Tag: Listrik

  • Warga di Wilayah 3T Pulau Kangean Dapat Sambungan Listrik Gratis

    Warga di Wilayah 3T Pulau Kangean Dapat Sambungan Listrik Gratis

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sejumlah warga di Dusun Aeng Pao, Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, kini dapat menikmati penerangan listrik di rumah mereka.

    Bantuan tersebut disalurkan Yayasan Baitul Maal (YBM) PT PLN (Persero) UP3 Madura melalui program Light Up The Dream (LUTD). Program ini menyasar masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik dan membutuhkan bantuan untuk mendapatkan akses penerangan.

    Dusun Aeng Pao merupakan bagian dari wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    Penyaluran bantuan dilakukan menjelang Hari Pelanggan Nasional 2026 yang diperingati pada 4 September. Dalam program tersebut, penerima manfaat mendapatkan pemasangan sambungan listrik gratis dengan daya 450 VA.

    Manager PLN UP3 Madura, Fahmi Fahresi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program kemanusiaan yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah para pegawai PLN.

    “Bantuan ini disalurkan melalui program kemanusiaan bertajuk Light Up The Dream (LUTD), sebuah gerakan sosial berkelanjutan yang didanai dari zakat, infak, dan sedekah para pegawai PLN,” ujar Fahmi, Selasa, 1 September 2026.

    Dua warga penerima manfaat, Fatimah dan Maria, menjadi bagian dari program tersebut. Sebelumnya, keterbatasan penerangan membuat aktivitas mereka pada malam hari harus dilakukan dengan fasilitas seadanya.

    Dengan adanya sambungan listrik baru, kebutuhan penerangan di rumah mereka kini dapat terpenuhi. Bantuan tersebut diharapkan juga mendukung aktivitas keluarga pada malam hari. (*)

  • PLN Edukasi Siswa SMKN 1 Kalianget tentang Bahaya Listrik dan Keselamatan

    PLN Edukasi Siswa SMKN 1 Kalianget tentang Bahaya Listrik dan Keselamatan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Keselamatan menggunakan listrik tidak hanya menjadi urusan pekerja di sektor kelistrikan. Kebiasaan mengenali risiko dan menggunakan listrik dengan aman perlu dibangun sejak bangku sekolah.

    Hal itu menjadi salah satu materi yang disampaikan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sumenep bersama Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Sampang dalam program PLN Mengajar di SMKN 1 Kalianget, Kamis, 27 Agustus 2026.

    Kegiatan yang digelar menjelang Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 itu mengajak siswa mengenali berbagai potensi bahaya listrik sekaligus memahami cara mencegahnya. Edukasi tidak hanya menyasar penggunaan listrik di sekolah, tetapi juga situasi yang mungkin ditemui siswa di rumah dan lingkungan sekitar.

    Manager ULTG Sampang Hishnul Yaqin hadir bersama jajaran PLN ULP Sumenep. Dalam kegiatan tersebut, PLN memberikan pemahaman mengenai pentingnya memperhatikan aspek keselamatan saat menggunakan maupun berada di sekitar instalasi listrik.

    Team Leader K3LK PLN ULP Sumenep, Mohamad Rizki Ramadhani, mengatakan pelajar memiliki posisi penting dalam membangun budaya keselamatan di masyarakat.

    “Pelanggan PLN tidak hanya mereka yang hari ini membayar tagihan atau membeli token, tetapi juga para pelajar yang kelak menjadi penggerak masyarakat,” kata Rizki.

    Menurut dia, kebiasaan menggunakan listrik secara aman perlu diperkenalkan sejak dini. Dengan pengetahuan tersebut, siswa diharapkan mampu mengenali potensi bahaya dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

    “Melalui program PLN Mengajar, kami ingin menanamkan kesadaran akan pentingnya aspek keselamatan kelistrikan sejak sekolah, sehingga potensi bahaya akibat salah penggunaan dapat ditekan serendah mungkin,” ujarnya.

    Edukasi tersebut dinilai relevan bagi siswa SMKN 1 Kalianget yang menempuh pendidikan vokasi. Selain menerima pembelajaran teori, mereka juga terbiasa dengan kegiatan praktik dan lingkungan yang berkaitan dengan pekerjaan teknis serta dunia industri.

    Kepala SMKN 1 Kalianget, Zainul Sahari, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurut dia, pemahaman mengenai keselamatan listrik menjadi bekal penting bagi siswa, terutama karena mereka akan berhadapan dengan lingkungan kerja yang menuntut ketelitian dan kepatuhan terhadap standar keselamatan.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PLN ULP Sumenep dan ULTG Sampang. Pengetahuan mendasar mengenai keselamatan listrik sangat vital bagi anak didik kami, terlebih bagi siswa vokasi yang sehari-hari dekat dengan teknis dan dunia industri,” kata Zainul.

    Ia berharap edukasi keselamatan kelistrikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan begitu, pengetahuan yang diperoleh siswa tidak berhenti sebagai materi di ruang kelas, tetapi berubah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

    Sementara itu, Team Leader Pelayanan Pelanggan PLN ULP Sumenep, Richo Inzaghi Maulana Yusuf E, mengatakan kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya PLN mendekatkan diri dengan masyarakat.

    Menurut Richo, pelayanan kelistrikan tidak sebatas memastikan pasokan listrik tersedia. Masyarakat juga perlu memiliki pemahaman mengenai cara menggunakan listrik secara aman agar keandalan dan keselamatan kelistrikan dapat dijaga bersama.

    “Kami berharap nilai-nilai keselamatan dan pelayanan prima yang disampaikan mampu menumbuhkan kepedulian bersama terhadap keandalan dan keamanan jaringan listrik di wilayah Madura,” ujarnya. (*)

  • PPD Desak Polresta Sumenep Percepat Penyelidikan Dugaan Penebangan Pohon dalam Program Lisdes

    PPD Desak Polresta Sumenep Percepat Penyelidikan Dugaan Penebangan Pohon dalam Program Lisdes

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemuda Peduli Desa (PPD) bersama warga Desa Batang-Batang Daya, pengacara, dan enam saksi mendatangi Polresta Sumenep, Selasa, 11 Agustus 2026.

    Kedatangan mereka untuk mengawal proses hukum terkait dugaan penebangan pohon dalam pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes).

    Koordinator PPD Subaydi mengatakan perkara tersebut kini telah ditangani Polresta Sumenep dan masih dalam tahap pendalaman penyelidikan. Enam saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.

    “Kami meminta Polresta Sumenep tidak memperlambat proses penyelidikan. Seluruh keterangan saksi, bukti, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini harus segera ditindaklanjuti,” kata Subaydi.

    Menurut dia, PPD dan warga juga meminta kepolisian memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program Lisdes, termasuk PLN. Mereka berharap penyelidikan dilakukan secara cepat dan transparan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

    Subaydi menilai persoalan tersebut tidak cukup berhenti pada pemeriksaan saksi. Dugaan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan, kata dia, harus diuji melalui proses hukum yang objektif.

    “Warga berhak mendapatkan perlindungan hukum ketika kepentingannya berhadapan dengan institusi yang memiliki kewenangan dan sumber daya lebih besar,” ujarnya.

    Dia mengatakan pembangunan semestinya tidak membuat masyarakat menjadi pihak yang menanggung dampak tanpa kejelasan. Karena itu, PPD bersama warga akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut di Polresta Sumenep.

    PPD juga mendesak kepolisian segera memberikan kejelasan berdasarkan hasil penyelidikan.

    Jika ditemukan adanya pelanggaran, mereka meminta pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (*)

  • PPD Audiensi dengan PLN UP3 Madura, Soroti Dugaan Pelanggaran Program Listrik Desa di Sumenep

    PPD Audiensi dengan PLN UP3 Madura, Soroti Dugaan Pelanggaran Program Listrik Desa di Sumenep

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Pemuda Peduli Desa (PPD) menggelar audiensi dengan PT PLN (Persero) UP3 Madura pada Selasa, 4 Agustus 2026.

    Audiensi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

    Koordinator PPD, Subaydi, mengatakan audiensi digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan Program Lisdes.

    “Dugaan tersebut berkaitan dengan penebangan dua pohon siwalan dan satu dahan pohon memba yang berada di lahan milik Mahyuni, ahli waris almarhum Razak,” ujarnya.

    Subaydi menyebut penebangan itu diduga dilakukan tanpa persetujuan, musyawarah, maupun pemberitahuan kepada pemilik lahan. Selain itu, PPD juga menduga proses verifikasi lapangan tidak dilakukan secara menyeluruh sebelum pekerjaan dimulai.

    Dalam audiensi yang dihadiri perwakilan PPD, warga Kecamatan Batang-Batang, dan jajaran PLN UP3 Madura tersebut, salah seorang warga mempertanyakan apakah mekanisme dan prosedur yang dimiliki PLN juga diterapkan ketika pelaksanaan pekerjaan menyangkut hak-hak masyarakat.

    Menanggapi hal itu, perwakilan PLN UP3 Madura Catur Wahyudi menegaskan seluruh pekerjaan harus dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk memperoleh izin sebelum pekerjaan dilakukan.

    “Tentu kita sesuai mekanisme yang ada dan itu pun harus ada izin, baik lisan maupun tertulis. Sebagaimana adat ketimuran, kita mengutamakan etika,” ujarnya.

    Catur juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah memasuki proses hukum.

    “Perusahaan akan mengikuti seluruh mekanisme hukum yang berlaku serta memantau perkembangan penanganan perkara oleh Polres Sumenep,” ujarnya.

    Dalam audiensi tersebut, PPD meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Program Lisdes di Kabupaten Sumenep. PPD menyampaikan tiga tuntutan kepada PT PLN (Persero) UP3 Madura.

    Pertama, meminta manajemen PLN mengevaluasi dan memberhentikan Manajer ULP PLN Sumenep dari jabatannya karena diduga lalai menjalankan prosedur yang berakibat pada kerugian masyarakat.

    Kedua, PPD meminta PLN mendukung proses hukum yang sedang berjalan dengan memberikan dokumen, informasi, dan keterangan yang dibutuhkan aparat penegak hukum.

    Ketiga, PPD mendesak PLN menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban dan masyarakat melalui media daring maupun luring sebagai bentuk tanggung jawab moral.

    “Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak segala bentuk tindakan yang mengabaikan hak masyarakat. Program pembangunan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara,” kata Subaydi.

    Ia berharap PT PLN (Persero) UP3 Madura segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab.

    “Kami juga akan terus mengawal proses hukum hingga terdapat kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak,” jelasnya. (*)

  • PLN Pastikan Pasokan Listrik di Jawa Timur Kembali Normal

    PLN Pastikan Pasokan Listrik di Jawa Timur Kembali Normal

    SURABAYA, LensaMadura.com – PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan di Jawa Timur telah pulih sepenuhnya setelah sempat mengalami gangguan akibat masalah pada salah satu pembangkit listrik milik mitra swasta.

    Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur Kemas Abdul Gaffur mengatakan seluruh pelanggan di wilayah Jawa Timur kini telah kembali menikmati pasokan listrik secara normal.

    “Sejak Sabtu, 20 Juni 2026 pukul 21.30 WIB, seluruh pelanggan di wilayah Jawa Timur telah kembali mendapatkan layanan kelistrikan secara normal. Dengan demikian, pemberitahuan jadwal manajemen beban yang sebelumnya sempat kami sampaikan kini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi,” kata Kemas dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Juni 2026.

    Menurut dia, proses pemulihan sistem berlangsung lancar berkat penanganan yang dilakukan secara cepat oleh petugas di lapangan.

    PLN juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas pengertian dan dukungan selama proses pemulihan berlangsung.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas pengertian, dukungan, dan kerja sama yang baik selama proses penormalan sistem kelistrikan,” ujar Kemas.

    Ke depan, PLN akan terus melakukan evaluasi dan penguatan infrastruktur kelistrikan untuk meningkatkan keandalan sistem serta mencegah terulangnya gangguan serupa.

    Langkah tersebut dilakukan guna memastikan pasokan listrik bagi masyarakat Jawa Timur tetap aman, andal, dan berkelanjutan. (*)

  • Pemuda dan Mahasiswa Demo PLN UP3 Madura, Tagih Janji Perbaikan Listrik di Pulau Raas

    Pemuda dan Mahasiswa Demo PLN UP3 Madura, Tagih Janji Perbaikan Listrik di Pulau Raas

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas (FPR) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura, Rabu, 4 Maret 2026.

    Kedatangan mereka dalam rangka memprotes pelayanan listrik di Kepulauan Raas yang disebut kerap mengalami pemadaman tanpa penjelasan.

    Koordinator lapangan aksi, Kurdiansyah, mengatakan demonstrasi tersebut juga dimaksudkan untuk menagih realisasi hasil audiensi dengan PT PLN UP3 Madura pada Senin, 17 November 2025 lalu.

    Dalam pertemuan itu, kata Kurdiansyah, terdapat sejumlah poin kesepakatan terkait perbaikan layanan listrik di Pulau Raas.

    “Namun hingga kini, sebagian besar kesepakatan tersebut belum terealisasi. Kondisi ini memicu kekecewaan warga dan memunculkan dugaan adanya pembohongan publik terkait komitmen perbaikan listrik di wilayah kepulauan,” ujarnya.

    Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut dapat bertemu langsung dengan pimpinan PT PLN UP3 Madura untuk menyampaikan tuntutan mereka.

    Namun harapan itu tidak terpenuhi. Para peserta aksi mengaku kecewa karena pimpinan PT PLN UP3 Madura tidak menemui mereka, meski sebelumnya telah dikirimkan surat pemberitahuan aksi.

    “Sejak 26 Februari kami sudah mengantarkan surat pemberitahuan ke UP3 Madura. Namun hari ini Manajer UP3 Madura Fahmi Fahresi dan Manajer ULP Kangean Khairul Ismail tidak hadir,” kata Kurdiansyah.

    Sementara itu, Anton yang mewakili PT PLN UP3 Madura menyatakan ketidakhadiran pimpinan bukan karena menghindari demonstran. Menurut dia, manajer sedang menjalankan tugas perjalanan dinas.

    “Manajer tidak hadir bukan tanpa alasan, tetapi karena sedang menjalankan perjalanan dinas,” kata Anton di hadapan massa.

    Anton mengatakan PLN telah menerima seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.

    Sebagai bagian dari prosedur, pihaknya menerbitkan surat tanda terima resmi atas tuntutan tersebut.

    “Tuntutan rekan-rekan mahasiswa akan kami buatkan surat tanda terima. Ini akan menjadi bahan kajian internal sebelum nantinya Manajer UP3 Madura dan ULP Kangean menandatangani pakta integritas yang diminta,” ujarnya.

    Kondisi kelistrikan di Pulau Raas belakangan menjadi sorotan warga. Pemadaman yang sering terjadi dinilai menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan, terlebih menjelang dan selama bulan Ramadan.

    FPR menyatakan akan menggelar demonstrasi dengan jumlah lebih besar apabila pakta integritas tidak segera ditandatangani dan tidak ada perbaikan nyata pada layanan listrik.

    “Bagi warga Raas, listrik adalah hak dasar yang seharusnya dipenuhi secara adil tanpa membedakan wilayah,” pungkas Kurdiansyah. (*)

  • Audiensi FPR dengan PLN UP3 Madura Hasilkan Fakta Integritas Perbaikan Listrik Kepulauan Raas

    Audiensi FPR dengan PLN UP3 Madura Hasilkan Fakta Integritas Perbaikan Listrik Kepulauan Raas

    SUMENEP, LensaMadura.com – Forum Pemuda Raas (FPR) menggelar audiensi dengan PLN UP3 Madura untuk membahas pemenuhan layanan kelistrikan di Kepulauan Raas, Senin, 17 November 2025.

    Audiensi tersebut menghasilkan penandatanganan Fakta Integritas oleh perwakilan PLN UP3 Madura, dan ULP Kangean.

    Perwakilan FPR, Imam Suyudi, menyampaikan bahwa audiensi dilaksanakan sebagai respons atas berbagai persoalan kelistrikan di wilayah Kepulauan Raas.

    “Masyarakat Raas menghadapi potensi pemadaman berkepanjangan, ketidakstabilan pasokan listrik, serta dugaan perlakuan layanan yang tidak setara,” ujarnya saat audiensi di kantor PLN UP3 Madura.

    Dalam pen Fakta Integritas yang ditandatangani, perwakilan PLN UP3 Madura menyetujui sejumlah komitmen, antara lain optimalisasi mesin PLTD Raas untuk menjaga suplai listrik 24 jam, penindakan terhadap kemungkinan penyimpangan distribusi BBM.

    “Kemudian, peningkatan transparansi layanan, penempatan operator teknis di lokasi, serta perluasan jaringan ke Pulau Guwa-Guwa, Tonduk, dan Polo,” demikian kutipan fakta integritas yang diterima LensaMadura.com.

    FPR memberikan batas waktu hingga 24 November 2025 untuk melihat realisasi dari komitmen tersebut.

    “Kami akan mengambil langkah lanjutan apabila tidak terdapat perkembangan yang signifikan,” kata Imam.

    FPR juga menyayangkan ketidakhadiran Manajer PLN UP3 Madura dalam audiensi tersebut. Kata mereka, hal itu menunjukkan kurangnya representasi pimpinan.

    “Meski demikian, kami mewakili masyarakat Raas menaruh harapan bahwa Fakta Integritas tersebut menjadi dasar perbaikan layanan kelistrikan di wilayah kami,” ujarnya. (mr)