PAMEKASAN, LensaMadura.com – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas (FPR) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura, Rabu, 4 Maret 2026.
Kedatangan mereka dalam rangka memprotes pelayanan listrik di Kepulauan Raas yang disebut kerap mengalami pemadaman tanpa penjelasan.
Koordinator lapangan aksi, Kurdiansyah, mengatakan demonstrasi tersebut juga dimaksudkan untuk menagih realisasi hasil audiensi dengan PT PLN UP3 Madura pada Senin, 17 November 2025 lalu.
Dalam pertemuan itu, kata Kurdiansyah, terdapat sejumlah poin kesepakatan terkait perbaikan layanan listrik di Pulau Raas.
“Namun hingga kini, sebagian besar kesepakatan tersebut belum terealisasi. Kondisi ini memicu kekecewaan warga dan memunculkan dugaan adanya pembohongan publik terkait komitmen perbaikan listrik di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut dapat bertemu langsung dengan pimpinan PT PLN UP3 Madura untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Namun harapan itu tidak terpenuhi. Para peserta aksi mengaku kecewa karena pimpinan PT PLN UP3 Madura tidak menemui mereka, meski sebelumnya telah dikirimkan surat pemberitahuan aksi.
“Sejak 26 Februari kami sudah mengantarkan surat pemberitahuan ke UP3 Madura. Namun hari ini Manajer UP3 Madura Fahmi Fahresi dan Manajer ULP Kangean Khairul Ismail tidak hadir,” kata Kurdiansyah.
Sementara itu, Anton yang mewakili PT PLN UP3 Madura menyatakan ketidakhadiran pimpinan bukan karena menghindari demonstran. Menurut dia, manajer sedang menjalankan tugas perjalanan dinas.
“Manajer tidak hadir bukan tanpa alasan, tetapi karena sedang menjalankan perjalanan dinas,” kata Anton di hadapan massa.
Anton mengatakan PLN telah menerima seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.
Sebagai bagian dari prosedur, pihaknya menerbitkan surat tanda terima resmi atas tuntutan tersebut.
“Tuntutan rekan-rekan mahasiswa akan kami buatkan surat tanda terima. Ini akan menjadi bahan kajian internal sebelum nantinya Manajer UP3 Madura dan ULP Kangean menandatangani pakta integritas yang diminta,” ujarnya.
Kondisi kelistrikan di Pulau Raas belakangan menjadi sorotan warga. Pemadaman yang sering terjadi dinilai menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan, terlebih menjelang dan selama bulan Ramadan.
FPR menyatakan akan menggelar demonstrasi dengan jumlah lebih besar apabila pakta integritas tidak segera ditandatangani dan tidak ada perbaikan nyata pada layanan listrik.
“Bagi warga Raas, listrik adalah hak dasar yang seharusnya dipenuhi secara adil tanpa membedakan wilayah,” pungkas Kurdiansyah. (*)
