SUMENEP, LensaMadura.com – Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sumenep, Ubaid Abdul Hayat, menuai kritik tajam setelah komentarnya soal kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Kepala Desa Sapeken, Joni Junaidi.
Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (Alarm) menilai pernyataan Ubaid Abdul Hayat terkesan prematur dan bisa memecah soliditas para kepala desa.
“Pernyataan itu jelas tidak matang. Ia seakan memposisikan diri sebagai hakim, padahal fakta hukumnya belum tentu terang,” kata Koordinator Alarm, Syaiful Bahri, Kamis, 21 Agustus 2025.
Sebelumnya, kepada media Ubaid menyebut tindakan kades Sapeken yang diduga menganiaya warganya sendiri, Nadia, sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Ia juga menegaskan PKDI tidak akan memberi perlindungan hukum bagi kepala desa yang tersangkut kasus.
Menurut Syaiful, sikap itu berbeda jauh dengan gaya kepemimpinan mantan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyino, yang dinilai lebih persuasif dan merangkul.
“Kalau Miskun dulu selalu menanyakan fakta yang sebenarnya lebih dulu, bukan langsung menghakimi,” ujarnya.
Alarm menilai, jika pola komunikasi Ubaid dibiarkan, PKDI berpotensi terjebak konflik internal.
“Ketua PKDI mestinya bicara soal program kerja dan memperjuangkan hak-hak desa, bukan mengeluarkan komentar barbar yang belum tentu akurat,” kata Syaiful.
Dikonfirmasi, Ubaid Abdul Hayat membenarkan pernyataan yang dimuat di media. “Ya benar, Mas,” ujarnya singkat. (*)
