JAKARTA, LensaMadura.com – Pemerintah Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar Workshop Developing Cyber Standards for Maritime Operations yang diikuti perwakilan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan sektor maritim di Jakarta, pada 28–30 Januari 2026.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), operator kapal, operator fasilitas pelabuhan, serta Recognized Security Organization (RSO).
Workshop ini merupakan bagian dari komitmen kerja sama antara Kedutaan Besar Inggris dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam mengimplementasikan nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang keamanan maritim, khususnya keamanan siber.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan Indonesia dan Inggris memiliki komitmen bersama dalam memperkuat keselamatan dan keamanan maritim, termasuk di ruang siber.
“Selain kerja sama bilateral yang telah berlangsung lama di bidang keamanan maritim, Indonesia dan Inggris sebagai negara anggota International Maritime Organization (IMO) senantiasa berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan utama IMO, yakni meningkatkan keselamatan dan keamanan maritim serta kualitas lingkungan maritim melalui penguatan sumber daya manusia,” ujar Masyhud saat membuka kegiatan tersebut, Rabu, 28 Januari 2026.
Ia menambahkan pemanfaatan teknologi digital dan peralatan canggih dalam pelayaran dan pengelolaan pelabuhan perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman pemangku kepentingan terhadap potensi risiko, termasuk ancaman serangan siber.
Menurutnya, penguatan pengetahuan dan kewaspadaan terhadap ancaman siber menjadi penting guna menjaga operasional kapal, fasilitas pelabuhan, serta sistem pengawasan maritim tetap aman dan andal.
“Saya yakin kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat maritim akan menjadi kunci dalam membangun ketahanan siber yang kuat di sektor maritim Indonesia,” kata Masyhud.
Workshop tersebut bertujuan mengembangkan panduan keamanan siber untuk memperkuat kemampuan sektor maritim nasional serta mentransfer praktik terbaik internasional ke dalam prosedur operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Camilla Macdonald, Kepala Program Siber Indo-Pasifik Neil Best, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, Direktur Keamanan Siber dan Sandi TIK, Media, dan Transportasi BSSN Nur Ahmadi Salmawan, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Capt. Hendri Ginting, serta narasumber dari Plymouth University. (*)
