Lensa Madura

Tag: PKDI Sumenep

  • Jurnalis Sumenep Independen Gelar Aksi Bersih-Bersih Bareng DLH dan PKDI, Dorong Kesadaran Lingkungan

    Jurnalis Sumenep Independen Gelar Aksi Bersih-Bersih Bareng DLH dan PKDI, Dorong Kesadaran Lingkungan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Jurnalis Sumenep Independen (JSI) menggelar aksi bersih-bersih bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan PKDI Sumenep pada Jumat pagi, 28 November 2025.

    Kegiatan tersebut berlangsung di sejumlah titik rawan, salah satunya di Jl Arya Wiraraja, Gedungan, Sumenep, tepatnya sebelah barat terminal.

    Pengurus JSI, David Jauzi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal komunitas jurnalis untuk mengambil peran lebih luas, terutama terkait isu lingkungan.

    “Ini langkah awal memberikan warna baru bagi gerakan jurnalis di Sumenep,” ujarnya.

    David berpandangan, keberadaan sampah tersebut seperti penyakit kronis, kalau tidak ditangani dengan serius, dampaknya berkepanjangan.

    “Nah, ini menjadi bagian dari kampanye mengurangi pencemaran dan membangun kepedulian publik terhadap kebersihan kota,” tegasnya.

    Jurnalis netsatu.com itu menyebut tugas jurnalis bukan hanya berkutat dengan teks, tetapi juga berdampak terhadap aspirasi publik, termasuk masalah lingkungan.

    “Jurnalis harus peduli lingkungan. Semesta adalah tempat kita berpijak. Tugas kita sebagai manusia menjaga kemanusiaan, dan itu dimulai dari menjaga lingkungan,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, JSI bersama DLH, serta PKDI mengajak warga untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah.

    “Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Kebersihan kota adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar David.

    Staf Pengawas Pasukan Kuning DLH Sumenep, Kamil Amrullah, mengapresiasi keterlibatan para jurnalis dalam kegiatan bersih-bersih tersebut. Kolaborasi seperti ini, kata dia, merupakan yang pertama kali dilakukan bersama komunitas jurnalis di Sumenep.

    “Kehadiran kawan-kawan jurnalis ini sangat membantu. Selama ini petugas kami bekerja setiap hari, tapi jika kesadaran masyarakat tidak naik, persoalan sampah tidak akan selesai. Kami berharap gerakan seperti ini terus berlanjut dan menjadi contoh bagi warga,” ujarnya.

    Kamil menambahkan, DLH siap mendukung kolaborasi serupa di masa mendatang.

    “Kami terbuka bekerja sama dengan siapa pun. Upaya menjaga Sumenep tetap bersih tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi semua pihak,” katanya.

    Aksi bersih-bersih tersebut ditutup dengan makan bersama dan sesi diskusi singkat mengenai rencana kolaborasi lingkungan selanjutnya. (*)

  • Komentar Ketua PKDI Sumenep soal Kades Sapeken Dinilai Jadi Bom Waktu

    Komentar Ketua PKDI Sumenep soal Kades Sapeken Dinilai Jadi Bom Waktu

    SUMENEP, LensaMadura.com – Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sumenep, Ubaid Abdul Hayat, menuai kritik tajam setelah komentarnya soal kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Kepala Desa Sapeken, Joni Junaidi.

    Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (Alarm) menilai pernyataan Ubaid Abdul Hayat terkesan prematur dan bisa memecah soliditas para kepala desa.

    “Pernyataan itu jelas tidak matang. Ia seakan memposisikan diri sebagai hakim, padahal fakta hukumnya belum tentu terang,” kata Koordinator Alarm, Syaiful Bahri, Kamis, 21 Agustus 2025.

    Sebelumnya, kepada media Ubaid menyebut tindakan kades Sapeken yang diduga menganiaya warganya sendiri, Nadia, sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

    Ia juga menegaskan PKDI tidak akan memberi perlindungan hukum bagi kepala desa yang tersangkut kasus.

    Menurut Syaiful, sikap itu berbeda jauh dengan gaya kepemimpinan mantan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyino, yang dinilai lebih persuasif dan merangkul.

    “Kalau Miskun dulu selalu menanyakan fakta yang sebenarnya lebih dulu, bukan langsung menghakimi,” ujarnya.

    Alarm menilai, jika pola komunikasi Ubaid dibiarkan, PKDI berpotensi terjebak konflik internal.

    “Ketua PKDI mestinya bicara soal program kerja dan memperjuangkan hak-hak desa, bukan mengeluarkan komentar barbar yang belum tentu akurat,” kata Syaiful.

    Dikonfirmasi, Ubaid Abdul Hayat membenarkan pernyataan yang dimuat di media. “Ya benar, Mas,” ujarnya singkat. (*)

  • Pengurus PKDI Sumenep 2025-2030 Dilantik, Siap Perkuat Kapasitas Kepala Desa

    Pengurus PKDI Sumenep 2025-2030 Dilantik, Siap Perkuat Kapasitas Kepala Desa

    Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sumenep periode 2025-2030 resmi dilantik di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Rabu, 23 Juli 2025.

    Pelantikan ini menjadi langkah awal penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepala desa di ujung timur Pulau Madura.

    Acara berlangsung khidmat namun semarak. Sejumlah tokoh penting hadir, antara lain Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Ketua DPRD H. Zainal Arifin, Ketua DPD PKDI Jawa Timur Syaifullah Mahdi, serta para kepala desa dari wilayah daratan dan kepulauan.

    Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan pataka organisasi dari Ketua DPD PKDI Jatim kepada Ketua DPC PKDI Sumenep terpilih, Ubaid Abdul Hayat. Momen tersebut menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru.

    “Kami berkomitmen untuk bergerak mandiri tanpa membebani APBDes. Fokus kami adalah peningkatan kualitas kepala desa secara berkelanjutan,” kata Ubaid dalam sambutannya.

    Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah, media, dan lembaga swadaya masyarakat, guna mendukung efektivitas program pembangunan dari tingkat pusat hingga desa.

    Sekretaris DPD PKDI Jatim, Sandy, menyebut PKDI bukan semata-mata organisasi formal, tetapi ruang persaudaraan dan sinergi nyata antarkepala desa. Ia menekankan pentingnya loyalitas terhadap organisasi dan sinergi dengan pemerintah daerah.

    “PKDI harus menjadi jembatan kolaboratif yang mampu menciptakan dampak nyata di tiap desa,” ujarnya.

    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan harapan agar PKDI menjadi mitra strategis pemerintah dalam percepatan pembangunan desa. Ia mengingatkan pentingnya tata kelola desa yang sederhana dan efektif.

    “Kepala desa adalah wajah pertama pemerintah. Mereka harus menjadi solusi, bukan terbebani oleh birokrasi,” kata Bupati Fauzi.

    Ia juga menyebut penguatan kapasitas kepala desa perlu dimasukkan ke dalam regulasi daerah, seperti Peraturan Bupati. Dalam kesempatan itu, Cak Fauzi memperkenalkan program “Desa Merah Putih” yang segera diluncurkan sebagai upaya memperkuat ekonomi desa.

    “Selamat bertugas. Semoga PKDI makin solid dan berdampak nyata bagi kemajuan desa-desa di Sumenep,” ujarnya. (*)