Tag: pulau raas

  • Nelayan Asal Raas Sumenep yang Dilaporkan Hilang Ditemukan Meninggal Dunia

    Nelayan Asal Raas Sumenep yang Dilaporkan Hilang Ditemukan Meninggal Dunia

    SUMENEP, LensaMadura.com – Amsuri (55), nelayan asal Dusun Kropoh, Desa Kropoh, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat mencari ikan, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa petang, 16 Juni 2026.

    Korban ditemukan sekitar pukul 17.30 WIB di perairan utara Pelabuhan Rakyat Desa Kropoh atau sekitar 500 meter dari bibir pantai.

    Jasad korban ditemukan oleh dua warga, Asari dan Mahmudin, yang saat itu sedang mencari ikan menggunakan perahu dayung.

    Kasat Polairud Polres Sumenep AKP Moch Rofiq menjelaskan, kedua saksi awalnya berangkat melaut untuk mencari ikan (nyolo).

    Saat berada di tengah laut, mereka melihat sesosok mayat dalam posisi telungkup yang tersangkut di batu karang.

    “Setelah didekati dan diperiksa, saksi mengenali mayat tersebut sebagai Amsuri yang sebelumnya dilaporkan hilang saat memancing di laut,” ujarnya.

    Mengetahui hal tersebut, Asari tetap berada di lokasi untuk menjaga jasad korban agar tidak terbawa arus, sedangkan Mahmudin segera menuju daratan untuk memberitahukan keluarga korban dan warga sekitar.

    Sekitar pukul 18.00 WIB, keluarga korban bersama warga mendatangi lokasi dan mengevakuasi jasad korban ke tepi pantai. Informasi penemuan itu kemudian disampaikan kepada Kepala Desa Kropoh, H Rahmawi, yang selanjutnya menghubungi Polsek Raas.

    Tak lama kemudian, personel Polsek Raas bersama Koramil Raas, staf Kecamatan Raas, tenaga kesehatan dari Puskesmas Raas, serta warga setempat tiba di lokasi untuk membantu proses evakuasi.

    Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah duka di Dusun Kropoh, Desa Kropoh, untuk dimakamkan.

    Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi dengan membuat surat pernyataan resmi.

    AKP Moch. Rofiq mengatakan, dalam penanganan peristiwa tersebut petugas telah melakukan sejumlah langkah, mulai dari mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), berkoordinasi dengan pemerintah desa, meminta keterangan para saksi, membantu proses evakuasi, hingga melaporkan perkembangan kejadian kepada pimpinan.

    “Seluruh rangkaian kegiatan evakuasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” katanya.

    Kasat Polairud Polres Sumenep juga mengimbau masyarakat, khususnya para nelayan, agar selalu memperhatikan kondisi cuaca dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut guna mencegah terjadinya kecelakaan maupun musibah serupa. (*)

  • Marginalisasi Penegakan Hukum: Sengkarut Pembangunan Menara Telekomunikasi di Pulau Raas

    Marginalisasi Penegakan Hukum: Sengkarut Pembangunan Menara Telekomunikasi di Pulau Raas

    Oleh: Nurifan Hairi, S.H., Warga Kepulauan Raas, Sumenep

    OPINI, LensaMadura.com – Pembangunan infrastruktur digital di wilayah kepulauan Jawa Timur sering kali diglorifikasi sebagai dewa penyelamat dari keterisolasian geografis. Namun, di balik narasi megah akselerasi digitalisasi nasional tersebut, tersimpan ironi kelam mengenai bagaimana regulasi daerah dan ruang hidup masyarakat kecil kerap dikesampingkan demi kejar target percepatan bisnis.

    Amsal, sengkarut pembangunan menara telekomunikasi setinggi lebih dari 50 meter di Dusun Jati, Desa Kropoh, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, menjadi potret nyata mengenai rapuhnya kepatuhan hukum korporasi di wilayah hilir Nusantara. Menara independen yang ditengarai milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) ini dilaporkan telah aktif memancarkan sinyal internet secara komersial, meski berdiri di atas pondasi hukum yang diduga bermasalah.

    Komersialisasi di Atas Pondasi Tanpa Izin

    Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumenep, Bapak Heru Santoso, S.STP, M.H., mengonfirmasi secara resmi bahwa hingga akhir Mei 2026, pihak perusahaan maupun vendor terkait belum pernah memasukkan surat permohonan izin, apalagi mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk objek tersebut.

    Mengaktifkan jaringan di atas struktur bangunan komersial tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap ketentuan tata ruang dan regulasi bangunan gedung. Bagi korporasi besar sekelas TBG yang memiliki rekam jejak panjang sejak tahun 2004 sebagai penyedia menara bersama terkemuka di Indonesia kelalaian administrasi di wilayah kepulauan terpencil seperti ini memicu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin komitmen corporate governance perusahaan publik yang tercatat di bursa efek bisa kedodoran di tingkat tapak?

    Demi Sinyal, Keselamatan Warga Dipertaruhkan

    Gerakan kritis yang diinisiasi oleh warga terdampak kerap disalahartikan oleh pihak pihak tertentu sebagai tindakan anti kemajuan. Padahal, yang sedang mereka perjuangkan adalah hal yang paling fundamental. Yakni hak atas rasa aman dijamin secara konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

    Sejak sebelum Ramadhan 2026, proses pembangunan diduga bergerak tanpa sosialisasi formal yang transparan kepada komunitas sekitar. Pemberian uang tali asih sebesar Rp300.000 kepada beberapa warga dinilai sebagai upaya simplifikasi yang mengabaikan kalkulasi risiko keselamatan jangka panjang.

    Berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 02 Juni 2026, warga yang bermukim tepat di “Zona Bahaya Jatuh” (radius rebahan menara) sama sekali tidak pernah diundang dalam musyawarah formal. Langkah ugal ugalan ini diduga merupakan bentuk pembangkangan hukum yang terang terangan serta tidak sesuai dengan Pasal 36A ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

    Pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Menakar Aspek Perdata: Pertanyaan di Balik Kontrak Lahan Warga Awam

    Sisi sosiologis hukum yang mengundang perhatian mendalam dalam dinamika ini adalah status kontrak lahan milik warga berinisial M. Lahan miliknya dikontrak senilai Rp70.000.000 untuk jangka waktu 10 tahun. Jika dirinci secara matematis, nilai tersebut berkisar Rp7 juta per tahun; sebuah angka yang berada di bawah rata-rata nilai keekonomian kompensasi kelayakan korporasi telekomunikasi nasional untuk menara dengan spesifikasi setinggi itu.

    Jika dibedah dari kacamata hukum perdata, proses kesepakatan yang difasilitasi di Balai Desa Kropoh ini menyisakan dua catatan kritis yang patut dianalisis lebih lanjut.

    Pertama, indikasi asimetri informasi: muncul pertanyaan besar apakah terdapat keseimbangan informasi saat perjanjian dibuat. Ada kekhawatiran terjadinya pemanfaatan ketidakpahaman warga kepulauan yang awam hukum mengenai dampak teknis jangka panjang serta nilai keekonomian riil dari hak atas pemanfaatan ruang vertikal menara komersial.

    Kedua, potensi cacat kehendak keperdataan: secara teoritis, kondisi penandatanganan ini perlu diuji apakah memenuhi unsur kekhilafan/kesesatan (Dwaling) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Dalam doktrin hukum kontrak, ketika asas kesepakatan yang bebas dan sadar cedera sejak awal, maka secara keperdataan, perjanjian sewa menyewa lahan tersebut dinilai memiliki cacat formil sehingga terbuka ruang hukum untuk dapat dibatalkan (vernietigbaar) melalui jalur peradilan.

    Ujian Ketegasan Negara di Beranda Sumenep

    Masalah di Pulau Raas ini adalah ujian krusial bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Apakah kedaulatan hukum di republik ini berlaku setara bagi semua pihak, atau ia akan bertekuk lutut di hadapan kekuatan kapital korporasi raksasa?

    Untuk mencegah meluasnya konflik horizontal antarwarga akibat benturan kepentingan ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib segera membentuk Tim Teknis Terpadu Lintas Sektor guna mengambil tindakan nyata. Penyelesaian pelanggaran menara telekomunikasi ini tidak dapat dibebankan kepada DPMPTSP semata, melainkan menuntut kolaborasi taktis berdasarkan wewenang regulasi dari Satpol PP, Diskominfo, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumenep untuk segera mengeksekusi tiga langkah konkret berikut:

    1. Menghentikan sementara (segel) segala aktivitas operasional tower.

    2. Memverifikasi ulang keabsahan seluruh dokumen perizinan, melakukan pengukuran kembali terhadap radius aman rebahan menara secara teknis, serta memfasilitasi perlindungan hukum dan mediasi guna meneliti aspek keadilan dalam kontrak sewa lahan warga.

    3. Menggelar forum mediasi terbuka yang menghadirkan manajemen TBG, Kepala Desa serta seluruh warga terdampak yang bermukim di sekitar menara.

    Infrastruktur dan digitalisasi memang sebuah keniscayaan untuk memajukan daerah, tetapi ia tidak boleh dibangun di atas air mata dan pengangkangan hak-hak masyarakat kecil. Pemkab Sumenep harus bertindak tegas demi menegakkan kedaulatan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya di Pulau Raas. (*)

    Catatan: Tulisan sepenuhnya tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi.

  • Menuju Pilkades Raas 2027: Menggugat Tradisi “Kucing dalam Karung” dengan Adu Gagasan

    Menuju Pilkades Raas 2027: Menggugat Tradisi “Kucing dalam Karung” dengan Adu Gagasan

    Oleh: Nurifan Hairi, SH., Pemuda Kepulauan Ra’as

    LENSAMADURA.COM – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep tahun 2027 bukan sekadar rutinitas administratif pergantian kekuasaan.

    Bagi warga di Kepulauan Ra’as, ini adalah titik balik krusial. Pasca-pengesahan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, masa jabatan kepala desa kini diperpanjang menjadi 8 tahun.

    Delapan tahun adalah durasi yang sangat panjang dan akan menjadi bencana pembangunan jika kita salah memilih pemimpin hanya karena terjebak pada politik transaksional atau sekadar popularitas semu.

    Saatnya kita bertanya bagaimana memastikan pemimpin terpilih memiliki kapasitas, bukan sekadar isi dompet yang tebal.

    Jawabannya jelas. Pilkades harus bertransformasi dari adu modal dan kekuatan massa menjadi adu gagasan dan rekam jejak. Kita tidak perlu mencari contoh jauh-jauh. Di Kepulauan Ra’as sendiri, kita bisa berkaca pada praktik demokrasi yang pernah terjadi di Desa Alasmalang.

    Panitia Pilkades di sana telah memberikan preseden baik dengan menyediakan ruang khusus bagi para calon kepala desa untuk memaparkan visi dan misi mereka secara terbuka di hadapan publik.

    Langkah Panitia di Alasmalang ini adalah bukti bahwa keterbatasan geografis kepulauan bukan hambatan untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Rasionalitas di balik perubahan, beberapa pihak beranggapan bahwa penyampaian visi-misi diaolgis hanyalah acara tambahan yang tidak memiliki dasar hukum. Anggapan ini mungkin sedikit keliru.

    Merujuk pada Perbup Sumenep No. 54 Tahun 2019 juncto Perbup No. 15 Tahun 2021, khususnya pada Bab VIII tentang kampanye, ruang untuk menguji kandidat telah tersedia secara gamblang.

    Pasal 39 dalam regulasi tersebut menegaskan bahwa metode kampanye mencakup pertemuan terbatas (dialogis) dan tatap muka. Ini adalah payung hukum yang sah bagi penyelenggaraan penyampaian visi misi dialogis sebagai instrumen edukasi pemilih.

    Kekuatan eksekusinya pun dipertegas dalam Pasal 7 yang memberikan wewenang penuh kepada Panitia Pemilihan tingkat desa untuk menyusun Tata Tertib Kampanye.

    Artinya, panitia memiliki hak konstitusional di tingkat desa untuk mewajibkan adanya penyampaian visi misi secara dialogis atau monologis, pemaparan visi-misi dialogis sebagai syarat jalannya kampanye yang berkualitas. Lebih jauh lagi, visi-misi yang disampaikan bukanlah sekadar bumbu kampanye. Secara hukum tata kelola pemerintahan desa.

    Dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang diimplementasikan di tingkat kabupaten, visi-misi kepala desa wajib dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maksimal 3 (tiga) bulan pasca-pelantikan. Jika visi-misi tidak diuji sejak awal, maka RPJMDes yang disusun nantinya berisiko kehilangan arah dan tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan nyata warga Ra’as.

    Agenda Taktis untuk Tokoh Pemuda Ra’as
    Sebagai filter intelektual, pemuda Ra’as harus bergerak melampaui peran sebagai tim sukses. Ada tiga langkah taktis yang bisa disajikan penulis :

    1. Intervensi Tata Tertib Panitia: Segera setelah Panitia Pilkades terbentuk, desak mereka untuk memasukkan pemaparan visi-misi monologis atau dialogis terbuka sebagai syarat wajib dalam surat keputusan (SK) atau Tata Tertib Kampanye di tingkat desa.

    2. Berita Acara Kesepakatan: Dorong seluruh calon untuk menandatangani pakta integritas atau berita acara kesepakatan yang mewajibkan mereka mengikuti debat publik. Bagi calon yang menolak, masyarakat harus memberikan sanksi moral sebagai bukti bahwa calon tersebut tidak siap transparan dan tidak layak memimpin.

    3. Gerakan Pilkades adu gagasan: mari bisa menjadi bahan diskusi di warung kopi. Ubah paradigma pemilih bahwa calon terbaik adalah mereka yang berani diuji gagasannya, bukan yang membagi-bagikan sembako di masa tenang.

    Pilkades 2027 adalah penentu wajah Ra’as hingga tahun 2035. Jika kita gagal mendesain standar baru demokrasi ini, kita sedang membiarkan desa-desa kita tertinggal satu dekade lagi.

    Saatnya kita buktikan bahwa memimpin Ra’as memerlukan otak yang tajam dan rekam jejak yang bersih, bukan hanya kekuatan otot dan uang. Pemuda Ra’as harus mulai bersuara sekarang, sebelum kotak suara menentukan nasib kita delapan tahun ke depan. (*)

  • Pemuda dan Mahasiswa Demo PLN UP3 Madura, Tagih Janji Perbaikan Listrik di Pulau Raas

    Pemuda dan Mahasiswa Demo PLN UP3 Madura, Tagih Janji Perbaikan Listrik di Pulau Raas

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas (FPR) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura, Rabu, 4 Maret 2026.

    Kedatangan mereka dalam rangka memprotes pelayanan listrik di Kepulauan Raas yang disebut kerap mengalami pemadaman tanpa penjelasan.

    Koordinator lapangan aksi, Kurdiansyah, mengatakan demonstrasi tersebut juga dimaksudkan untuk menagih realisasi hasil audiensi dengan PT PLN UP3 Madura pada Senin, 17 November 2025 lalu.

    Dalam pertemuan itu, kata Kurdiansyah, terdapat sejumlah poin kesepakatan terkait perbaikan layanan listrik di Pulau Raas.

    “Namun hingga kini, sebagian besar kesepakatan tersebut belum terealisasi. Kondisi ini memicu kekecewaan warga dan memunculkan dugaan adanya pembohongan publik terkait komitmen perbaikan listrik di wilayah kepulauan,” ujarnya.

    Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut dapat bertemu langsung dengan pimpinan PT PLN UP3 Madura untuk menyampaikan tuntutan mereka.

    Namun harapan itu tidak terpenuhi. Para peserta aksi mengaku kecewa karena pimpinan PT PLN UP3 Madura tidak menemui mereka, meski sebelumnya telah dikirimkan surat pemberitahuan aksi.

    “Sejak 26 Februari kami sudah mengantarkan surat pemberitahuan ke UP3 Madura. Namun hari ini Manajer UP3 Madura Fahmi Fahresi dan Manajer ULP Kangean Khairul Ismail tidak hadir,” kata Kurdiansyah.

    Sementara itu, Anton yang mewakili PT PLN UP3 Madura menyatakan ketidakhadiran pimpinan bukan karena menghindari demonstran. Menurut dia, manajer sedang menjalankan tugas perjalanan dinas.

    “Manajer tidak hadir bukan tanpa alasan, tetapi karena sedang menjalankan perjalanan dinas,” kata Anton di hadapan massa.

    Anton mengatakan PLN telah menerima seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.

    Sebagai bagian dari prosedur, pihaknya menerbitkan surat tanda terima resmi atas tuntutan tersebut.

    “Tuntutan rekan-rekan mahasiswa akan kami buatkan surat tanda terima. Ini akan menjadi bahan kajian internal sebelum nantinya Manajer UP3 Madura dan ULP Kangean menandatangani pakta integritas yang diminta,” ujarnya.

    Kondisi kelistrikan di Pulau Raas belakangan menjadi sorotan warga. Pemadaman yang sering terjadi dinilai menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan, terlebih menjelang dan selama bulan Ramadan.

    FPR menyatakan akan menggelar demonstrasi dengan jumlah lebih besar apabila pakta integritas tidak segera ditandatangani dan tidak ada perbaikan nyata pada layanan listrik.

    “Bagi warga Raas, listrik adalah hak dasar yang seharusnya dipenuhi secara adil tanpa membedakan wilayah,” pungkas Kurdiansyah. (*)

  • Audiensi FPR dengan PLN UP3 Madura Hasilkan Fakta Integritas Perbaikan Listrik Kepulauan Raas

    Audiensi FPR dengan PLN UP3 Madura Hasilkan Fakta Integritas Perbaikan Listrik Kepulauan Raas

    SUMENEP, LensaMadura.com – Forum Pemuda Raas (FPR) menggelar audiensi dengan PLN UP3 Madura untuk membahas pemenuhan layanan kelistrikan di Kepulauan Raas, Senin, 17 November 2025.

    Audiensi tersebut menghasilkan penandatanganan Fakta Integritas oleh perwakilan PLN UP3 Madura, dan ULP Kangean.

    Perwakilan FPR, Imam Suyudi, menyampaikan bahwa audiensi dilaksanakan sebagai respons atas berbagai persoalan kelistrikan di wilayah Kepulauan Raas.

    “Masyarakat Raas menghadapi potensi pemadaman berkepanjangan, ketidakstabilan pasokan listrik, serta dugaan perlakuan layanan yang tidak setara,” ujarnya saat audiensi di kantor PLN UP3 Madura.

    Dalam pen Fakta Integritas yang ditandatangani, perwakilan PLN UP3 Madura menyetujui sejumlah komitmen, antara lain optimalisasi mesin PLTD Raas untuk menjaga suplai listrik 24 jam, penindakan terhadap kemungkinan penyimpangan distribusi BBM.

    “Kemudian, peningkatan transparansi layanan, penempatan operator teknis di lokasi, serta perluasan jaringan ke Pulau Guwa-Guwa, Tonduk, dan Polo,” demikian kutipan fakta integritas yang diterima LensaMadura.com.

    FPR memberikan batas waktu hingga 24 November 2025 untuk melihat realisasi dari komitmen tersebut.

    “Kami akan mengambil langkah lanjutan apabila tidak terdapat perkembangan yang signifikan,” kata Imam.

    FPR juga menyayangkan ketidakhadiran Manajer PLN UP3 Madura dalam audiensi tersebut. Kata mereka, hal itu menunjukkan kurangnya representasi pimpinan.

    “Meski demikian, kami mewakili masyarakat Raas menaruh harapan bahwa Fakta Integritas tersebut menjadi dasar perbaikan layanan kelistrikan di wilayah kami,” ujarnya. (mr)

  • Pangkalan PLP Tanjung Perak Kerahkan KN. Grantin P. 211 Bantu Arus Balik Pulau Raas-Celukan Bawang

    Pangkalan PLP Tanjung Perak Kerahkan KN. Grantin P. 211 Bantu Arus Balik Pulau Raas-Celukan Bawang

    PULAU RAAS, LensaMadura.com – Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak kembali mengerahkan Kapal Negara Patroli Kelas II KN. Grantin P. 211 untuk membantu memfasilitasi pemudik yang hendak melaksanakan arus balik dari Pulau Raas tujuan Celukan Bawang.

    KN. Grantin P. 211 diberangkatkan dari Pulau Raas menuju Celukan Bawang pada Kamis, 10 April 2025 pukul 10.00 WIB dengan mengangkut total penumpang 58 orang yang terdiri dari 42 dewasa dan 11 anak-anak serta 5 balita.

    Kepala Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak Devi A Mamesah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan angkutan laut Lebaran 2025.

    Pada arus mudik sebelumnya Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak juga memberikan bantuan angkutan penumpang mudik gratis dengan menggunakan kapal negara patroli KPLP KN. Chundamani P. 116 rute Celukan Bawang-Pulau Raas dengan membawa 86 penumpang.

    “Kembali kami tugaskan armada kapal negara patroli kami, yang sebelumnya KN. Chundamani P. 116 untuk mudik gratis dan sekarang kami tugaskan KN. Grantin P. 211 untuk mendukung kelancaran arus balik lebaran 2025,” kata Devi dalam rilisnya.

    Salah satu penumpang KN. Grantin P. 211, Fauziah, mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya kegiatan arus balik gratis kali ini, sehingga bisa kembali ke perantauan dengan aman dan nyaman.

    “Terimakasih untuk Kementerian Perhubungan yang telah hadir untuk memfalitasi kami kembali keperantauan, semoga kedepannya bisa diselenggarakan kembali,” kata Fauziah. (*)

  • Jaringan Internet di Pulau Raas Sumenep Hilang Lagi, Pemerintah Diminta Segera Bertindak

    Jaringan Internet di Pulau Raas Sumenep Hilang Lagi, Pemerintah Diminta Segera Bertindak

    SUMENEP, Lensa Madura – Sudah hampir satu bulan terakhir ini Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, khususnya Desa Ketupat kesulitan mendapatkan akses jaringan internet. Pasalnya jaringan internet yang biasa tersedia sudah tidak stabil lagi.

    Hal ini bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2021, pulau Raas juga beberapa kali mengalami hal serupa.

    Kesulitan akses jaringan internet ini menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Terlebih saat ini banyak kegiatan yang mengharuskan untuk terkoneksi dengan internet.

    Hal itu disampaikan Sekertaris Desa (Sekdes) Ketupat Busairi. Dia menyesalkan hilangnya jaringan internet di desanya.

    Dia menilai ini merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Banyak masyarakat yang terkena dampak dari hilangnya jaringan internet ini.

    “Saat ini internet hampir menjadi kebutuhan masyarakat di zaman serba digital. Kami sudah sering mengalami kesulitan mendapatkan akses internet, dan selalu terjadi lagi. Dinas terkait hendaknya serius menanggapi masalah ini,” ujarnya, Senin 24 Januari 2022.

    Busairi menambahkan internet menjadi sarana yang penting bagi masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. Selain itu kegiatan ekonomi dan pendidikan masyarakat juga sangat bergantung kepada internet.

    “Ketika jaringan internet hilang, kegiatan bisnis dan pendidikan masyarakat sangat berdampak. Mayoritas masyarakat dirugikan,” kata Ketua PR GP. Ansor Desa Ketupat ini.

    Ulil, salah satu warga Desa Ketupat meminta pemerintah terkait untuk segera menyelesaikan permasalah ini. Terlebih pulau Raas merupakan bagian dari wilayah Jawa Timur yang notabenenya mempunyai akses lebih mudah.

    “Saya sebagai pedagang online dan banyak berkegiatan di internet sangat kecewa dengan hilangnya jaringan internet. Pemerintah pun rasanya belum ada tindakan dalam menangani ini. Padahal ini sudah sering terjadi. Mohon masalah ini segera ditangani,” tegasnya.

    Akibat dari gangguan jaringan internet, masyarakat Desa Ketupat memenuhi pelabuhan untuk mendapatkan jaringan internet dari pulau Sapudi. Ini menjadi fenomena rutin yang sering dijumpai ketika jaringan internet hilang.

    Hingga sekarang masyarakat masih menunggu kepastian dari stakeholder terkait kapan masalah ini dapat diselesaikan, sehingga mereka bisa mendapatkan akses internet kembali. (*/yan)