SUMENEP, lensamadura.com – Lingkar Studi Pemuda Madura (Laksamuda) gelar audiensi ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep terkait nasib guru honorer yang hingga saat ini belum ada kejelasan dari dinas terkait, Jumat, 30 Desember 2022.
Koordinator Laksamuda Mohammad Nor menyampaikan, pendidikan sebagai bagian utama dalam hal meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah menjadi harapan penting masyarakat Sumenep dalam upaya meningkatkan kemajuan pendidikan suatu daerah.
“Dana hibah bansos untuk guru honorer tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 sebanyak 5.055 (lima ribu lima puluh lima) guru yang juga belum dicairkan, sementara bulan ini sudah akhir tahun yang seharusnya tutup buku,” kata Mohammad Nor Saat audiensi.
Nor sapaan akrabnya menilai, bahwa pada persoalan ini Disdik Sumenep dinilai tidak bekerja secara maksimal.
Sehingga para tenaga pengajar di daerah-daerah tidak hanya rugi waktu, lebih dari itu dalam pengajuan hal tersebut dalam LPJ itu ada 4 (empat) materai dengan ribuan guru yang menjadi persyaratan wajib.
“Kesalahan ini murni kesalahan Dinas Pendidikan dalam persoalan input data, sehingga kehadirannya ini sebagai bentuk kekecewaan pemuda kepada dinas yang bekerja tidak maksimal serta tidak terbukanya informasi publik,” kata Nor.
“Jika pencairan dana bansos tersebut tidak kunjung cair pada anggaran 2022 ini, lebih baik kepala Dinas Pendidikan Sumenep segera diganti saja,” tegas Nor.
Sementara itu, Kepala Disdik Sumenep Agus Dwi Saputra mengapresiasi kepedulian aktivis pada persoalan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Sumenep.
“Terimakasih sudah memberi masukan, ini sebenarnya dana hibah bansos sekitar 7,5 M yang terkendala administrasi, tertunda pencairannya ke tahun depan,” ungkap Agus.
“Tetap akan kami dicairkan di 2023, karena kelengkapan hibah bansos untuk guru masih belum selesai diinput oleh dinas dan ini bagian dari kesalahan kami,” tambah Agus.
Agus menyampaikan bahwa untuk anggaran yang Rp 13 Milyar itu sudah dicarikan kepada guru honorer GTT Eks K2 dan PTT Eks K1 dan K2 kepada masing-masing guru dengan dicairkan langsung melalui rekening pribadinya. Pencairan sebesar Rp Rp 7M.
“Sisanya Rp 6M. K2 itu sudah masuk PPPK. Artinya tidak boleh double,” jelasnya.
“Terkait anggaran APBD 2022 dicairkan di 2023 untuk dana hibah bansos, ini kan harus sesuai administrasi, karena administrasi yang salah bagian dari kelalaian dinas pendidikan dalam hal input data,” akunya.
Seiring dengan hal tersebut, pihaknya juga menginginkan agar honor guru dari dana hibah bansos secepatnya dicairkan. “Persoalan tanggal dan bulan akan kami usahakan secepat mungkin nanti di 2023,” tambahnya.
Perlu diketahui, pada Selasa (13/12) kemarin, Dinas Pendidikan Sumenep sudah mengumpulkan perwakilan Kepala Sekolah dari lembaga penerima terkait persoalan pencairan dana hibah tersebut dan disampaikan persoalan penundaan pencairan tersebut.
“Terimakasih sudah diingatkan dan mohon maaf atas kesalahan ini,” tutup Agus. (Pur)
