Lensa Madura

Kategori: Nasional

  • Jelang Harhubnas 2021, Kemenhub Libatkan Ratusan Warga Ikuti Padat Karya di Srop Gresik

    Jelang Harhubnas 2021, Kemenhub Libatkan Ratusan Warga Ikuti Padat Karya di Srop Gresik

    GRESIK (14/9) – Jelang Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2021, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Kelas I Surabaya kembali melaksanakan program padat karya tahap II pada tahun 2021 ini.

    Kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 14 – 15 September 2021 dengan melibatkan 100 (seratus) orang warga di sekitar lingkungan Stasiun Radio Pantai (SROP) Gresik.

    Ruang lingkup pekerjaan program padat karya ini antara lain meliputi perbaikan sarana dan prasarana di sekitar lingkungan SROP Gresik dengan melakukan pengecatan, perbaikan paving serta pembersihan sampah dan rumput liar.

    Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Imam Hambali membuka langsung kegiatan ini dengan ditandai penyerahan peralatan kerja secara simbolis kepada perwakilan warga Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.

    Dalam sambutannya Imam mengatakan, Di tengah pandemi covid – 19 sekarang ini, kegiatan padat karya sangat penting dilaksanakan karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Imam menambahkan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengurangi pengangguran, membantu masyarakat miskin, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat, sehingga proses pemulihan ekonomi bisa lebih cepat.

    “Setiap pelaksanaan kegiatan padat karya yang dilaksanakan Disnav Kelas I Surabaya selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir,” tutupnya.

    Adapun dalam pelaksanaan kegiatan ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya dilingkungan Kementerian Perhubungan.

    Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan, untuk para pekerja dimohon agar semangat, serius dan tuntas dalam melaksanakan pekerjaan pada kegiatan padat karya kali ini.

    “Jangan lupa kita juga selalu berdoa dan tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan virus covid – 19,” tutupnya.

    Turut hadir pada kegiatan ini Anggota Komite II DPD RI, Kepala Kantor KSOP Kelas Il Gresik,  Camat Kebomas, Kepala Desa Kedanyang dan Kepala Puskesmas Kebomas serta perwakilan dari Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dan Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Perak Surabaya.

    Sebagai informasi, Kegiatan Padat karya di wilayah Gresik selanjutnya akan dilaksanakan oleh KSOP Kelas II Gresik pada tanggal 16 – 17 September 2021 yang bertempat di sekitar lingkungan Kantor KSOP Kelas II Gresik.

    Wisnu Wardana

  • KPLP Lakukan Audit dan Verifiksi

    KPLP Lakukan Audit dan Verifiksi

    SURABAYA, Lensamadura.com – Dua pertiga dari luas wilayah Indonesia terdiri dari lautan sehingga laut mempunyai arti dan fungsi strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan perairan memiliki peranan penting baik ditinjau dari sisi ekonomis, keamanan, maupun kepentingan para pengguna jasa transportasi perairan.

    Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) memiliki tugas untuk memastikan penerapan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan dan wajib dilakukan audit dalam bentuk kegiatan verifikasi.

    Oleh karena itu, KPLP menggelar kegiatan Implementasi PP No. 31 Tahun 2021 Verifikasi ke IV dan pengujian Kepatuhan Exercise ISPS Code yang dilangsungkan di Hotel JW Marriott, Surabaya 2 – 4 September 2021.

    “Pasal 195 ayat 2 huruf (d) berbunyi “verifikasi keempat (fourth verification) merupakan verifikasi yang ditentukan oleh Menteri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad dalam sambutannya saat membuka acara.

    Ahmad mengungkapkan, fasilitas pelabuhan yang telah comply ISPS Code wajib melakukan kepatuhan Impementasi ISPS Code yang mana bentuk implementasi tersebut adalah exercise baik secara table top ataupun latihan lapangan.

    “Kami sebagai Disegnetid Authority (DA) dan Port Security Comite (PSC) yang berada dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menginstruksikan kepada Fasilitas-Fasilitas Pelabuhan agar melakukan pemenuhan dan kepatuhan yang terkait dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang di persyaratkan,” ungkapnya.

    Ahmad menegaskan betapa pentingnya penegakan keamanan terhadap fasilitas pelabuhan guna terciptanya kelancaran aktivitas kegiatan operasional di wilayah Fasilitas Pelabuhan.

    Ahmad berharap peserta yang mengikuti acara tersebut khususnya fasilitas pelabuhan (PFSO) di Surabaya yang sudah mengimplementasikan ISPS Code saya dapat mengikuti kegiatan Verifikasi ke IV dan pengujian Kepatuhan Exercise ISPS Code ini dengan serius sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk keamanan di fasilitas pelabuhan masing-masing.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Kepala Kantor OP Tanjung Perak, Kepala Kantor KSOP Kelas III Probolinggo, Kepala Kantor UPP Brondong, Dan Lanmal V, Ditpol Airud Polda Jawa Timur, Polres Pelabuhan, serta para Direktur Perusahaan dan PFSO Fasilitas Pelabuhan di Provinsi Jawa Timur.

    Wisnu Wardana

  • Dukungan Untuk Penanganan Covid-19, Menhub Bersama Menteri BUMN Tinjau Kapal Isoter di Medan

    Dukungan Untuk Penanganan Covid-19, Menhub Bersama Menteri BUMN Tinjau Kapal Isoter di Medan

    MEDAN, Lensamadura.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pelayanan isolasi terpusat (isoter) terapung KM Bukit Raya, di Pelabuhan Belawan Medan, Sabtu (21/8). Penyediaan kapal isoter ini merupakan bentuk dukungan Kemenhub bersama stakeholder terkait, dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia.

    Menhub yang meninjau kapal bersama dengan Menteri BUMN Erick Tohir dan Walikota Medan Bobby Nasution, mengatakan, mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk memanfaatkan dengan optimal kapal isoter ini.

    Menurut Menhub, dengan melakukan isoter, diyakini dapat mempercepat kesembuhan penderita Covid-19 dibandingkan dengan melakukan isolasi mandiri di rumah, yang berpotensi menimbulkan kluster keluarga.

    Menhub pun mengapresiasi kegiatan penyediaan kapal isoter di Makassar yang menjadi kota pertama yang disinggahi kapal isoter, mendapatkan antusiasme yang baik dari masyarakat.

    “Awalnya isoter hanya ada di darat. Dengan adanya kapal-kapal Pelni yang sementara tidak beroperasi, kami manfaatkan untuk tempat isoter. Di Makassar, pelaksanaan isoter berjalan sukses. Dari 50 orang yang melakukan isoter di kapal, dalam lima hari sudah bisa sembuh. Karena di isoter ada udara yang mengandung klorin, yang bisa menstilmulus dan memepercepat kesembuhan,” ujar Menhub.

    Menhub menyampaikan terima kasih kepada Kementerian BUMN, PT Pelni, Pemerintah Kota Medan yang telah mendukung penyelenggaraan kapal isoter di kota Medan.

    Kapal Bukit Raya milik PT. Pelni yang dijadikan tempat isoter di kota Medan, memiliki sekitar 450 tempat tidur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Medan dan sekitarnya, yang terpapar Covid-19 tanpa gejala atau bergejala ringan.

    Sampai saat ini sudah ada 7 (tujuh) pemda yang memanfaatkan 6 kapal isoter ini yaitu : Makassar, Bitung, Minahasa Utara, Sorong, Jayapura, Lampung, dan Medan.

    Menhub mengatakan, telah menyiapkan 10 s.d 12 kapal lagi yang akan diprioritaskan bagi daerah yang memiliki kasus Covid-19 yang tinggi.

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengajak masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi agar jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan kapal isoter karena standarnya sudah sangat baik mulai dari tenaga kesehatan dan obat-obatan yang terjamin.

    Walikota Medan Bobby Nasution menyampaikan sangat terbantu dengan adanya kapal isoter, karena pihaknya sangat membutuhkan tempat isolasi terpusat untuk mempercepat penanganan Covid-19 di kota Medan. (HH/RDL/LA/JD)

  • Atasi Keterbatasan Fiskal, Menhub Intensifkan PNBP di Sektor Perhubungan Laut

    Jakarta, Lensamadura.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berupaya mengintensifkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya di sektor perhubungan laut. Hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan fiskal negara, sementara pembangunan infrastruktur harus tetap berlanjut. Hal ini disampaikan Menhub saat mengadakan rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Kamis (8/7).

    “Dengan adanya keterbatasan fiskal, kami melihat potensi PNBP yang sangat baik yang dapat dioptimalkan, khususnya di sektor perhubungan laut. Karena kita masih harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya Pelabuhan,” jelas Menhub.

    Menhub mengatakan, Kemenhub akan bekerja sama dengan dua pihak yaitu BPKP dan Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga Kemenkeu, yaitu untuk melakukan audit PNBP di sektor perhubungan laut dan akan melakukan evaluasi atau assesment.

    “Keterlibatan BPKP dan Kemenkeu sangat penting untuk membantu kami melakukan pengawasan,” ucap Menhub.

    Lebih lanjut Menhub mengingatkan, intensifikasi PNBP yang dilakukan ini bukan berarti akan menaikkan semua tarif PNBP, tetapi harus dilihat apakah hal tersebut akan mempengaruhi atau mengganggu layanan dan juga daya saing dengan negara lain.

    Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo menyampaikan terkait capaian PNBP di sektor perhubungan laut dari tahun ke tahun. Tercatat, pada tahun 2017, dari target PNBP 5,2 triliun rupiah terealisasi 3,4 triliun rupiah atau 64 persen. Pada tahun 2018 (target 4 triliun rupiah, realisasi 3,6 tiliun rupiah atau 72 persen). Pada tahun 2019 (target 3,7 triliun rupiah, realisasi 3,9 triliun rupiah atau 106 persen). Pada tahun 2020 (target 3,4 triliun rupiah, realisasi 3,7 riliun rupiah atau 107 persen). Kemudian pada tahun 2021, hingga bulan Juli dari target 3,8 triliun rupiah, telah terealisasi 2 triliun rupiah atau 55 persen.

    Dirjen Agus menjelaskan, sesuai PP 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, PNBP di sektor perhubungan laut berasal dari: Jasa Kepelabuhanan (Pelabuhan yang belum diusahakan, Pelabuhan yang diusahakan secara komersial, jasa penerbitas surat ijin kepelabuhanan, dan jasa konsesi kepelabuhanan), Jasa Kenavigasian, Jasa Perkapalan dan Kepelautan, dan Jasa Angkutan Laut. PNBP diperoleh dari 296 Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Laut di seluruh Indonesia.

    Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Kemenkeu Wawan Sunarjo mengatakan, mengapresiasi capaian realisasi PNBP Kemenhub di sektor perhubungan laut pada semester 1 tahun 2021 ini, yang sudah mencapai 55 persen. Selanjutnya, ia mengatakan siap bekerja sama dan akan berkoordinasi dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Kemenhub untuk melihat seberapa banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait pengelolaan PNBP di Kemenhub.

    Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang, mendukung upaya Kemenhub untuk melakukan optimalisasi PNBP di sektor perhubungan laut.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Gede Pasek Suardika, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, serta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan. (LNM/RDL/LA/JD)

  • Polemik Penyekatan Suramadu, LaNyalla Minta Pemda Pakai Pendekatan Persuasi

    JAKARTA, Lensamadura.com – Penyekatan di Jembatan Suramadu yang dilakukan jajaran Pemerintah Daerah di Jawa Timur mendapat penolakan dari warga Bangkalan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta masalah ini diselesaikan dengan pendekatan persuasi.
    Penyekatan Suramadu dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19 varian delta yang cukup cepat. Apalagi Kabupaten Bangkalan saat ini masuk dalam kategori zona merah.
    Setiap warga dari Madura yang hendak masuk Surabaya diwajibkan menjalani swab antigen di pos penyekatan Suramadu, begitu juga sebaliknya. Hal ini dianggap memberatkan, khususnya bagi warga Madura yang bekerja di Surabaya karena setiap hari harus melintas di Jembatan Suramadu. 
    Kebijakan tersebut menuai banyak protes. Bahkan kelompok massa sempat menerobos penyekatan dan berdemo di depan Balai Kota Surabaya. Beberapa oknum juga sempat merusak pos penyekatan. Mereka melempari pos dengan petasan.
    “Persoalan ini cukup pelik, dan harus diatasi bersama-sama. Sebab kita memang harus melakukan berbagai upaya menghindari cepatnya penyebaran Corona di Jatim, tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan agar kebijakan tidak merugikan atau menyusahkan masyarakat,” ungkap LaNyalla, Selasa (22/6/2021).
    Kebijakan penyekatan Suramadu berdasarkan keputusan Forkopimda Jatim. Pemkot Surabaya juga sudah menemui Pemprov Jatim untuk menyampaikan aspirasi Koalisi Masyarakat Madura Bersatu yang menggelar aksi di Balai Kota Surabaya, kemarin.
    Senator Jawa Timur itu menilai polemik mengenai penyekatan Suramadu memang perlu diselesaikan sesegera mungkin, karena jika tidak, masalah akan meluas ke persoalan lain. Menurut LaNyalla, harus dikeluarkan kebijakan baru yang bisa mengakomodir kegelisahan warga Bangkalan, tetapi tetap upaya penanganan penyebaran Covid di Jatim bisa diatasi.
    “Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, dan Pemkab Bangkalan bersama jajaran TNI/Polri dan Satgas Covid-19 perlu secepatnya mengambil langkah-langkah persuasif dan mengambil sikap yang dapat memberikan win win solution bagi semua pihak,” tuturnya.
    Dikatakan LaNyalla, menyelesaikan persoalan Covid tidak bisa dilihat dari kaca mata hitam putih saja. Ada berbagai faktor yang harus dijadikan pertimbangan.
    “Betul masalah kesehatan memang harus menjadi prioritas dalam kondisi pandemi ini. Tapi Pemda juga harus melihat unsur social culture dalam menghadapi masyarakat. Karena warga Bangkalan merasa didiskriminasikan karena dengan kebijakan tersebut seolah-olah menegaskan warga Bangkalan akan membawa virus kepada warga Surabaya,” papar LaNyalla.
    “Makanya penting sekali kita melihat persoalan dari kaca mata yang lebih luas. Kuncinya adalah sosialisasi yang baik, cara mengedukasi yang tepat, dan gunakan pendekatan persuasi,” sambung mantan Ketua Umum PSSI itu.
    LaNyalla pun meminta agar polemik penyekatan Suramadu dijadikan pelajaran, khususnya untuk pemda-pemda lain. Kebijakan mengenai penanganan Corona di masing-masing daerah dinilai akan berbeda karena perbedaan culture dan kebiasaan masyarakatnya.
    “Kita harus menyadari mengenai bahaya penyebaran Covid yang semakin besar, namun juga penyelesaiannya
    diharapkan harus memperhatikan aspek-aspek lainnya agar tidak menimbulkan masalah-masalah lain,” kata LaNyalla.
    Pemda di Jatim per hari Senin (21/6/2021),  sebenarnya sudah melonggarkan penyekatan Suramadu. Sebab Pemda memberlalukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga yang melintasi Suramadu maupun Pelabuhan Kamal.
    SIKM ini diutamakan bagi warga yang setiap hari pulang-pergi Bangkalan-Surabaya seperti penjual sayur-mayur, buruh, pekerja informal, karyawan, dan pegawai swasta atau pegawai pemerintah. SIKM dikeluarkan oleh kantor kecamatan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon dan berlaku selama 7 hari sejak tanggal dikeluarkan.
    Syarat mendapatkan SIKM adalah melampirkan hasil negatif tes antigen dan melampirkan surat keterangan dari instansi tempat bekerja dan/atau surat keterangan lain yang sesuai dengan aktivitasnya dari pihak terkait. Namun bagi pelintas yang tidak mengurus SIKM tetap harus mengikuti proses penyekatan melalui tes antigen.
    “Saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berbuat anarkis. Sampaikan aspirasi melalui cara yang benar, dan percayalah, pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik bagi warganya,” tutup LaNyalla. (*)

  • Ketum Golkar, Airlangga: Semua Jajaran Partai Harus Gerak Aktif

    Airlangga Hartarto/Foto: Detik.com


    Jakarta, LensaMadura.Com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kembali memotivasi jajarannya  mematangkan strategi untuk pemenangan Pemilu. 
    Mulai Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024 kepada para pengurus daerah dan kader se-Jawa Tengah di Hotel Alana Colomadu Jum’at, 18 Juni 2021.
    Sebagaimana dilansir dari Detik.com, Ketum Partai Golkar ini mengemukakan keinginannya Partai Golkar jadi nomor satu.
    Menurutnya, sesuai hasil Munas, Rapimnas dan Rakernas Partai Golkar, target menang pemilu presiden (pilpres), pemilu legislatif (pileg) dan pemilu kepala daerah (pilkada) adalah hal yang tak bisa ditawar.
    “Sudah saatnya Partai Golkar menjadi nomor satu. Dan untuk menjadi nomor satu, tidak bisa dengan diam. Semua jajaran harus aktif,” tegas Airlangga dalam keterangannya,  seperti dikutip dari Detik.com, Sabtu 19 Juni 2021.
    Airlangga juga menambahkan, semua jajaran partai wajib satu komando.
    Tentu dalam rangka merealisasikan tujuan  tersebut. Ia mewanti kadernya untuk tidak pasif dan hanya jadi penonton.
    “Yang akan dimenangkan sudah jelas. Kalau mau menang, harus satu komando. Semua gerak. Tidak ada yang tidak aktif. Jika tidak bisa menjalankan, lebih baik duduk di pinggir saja, menjadi penonton. Kami minta semua jajaran berjuang bersama,” tegasnya dilansir Detik.com.
    Airlangga juga mengintruksikan agar jajaran partai menggunakan media sosial untuk penggalangan massa dan kekuatan. 
    Pemanfaatan media sosial akan sangat berpengaruh di era milenial.
    “Sekarang era milenial. Manfaatkan media sosial untuk menyampaikan kinerja partai. Sehingga masyarakat melihat, bahwa Partai Golkar aktif. Bidang MPO (Media dan Penggalangan Opini) nanti akan mengevaluasi,” tuturnya.
    Sekarang, sambung Menko Perekonomian RI itu, bukan saatnya bagi jajaran partai untuk berdiskusi. 
    “Sekarang waktunya berperang. Sampaikan ke masyarakat, apa yang diperjuangkan Partai Golkar,” katanya.
    Masih seperti dilansir Detik.com Airlangga juga menegaskan sekarang waktunya bagi seluruh kader dan jajaran partai siap menghadapi Pemilu 2024.
    Meski demikian, untuk soal figur yang akan diusung partai dalam Pilpres, dia masih belum menyebut nama.
    “Ojo takok, ojo mikir sik. Nyambut gawe sik, Golkar target menang,” pungkasnya. (yan/rip)

  • Jiwa Kepemimpinan Terasah saat Pimpin Kadin Jatim, LaNyalla Turut Hadirkan Banyak Pengusaha Baru

    Lensamadura.com – Setelah melalui perjalanan panjang sebagai pengusaha, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur. Sosok LaNyalla yang dikenal peduli terhadap lingkungan sekitar juga semakin kuat.
    Pria yang kini menjabat sebagai Ketua DPD RI itu, merasa jiwa kepemimpinannya semakin terasah saat memimpin Kadin Jatim. Buktinya, Ketua Umum Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi (ATAKI) Jatim periode 2004-2009 itu membuat Kadin Jatim sebagai organisasi yang mengayomi dan menjawab kebutuhan serta tantangan para pengusaha. 
    Tidak itu saja, Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menggagas lahirnya Kadin Institute. 
    “Kadin Institute itu pusat pendidikan dan pelatihan para calon pengusaha dan para pengusaha UKM/UMKM. Kadin Institute dibuat untuk mempercepat lahirnya pengusaha-pengusaha baru di Jatim,” kenangnya, Minggu (9/5/2021).
    Di benak LaNyalla saat itu, Indonesia membutuhkan banyak wirausahawan baru. Karena saat ia memimpin Kadin di masa itu, jumlah pengusaha di Indonesia baru sekitar 1,7 persen dari total populasi. Bandingkan dengan Singapura yang saat itu sudah mencapai 7 persen, Malaysia 5 persen, Thailand 3 persen. Sedangkan Jepang sudah mencapai 10 persen dan Amerika Serikat di angka 12 persen. 
    “Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Untuk mencapai angka 4 persen, dibutuhkan sekitar 6 juta pengusaha baru. Waktu memimpin Kadin Jatim saya berharap mudah-mudahan dari 6 juta pengusaha baru itu, di antaranya akan lahir dari Jatim,” ujarnya.
    Kadin Institute pun dibangun. Bangunan empat lantai tepat di samping Graha Kadin Jatim itu mendapat apresiasi dari Kadin Indonesia. Kadin Jatim menjadi satu-satunya di Indonesia yang memiliki lembaga pencetak wirausahawan. 
    Di era LaNyalla, Kadin Jatim juga sukses menggerakkan misi dagang antarprovinsi. LaNyalla membawa para pengusaha skala kecil dan menengah asal Jatim untuk memasarkan produknya di seluruh Indonesia. Caranya, Kadin Jatim membuka kantor perwakilan dagang Jatim di 25 provinsi di Indonesia. 
    Misi dagang itu mampu meningkatkan volume perdagangan Jatim hingga Rp600 miliar per tahun. Karena itu, Juli 2017 silam, LaNyalla mendapatkan gelar Bapak UMKM Jatim dari asosiasi pengusaha kecil dan menengah Jatim. (dpdri)

  • Polemik Revisi PP 109/2012, Ketua DPD Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani Tembakau

    JAKARTA – Polemik revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Di balik pro dan kontra tersebut, LaNyalla meminta nasib petani tembakau tetap diprioritaskan.
    Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, revisi PP 109/2012 merupakan amanat dari Keppres Nomor 9 Tahun 2018 mengenai program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2018. 
    Revisi PP ini juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang harus dilakukan pemerintah mengenai pengendalian konsumsi produk tembakau.
    Poin-poin yang akan direvisi dalam PP 109/2012 adalah larangan iklan rokok, pembesaran peringatan kesehatan bergambar, serta penguatan layanan berhenti merokok.
    “Saya menyadari revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 banyak dituntut oleh teman-teman anti-rokok. Namun kita juga harus perhatikan keluhan dari kalangan petani dan pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasokan industri hasil tembakau (IHT),” tutur LaNyalla, Kamis (29/4/2021).
    Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengatakan, pertanian tembakau merupakan tradisi yang telah dilakukan turun temurun.
    “Oleh karena itu, revisi PP 109/2021 harus memberikan solusi tepat agar tidak merugikan para petani dan buruh. Dan yang harus diingat, sektor ini cukup banyak menyerap tenaga kerja. Kondisi tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja,” ucapnya.
    LaNyalla menambahkan, kampanye anti rokok bisa dibarengi pemerintah dengan membuat regulasi yang proporsional dan mengarahkan produksi tembakau ke produk lain, seperti farmasi.
    “Pengembangan dunia farmasi dan obat-obatan saat ini melirik zat-zat yang terkandung pada tembakau, seperti zat pereaksi protein perangsang peredaran darah dan anti-kanker. Hal ini harus dimanfaatkan,” kata LaNyalla.
    Apalagi, tembakau diketahui memiliki cytokine yang bisa membantu kekebalan tubuh serta memperbanyak sel tunas untuk pemulihan pasca sakit, juga sebagai bahan obat penyakit kencing manis, dan  penghambat virus HIV pada tubuh.
    “Namun, untuk mendukung pengembangan tembakau, pemerintah harus membuka keran penelitian lebih lanjut pada farmasi kita. Dan hal ini tentu akan menjadi solusi yang cerdas,” pungkasnya.(*)

  • Diisi Buka Puasa Bersama, LaNyalla Academia Yogyakarta Diresmikan

    SLEMAN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Sejumlah kegiatan dilakukan di Kota Gudeg, termasuk meresmikan dan melantik pengurus LaNyalla Academia Wilayah Yogyakarta.
    Peresmian berlangsung sederhana di kediaman Ketua LaNyalla Academia Yogyakarta, Yuni Astuti, di kawasan Sambisari, Kabupaten Sleman. Kegiatan dirangkai dengan buka puasa bersama.
    Senator asal Jawa Timur itu berharap LaNyalla Academia Yogyakarta langsung bergerak melakukan aksi-aksi nyata kemanusiaan untuk membantu sesama. 
    “Selamat atas terbentuknya LaNyalla Academia Yogyakarta. Saya berharap agar jajaran pengurus segera bekerja turun ke lapangan membantu sesama yang saling membutuhkan,” katanya, Sabtu (24/4/2021).
    Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini menerangkan, LaNyalla Academia merupakan wadah bagi aksi sosial yang menjangkau masyarakat lapisan paling bawah. 
    Sejak awal, LaNyalla Academia telah berkontribusi besar bagi kerja-kerja kemanusiaan. Dalam setiap musibah yang melanda di negeri, LaNyalla Academia selalu hadir berbagi kasih mengulurkan bantuan kepada korban bencana.
    Ia berkisah tentang Yayasan LaNyalla Academia yang didirikannya sekitar 20 tahun yang lalu dengan tagline ‘Bersama untuk Kebaikan’. 
    Bukan tanpa sebab tagline itu digunakan. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menjelaskan jika ia menemukan prinsip hidup yang dijalaninya dalam kalimat tagline tersebut.
    “Sederhana tapi mendasar. Intinya, saya tidak ingin menjadi orang yang merugi. Itu yang ada dalam pikiran saya. Karena semua orang pada hakekatnya merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal sholeh atau berbuat kebaikan. Ini prinsip dasarnya berdasarkan janji Allah SWT di Al-Quran. Dan Allah SWT juga mengatakan, mereka itulah para pewaris bumi ini. Karena Allah SWT ridho kepada mereka untuk mengelola bumi ini. Itu sejatinya,” paparnya.

    LaNyalla menilai, sudah semestinya semua aktivitas LaNyalla Academia didorong dan dikembangkan menjadi daya positif yang mewarnai dan memberi aura kepada masyarakat dan organisasi lainnya untuk berlomba melakukan kebaikan bersama.
    Sebagai pendiri yayasan, LaNyalla juga percaya Yuni Astuti selaku Ketua LaNyalla Academia Yogyakarta akan mampu membawa dan menggerakkan energi positif, apalagi dengan dukungan semua stakeholder yang ada di Yogyakarta. 
    Ia berharap LaNyalla Academia Yogyakarta mampu menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak, terutama kepala daerah dan forkopimda, serta yang tak kalah penting adalah dengan Senator DPD RI asal Yogyakarta.
    “Kepedulian kita kepada sesama harus terus ditingkatkan. Sebagai sesama anak bangsa, kita harus saling bahu-membahu melewati segala keterpurukan yang dialami bangsa ini. Pada titik itu, LaNyalla Academia hadir bersinergi dengan semua pihak mengambil peran tersebut pada setiap momentum,” papar LaNyalla.
    Ketua LaNyalla Academia Wilayah Yogyakarta, Yuni Astuti mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla yang telah meluangkan waktu datang ke Yogyakarta untuk meresmikan dan melantik pengurus.
    “Padahal beliau sedang dalam masa reses di dapilnya di Jawa Timur, namun tetap meluangkan waktu sebentar untuk meresmikan jajaran kepengurusan kami di sini,” ucap Yuni.
    Yuni siap mengemban amanah yang disematkan pada dirinya selaku ketua. Menurutnya, sejak awal ia memang berkomitmen dalam kerja-kerja sosial untuk membantu sesama. 
    “Saya dan seluruh jajaran pengurus memang sudah berkomitmen dalam hal kerja-kerja sosial. Segera kami akan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya agar dapat berkontribusi dengan baik di Yogyakarta,” tutur Yuni.(***)

  • LaNyalla Berharap DPD RI-Mahasiswa dan Pemuda Sinergi Kawal Pembangunan Daerah

    SURABAYA – Sebagai masa depan bangsa, mahasiswa dan pemuda diharapkan bisa mengambil peran dalam pembangunan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bahkan berharap mereka dan DPD RI bisa bersinergi untuk mengawal pembangunan daerah.

    Harapan tersebut disampaikan Senator asal Jawa Timur itu dalam Kursus Kepemimpinan Lanjut Tingkat Nasional PP Pemuda Katolik 2021, Kamis (22/4/2021) malam. LaNyalla yang sedang mengisi masa reses di Surabaya, hadir secara virtual.

    Selain Ketua DPD, kegiatan ini juga diikuti Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik dokter Karolin Margret Natasa, dan para Kader Pemuda Katolik dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengaku sangat bangga bisa berada di antara aktivis organisasi kepemudaan.

    “Saya selalu bangga dan senang berada di tengah-tengah mahasiswa atau pemuda aktivis yang peduli terhadap kemajuan bangsa. Ibarat tubuh manusia, mahasiswa dan pemuda merupakan tulang punggung bagi kemajuan bangsa,” katanya.

    Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu juga berharap kekuatan yang dimiliki mereka dapat disinergikan dengan peran dan fungsi DPD RI. Apalagi DPD RI adalah katalisator percepatan pembangunan di daerah dan saluran kepentingan daerah ke pusat.

    “Sinergi DPD RI dan mahasiswa serta pemuda dapat dilakukan dalam koridor pengawasan pembangunan daerah. Sinergi bisa dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dan kebocoran anggaran pembangunan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu,” katanya.

    LaNyalla mengatakan, mahasiswa, pemuda, dan elemen bangsa lainnya harus mengambil peran dalam pembangunan. Karena, kemajuan bangsa bukan tanggung jawab seorang Presiden saja, melainkan tanggung jawab semua.

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, kita sudah berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan. Jalan, bendungan, pelabuhan, pembangkit listrik, dan banyak sarana infrastruktur lainnya dibangun. Yang hari ini jelas terlihat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

    Alumnus Universitas Brawijaya Malang ini mengatakan, ajakan untuk mengambil peran dalam pembangunan juga pernah disampaikannya dalam Rakernas Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa (IKAMI) Sulawesi Selatan.

    “Saat itu saya katakan kepada mereka, bahwa saat ini, Indonesia Memanggil. Negara dan bangsa ini, sekarang membutuhkan kalian semua untuk hadir. Untuk bersatu padu. Saling bahu membahu dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi dari sisi dampak yang disebabkan oleh pandemi ini,” ujarnya.

    Mengenai ancaman resesi global sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, LaNyalla menyampaikan pentingnya memprioritaskan tiga ketahanan di Indonesia di masa pandemi ini.

    “Pertama Ketahanan Sektor Kesehatan. Kedua Ketahanan Sektor Pangan dan ketiga Ketahanan Sektor Sosial. Inilah sebenarnya tantangan kita. Bagaimana dengan cepat kita bekerja untuk meningkatkan ketahanan di tiga sektor tersebut. Sebab, kalau ketahanan pangan kita lemah, lalu rakyat tidak bisa makan, apa yang akan terjadi? Bisa dibayangkan kerusakan di sektor ketahanan sosial,” ujarnya.

    LaNyalla menambahkan, Vietnam dan India tahun lalu sudah menyatakan akan mengurangi ekspor bahan pangan mereka ke negara lain. Artinya, ada sinyal krisis global akibat Covid-19 ini bisa menjalar ke krisis pangan dunia.

    “Karena itu kita harus cepat kembali kepada fitrah bangsa ini sebagai negara agraris dan maritim. Dengan memperkuat sektor Pangan Indonesia,” katanya.

    Pria yang pernah memimpin PSSI ini mengatakan, sudah saatnya Indonesia menghentikan polemik-polemik yang memicu kegaduhan yang tidak perlu. Ketahanan sosial juga harus diperkuat mendukung ketahanan pangan dan kesehatan.

    “Terakhir, saya ingin menitipkan pesan kepada Anda semua, para pemuda aktivis organisasi, bahwa Indonesia butuh Sumber Daya Manusia yang unggul. Tetapi juga yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti. Karena itu jangan lupakan moral dan etika,” ujarnya.(*)

  • Kunker ke Kesultanan Sumenep, Ketua DPD RI Siap Perjuangkan Eksistensi Raja-Sultan di Nusantara

    SUMENEP-Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmd Mattalitti, menyatakan akan terus mendorong lahirnya Kongres Budaya Nasional. Kegiatan ini dimaksudkan sebegai pelestarian warisan dan budaya Nusantara. Kongres tersebut diharapkan melibatkan Raja dan Sultan se-Nusantara.
    Pernyataan tersebut disampaikan LaNyalla saat melakukan Kunjungan Kerja ke Kesultanan Sumenep, Madura, Senin (19/4/2021).
    LaNyalla menegaskan jika upaya melestarikan warisan dan budaya nasional tidak main-main. Senator asal Jawa Timur itu bahkan menyatakan jika DPD telah bersurat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo, agar pemerintah menetapkan hari kebudayaan dan kearifan lokal masuk sebagai hari nasional dalam kalender resmi Indonesia.
     
    “Bagi kami, pelestarian warisan nusantara dan budaya luhur nusantara sangat diperlukan sebagai bagian dari ciri dan karakter bangsa Indonesia. Sekaligus sebagai filter bagi
    masuknya pengaruh negatif dari konsekuensi globalisasi tanpa batas yang terjadi saat dan di masa mendatang,” katanya.
    Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mengatakan, hal itu juga yang menginspirasi rencana menggelar Kongres Budaya Nasional.
    “Dalam kongres tersebut, seluruh seluruh Raja dan Sultan se-Nusantara akan kita hadirkan. Agar, eksistensi dan keberadaan kerajaan dan kesultanan di Indonesia semakin mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah,” tukasnya.
    “Semoga agenda tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Serta menghasilkan beberapa rekomendasi demi penguatan Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah percaturan global dan era dunia tanpa batas,” sambungnya.
    LaNyalla mengakui jika Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang kebudayaan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 
    “Hanya saja, dalam beberapa kunjungan kerja saya ke beberapa kesultanan dan kerajaan di Nusantara, masih banyak harapan yang disampaikan oleh kerajaan dan kesultanan Nusantara, tentang perlunya perhatian yang lebih dari pemerintah pusat terhadap eksistensi kerajaan dan kesultanan yang ada di Nusantara,” ujarnya. 
    Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, kesultanan nusantara mengeluhkan keberpihakan anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung dan menjaga warisan budaya dan eksistensi kerajaan dan kesultanan yang ada di Nusantara. 
    “Oleh karena itu, pada tahun 2018 silam, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengajukan Rancangan Undang-Undang inisiatif DPD RI tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” ujarnya. 
    LaNyalla menjelaskan, secara spesifik di Pasal 27 RUU tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat memberikan perintah kepada Pemerintah Pusat melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau APBN agar memberi alokasi yang memadai kepada Lembaga Masyarakat Adat agar dapat memastikan keberlangsungan eksistensi mereka. 
    “Termasuk memberikan pelindungan terhadap Masyarakat Adat, Hak-Hak Masyarakat Adat, seperti hak atas tanah, ulayat, dan sumber daya yang menjadi bagian dari Masyarakat Adat,” tuturnya.
    Untuk itu, ia berharap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat tersebut dapat segera masuk dalam Program Legislasi Nasional.
     
    “Tetapi saya yakin, dengan dorongan DPD RI kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan hari kebudayaan sebagai kalender nasional, akan dapat memberi angin segar dan penguatan bagi pemajuan kebudayaan, sekaligus penguatan jati diri dan karakter bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang menghargai warisan leluhur sebagai sebuah kearifan lokal,” katanya.
    Dalam kesempatan itu, Mantan Ketua Umum PSSI ini juga memuji eksistensi Kesultanan Sumenep ini. Karena ini adalah salah satu wujud nyata bahwa bangsa ini adalah bangsa pelestari budaya. 
    “Selain itu, eksistensi tradisi Kesultanan Sumenep tentu menambah daya dukung sektor pariwisata di Madura, dalam upaya menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara,” tuturnya.
    Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti disambut dengan upacara penyematan blankon oleh Pemangku Sultan Sumenep, Paduka Yang Mulia RB. Muchtar Atmakusumo, M.AK.
    LaNyalla yang juga dikenal sebagai pelestari dan kolektor Keris Pusaka, menerima cinderamata dari Bupati Sumenep Achmad Fauzi, berupa sebilah keris Madura. 
    Dalam kunjungannya LaNyalla juga didampingi Senator asal Sulawesi Selatan Andi Ihsan dan Senator asal Lampung Bustami Zainuddin. Selain Bupati, tampak hadir Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah. Serta Sekretaris Kesultanan Sumenep YM RB Agoes Arianto dan Pengageng Kesultanan Sumenep Data RA Yani WSS Koeswodidjojo. (*)

  • Ada Konten Membahayakan, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tegur TikTok

    Ketua DPD RI saat diterima Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Madura, Senin (19/4/2021).

    BANGKALAN-Aksi tawuran sekelompok anak di bawah umur yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur dalam rangka membuat konten TikTok perlu mendapat perhatian semua pihak, baik aparat kepolisian maupun orangtua. Hal itu pun mendapat sorotan tajam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang menilai aksi tak terpuji tersebut justru menjadi konten yang dipertontonkan secara vulgar.
    “Aksi-aksi membahayakan ini kerap dilakukan oleh anak-anak demi memenuhi kepuasan dan kehebatan. Konten yang dipertontonkan sudah tidak sehat baik secara fisik maupun psikologis, di samping amat membahayakan,” kata LaNyalla, di sela reses di Bangkalan, Madura, Senin (19/4/2021).
    Mantan Ketua Umum PSSI itu menuturkan, TikTok sering melakukan challenge atau tantangan. Tentu saja hal ini mengundang rasa penasaran dan memancing adrenalin anak-anak yang berdampak pada aktivitas membahayakan.
    “Pemerintah harus melakukan tindakan preventif dan teguran kepada TikTok untuk membatasi konten-konten yang tidak sehat dan membahayakan. Ini terjadi di berbagai daerah. Negara harus melindungi anak-anak dan generasi muda kita,” tegas Senator Dapil Jawa Timur tersebut.
    Sebagaimana diketahui, aksi tawuran oleh sekelompok anak di bawah umur terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Mereka saling serang menggunakan sarung yang diisi dengan kerikil. Aksi itu dilakukan untuk kepentingan konten YouTube dan TikTok.
    Mereka terpecah kelompok di beberapa titik jalanan kota Surabaya. Aksi itu dilakukan malam hari hingga jelang waktu sahur.(*)

  • Demi Hidupkan Mesin Ekonomi, Ketua DPD RI Minta Kendala Penyaluran Gas Industri ke Jatim Diatasi

    SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah segera mengatasi kendala penyaluran gas industri ke Jawa Timur. Menurutnya, gas industri bisa mendukung menghidupkan mesin ekonomi di wilayah itu.
    Seperti diketahui, penyaluran gas industri seharga US$6 per MMBTU ke sejumlah wilayah Jawa Timur masih mengalami beberapa kendala.
    Salah satunya karena pasokan gas yang diterima PT PGN (Persero) hanya 68 persen di bawah alokasi gas untuk Jawa Timur dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 89 tahun 2020 yakni sebesar 74,7 BBTUD.
    “Pemerintah melalui Menteri ESDM harus memastikan pasokan gas ke Jatim untuk industri pada 7 sektor yaitu industri pupuk, petrokimia, industri baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet tidak terkendala,” pinta LaNyalla, Minggu (18/4/2021) di Surabaya.
    Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, kecukupan gas industri sangat penting untuk menghidupkan mesin ekonomi.
    “Oleh sebab itu, diharapkan pasokan gas industri untuk Jatim dipastikan terpenuhi supply-nya,” katanya.
    LaNyalla mengatakan, kendala-kendala teknis penyaluran dengan volume kebutuhan perlu mendapat perhatian agar tidak mempengaruhi roda industri yang sedang bergerak untuk memulihkan ekonomi nasional.
    “Kepada pelaku industri yang telah menerima manfaat harga khusus, diharapkan memberikan dampak positif terhadap kebangkitan ekonomi dengan menunjukkan pergerakan ke arah normal,” ujarnya.(*)

  • Di Hadapan Kader PMII Kota Malang, LaNyalla Sebut Bonus Demografi Seperti Dua Sisi Mata Uang

    JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai bonus demografi yang dimiliki Indonesia layaknya dua sisi mata uang. Bisa menjadi peluang namun bisa juga menjadi ancaman.
    Penilaian tersebut disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara di Konferensi Cabang PMII Kota Malang, Kamis (15/4/2021). Kegiatan ini diikuti Ketua Umum dan pengurus PC PMII Kota Malang, juga Kader PMII. 
    Senator asal Jawa Timur ini menilai tantangan bonus demografi Indonesia menarik untuk dibicarakan. 
    “Karena sejatinya bonus demografi tersebut seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi adalah berkah atau peluang. Tetapi di satu sisi bisa jadi musibah atau ancaman,” katanya. 
    Dijelaskan LaNyalla, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040. Pada masa itu penduduk usia produktif berusia 15 – 64 tahun lebih banyak dibandingkan penduduk dengan usia tidak produktif. 
    “Pertumbuhan penduduk usia produktif diprediksi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mencapai 64 persen dari total penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Puncaknya, angkatan kerja Indonesia mencapai 71 persen,” katanya. 
    Namun, Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menilai di situlah letak tantangan sesungguhnya. 
    Karena, melimpahnya usia produktif bisa menjadi peluang dan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi negara. 
    “Sebaliknya, jika banyaknya usia produktif tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan kerja, hal tersebut justru akan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran dan banyak permasalahan lain,” ujarnya. 
    Untuk menjawab tantangan bonus demografi, harus dilakukan proyeksi dan memetakan apa yang akan terjadi, dan apa yang dibutuhkan Indonesia pada saat itu. 
    “Termasuk sumber daya manusia dengan kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan Indonesia pada saat itu. Sehingga diharapkan dapat berintegrasi dengan kebutuhan industri 4.0,” katanya. 
    Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan, menjawab tantangan demografi juga bisa dilakukan dengan penataan roadmap untuk penciptaan pengusaha-pengusaha baru yang dibutuhkan saat itu.
    “Tentunya dengan mengandalkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Indonesia,” katanya.(*)

  • Ketua DPD RI Desak Pemerintah Siapkan Skema Baru Subsidi Listrik Untuk Kurangi Beban Masyarakat

    JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan perhatian serius terhadap pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA yang menyasar 15,2 juta pelanggan. LaNyalla berharap pemerintah menghadirkan skema baru subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat.
    Pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA yang menyasar 15,2 juta pelanggan, menghemat belanja negara sebesar Rp 22,12 triliun. Sebagai gantinya, pemerintah tengah merumuskan skema subsidi listrik yang akan diimplementasikan pada tahun 2022.
    Perumusan skema baru subsidi ini yang turut dikawal LaNyalla.
    “Skema subsidi listrik yang saat ini sedang dirumuskan pemerintah, harus benar-benar tepat sasaran untuk kelompok yang memerlukan subsidi dengan data yang akurat dan tidak menimbulkan kontroversi karena ada yang disubsidi dan ada juga yang tidak mendapatkan subsidi,” tutur Senator asal Jawa Timur itu, Rabu (14/4/2021).
    Menurutnya, jika pemerintah mengarah pada komposisi efisiensi pemakaian listrik dan mendorong pengembangan
    energi baru terbarukan, maka perlu dilakukan strategi yang mengena kepada masyarakat. 
    “Umumnya masyarakat pengguna 450 VA belum akrab dengan istilah energi terbarukan. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat skema sasaran untuk pengalihan dari energi listrik ke energi terbarukan,” jelasnya.
    Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur menambahkan, pengguna listrik 450 VA pada awalnya golongan ekonomi rendah.
    “Namun, tentu saja sudah ada perubahan. Hal ini yang perlu di data secara terperinci, dan diantaranya masih ada yang
    memerlukan sudsidi dan ada kemungkinan tidak dapat beralih ke energi terbarukan,” jelasnya.
    Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, yang lebih penting adalah data pelanggan secara ekonomi akurat agar skema subsidi tepat sasaran.(*)