Lensa Madura

Kategori: Nasional

  • Ketua DPD RI: Relaksasi KUR Tanpa Agunan Pulihkan Ekonomi Masyarakat

    JAKARTA-Untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan tunai Covid-19 secara konsumtif. Namun kebijakan untuk membantu pelaku usaha kecil lebih tepat dilakukan. Karena faktanya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu bantuan modal usaha dengan bunga lunak.
    Dalam kerangka itu, pemerintah kemudian mengucurkan bantuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
    Program tersebut mendapat dukungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut mantan Ketua Umum PSSI tersebut, program tersebut harus terkoordinasi dan tersosialisasi dengan baik agar tak terjadi keliru komunikasi dan interpretasi.
    “Kebijakan ini tentunya harus terkoordinasi dengan baik dengan pihak kreditur, sehingga program tersebut implemtatif dan pelaku UMKM atau koperasi yang mengajukan kredit usaha tanpa agunan mendapat informasi yang utuh, tidak simpang siur seperti yang terjadi pada restrukturisasi kredit di awal pandemi Covid-19,” pinta alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.
    Ia pun meminta agar para kreditur memberikan informasi yang lengkap kepada calon debitur mengenai prosedur pengajuan pinjaman tanpa agunan tersebut. “Selain itu, pelaku UMKM atau koperasi perlu mendapat informasi yang lengkap mengenai pihak kreditur yang dapat memberikan KUR dengan bunga lunak serta besaran kredit,” papar Senator Dapil Jawa Timur tersebut.
    Sebagaimana diketahui, pemerintah terus berusaha untuk memberikan relaksasi kepada UMKM dengan meningkatkan program pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Program tersebut menjadi paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbaru selama masa pandemi Covid-19.
    Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, plafon KUR tanpa agunan kini ditingkatkan dari semula Rp50 juta kini menjadi Rp100 juta. Sementara untuk KUR untuk UMKM, yang semula hanya berkisar Rp500 juta hingga Rp10 miliar, ditingkatkan menjadi Rp500 juta hingga maksimal Rp20 miliar. Airlangga juga menyebutkan jika selama ini terdapat enam juta pelaku UMKM yang memiliki kredit hingga Rp10 miliar.
    Selain itu pemerintah juga memberikan target penyaluran kredit UMKM menjadi di atas 30 persen yang diharapkan tercapai pada tahun 2024. Kondisi saat ini target kredit UMKM yang disalurkan masih di kisaran 18-20 persen saja.(***)

  • Kemenhub Gelar FGD Pembinaan Penyelam, Legalisasi Sertifikat Penyelam Bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

    JAKARTA (07/4) – Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan penyelaman merupakan kegiatan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Salvage dan/atau pekerjaan bawah air, untuk itu pelaksanaan kegiatan penyelaman yang aman dan selamat perlu didukung oleh suatu pembinaan yang salah satunya yaitu melalui legalisasi sertifikat penyelam bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air dari instansi teknis Pembina dalam hal ini Direktorat Jenderal perhubungan Laut Cq Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.
    Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad membuka acara FGD ini di hotel Grand Orchardz Rajawali Kemayoran dari tanggal 6 s.d 9 April 2021. 
    “Penyelenggaraan legitimasi kegiatan penyelaman bidang salvage dan pekerjaan bawah air telah diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/14/DJPL-14 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyelam Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang mengatur tentang persyaratan Sarana prasarana penyelenggara diklat, kualifikasi instruktur persyaratan peserta, kurikulum silabi, dan klasifikasi penyelam bidang salvage dan pekerjaan bawah air yang harus dipenuhi  oleh lembaga diklat penyelam bidang salvage dan pekerjaan bawah air, calon peserta diklat dan instruktur Penyelam Salvage dan Pekerjaan Bawah Air,” ujar Ahmad.
    Dalam sambutannya, disebutkan bahwa Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai telah melaksanakan beberapa Diklat Penyelaman Bidang Salvage dan pekerjaan bawah air untuk peningkatan kemampuan personil pada Unit Pelaksana Teknis  di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai unsur pelaksana pengawasan kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air, untuk itu apabila diperlukan personil tersebut dapat diberdayakan untuk mendukung dalam hal penyelenggaraan Diklat Penyelam Salvage dan pekerjaan bawah air dilakukan oleh BPSDM dan/atau Badan Usaha atau Lembaga Pelatihan  yang telah memiliki  izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 
    FGD ini merupakan upaya Ditjen Hubla dalam melakukan pembinaan terhadap penyelam bidang salvage dan pekerjaan bawah air  melalui legalisasi sertifikat penyelam untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelaman bidang salvage dan pekerjaan bawah air, sehingga diharapkan dari kegiatan ini diperoleh saran masukan yang konstruktif dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelaman bidang salvage dan pekerjaan bawah air yang aman dan selamat sesuai standar operasi prosedur keselamatan kerja penyelaman bidang salvage dan pekerjaan bawah air karena kegiatan penyelaman memiliki konsekuensi resiko yang sangat tinggi.
    Dalam acara FGD ini turut hadir dan ikut membuka acara ini Mayjen TNI Mar (PURN) Buyung Lalana sebagai Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga, Dirjen Binapenta, SKK Migas, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL), DPP ISUCA, serta DPD (APSPBAI).
    “Hasil dari FGD ini juga diharapkan diperoleh formula  untuk melakukan legalisasi terhadap lembaga diklat penyelam yang akan menghasilkan penyelam-penyelam untuk dapat menjadi penyelam kerja komersial bidang salvage dan pekerjaan bawah air dengan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/14/DJPL-14 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyelam Salvage dan Pekerjaan Bawah Air,” tutup Ahmad.

  • Kemenhub Gelar Pelatihan Boarding Officer Personil KPLP

    SURABAYA (7/4) – Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di Tanah Air.
    Peningkatan keterampilan salah satunya dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan pelatihan Boarding Officer yang kali ini digelar selama 5 (lima) hari di Surabaya. Acara ini mengusung tema “Tingkatkan Keterampilan dan Kemampuan Personel Boarding Officer melalui Mitigasi risiko dalam rangka Keamanan, Keselamatan Pelayaran menuju poros Maritim Dunia”. 
    Direktur KPLP, Ahmad dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan performa kemampuan pertahanan diri walaupun dalam suasana yang tidak biasa terkait covid 19.
    “Dengan adanya pandemi ini. tidak berarti membuat kita menjadi lemah dalam membekali diri untuk tujuan mulia yaitu melayani kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum di laut, personil KPLP harus cekatan, professional serta menguasai aturan – aturan yang berlaku datam dunia maritim,” kata Ahmad, di Surabaya, Rabu (7/4).

    Selain itu, Ahmad menyatakan personil juga harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dapat membantu dalam menjalankan tugas operasi di perairan dalam menghadapi ancaman, salah satunya keterampilan tentang Boarding Officer.
    “Boarding Officer merupakan bentuk keterampilan yang diperlukan bagi awak kapal negara yang mempelajari teknik-teknik untuk menghindari dan melumpuhkan lawan bilamana menghadapi bahaya pada saat molakukan oparasi di perairan dalam kondisi apapun atau siluasi darurat,” jelasnya.
    Oleh karenanya, Ahmad menegaskan Pemerintah melalui Direktorat Jonderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan Boarding Officer yang bertujuan membentuk SDM KPLP yang selalu siap siaga dan terampil dalam menghadapi situasi, kondisi serta ancaman yang kerap terjadi baik di laut, pantai maupun di pelabuhan. 
    “Pemerintah memiliki komitmen untuk menjamin pengawasan keamanan dan keselamatan pelayaran yang mutlak ditegakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sehingga para pengguna jasa transportasi laut merasa nyaman dan aman dalam melakukan kegiatannya,” ujarnya.
    Dengan adanya pelatihan ini Ahmad berharap para Instruktur yang terlatih dapat memberikan pelatihan dan tehnik yang terbaik bagi para peserta.
    “Dengan adanya pelatihan Boarding Officer ini, diharapkan para peserta dapat menjadi personil KPLP yang selalu siap siaga, berjiwa korsa, terampil, berani bertindak dan bertanggung jawab. Kedepan saya juga berharap setelah mengikuti pelatihan Boarding Officer ini, para personil KPLP dan awak Kapal Negara Patroli harus bisa lebih baik lagi dalam mengemban tugasnya pada unit kerja masing – masing,” tutupnya. (hubla)

  • Anggaran Program Padat Karya Ditambah, Ketua DPD RI Berharap Banyak Tenaga Kerja Diserap

    JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi penambahan anggaran program padat karya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). 
    LaNyalla berharap keputusan ini bisa berdampak dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap.
    “Keputusan Ditjen SDA Kempupera menambah anggaran program padat karya sendiri dimaksudkan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” katanya, Sabtu (3/4/2021). 
    Anggaran awal program padat karya Ditjen SDA sendiri sebesar Rp 3,35 triliun. Jumlah ini ditambah Rp 3,8 triliun sehingga total menjadi Rp 7,15 triliun.
    Senator asal Jawa Timur ini menilai penambahan anggaran itu menjadi bentuk keseriusan pemerintah melakukan pemulihan ekonomi.
    “Oleh sebab itu, kita berharap penambahan anggaran ini bisa berdampak positif, khususnya pada penyerapan tenaga kerja agar menjadi maksimal dan mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat provinsi,” katanya. 
    Pria yang kini menjadi Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengingatkan agar masalah teknis pelaksanaannya diperhatikan. 
    “Semua pihak harus berkomitmen dan menjalankan program ini dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparan,” katanya.(*)

  • LaNyalla Yakin Anindya Mampu Bawa Kadin ke Posisi yang Lebih Baik

    JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan perhatian besar terhadap perkembangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), khususnya Kadin daerah. LaNyalla, pun memberikan dukungan kepada Calon Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, untuk memajukan Kadin daerah.
    LaNyalla yang juga menjabat sebagai Ketua DPD RI, yakin Anindya bisa memaksimalkan peran Kadin Indonesia dan Kadin di daerah.
    “Dalam kondisi saat ini, Kadin harus mengambil peran dalam pemulihan dan peningkatan ekonomi, khususnya daerah. Oleh sebab itu, Kadin daerah harus naik kelas, harus lebih dioptimalkan lagi,” katanya, Rabu (31/3/2021).
    Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, dibutuhkan sosok yang benar-benar concern dan berkualitas untuk memajukan Kadin.
    “Kadin sampai saat ini sudah berjalan dengan baik. Tapi jelas kita membutuhkan lebih agar peran Kadin lebih maksimal, utamanya agar Kadin daerah punya peran yang strategis,” katanya.
    LaNyalla pun menilai Anindya Bakrie yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Kadin bidang organisasi mempunyai kapasitas untuk itu.
    “Dengan latar belakangnya, Anindya jelas menjadi sosok yang tepat itu mengisi pos Ketua Umum Kadin Indonesia. Beliau sudah memiliki pengalaman di Kadin, apalagi ia mengisi jabatan Wakil Ketua Bidang Organisasi, yang menyusun program di Kadin Indonesia. Sosoknya juga profesional dan santun,” katanya.
    Tidak itu saja, Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini juga menilai Kadin Indonesia membutuhkan pemimpin berjiwa muda.
    “Kadin harus dipimpin anak muda yang enerjik, yang dinamis, serta memiliki pemikiran dan inovasi untuk memajukan Kadin. Dan Anindya adalah sosok yang tepat,” ujarnya.
    LaNyalla pun menilai Anindya sudah membuktikannya. Hal ini terlihat dari pertemuan Anindya bersama pengurus Kadin daerah dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 
    Anindya mendampingi  sejumlah pengurus Kadin Daerah (Kadin), yaitu Kepri (Kepulauan Riau), Babel (Bangka Belitung), Jawa Barat, Papua Barat, Gorontalo, dan Bali. 
    Anindya Novyan Bakrie lahir di Jakarta, 10 November 1974. Ia dikenal sebagai pengusaha Indonesia di bidang Teknologi, Media, dan Telekomunikasi dan seorang filantropis.
    Saat ini, Anindya menjabat sebagai Direktur Bakrie Group, serta mengendalikan sejumlah perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar gabungan. Anindya juga dikenal sebagai  pendiri sekaligus CEO dari Visi Media Asia (VIVA) Group yang memiliki stasiun televisi dengan lini Berita dan Olah Raga, yakni tvOne, lini hiburan yakni ANTV, dan portal berita VIVA.co.id.
    Ia juga merupakan pendiri Bakrie Center Foundation yang menjadi wadah kegiatan filantrofi Anindya.
    Saat ini, Anindya tercatat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Kadin, serta Direktur APEC Business Advisory Council.(***)

  • Tantangan Semakin Berat, PPNS Bidang Pelayaran Harus Lebih Profesional

    Jakarta, (31/3) – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pelayaran  harus lebih  profesional. Hal ini mengingat  ke depan tantangan yang dihadapi  oleh PPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam  penegakan hukum di bidang pelayaran semakin berat. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo saat membuka Seminar Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 bertempat di Hotel Ibis Style Jakarta, hari ini, Rabu (31/3).
    Menurutnya, berbagai modus operandi dan aneka ragam upaya pelanggaran hukum di bidang pelayaran yang masih terjadi,  perlu diantisipasi agar tetap  terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi laut. 
    “Terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran harus didukung pula adanya PPNS  yang profesional dan berkeadilan di dalam menegakkan hukum bidang pelayaran,  sehingga mampu  menjawab setiap permasalahan yang terjadi   secara tegas, adil  dan memberikan kepastian hukum’, ujar Agus Purnomo.
    Lebih jauh, Dirjen Hubla mengatakan pembentukan PPNS Bidang Pelayaran merupakan  amanat dari  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana masalah keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, termasuk dalam hal penegakkan hukum di bidang pelayaran. 
    “Dalam pasal 282 UU Pelayaran  disebutkan, yang memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran antara lain PPNS Ditjen Hubla, Penyidik POLRI, dan Perwira TNI AL” ujar Agus.
    Terkait dengan hal ini, lanjut Dirjen maka guna menghadapi tantangan-tantangan di bidang pelayaran yang semakin komplek,  diperlukan sinergi dan kerjasama dengan semua pihak terkait.
    “Sinergi dan kerjasama yang baik sangat diperlukan PPNS  Ditjen Perhubungan Laut bersama-sama dengan instansi terkait , khususnya dalam rangka penegakan hukum di bidang pelayaran’ kata Agus. 
    Sementara Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad dalam paparannya mengatakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dalam  penegak hukum di bidang pelayaran, telah terjalin sejak lama  antara PPNS Ditjen Perhubungan Laut  dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam membentuk dan membina Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
    “Demikian juga halnya kerjasama dengan BAIS-TNI dalam pemberian pelatihan intelijen dasar sebagai perkuatan keahlian dalam penegakan hukum dan deteksi dini pelanggaran di bidang pelayaran” ujar Ahmad.
    Untuk itu, Direktur KPLP, Ahmad berharap melalui Seminar ini akan meningkatkan sinergi, kerjasama dan jaringan komunikasi antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Kepolisian RI, TNI, dan Kementerian Hukum dan HAM dapat terus terjalin serta bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam hal penegajan hukum di bidang pelayaran di masa-masa mendatang.
    Menurut Ahmad, dalam penegakan hukum di bidang pelayaran saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di dukung oleh armada Kapal Patroli sebanyak 387 unit kapal, PPNS sebanyak 402 orang, 150 orang intelejen di bawah pembinaan BAIS-TNI yang tersebar pada 5 (lima)  Pangkalan PLP di seluruh Indonesia, masing-masing Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban, Pangkalan PLP Kelas II Bitung dan Pangkalan PLP Tual.
    Direktur G BAIS-TNI, Laksmana TNI Wahyu Mujiono menyebutkan Indonesia merupakan negara yang sebagian besar berupa lautan. Oleh karena itu, keamanan pelayaran memerlukan pengawasan dan pengamanan yang optimal termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya.
    “Pengamanan harus optimal agar tidak mudah dirongrong oleh pihak-pihak yang mengganggu dan atau mengancam kesatuan NKRI,” tutupnya.
    Sebagai informasi dalam Seminar Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 mengambil tema “Mewujudkan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang Profesional dan Berintegritas dalam rangka Penegakan Hukum di Perairan Indonesia”. 
    Adapun dalam Seminar kali ini menghadirkan Nara Sumber yang sangat berkompeten di bidang masing-masing yakni Direktur Kesatuan Pejagaan Laut dan Pantai, Ahmad, Karo Penmas Divisi Humas Polri, yang diwakili Brigjen Pol, Drs Rusdi Hartono, Direktur G, BAIS TNI, Laksma TNI Wahyu Mujiono, Direktur Pidana, Kemenhumkam, Mohamad Yunus Affan, dan Karo Korwa PPNS, Bareskim POLRI, yang diwakili AKBP M. Sandy Hermawan.
    Melalui Seminar ini diharapkan dapat menjadi sarana ataupun media koordinasi, baik dalam hal sharing of knowledge, pemanfaatan sumber daya manusia maupun pertukaran informasi, serta meningkatkan hubungan baik antar lembaga yang sudah lama terbina. (hubla)

  • Ketua DPD RI Berharap Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur untuk Lumbung Pangan

    JAKARTA – Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama pandemi, sekaligus menghindari terjadinya krisis pangan, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah bisa memanfaatkan lahan tidur. 
    Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, pemerintah bisa menjadikan lahan tidur sebagai lumbung pangan. 
    “Indonesia masih memiliki 33,4 juta hektare lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Lahan tersebut terdiri dari lahan pasang surut 20,1 juta hektare, dan 13,3 juta hektare lahan rawa lebak,” tuturnya, Senin (29/3/2021).
    LaNyalla menambahkan, dari jumlah itu terdapat 9,3 juta hektare dari lahan tidur yang diperkirakan sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pertanian.
    “9,3 juta hektare tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Namun yang paling besar berada di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Dan lahan ini bisa dimanfaatkan pemerintah,” katanya.
    Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menambahkan, hal ini juga sejalan dengan semangat pemerintah yang mengantisipasi krisis pangan dengan membuat lumbung pangan atau food station. 
    “Data lahan tidur ini dapat digunakan untuk lahan pertanian, dan tentunya dapat dimanfaatkan untuk food station,” jelasnya. 
    LaNyalla pun berharap pemerintah daerah mendukung hal itu. Sebab, pemerintah daerah diyakini memiliki data mengenai lahan tidur yang luas, yang dapat dimanfaatkan sebagai lumbung pangan nasional. 
    “Selain pemerintah daerah, sebagian BUMN juga memiliki lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Sebagai sebuah badan usaha, BUMN dapat membuat langkah-langkah pemanfaatan lahan tidur untuk pertahanan pangan nasional,” terangnya. 
    Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu pun menilai BUMN bisa membuka food station pun tentu tak ada salahnya.
    “Tidak ada salahnya BUMN membuka food station. Karena pertanian merupakan sektor yang cukup kuat jika dikembangkan. Sebagai negara agraris kita justru harus memperkuat pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diolah,” tukasnya. (dpdri)

  • KKP Serahkan Cold Storage 50 Ton Untuk Dukung UMKM Pemindangan Pasuruan

    JAKARTA (29/3) – Terletak di pesisir utara Jawa, Kabupaten Pasuruan termasuk sebagai salah satu daerah tumpuan pemindangan ikan di Provinsi Jawa Timur. Bahkan, produksi dan pemasaran ikan pindang Pasuruan meningkat di masa pandemi Covid-19. 
    Saat ini, terdapat 15 pemindang skala besar dengan rata–rata produksi sekitar 3–7 ton/hari atau total 45–105 ton/hari. Selain itu, di Pasuruan juga terdapat 115 pemindang skala rumah tangga yang memproduksi 100-1.100 kg/hari atau rata-rata produksi sebesar 125 kg/hari per orang. 
    “Total produksi pindang di Kabupaten Pasuruan bisa mencapai 14.375 kg atau 14,375 ton/hari. Ini angka yang luar biasa,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Artati Widiarti, Senin (29/3/2021). 
    Adapun bahan baku ikan untuk usaha pemindangan tersebut berasal dari Pasuruan, Sidoarjo, Jember, Malang dan Trenggalek. Artati mengurai, jenis ikan yang digunakan untuk pemindangan diantaranya ikan layang, kembung, tembang, selar, dan tongkol. 
    Selama ini, para pemindang menyimpan bahan baku di cold storage atau gudang beku milik swasta yang terletak di Surabaya dengan biaya sewa Rp2.500–5.000/kg. Akibatnya, para pelaku usaha sering mengalami kerugian, baik dari  kerusakan produk karena tidak segera terjual atau pada saat cuaca buruk, pasokan bahan baku berkurang dan minim cadangan bahan baku. 
    “Ini tentu tak efektif dan berpengaruh pada biaya produksi akibat tingginya biaya sewa cold storage dan transportasi,” urainya. 
    Karenanya, Ditjen PDSPKP KKP menyalurkan bantuan gudang beku berkapasitas 50 ton untuk Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Bahari Indah di Pasuruan. Artati berharap, bantuan ini bisa meringankan biaya produksi karena bahan baku disimpan pada gudang beku milik kelompok dan dekat dengan sentra pemindangan. 
    Selain itu, kesegaran mutu ikan bisa terjaga dan produksi bisa ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar. 
    “Kita tentu ingin konsistensi dan keberlanjutan usaha mereka terjaga,” sambungnya. 
    Sementara Ketua Poklahsar Bahari Indah, Ridwan menegaskan bantuan gudang beku dari KKP sangat bermanfaat. Bahkan, dia menyebut pelaku usaha perikanan mulai dari para nelayan, kelompok pemasar, pengolah ikan, pemilik moda transportasi dan konsumen lainnya yang terlibat dalam rantai bisnis ini merasakan langsung manfaat bantuan tersebut. 
    “Karena kelancaran bisnis pengolahan makin terjamin setelah mendapatkan bantuan gudang beku,” kata Ridwan. 
    Ridwan menambahkan, Poklahsar Bahari Indah merupakan kelompok UMKM usaha pemindangan ikan yang beranggotakan 24 orang dan berlokasi di Desa Mlaten, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Bantuan gudang beku digunakan untuk menyimpan ikan sebagai bahan baku pemindangan, baik untuk kebutuhan anggota kelompok maupun pemindang lainnya yang ada di Kecamatan Nguling. 
    “Kami sangat terbantu sekali, dari sisi efisiensi dan menjamin ketersediaan bahan baku sekaligus menyerap hasil tangkapan nelayan saat ikan melimpah,” ujar Ridwan. 
    Hal ini diamini Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Alfi Khasanah, yang menyebutkan bahwa koordinasi dan sinergi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan KKP telah  membuahkan hasil bagi masyarakat. “Khususnya bagi sentra pemindangan di Poklahsar Bahari Indah dengan adanya bantuan cold storage kapasitas 50 ton,” ujar Alfi. 
    Selain sentra pemindangan di Kecamatan Nguling, Alfi menambahkan bahwa Kabupaten Pasuruan juga memiliki sentra pengolahan ikan lainnya, yaitu pengasinan ikan di Kecamatan Lekok dan pengasapan ikan di Kecamatan Beji. 
    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa bantuan cold storage portable merupakan bagian dari stimulus penanggulangan dampak ekonomi pandemi Covid-19 yang diberikan untuk menghindari penurunan kualitas/mutu dan harga ikan yang drastis di tingkat nelayan atau pembudidaya. Selain itu, bertujuan untuk menjamin tersedianya pasokan bahan baku bagi UMKM pengolahan ikan sekaligus konsumsi ikan masyarakat. (kkp)

  • Dukung Penundaan Impor, Ketua DPD Berharap Bulog Serap Beras Petani

    SURABAYA – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak mengimpor beras sampai Juni 2021, disambut baik Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia berharap keputusan tersebut ditindak lanjuti kementerian dan lembaga terkait agar beras hasil panen petani bisa diserap terlebih dahulu.
    Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah memang memiliki nota kesepahaman (MoU) impor beras dengan Vietnam dan Thailand. Namun, lanjutnya, itu hanya untuk berjaga-jaga di tengah pandemi yang penuh ketidakpastian. Dalam 3 tahun terakhir, pemerintah sudah tidak lagi melakukan impor beras.
    LaNyalla berharap keputusan ini mengakhiri polemik seputar impor beras.
    “Saya berharap tidak ada lagi polemik mengenai impor beras. Karena, polemik hanya membuat harga gabah di tingkat petani semakin anjlok. Apalagi Presiden memutuskan untuk tidak melakukan impor,” katanya, Minggu (28/3/2021).
    Senator asal Jawa Timur itu berharap Bulog segera bergerak untuk menyerap dan mendistribusikan beras hasil panen petani.
    “Seperti yang sama-sama kita ketahui, saat ini petani sedang memasuki masa panen. Bulog harus menyerap hasil panen ini dan mendistribusikan ke daerah yang bukan penghasil padi. Sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjaga,” katanya.
    Tidak itu saja, LaNyalla juga berharap Kementerian Keuangan bisa memberikan dukungan anggaran kepada Bulog agar rencana tersebut berlangsung lancar.
    Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu yakin masalah beras bisa diatasi jika supply chain management dijalankan dengan baik.
    “Stok beras yang kita miliki banyak, apalagi sedang dalam masa panen. Jika penyaluran dan distribusi dijalankan dengan baik, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Jadi sekali lagi kuncinya adalah supply chain management,” katanya.(*)

  • Dirjen Hubla Sampaikan Jadwal Terbaru SN 115 Tujuan Masalembu dan Sebaliknya

    Ir. R. Agus H. Purnomo, MM Dirjen Hubla Kemenhub RI sambutan dalam sebuah acara beberapa waktu lalu. Foto Dok. Dirjen Hubla.

    Jakarta, LensaMadura.Com-Kapal penumpang Sabuk Nusantara (SN) 115 akan melayani kembali rute Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep dan sebaliknya mulai Kamis, 25 Maret 2021.
    Sebelumnya sempat beredar informasi, KN 115 akan melakukan penundaan jadwal pelayaran. 
    Karena, berdasarkan surat dari VP Operasi kapal penumpang serta perintis tanggal 19 Maret 2021.
    Hal itu berkaitan dengan surat sebelumnya dari Direktur Jenderal Perhuhungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub RI.
    Sebab, ada perubahan atau pagu anggaran subsidi ke PT. Pelni tahun 2021 kurang.
    Ketika dikonfirmasi oleh LensaMadura.Com terkait informasi diatas, R. Agus H. Purnomo Dirjen Hubla  menyampaikan jadwal terbaru.
    “SN 115 baru menyelesaikan voyagenya kemarin. Akan berangkat lagi tanggal 25 ( tanggal 25 Maret, Red),” ujar Dirjen Hubla melalui pesan singkat   Rabu 24 Maret 2021.

    Diatas jadwal lengkap keberangkatan SN 115 tujuan Masalembu dan sebaliknya. ( Sumber: Dirjen Hubla ForLensaMadura.Com).

     Kemudian, Dirjen Hubla itu juga  mengirim jadwal terbaru waktu keberangkatan SN 115. 
    Selain itu, Agus menyampaikan, untuk kapal perintis selain voyage, dilakukan cleaning total termasuk dis infektan.
    Biasanya sambung Dirjen Hubla, hanya sehari. (Yan)

  • Kemenhub Luncurkan Kampanye Kolaboratif “Yuk Selamat Bersama”

    Jakarta – Kementerian Perhubungan meluncurkan kampanye kolaboratif “Yuk Selamat Bersama” dalam rangka mengedukasi insan transportasi dan masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan dalam bertransportasi. Peluncuran kampanye keselamatan ini dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara virtual, di Jakarta, Rabu (17/3).
    “Keselamatan merupakan muara utama dalam sebuah penyelenggaraan transportasi.Untuk itu perlu langkah, komitmen, dan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan keselamatan transportasi di Indonesia,” kata Menhub.
    Menhub mengatakan, terus mendorong para pelaku di sektor transportasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada  dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi. 
    Menhub juga menginstruksikan jajarannya untuk selalu konsisten mengedepankan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas melayani masyarakat serta menjadi pelopor keselamatan bertransportasi. 
    Dalam peluncuran kampanye keselamatan, Kemenhub menyelenggarakan dialog publik yang menghadirkan sejumlah narasumber seperti : Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasino, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Soerjanto Tjahjono, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Harya S. Dillon, dan pesepeda Nirina Zubir.
    Pada kesempatan tersebut, Sesjen Kemenhub Djoko Sasono mengatakan, kegiatan kampanye ini merupakan bagian dari upaya Kemenhub untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga aspek keselamatan dalam bertransportasi.
    “Semua orang butuh selamat. Maka kita semua harus komit untuk menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Untuk itu Kemenhub perlu mengawal untuk itu,” ucap Sesjen.
    Sementara itu, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menyampaikan, semua pihak memiliki peran penting untuk menjaga keselamatan. 
    “Misalnya, para pemilik hotel atau tempat wisata bisa menyediakan tempat yang layak bagi para pengemudi bus untuk beristirahat. Karena banyak kecelakaan yang disebabkan karena kelelahan pengemudi,” tuturnya. 
    Selanjutnya, pesepeda yang juga selebriti Nirina Zubir mengatakan, kesadaran akan keselamatan harus dimulai dari diri sendiri dan tentunya harus memahami aturan-aturan terkait keselamatan.
    “Saya sebagai pesepeda harus tahu dan paham aturan-aturan dalam bersepeda. Kalau kita disiplin, Insha Allah bisa terhindar dari kecelakaan. Kalau ada yang mengatakan kesehatan itu mahal, maka keselamatan juga sama mahalnya,” ujar Nirina.
    Kampanye kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor transportasi ini dilakukan mulai Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021
    Turut hadir pada acara launching Kampanye Keselamatan Bertransportasi sejumlah akademisi, dan sejumlah pejabat terkait. (GD/RDL/LA/JD)
  • Ketua DPD Kritik Penggunaan Dana Desa untuk Bangun Kantor Desa Seperti Istana

    Ketua DPD Kritik Penggunaan Dana Desa untuk Bangun Kantor Desa Seperti Istana

    KENDARI, lensamadura.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritik pembangunan Kantor Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, Lampung, yang mirip Istana Merdeka. Pembangunan kantor desa yang terkesan mewah itu dikritik lantaran menggunakan dana desa.

    “Dana desa tidak sepantasnya untuk membangun kantor desa supaya terlihat megah,” ujar LaNyalla, Sabtu (21/11/2020), sesaat sebelum meninggalkan Sultra di Bandara Haluoleo, Kendari untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja.

    Kantor Desa Cempaka yang mirip Istana Merdeka ini menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial. Kantor Desa yang baru jadi itu seperti versi kecil Istana Merdeka, tempat Presiden berkantor.

    Pada Kantor Desa Cempaka, terlihat pilar-pilar tinggi megah yang mencolok. Sama seperti di Istana Merdeka, terlihat lambang Garuda Pancasila tepat di tengah atap gedung.

    Kemegahan Kantor Desa Cempaka dipamerkan di media sosial oleh jajaran perangkat desa. Pembangunan kantor desa mewah itu menghabiskan biaya hampir Rp 400 juta dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2020.

    LaNyalla mengingatkan, dana desa seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi warga. Kantor desa kurang memiliki manfaat bagi masyarakat secara umum.

    “Peruntukan dana desa fokusnya untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menstimulasi ekonomi desa. Kantor desa itu kan yang pakai cuma kepala desa dan perangkatnya. Tak ada gunanya bagi warga,” kata LaNyalla.

    Senator asal Dapil Jawa Timur itu menegaskan, perangkat desa harus paham betul soal penggunaan dana desa. LaNyalla mempertanyakan apa fungsi membangun kantor desa yang megah hingga mengeluarkan dana besar.

    “Dana desa harus digunakan untuk peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa,” sambung LaNyalla.

    Oleh karena itu, LaNyalla meminta Pemda untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Ia berharap, perihal anggaran dana desa digunakan untuk membangun kantor desa megah seperti di Desa Cempaka tidak terjadi lagi.

    “Senator juga harus ikut mengawasi. Jangan kebobolan seperti di Desa Cempaka yang ingin punya kantor seperti Istana malah banyak menghabiskan uang yang seharusnya untuk rakyat,” tandas LaNyalla. (*)

  • Tingkatkan Kemandirian Fiskal, LaNyalla Minta Daerah Berani Likuidasi BUMD Tak Produktif

    SERANG-Kemandirian fiskal daerah masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Mengingat, Indikator Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan mayoritas pemerintah daerah belum mandiri. Demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Sabtu (14/11/2020).

    Dari data BPK tahun 2019, hanya 1 dari 542 pemda di Indonesia yang memiliki indikator “sangat mandiri” yaitu Kabupaten Badung, Bali. Disusul DKI Jakarta dan Kota Bandung, Jawa Barat yang berada pada level indikator “mandiri”.  Sedangkan daerah yang lain masih pada level indikator “belum mandiri” dan “menuju kemandirian”.

    “Dalam beberapa kesempatan ke daerah, saya sering menyampaikan, bahwa belanja APBD seharusnya difokuskan kepada pengembangan atau pembangunan sektor yang dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah. Sehingga memiliki dampak atau effect ke-ekonomi-an di daerah,” ungkap LaNyalla.

    Salah satu caranya, sambung mantan ketua KADIN Jatim itu adalah dengan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dan sebaliknya, Pemda juga harus berani mengambil keputusan untuk melikuidasi BUMD yang tidak produktif dan yang hanya menjadi cost center.

    “Begitu pula dengan pemanfaatan dana desa. Selain untuk infrastruktur, juga bisa digunakan untuk memperkuat BUMDes. Sehingga perekonomian di desa juga bisa tumbuh. Sehingga desa bisa menjadi kekuatan ekonomi,” tukasnya.

    LaNyalla hadir di serang Banten untuk membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPD RI dan Pemerintah Provinsi Banten. FGD yang dihelat di Pendopo Gubernur Banten itu mengambil tema ‘Evaluasi Kebijakan DPD RI dalam Transfer Daerah di Provinsi Banten.’

    Diungkapkan LaNyalla, fenomena flypaper effect masih terjadi di Provinsi Banten. Dana transfer ke daerah masih merupakan sumber penerimaan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dan belum bisa diimbangi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga menyebabkan kemandirian fiskal yang rendah.

    Meskipun, indikator perekonomian Banten pada triwulan I 2020 tumbuh sebesar 3,09% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,97%. Namun, mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2019 yang mencapai 5,90%.

    Menurunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dari sisi permintaan terutama didorong oleh menurunnya konsumsi dan kinerja net ekspor sebagai dampak Pandemi Covid-19. Ditambah dengan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.23 miliar.

    Sebelumnya, pada tahun 2019, TKDD Provinsi Banten mencapai Rp.17,06 triliun. Pada TA 2020 hanya mendapat Rp.16.83 triliun, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

    Hadir dalam FGD tersebut, Wakil Gubernur Andhika Hazrumy dan sejumlah Senator asal Banten, di antaranya Andiara Aprilia Hikmat, Habib Ali Alwi dan TB. M. Ali Ridho Azhari. Tampak pula Senator dari luar Banten di antaranya Badikenita BR. Sitepu (Sumut), Erni Sumarni (Jabar), Ahmad Bastian dan Bustami Zainudin (Lampung) serta Jialyka Maharani (Sumsel), Fernando Sinaga (Kaltara), Sukiryanto (Kalbar) dan Matheus Stefi (Malut).

    Dalam kesempatan itu, Wagub Andhika menyampaikan kepada Ketua DPD, beberapa usulan proyek strategis nasional yang sangat dibutuhkan di Provinsi Banten untuk mendapat atensi dari para Senator di DPD RI. Di antaranya di bidang pengairan, perhubungan dan infrastruktur lainnya. (*)

  • DPD RI Pilih Kawal Kebijakan di Daerah, Ketimbang Sibuk Kritik Pemerintah

    SURABAYA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, di tengah situasi yang serba mendesak ini, DPD sebagai wakil daerah lebih memilih bekerja di daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat, bisa dirasakan daerah, ketimbang sibuk mengkritisi kebijakan itu sendiri.

    Dikatakan LaNyalla, dirinya berulang kali dalam setiap kesempatan, selalu meminta semua senator yang sekarang sedang berada di 34 provinsi, untuk bekerja aktif memastikan daerah telah mendapat atau merasakan kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat. Mulai dari penerapan protokol Covid-19, distribusi alat kesehatan hingga APD tenaga medis, serta dana re-alokasi APBN. Termasuk kebijakan terhadap dunia usaha dan jaring pengaman sosial.

    “Saya pikir hari-hari ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan kita dalam bekerja, bukan perdebatan. Yang dibutuhkan adalah langkah aksi yang bermuara kepada satu tujuan, yaitu meminimalisir korban dan dampak, dengan menjalankan apa yang sudah diputuskan pemerintah seoptimal mungkin. Caranya, semua komponen mengambil peran masing-masing menuju satu tujuan tadi,” tandasnya, Senin (6/4/2020).

    Ditambahkan, yang dibutuhkan pemerintah hari ini adalah masukan dan informasi lapangan yang akurat. Sehingga bisa melengkapi data di pusat komando yang ada di BNPB dan Kemenkes sebagai gugus tugas penanggulangan Covid-19. Sehingga pusat komando terbantu dalam memetakan serta memitigasi penyebaran virus ini.

    Mengenai kritik kepada pemerintah yang belakangan ini marak di media, LaNyalla menyatakan hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Di semua negara, pemerintah sedang mendapat kritik dalam konteks penanganan pandemic ini. Karena Covid-19 ini selain memang bersifat massif, penyebarannya juga begitu cepat.

    “Negara adidaya saja merasakan, Amerika Serikat misalnya, kita bisa lihat sendiri. Karena bencana ini memang dahsyat. Tidak saja menghajar dunia kesehatan, tetapi sekaligus sektor ekonomi makro dan mikro. Ini yang membuat banyak negara yang kelimpungan,” ungkapnya.

    Karena itu, lanjutnya, dirinya meyakini hari-hari ini bukanlah saat yang tepat untuk berdebat. Tetapi saat yang tepat untuk turun tangan dengan satu fokus, kita jalani sesuai peran dan fungsi kita masing-masing dengan mengikuti apa yang sudah diputuskan pemerintah.  “Saya percaya dengan kita semua kompak, Indonesia akan mampu melewati masa kritis. Kita kembalikan kepada niat kita masing-masing,” ujarnya. (*)

  • Menteri Kelautan dan Perikanan Kunjungi Lokasi Pembudidayaan Keramba di Batam

    Batam – Menteri Kelautan dan Perikanan kembali melakukan kunjungan di Kota Batam, (Jumat/6/3/2020). Kali ini beliau berkunjung di Pulau Setokok,  Kec. Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

    Beliau mengunjungi lokasi Pembudidayaan keramba atau dikenal jaring apung di kampung teluk air Setokok, Batam. Di tempat ini banyak lokasi KJA yang dimiliki oleh Kelompok maupun perseorangan.

    “Ini keramba jaring apung masyarakat (KJA) milik kelompok pembudidaya di Kampung Teluk Air, Pulau Setokok, Barelang, Batam. Ada sekitar 80 lubang dengan isi bawal bintang, kakap dan kerapu. Di sekitar KJA ini, masih ada keramba lain yang dikelola oleh perorangan. Ini menandakan bahwa budidaya perikanan menopang ekonomi masyarakat di sini,” ucapnya.

    Dalam sambutannya di tengah masyarakat Sitokok, Menteri Kelautan Perikanan optimis bahwa KJA di Kepulauan Sitokok akan berkembang dan maju, dan bisa menembus pasar luar negeri.

    “Saya optimistis, budidaya perikanan di Teluk Air ini semakin besar. Pasarnya bukan hanya restoran lokal, tapi juga negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia,” Imbuhnya di hadapan masyarakat Sitokok.

    Beliau menegaskan KKP tidak cuma menonton, tapi akan terlibat mewujudkan mimpi tersebut.