariskan arah kebijakan yang tegas. Produsen rokok ilegal akan diarahkan masuk ke sistem resmi paling lambat Mei 2026. Skemanya tampak sederhana, cukup membayar jenis cukai tertentu, maka status berubah dari “abu-abu” menjadi legal.

    Negara berharap lahir dua capaian sekaligus: peningkatan penerimaan dan pasar yang lebih tertib.

    Namun, seperti yang sering terjadi pada kebijakan besar di negeri ini, kesederhanaan konsep kerap berakhir menjadi kerumitan implementasi.

    Rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ia telah lama tumbuh sebagai ekosistem ekonomi bayangan: ada produksi, distribusi, pasar, hingga jejaring sosial yang membuatnya bertahan. Dalam banyak kasus, ia bukan lagi sekadar barang tanpa pita cukai, melainkan sistem yang hidup, bergerak, dan beradaptasi mengikuti celah keadaan.

    Purbaya sendiri tidak menutup mata terhadap situasi tersebut. Ia bahkan menyinggung adanya dugaan “bekingan” di balik lancarnya peredaran rokok ilegal. Karena itu, pemerintah menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk memperkuat penindakan.

    Artinya, negara tidak sedang berhadapan dengan pelanggaran sederhana, melainkan dengan struktur yang lebih dalam dan berlapis.

    Di titik inilah kebijakan legalisasi menjadi seperti pisau bermata dua.

    Di satu sisi, pendekatan ini terlihat pragmatis. Daripada terus-menerus berperang dengan pasar gelap, negara mencoba menarik pelaku ke ruang formal. Ada pajak masuk, kontrol, dan kepastian hukum. Dalam logika fiskal, ini seperti rekonsiliasi paksa antara negara dan pelanggar.

    Namun di sisi lain, muncul pertanyaan serius: apakah kebijakan ini justru membuka ruang pembenaran atas pelanggaran yang telah lama terjadi?

    Jika tidak dirancang ketat, kebijakan ini berpotensi melahirkan pesan berbahaya bahwa melanggar dulu, legal belakangan.

    Di titik ini, istilah moral hazard bukan lagi sekadar konsep akademik, tetapi risiko nyata. Ketika pelanggaran diberi jalan pulang tanpa pagar tegas, batas antara legal dan ilegal menjadi kabur. Dan sejarah kebijakan fiskal menunjukkan, kaburnya batas selalu membawa biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil.

    Purbaya juga menegaskan sikap keras: pabrik yang menolak masuk sistem legal dapat ditutup. Namun publik memahami, tantangan terbesar bukan terletak pada pernyataan, melainkan pada konsistensi penegakan di lapangan.

    Indonesia terlalu sering memiliki aturan yang gagah di podium, tetapi melemah saat bersentuhan dengan realitas.

    Di saat yang sama, pemerintah memilih menahan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) dan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2026. Tujuannya menjaga selisih harga antara rokok legal dan ilegal agar tidak semakin lebar, sebab selisih itulah yang selama ini menjadi bahan bakar utama peredaran rokok tanpa cukai.

    Namun kebijakan ini juga berada di posisi rawan.

    Menahan tarif berarti menahan potensi penerimaan negara yang lebih besar. Sebaliknya, menaikkan tarif terlalu agresif justru bisa memperluas pasar ilegal. Negara seperti sedang berjalan di atas tali tipis: antara stabilitas pasar dan optimalisasi fiskal.

    Karena itu, Mei 2026 bukan sekadar target administratif. Ia adalah ujian konsistensi negara: apakah mampu mengubah struktur pasar yang telah lama terbentuk, atau justru memilih kompromi yang tampak rapi di atas kertas tetapi rapuh di realitas.

    Sumenep: Industri, Paguyuban, dan Kabut Rokok Ilegal

    Jika berbicara rokok ilegal, maka Sumenep bukan sekadar catatan pinggir. Daerah ini kerap disebut sebagai salah satu simpul penting industri rokok rakyat, dengan jumlah pabrikan yang disebut mencapai lebih dari dua ratus unit.

    Di satu sisi, industri tersebut menjadi penopang ekonomi lokal. Namun di sisi lain, ia juga menyimpan ruang abu-abu antara legalitas dan praktik di lapangan.

    Di tengah struktur itu, keberadaan paguyuban pengusaha rokok Sumenep menjadi menarik dicermati. Secara formal, paguyuban diposisikan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan advokasi pelaku usaha.

    Akan tetapi, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari: sejauh mana paguyuban benar-benar menjadi ruang penataan industri, dan sejauh mana ia justru menjadi “payung sosial” bagi praktik yang masih berada di area abu-abu?

    Di lapangan, beredar dugaan bahwa dalam ekosistem yang terorganisasi tersebut masih terdapat sebagian pelaku usaha yang memproduksi rokok tanpa pita cukai. Dugaan ini tentu tidak dapat digeneralisasi, namun cukup untuk memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan internal dan komitmen kolektif terhadap legalitas.

    Fenomena ini memperlihatkan satu hal penting: persoalan rokok ilegal di Sumenep tidak selalu berdiri di luar sistem, tetapi bisa saja tumbuh di dalam struktur yang tampak formal.

    Di sinilah kompleksitasnya.

    Ketika batas antara legal dan ilegal tidak hanya berada di luar pagar, tetapi juga di dalam ruang organisasi, maka penegakan hukum menjadi semakin rumit.

    Pertanyaannya: apakah paguyuban benar-benar sedang mendorong transformasi menuju industri yang tertib cukai, atau justru menjadi ruang transisi yang belum sepenuhnya bersih dari praktik lama?

    Jika kebijakan legalisasi rokok ilegal benar-benar dijalankan pemerintah pusat, maka Sumenep akan menjadi salah satu laboratorium paling nyata. Bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal bagaimana struktur sosial-ekonomi lokal beradaptasi, bertahan, atau berubah di tengah tekanan kebijakan baru.

    Sebab pada akhirnya, kebijakan tidak pernah bekerja dalam ruang kosong. Ia selalu berhadapan dengan realitas.

    Dan di Sumenep, realitas itu berwujud kabut tipis antara industri, kebutuhan hidup, dan praktik yang belum sepenuhnya tunduk pada aturan.

    Di situlah ujian Mei 2026 akan menemukan wajah paling jujurnya—bukan di meja kebijakan, melainkan di jantung daerah yang hidup dari tembakau, tetapi juga terus bergulat dengan batas-batas legalitas yang tidak selalu tegas.

    Kendati demikian, penulis juga menilai penting untuk mengungkap dugaan praktik rokok ilegal yang kemungkinan masih tumbuh di dalam struktur paguyuban rokok di Sumenep.

    Sebab, jika ruang organisasi yang seharusnya menjadi alat penataan justru gagal membangun disiplin kolektif terhadap aturan cukai, maka legalisasi hanya akan menjadi kosmetik kebijakan-rapi di permukaan, tetapi menyisakan persoalan lama di bagian terdalam industri. (*)

  • Peredaran Rokok Ilegal Makin Menggurita, RMI Datangi DPRD Sumenep

    Peredaran Rokok Ilegal Makin Menggurita, RMI Datangi DPRD Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Isu peredaran rokok ilegal di Madura, termasuk di Sumenep, masih mencuat. Kali ini, Rampak Muda Indonesia (RMI) menyampaikan langsung aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Sumenep melalui audiensi yang digelar pada Senin, 20 April 2026.

    Dalam rilis RMI, Madura selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur.

    Namun di sisi lain, wilayah ini juga kerap disorot karena maraknya peredaran rokok ilegal yang dianggap merugikan negara.

    Ketua RMI, Khairul Umam, mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena tersebut.

    Umam berpandangan, persoalan rokok ilegal tidak bisa dilihat secara hitam-putih, karena di balik itu terdapat realitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya petani tembakau.

    “Rokok ilegal memang berdampak pada negara, tapi di sisi lain juga menjadi sumber penghidupan. Ini yang menjadi dilema,” ujarnya.

    Dalam audiensi tersebut, RMI meminta DPRD Sumenep untuk mengambil peran strategis, termasuk menekan peredaran rokok ilegal yang tetap berpihak pada masyarakat kecil.

    Ketua DPRD Sumenep, H Zainal Arifin, membenarkan adanya fenomena tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya mencari jalan keluar, termasuk berkomunikasi dengan pihak Bea Cukai.

    “Namun hingga saat ini, respons konkret masih belum diperoleh,” ujarnya.

    Sebagai alternatif solusi, DPRD Sumenep mengusulkan agar ada kebijakan yang lebih fleksibel dari pihak Bea Cukai, terutama bagi pelaku UMKM di sektor produksi rokok.

    “Salah satunya (mungkin) melalui penerapan standar khusus seperti label atau pita cukai dengan klasifikasi tertentu,” jelasnya.

    Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menekan biaya produksi agar tidak melonjak tinggi, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.

    Dengan demikian, kata dia, tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara negara, pelaku usaha, dan petani tembakau.

    “Jika ada klasifikasi khusus dengan biaya yang lebih terjangkau, maka pelaku usaha tidak terbebani, dan masyarakat tetap bisa merasakan manfaatnya,” jelasnya.

    RMI berharap, aspirasi yang telah disampaikan melalui DPRD Sumenep dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

    Mereka menilai, solusi konkret sangat dibutuhkan agar Madura tidak terus-menerus dicap negatif, sekaligus tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. (th/rm)

  • Polres Sampang Ungkap Pengangkutan 1,6 Juta Batang Rokok Ilegal

    Polres Sampang Ungkap Pengangkutan 1,6 Juta Batang Rokok Ilegal

    SAMPANG, LensaMadura.com – Kepolisian Resor (Polres) Sampang mengungkap empat kasus pengangkutan rokok tanpa pita cukai dalam satu malam saat Operasi Cipta Kondisi di Jalan Raya Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Senin malam, 22 Desember 2025.

    “Dalam satu malam, petugas kami berhasil mengamankan empat kendaraan berbeda yang mengangkut rokok tanpa pita cukai. Seluruh kendaraan dan barang bukti langsung kami amankan di lokasi untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kasat Reskrim Polres Sampang, IPTU Nur Fajri Alim, di Sampang, Selasa, 23 Desember 2025.

    Ia menjelaskan operasi yang berlangsung sekitar pukul 22.30 WIB itu berhasil mengamankan empat orang terlapor beserta kendaraan dan muatan rokok ilegal dengan total mencapai sekitar 1.680.000 batang. Dari hasil penghitungan awal, potensi kerugian negara akibat tidak terbayarnya cukai diperkirakan mencapai Rp2.068.080.000.

    Nur Fajri menyebutkan keempat kasus tersebut terungkap secara terpisah, namun masih dalam rentang waktu dan lokasi yang sama. Para terlapor masing-masing berinisial MH warga Besuki, Situbondo; ARA warga Jakarta Selatan; NR warga Bangkalan; serta JPR warga Sidoarjo.

    “Rinciannya, MH mengangkut sekitar 40.000 batang rokok tanpa pita cukai menggunakan mobil pikap bernopol P-9293-GD. Sementara ARA membawa muatan terbesar, yakni sekitar 1.608.000 batang rokok ilegal dengan menggunakan sebuah bus bernopol R-1666-BE,” ujarnya.

    Selain itu, JPR diamankan saat mengendarai mobil Honda HR-V bernopol W-1595-XV dengan muatan sekitar 8.000 batang rokok tanpa pita cukai. Sedangkan NR mengangkut sekitar 24.000 batang rokok ilegal menggunakan mobil Wuling Cortez bernopol M-1703-GE.

    Menurut Nur Fajri, seluruh pengemudi dan pihak terkait telah dimintai keterangan awal di lokasi sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan serta modus distribusi rokok ilegal tersebut.

    “Motif sementara para pelaku adalah faktor ekonomi, yakni mencari keuntungan secara ilegal. Kami masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar,” katanya.

    Atas perbuatannya, para terlapor dijerat Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007, dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. (dm/rr)

  • Aktivis Nilai Pemusnahan Rokok Ilegal di Sumenep Sekadar Seremonial

    Aktivis Nilai Pemusnahan Rokok Ilegal di Sumenep Sekadar Seremonial

    SUMENEP, LensaMadura.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal menuai sorotan.

    Aktivis Sumenep, Ahmadi, menyebut langkah tersebut tak lebih dari seremoni yang tidak menyentuh akar persoalan maraknya rokok tanpa cukai di Madura, khususnya di Sumenep.

    “Kami bisa menunjukkan ratusan titik penjualan rokok ilegal di Sumenep. Kalau pemerintah hanya memusnahkan barang bukti sesekali, publik akan menganggapnya lelucon,” kata Ahmadi, Kamis, 27 November 2025.

    Aktivis juga mempertanyakan keseriusan penegakan hukum yang dinilai tak berbanding dengan masifnya peredaran rokok ilegal di lapangan.

    “Jangan sampai ini dilihat sebagai ajang foto bersama, lalu selesai,” tukasnya.

    Kritik itu muncul bersamaan dengan pemusnahan sekitar 28.392 batang rokok ilegal di halaman Kantor Bupati Sumenep pada Rabu, 26 November 2025

    Dalam aksi itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta sejumlah instansi penegak hukum.

    Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan KPPBC Madura, Polres Sumenep, Kejaksaan Negeri, Kodim 0827/Sumenep, Denpom, Pengadilan Negeri, dan sejumlah OPD di wilayah itu.

    Kepala Satpol PP Sumenep, Wahyu Kurniawan Pribadi, menyebut pemusnahan itu merupakan tindak lanjut dari rangkaian Operasi Yustisi Gabungan dalam Satgas Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal 2025.

    “Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari penindakan bersama Bea dan Cukai Madura. Penindakan ini sesuai amanah Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 2007,” ujar Wahyu dikutip dari Klik Times, Kamis, 27 November 2025. Dia menyebutkan, seluruh barang bukti telah berstatus Barang Milik Negara berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 2007.

    Rokok yang dimusnahkan meliputi Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Nilai barang ditaksir Rp42,3 juta dengan potensi kerugian negara sekitar Rp25,8 juta. Modus pelanggaran yang ditemukan mencakup penjualan tanpa pita cukai dan penggunaan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan.

    Wahyu menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan menyosialisasikan pencegahan peredaran rokok ilegal kepada masyarakat, meningkatkan informasi publik, serta memperkuat pendampingan bagi petugas di lapangan.

    “Ini bentuk komitmen kami untuk meminimalisir peredaran rokok tanpa pita cukai,” tambahnya.

    Wahyu mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, mengonsumsi, maupun memperjualbelikan rokok ilegal.

    “Langkah ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelanggar dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal,” tegas Wahyu. (kt/mr)

  • Satpol PP Sumenep Terima DBHCHT Rp460 Juta, Efektivitas Penindakan Rokok Ilegal Disoal

    Satpol PP Sumenep Terima DBHCHT Rp460 Juta, Efektivitas Penindakan Rokok Ilegal Disoal

    SUMENEP, LensaMadura.com – Peredaran rokok ilegal diduga berasal dari Kabupaten Pamekasan dilaporkan semakin mudah ditemukan di sejumlah warung dan kios kecil di Sumenep.

    Situasi ini mencuat di tengah alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun LensaMadura.com, pada 2025 instansi tersebut menerima kucuran DBHCHT sebesar Rp460 juta.

    Aktivis Sumenep, Ahmadi, mengatakan anggaran sebesar itu semestinya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menindak peredaran rokok tanpa pita cukai. Namun ia menilai hingga kini belum terlihat langkah signifikan dari Satpol PP.

    “Seharusnya dengan anggaran sebesar itu kegiatan pengawasan, penindakan, dan edukasi dapat berjalan maksimal. Tapi sampai saat ini belum ada hasil nyata,” ujar Ahmadi, Selasa, 25 November 2025.

    Ahmadi menegaskan, lemahnya pengawasan tidak sebanding dengan besarnya anggaran. Menurut dia, dampak penggunaan DBHCHT belum terlihat di lapangan.

    “Anggaran mengalir, tapi pengawasan tidak terasa. Seolah-olah DBHCHT hanya lewat tanpa hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

    Ia menambahkan, maraknya rokok ilegal berpotensi merugikan negara dan menekan pelaku usaha yang mematuhi aturan cukai. Kondisi itu, kata Ahmadi, menunjukkan perlunya evaluasi atas manajemen pengawasan.

    “Jika rokok ilegal bisa beredar sebebas ini, berarti ada masalah serius. Pelaku usaha legal dirugikan, sementara masyarakat melihat hukum seperti tidak punya gigi,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan aktivis ALARM, Syaiful Bahri. Ia menilai temuan rokok ilegal di berbagai titik di Sumenep menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih aktif dari instansi terkait.

    “Anggaran DBHCHT ini besar dan seharusnya benar-benar berdampak. Jika rokok ilegal masih mudah ditemukan, publik wajar mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan,” ujar Syaiful.

    Syaiful menambahkan bahwa transparansi penggunaan anggaran dan laporan kegiatan menjadi penting bagi publik.

    “Sehingga masyarakat mengetahui secara pasti hasil kinerja dari pengawasan dan penindakan rokok ilegal,”katanya.

    LensaMadura.com berupaya meminta konfirmasi dari Kepala Satpol PP Sumenep, Wahyu Kurniawan Pribadi, terkait maraknya peredaran rokok ilegal serta penggunaan anggaran DBHCHT tersebut.

    Namun hingga berita ini dipublikasikan, Wahyu belum merespons pesan yang dikirim melalui WhatsApp. (mr)

  • Rokok Ilegal Asal Batam Merek San Marino dan Manchester Menjamur di Madura

    Rokok Ilegal Asal Batam Merek San Marino dan Manchester Menjamur di Madura

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Peredaran rokok tanpa pita cukai makin meresahkan. Sejumlah merek durno menyebar di seluruh Madura.

    Rokok-rokok yang ditemukan beredar antara lain merek San Marino dan Manchester. Dua merek ini diduga diproduksi di Batam, Kepulauan Riau.

    Berdasar informasi yang didapat, rokok-rokok tersebut beredar di Kabupaten Pamekasan dan tiga kabupaten lain di Madura. Dua barang haram tersebut diketahui tidak memiliki pita cukai.

    Menurut S (47), warga Pamekasan, distribusi rokok ilegal ini telah berlangsung lama dan merambah Sumenep, Sampang, serta Bangkalan.

    “Rokok dari Batam ini bukan produk Madura. Proses produksinya juga tidak melibatkan tenaga kerja lokal,” kata S dikutip Kompas.com pada Selasa, 12 Agustus 2025.

    Ia menjelaskan, pengemasan rokok dilakukan rapi dengan merek tertera jelas di kardus. Namun, saat dibuka, isinya tidak bercukai.

    “Jelas rokok dari luar ini hanya menguntungkan segelintir orang,” ujarnya.

    S menduga ada aktor besar di balik distribusi rokok tanpa cukai tersebut. “Penyebarannya luar biasa. Harus ditertibkan,” katanya. Ia menambahkan, kemungkinan besar distributor utama berada di Pamekasan.

    S menyebut nama Suhaydi, pemilik PT Empat Sekawan Mulia atau produsen rokok Djava, sebagai pihak yang mengetahui peredaran rokok dari Batam.

    Sebelumnya, Bea Cukai Madura memusnahkan rokok merek Manchester asal Batam.

    Sementara, Suhaydi membenarkan bahwa San Marino dan Manchester merupakan produk Batam.

    “Itu bukan produk Djava. Itu dari Batam. Saaat ini banyak yang meniru merek tersebut di Madura,” pungkasnya. (fr/mr)

  • Produksi Rokok Ilegal Di Dusun Angsanah Terendus, SMSI Sumenep Ajak Bea Cukai Turun Lapangan

    Produksi Rokok Ilegal Di Dusun Angsanah Terendus, SMSI Sumenep Ajak Bea Cukai Turun Lapangan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumenep menyatakan kesiapannya mengajak Bea Madura melakukan inspeksi langsung ke lokasi produksi rokok ilegal di Dusun Angsanah, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng.

    Langkah itu merupakan tindak lanjut dari investigasi lapangan dan data valid yang dikumpulkan SMSI terkait maraknya kegiatan produksi rokok tanpa izin atau perusahaan rokok (PR) ilegal di wilayah tersebut.

    “Kami tidak ingin isu ini berhenti di meja redaksi. Kami ingin Bea Cukai turun langsung ke lapangan untuk melihat sendiri dan bertindak jika ditemukan pelanggaran,” kata Samauddin, Pengurus Bidang Verifikasi, Penegakan, dan Penindakan Keanggotaan SMSI Sumenep, Rabu, 3 Juli 2025.

    Pria yang akrab disapa Udiens itu menekankan pentingnya keterlibatan langsung aparat penegak hukum agar penanganan kasus tidak berhenti pada langkah administratif semata, tetapi menyasar langsung ke sumber permasalahan.

    “Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antara media, masyarakat, dan lembaga negara dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan mencederai hukum,” ujarnya.

    Sebelumnya, SMSI Sumenep telah menyerahkan dokumen berisi temuan lapangan kepada Bea Cukai Madura, termasuk peta lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas produksi rokok ilegal. Dusun Angsanah disebut sebagai titik paling rawan, dengan indikasi lebih dari 30 unit usaha rokok beroperasi tanpa cukai resmi.

    Menanggapi hal tersebut, Bea Cukai Madura menyatakan kesiapan untuk melakukan pengawasan bersama. Pihaknya menyambut baik ajakan SMSI untuk turun ke lapangan sebagai bentuk sinergi penguatan pengawasan.

    Udiens menambahkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai Jawa Timur serta Kementerian.

    “Lihat saja bea cukai mana yang akan kami ajak ke lapangan. Pokoknya SMSI tidak mau main dalam masalah ini,” terangnya.

    Dengan langkah ini, SMSI berharap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menjadi preseden baik bagi model kerja sama antara media dan lembaga negara di daerah. (*)

  • Rokok Tanpa Pita Cukai Diduga Milik MN Ini Masih Beredar Bebas di Sumenep

    Rokok Tanpa Pita Cukai Diduga Milik MN Ini Masih Beredar Bebas di Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Rokok tanpa pita cukai yang diduga terkait dengan sosok berinisial MN asal Ganding, Sumenep dilaporkan masih marak beredar di sejumlah wilayah itu, meski telah berulang kali menjadi sorotan publik.

    Berdasarkan penelusuran LensaMadura.com, rokok-rokok tersebut tersebar bebas di pasaran dan dijual secara terbuka melalui berbagai jalur distribusi.

    Sumber LensaMadura.com dengan inisial AZ menyebut, dugaan keterlibatan MN dalam peredaran rokok tanpa pita cukai ini bukan barang baru.

    “MN sudah tak asing lagi bermain di sektor ini. Meski menuai banyak sorotan, tetap beroperasi,” kata AZ, Minggu, 29 Juni 2025.

    AZ mengungkapkan, sejumlah merek rokok yang diduga terkait dengan MN ini antara lain Gi*o dan Mi*d*.

    “Itu di antara nama-nama rokok milik MN. Masih banyak merk lain. Dijual bebas, padahal jelas-jelas tak bercukai,” katanya.

    Hasil penelusuran di lapangan menemukan bahwa rokok-rokok tersebut dijual di lini pedesaan hingga merambah warung-warung kecil di perkotaan.

    “Pasti ada oknum yang membekingi. Kalau tidak, mustahil barang itu bisa lolos sampai ke pasar,” ujar AZ.

    LensaMadura.com belum berhasil mengonfirmasi MN karena kesulitan mendapatkan kontak pribadinya hingga berita ini dimuat. (mr)

  • Rokok Ilegal Marak, LaNyalla Dukung Penerbitan Cukai Golongan III untuk SKM

    Rokok Ilegal Marak, LaNyalla Dukung Penerbitan Cukai Golongan III untuk SKM

    SURABAYA, LensaMadura.com – Gagasan Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) tentang penerbitan cukai Golongan III untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) industri rokok murah untuk menekan peredaran rokok ilegal mendapat dukungan Anggota DPD RI/MPR RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

    Selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur, ia mendukung gagasan tentang perlunya tarif cukai Golongan III untuk SKM yang khusus diberikan kepada industri rokok skala kecil, dengan kuota jumlah produksi per tahun yang lebih kecil dari Golongan II.

    “Karena beban industri rokok bukan hanya belanja pita cukai, tetapi juga PPN dari penjualan rokok dari produsen maupun distributor. Selain itu masih ada juga pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan PPh yang dibayar setiap tahun atas keuntungan perusahaan rokok,” kata LaNyalla di Surabaya, Selasa, 1 Juli 2025.

    Di sisi lain, LaNyalla menilai terjadinya penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah, yang juga menimpa perokok telah mengubah pola konsumsi konsumen, dari rokok mahal ke rokok murah.

    “Terbentuknya segmen konsumen rokok
    murah ini kemudian menjadi pasar tersendiri bagi industri hasil tembakau untuk melayani. Persoalannya adalah tuntutan harga jual murah ke konsumen tidak berbanding dengan biaya produksi, cukai, pajak dan PPN. Akibatnya muncul rokok ilegal tanpa cukai,” urai Ketua DPD RI ke-5 itu.

    Tarif cukai Golongan III SKM industri rokok skala kecil, kata LaNyalla, bisa menjadi solusi jembatan antara adanya demand di pasar dan penekanan peredaran rokok ilegal.

    Sebab, sambungnya, rokok ilegal ini selain merugikan dari sisi penerimaan negara, juga bisa menjadi ladang praktik korupsi dan kolusi oknum tertentu dengan menjadikan sumber penerimaan gelap dan juga pemerasan kepada pelaku industri dan penjual. Dan hal ini menghasilkan budaya yang tidak sehat di masyarakat. Karena mendidik masyarakat kita menjadi penyelundup dan penyuap.

    LaNyalla tak menampik jika persoalan yang melingkupi industri hasil tembakau memang kompleks, terutama banyaknya sektor yang terlibat. Di mana satu dengan lainnya memiliki agenda yang berbeda. Terutama sektor kesehatan, yang didukung kampanye global untuk menurunkan jumlah perokok di dunia, termasuk Indonesia.

    Sementara dari sisi para pelaku, industri hasil tembakau atau pabrik rokok tercatat menyerap sekitar 5,9 juta tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan di sektor perkebunan, tercacat sekitar 2,3 juta petani yang terlibat dalam budidaya tembakau di Indonesia. Di sisi lain, cukai rokok masih menjadi sumber penerimaan negara yang cukup tinggi, yang tercatat sebesar Rp216 triliun lebih pada tahun 2023.

    “Karena itu, mengelola persoalan dan isu seputar industri hasil tembakau dan perkebunan tembakau ini harus dilakukan dengan bijaksana. Harus ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kesehatan. Untuk itu, pemerintah harus melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan,” imbau LaNyalla.(*)

  • Bupati Sumenep Bantah Lindungi Pengusaha Rokok Ilegal

    Bupati Sumenep Bantah Lindungi Pengusaha Rokok Ilegal

    SUMENEP, LensaMadura.com – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, angkat suara menanggapi isu yang menyebut dirinya melindungi pengusaha rokok ilegal di wilayahnya. Ia menegaskan tidak akan memberi perlindungan kepada siapa pun yang melanggar hukum, apalagi dalam praktik jual beli pita cukai ilegal.

    “Jangan pernah mengatasnamakan saya dalam urusan bisnis yang melanggar hukum. Saya tidak pernah membela siapa pun!” kata Bupati Fauzi saat dikonfirmasi, Selasa, 1 Juli 2025.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul kabar beredar soal oknum pengusaha rokok ilegal yang disebut-sebut berlindung di balik nama pejabat daerah, termasuk dirinya sebagai bupati.

    Fauzi menyebut isu itu bukan hanya mencemarkan nama baik pribadi, tapi juga merusak upaya pemerintah daerah dalam menertibkan industri hasil tembakau.

    “Kalau pengusaha bekerja secara benar, silakan lanjut. Tapi kalau melanggar aturan, saya imbau ditutup. Jangan harap ada perlindungan dari saya,” ujarnya.

    Fauzi juga menyambut positif langkah intensifikasi penertiban oleh aparat Bea Cukai terhadap peredaran rokok tanpa cukai di sejumlah kecamatan di Sumenep. Ia menilai penegakan hukum di sektor ini bukan hanya soal kepatuhan fiskal, tapi juga keadilan bagi pelaku usaha legal.

    “Ini bukan cuma soal cukai, tapi soal keadilan. Jangan sampai yang patuh kalah oleh yang curang,” katanya.

    Ia pun menyerukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat dan media, untuk memerangi peredaran rokok ilegal.

    Dukungan terhadap sikap tegas bupati juga datang dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep.

    Anggota bidang verifikasi dan penindakan SMSI Sumenep, Samauddin, mengecam keras pihak-pihak yang menyalahgunakan nama tokoh publik untuk melindungi praktik bisnis ilegal.

    “Bawa nama siapa pun, entah bupati, menteri, atau gubernur, kalau melanggar hukum tetap akan kami sikat,” kata Samauddin keras, Senin, 1 Juli 2025.

    Ia mengungkapkan, saat ini terdapat potensi pelanggaran cukai rokok di tiga kecamatan di Sumenep yang dinilai masih lemah pengawasan.

    Sebagai tindak lanjut, SMSI Sumenep bersama Bea Cukai Madura akan memulai penyisiran dari Kecamatan Lenteng dalam waktu dekat.

    “Bulan ini kami turun langsung ke lapangan. Lenteng jadi fokus pertama,” katanya.

    Samauddin menyatakan pihaknya siap menyerahkan data pengusaha yang diduga menyalahgunakan nama bupati demi kepentingan pribadi. “Ini bentuk penghinaan terhadap pejabat publik,” pungkasnya. (mr)

  • Bea Cukai Madura Siap Turun Tangan Tindak Rokok Ilegal di Lenteng, Sumenep

    Bea Cukai Madura Siap Turun Tangan Tindak Rokok Ilegal di Lenteng, Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura menyatakan kesiapannya untuk turun langsung menyisir peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep, khususnya di Kecamatan Lenteng.

    Langkah ini diambil setelah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumenep menyerahkan data resmi terkait dugaan pelanggaran yang mencakup produksi rokok ilegal dan penyalahgunaan pita cukai di wilayah itu.

    “Kami akan menurunkan tim ke Kecamatan Lenteng untuk investigasi. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan dilakukan tindakan tegas,” kata seorang pejabat Bea Cukai Madura yang enggan disebutkan namanya, Selasa, 1 Juli 2025.

    Bea Cukai Madura telah menjadwalkan langkah investigatif dan menyebut laporan dari SMSI Sumenep sebagai dasar penting dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Terutama di Lecamatan Lenteng disebut menjadi titik rawan produksi dan distribusi rokok tanpa pita cukai resmi.

    “Pertama, kami dorong penyisiran di Kecamatan Lenteng. Dari data SMSI Sumenep, terdapat sekitar 26 perusahaan rokok (PR) yang telah memiliki izin produksi, dan puluhan lainnya yang belum,” kata petugas Bea Cukai,” jelasnya.

    Samauddin, Pengurus Bidang Verifikasi, Penegakan, dan Penindakan Keanggotaan SMSI Sumenep, mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan dokumentasi visual, data lapangan, serta kronologi perdagangan rokok ilegal di wilayah tersebut.

    “Semua informasi yang kami himpun sudah kami sampaikan ke Bea Cukai Madura. Kami kini menunggu langkah nyata,” ujarnya.

    Ia menambahkan, aktivitas ilegal itu telah berlangsung cukup lama dan menyebabkan kerugian negara dari sektor penerimaan cukai. Sementara itu, dugaan jual beli pita cukai secara ilegal pun turut menjadi perhatian.

    Samauddin, yang akrab disapa Udin, menilai kolaborasi antara SMSI dan Bea Cukai sebagai bentuk sinergi positif antara media dan aparat penegak hukum. Menurutnya, media tak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawal kepentingan publik.

    “Ini juga bentuk tanggung jawab sosial kami sebagai organisasi pers,” tegasnya.

    Ia berharap keberanian SMSI membuka data bisa menjadi pemantik bagi pihak lain untuk bersama-sama memerangi pelanggaran di sektor cukai. (*)

  • Modus Operandi Praktik Rokok Ilegal dan Permainan Pita Cukai di Sumenep Terungkap

    Modus Operandi Praktik Rokok Ilegal dan Permainan Pita Cukai di Sumenep Terungkap

    SUMENEP, LensaMadura.com – Deretan praktik rokok ilegal dan penyalahgunaan pita cukai di wilayah Sumenep, Madura, semakin merebak. Kondisi ini menambah daftar panjang sisi gelap industri hasil tembakau di daerah tersebut.

    Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep mengungkap sejumlah modus operandi yang menjadi bagian dari skema distribusi rokok ilegal dan permainan pita cukai di Kota Keris.

    Kecamatan Lenteng, Ganding, dan Guluk-Guluk disebut sebagai titik rawan yang kerap menjadi tempat produsen rokok ilegal sekaligus praktik permainan pita cukai.

    Pengurus SMSI Sumenep, Samauddin, mengungkapkan temuan itu dalam sebuah pertemuan bersama Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Andru Iedwan Permadi, di Ruang Rapat Paseban Agung Sultan Abdurrahman Rumah Dinas Bupati Sumenep pada Rabu, 25 Juni 2025.

    Dalam kesempatan itu, Samauddin membeberkan, peredaran rokok ilegal di daerahnya dilakukan dengan pola terorganisir, dimulai dari proses produksi hingga distribusi ke pasar.

    “Modusnya adalah ketika selesai produksi, rokok ilegal tersebut dipindah ke tempat lain untuk dikemas dan disebar kemudian diselundupkan ke pasar,” kata Samauddin.

    Lebih lanjut, ia juga menyinggung adanya indikasi permainan pita cukai ilegal yang melibatkan apa yang disebutnya sebagai pabrik rokok bayangan. Menurut dia, entitas semu itu digunakan untuk mengelabui pengawasan aparat.

    “Misal ketika Bea Cukai Madura akan melakukan inspeksi mendadak, maka modus pemilik pabrik memanggil dan menyiapkan para pekerja untuk membuat seolah-olah pabrik beroperasi normal. Padahal itu hanya akal-akalan untuk mengaburkan praktik yang sebenarnya,” ujar pria yang akrab disapa Udin itu.

    Udin juga menyebut, dari total 256 perusahaan rokok di Sumenep, yang memiliki izin produksi sebanyak 106 perusahaan. 70 persen diduga hanya mendaftar tanpa melakukan aktivitas produksi.

    “Nah pabrik-pabrik bayangan ini yang menjadi penopang praktik permainan jualbeli pita cukai secara ilegal,” tegasnya.

    Jurnalis Memo Online itu menambahkan, hasil investigasi pihaknya menunjukkan adanya penyalahgunaan pita cukai.

    Mulai dari salah tempel hingga penggunaan yang tidak sesuai peruntukan. “Bisnis ini tidak hanya merugikan negara, tetapi memperkaya segelintir pihak,” tambahnya.

    Kendati demikian, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Andru Iedwan Permadi, mengaku selama ini pihaknya belum menemukan pelanggaran langsung saat melakukan inspeksi terhadap PR di Sumenep.

    “Tapi kami selalu terbuka. Silaka jika ingin melakukan sidak bersama, asalkan dilaksanakan dengan pola yang terarah dan terencana,” kata Andru Iedwan Permadi dalam pertemuan itu.

    Andru, biasa dipanggil, menjelaskan bahwa Bea Cukai Madura lebih mengedepankan pendekatan pembinaan terlebih dahulu kepada pabrik rokok yang dianggap nakal.

    “Jika PR bisa dibina, kami akan awasi pembukuannya. Tapi jika tidak, Bea Cukai siap melakukan pembekuan hingga pencabutan izin usaha sesuai prosedur yang berlaku,” kata Andru.

    Andru pun mengajak SMSI Sumenep untuk terus berkoordinasi dan tak segan melaporkan jika menemukan pelanggaran, seperti penjualan pita cukai yang tak sesuai mekanisme.

    “Jika ditemukan kesalahan dalam penempelan pita cukai, dapat dikenakan sanksi progresif, mulai dari denda sesuai nilai kerugian hingga tiga kali lipat,” ujar Andru. (mr)