Kategori: Nasional

JAKARTA, Lensa Madura – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan dua indikator dalam demokrasi Indonesia semakin memburuk. Kedua indikator itu adalah politik dan kebebasan sipil.

Hal tersebut disampaikan LaNyalla secara virtual saat menjadi pembicara kunci di Seminar Nasional
Ikatan Alumni Universitas Diponegoro dengan tema ‘Penundaan Pemilu, Kemunduran atau Terobosan Demokrasi?’ sekaligus Peluncuran Buku LP3ES ‘Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil’, Senin (28/3/2022)

LaNyalla menjelaskan, awal Februari 2022 The Economist Intelligence Unit, sebuah lembaga riset dan analisis multi isu, menyatakan secara umum Demokrasi di Indonesia dalam kondisi cacat, atau flawed democracy.

“Kondisi ini disebabkan semakin memburuknya dua indikator dalam demokrasi di Indonesia. Yaitu budaya politik dan kebebasan sipil. Ini mungkin sangat cocok bila kita kaji dari buku yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang berjudul Bagaimana Demokrasi Mati,” katanya.

Dijelaskan LaNyalla, polarisasi tajam di masyarakat sejak 2014 lalu, menjadi salah satu penyumbang kemunduran budaya politik bangsa ini dalam konteks demokrasi.

“Karena, sepanjang waktu kita disuguhi kegaduhan nasional. Disuguhi pertunjukkan drama kolosal yang sangat tidak bermutu. Sesama anak bangsa saling melakukan persekusi. Saling melaporkan ke ranah hukum. Seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran,” katanya.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, kondisi tersebut menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi. Baik secara frontal oleh pressure group, maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara.

Hal itu yang akhirnya membuat masyarakat akhirnya disuguhkan dengan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran forum pertemuan dan lain sebagainya.

“Aksi-aksi itu sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi. Tetapi lebih kepada tradisi bar-bar. Sehingga tidak heran, bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran,” katanya.

LaNyalla mengatakan, penyebab dari hal di atas adalah kesepakatan partai politik untuk menerapkan ambang batas pencalonan presiden, atau presidential threshold, yang membuat pasangan calon yang dihasilkan sangat terbatas.

“Celakanya, dari dua kali Pemilihan Presiden, negara ini hanya mampu menghasilkan dua pasang calon, yang head to head. Sehingga polarisasi masyarakat semakin tajam,” ujarnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga menyebut jika hegemoni partai politik, sekaligus tirani mayoritas partai politik di Senayan adalah persoalan mendasar bangsa. Hal ini menjadi salah satu kecelakaan akibat Amandemen Konstitusi 2002 silam.

“Amandemen Konstitusi memberi ruang terlalu besar kepada partai politik. Akibatnya, yang terjadi adalah hegemoni partai menjadi tirani baru, yang bekerja dengan pola zero sum game. Makanya saya katakan, Demokrasi di Indonesia sejak Amandemen telah berubah arti, karena bukan lagi; ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’, tetapi telah berubah menjadi; ‘dari rakyat, oleh partai, dan untuk kekuasaan’,” tukasnya.

Sementara DPD RI, sebagai peserta pemilu perseorangan, yang merupakan representasi daerah, tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat di dalam konstitusi. Sehingga praktis, unsur non-partisan, atau kelompok non partai politik tidak memiliki ruang yang cukup di Senayan.

“Saya memahami bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar. Tetapi menjadi jahat, ketika kongsi dilakukan untuk mengkhianati kehendak rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan bangsa,” ujarnya.

JAKARTA, Lensamadura – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius menangani polusi udara.

Menurut LaNyalla perlu ada penanganan khusus dalam menurunkan kadar pencemaran supaya tidak semakin membahayakan.

Berdasarkan hasil survei perusahaan pemantau kualitas udara IQAir, pada 2021 Indonesia berada pada peringkat ke-17 dari 117 negara. Posisi tersebut menegaskan bahwa Indonesia
merupakan negara nomor satu yang paling berpolusi di kawasan Asia Tenggara.

“Kita berharap pemerintah tidak mengabaikan permasalahan polusi udara di Indonesia terutama di kota-kota besar. Perlu ditangani dengan khusus, diantaranya kebijakan terkait penanganan polusi udara dengan melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan menyeluruh,” ujar LaNyalla, Sabtu (26/3/2022).

LaNyalla mengingatkan, polusi udara akan berdampak buruk pada kesehatan manusia. Polutan menyebabkan
berbagai jenis penyakit pada manusia seperti asma, stroke, penyakit jantung, paru-paru dan gangguan kesehatan lainnya. Bahkan penyebab jutaan kematian dini setiap tahun.

“Polusi ini juga menjadi penyebab menurunnya produktivitas seseorang. Kalau dibiarkan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan munculnya permasalahan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkannya, berdasar catatan WHO kematian dini akibat polusi udara juga tinggi. Mencapai 7 juta kasus per tahun.

“Artinya kondisi pencemaran yang terjadi tidak boleh diabaikan. Perlu diambil langkah cepat supaya kualitas hidup manusia tidak semakin turun,” papar dia.

Dari laporan kualitas udara dunia 2021 yang dirilis IQAir, Jakarta di posisi ke-12 sebagai ibu kota negara paling berpolusi di dunia. Sementara dari daftar kota-kota lainnya di Asia Tenggara, Surabaya dan Bandung masing-masing menempati urutan ke-11 dan ke-13 kota paling berpolusi.

Adapun Samarinda, Kayu Agung, Banda Aceh, dan Palangkaraya masuk ke dalam daftar kota-kota dengan polusi paling rendah se-Asia Tenggara. (*)

JAKARTA, Lensa Madura – Puluhan kiai muda putra pesantren dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur deklarasikan dukungan kemenangan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pemilu 2024. Bentuk dukungan kepada PPP tersebut berupa bergabungnya sejumlah tokoh pesantren di Jawa Timur pada partai berlambang ka’bah itu.

Sekjen PPP Gus Arwani Thomafi menyambut baik atas dukungan tersebut. Baginya, dukungan itu selaras dengan upaya PPP untuk selalu memberikan perhatian kepada santri dan pesantren di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, kami menyambut baik, apresiasi dan terima kasih atas deklarasi dukungan para putera pengasuh pesantren. Deklarasi ini selaras dengan komitmen PPP terhadap pesantren. PPP berkomitmen untuk memposisikan kalangan pesantren sebagai aktor, bukan sekadar suporter,” kata Gus Arwani Thomafi dalam keterangan tertulis seperti dikutip Detikcom, Kamis (24/3/2022).

Sementara itu, tulis Detikcom, salah satu tokoh pesantren yang turut mendukung deklarasi tersebut Gus Aziz mengatakan, bahwa dukungan diberikan kepada PPP karena berdasarkan catatan sejarah partai tersebut didirikan oleh kiai dan ulama NU.

“Kami menilai, PPP yang dari sisi sejarah didirikan oleh kiai dan ulama NU secara istiqomah memperjuangkan aspirasi warga NU,” kata Gus Aziz.

Masih dikutip dari Detikcom, Gus Aziz menjelaskan, bahwa dukungan tersebut merupakan momentum tepat untuk mendorong tokoh pesantren agar mengisi posisi legislatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Sudah saatnya kalangan pondok pesantren mengisi legislatif di pelbagai tingkatan untuk memastikan agenda keumatan dapat diwujudkan melalui kebijakan publik,” kata Guz Aziz.

Adapun sejumlah tokoh pesantren yang melakukan deklarasi tersebut antara lain, Gus Fahmi Anwar Iskandar (Kediri), Gus Aziz Idris Hamid (Pasuruan), Gus Khoiri (Tulangan, Sidoarjo), Gus Maimun (Kedung Cangkring, Sidoarjo), Gus Wahab Yahya (Tambakberas, Jombang), Gus Zein Badrudin (Bululawang, Malang), Habib Abdullah BSA (Malang), Kiai Maskuri (Dampit Malang), Gus Toha (Singosari Malang), Gus Abdullah (Wates, Kediri), Gus Mundzir Asmawi (Srono, Banyuwangi), Habib Abdullah Assegaf (Pasuruan), Gus Luthfi Anwar (Beji Tulungagung), Lora Huda (Sumenep, Madura, Gus Syamsul (Batu Malang), Ra Widad (Sumenep), Gus Ulum (Bojonegoro), dan Gus Niam (Ringinagung Kediri).

Sumber: Detikcom

JAKARTA, Lensa Madura – Hasil penelitian Laboratorium Suara Indonesia (LSI) menyimpulkan bahwa trend positif terhadap Airlangga Hartarto dan Partai Golkar. Diprediksi ketua umum dan partai yang dipimpin tersebut bakal unggul di Pemilu 2024.

Direktur Eksekutive Laboratorium Suara Indonesia Albertus Dino S.Fi di Jakarta, Minggu (13/3/2022), mengatakan, survei dengan metodologi penelitian menggunakan alat ukur kuesioner. Pengumpulan sampel dengan menyebarkan kuesioner ke masyarakat Kuesioner didesain bersifat anonim agar responden dapat memberikan jawaban secara jujur tanpa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain.

Pembagian sample mengunakan metode multistage random sampling dan penentuan jumlah sampel dihitung dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error toleransi 2,12 persem dan jumlah sampel yang diuji sebanyak 2.140 Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun dan tersebar di 34 provinsi, survei dimulai pada 24 Februari hingga 9 Maret 2022.

Dari hasil penelitian didapati, Partai Golkar paling banyak dipilih, yaitu sebanyak 19,1 persen, kemudian PDI Perjuangan 18,3 persen, Partai Gerindra 18,1 persen, Nasdem 7,2 persen ,PKS 6,6 persen ,PKB 5,2 persen , Demokrat 4,2 persen , Perindo 2,4 persen ,PAN 1,9 persen, PRIMA 1,8 persen , PPP – 1,4 persen, Partai Garuda 1,2 persen ,PBB 1,1 persen , Partai Gelora 1,1 persen, PSI 1,1 Persen ,Partai Hanura 0,8 persen , Partai Ummat 0,4 persen, Berkarya 0,1 persen. Tidak tahu atau tidak menjawab 24,1 persen.

Dari penelitian ini juga dihasilkan preferensi publik terhadap tokoh tokoh yang layak maju dan mempunyai kans besar sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024, di mana prasyarat seseorang bisa menjadi capres harus mendapatkan dukungan dan diusung oleh partai politik. Jawaban dari pertanyaan jika Pilpres digelar hari ini, siapakah tokoh yang akan Anda pilih, maka hasil jawaban respoden setelah ditabulasi, nama Airlangga Hartarto menjadi tokoh yang paling tinggi tingkat keterpilihannya, yaitu 22,8 persen respoden.

Kemudian disusul Prabowo Subianto 20,3 persen , lalu Ganjar Pranowo 15,6 persen ,Puan Maharani 6,2 persen ,Muhaimin Iskandar 3,6 Persen , Muldoko 3,4 persen,Anies Baswedan 3,2 persen , Gatot Nurmantyo 3,1 persen Agus Harimurti Yudhoyono 2,2 persen ,Sandiaga Uno 1,8 persen , Erick Thohir 1,3 persen , Ridwaqn Kamil 1,2 persen dan tidak memberikan jawaban sebanyak 15,3 persen.

Peluang Besar

Menanggapi hasil survei LSI ini, Direktur Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM) Syam Batubara mengatakan, peluang Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024 mendatang sangat besar. Hal ini mengingat konstelasi politik pada saat ini berbeda dibanding dengan dua atau tiga tahun lalu.

Dua tahun mendatang, menurut dia, orientasi pemilih akan beralih pada kemampuan figur dalam mengatasi masalah perekonomian.

Hal ini mengingat selama kurun waktu setelah terjadinya pandemi Covid-19, kondisi perekonomian nasional sangat tidak menggembirakan.

“Untuk itu dibutuhkan seorang figur yang mampu membangkitkan kondisi perekonomian nasional. Kemampuan itu ada pada Airlangga yang memang selama ini dikenal piawai dalam menangani masalah ekonomi. Apalagi posisinya saat ini menjabat Menko Perekonomian,” ujarnya.

Apalagi, menurut pengajar Universitas Pamulang ini, Airlangga dibesarkan oleh seorang ayah yang di masa pemerintahan Orde Baru ikut membangun perekonomian Indonesia dalam Kabinet Pembangunan yang dipimpin Presiden Soeharto.

Kemudian saat ini dia juga dipercaya oleh pemerintahan Jokowi menjaga perekonomian nasional agar tetap stabil dan di tengah keterpurukan akibat pandemi.

Jadi sudah sangat wajar apabila nantinya masyarakat banyak yang menginginkan pemimpin yang mampu mengatasi persoalan ekonomi yang mendera dunia termasuk Indonesia.

“Saya kira masyarakat sudah semakin cerdas dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya pada 2024 mendatang. Tidak lagi akan memilih pemimpin yang hanya sekadar pintar menyampaikan jargon-jargon politik, tapi bagaimana mampu mengatasi kondisi perekonomian Indonesia,” tandasnya.

Untuk itu menurut Syam Batubara, sangat tepat apabila survei yang dilakukan oleh LSI dan sejumlah survei sebelumnya yang kembali menempatkan Partai Golkar di posisi pertama. Begitu juga Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres.

Selain kapasitas Airlangga yang mumpuni untuk memimpin Indonesia pada 2024-2029 mendatang, dengan menempatkan Partai Golkar di posisi pertama tidak diragukan lagi. Karena Golkar merupakan gudangnya kader-kader nasional yang berkualitas pada semua lini pemerintahan.

“Partai Golkar mempunyai kualitas SDM yang sangat baik apabila dibanding partai yang lain. Sehingga Airlangga Hartarto dan Partai Golkar yang menurut survei LSI berada di posisi teratas tidak perlu diragukan,” katanya.(RLS)

Sumber: beritadewata com

JAKARTA, Lensa Madura – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur, Akis Jazuli resmi dilantik menjadi pengurus Asian African Youth Government (AAYG) Priode 2022 di Gedung MPR RI Jakarta, Jumat, 11 Maret 2022.

Menurut Akis Jazuli, dengan dilantiknya sebagai pengurus AAYG merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan serius.

”Ini bagian dari jalan saya untuk berkontribusi dalam pembangunan dunia utamanya dalam bidang pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme, sesuai bidang yang saya jabat,” kata Akis politisi Partai Nasdem.

Alumnus S2 Universitas Airlangga Surabaya ini menduduki Deputy II AAYG Countering Terorism. (Bidang Deputy II tentang Pecegahan Terorisme).

“Selama lima tahun ke depan pihaknya akan konsisten dan konsen terhadap pencegahan radikalisme, ekstrimisme, serta intoleransi,” katanya.

Akis menuturkan bahwa intoleransi manjadi problem serius bukan hanya di Indonesia akan tetapi juga di dunia internasional. Hal tersebut sangat berbahaya terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya terhadap terwujudnya perdamaian dunia.

”Detailnya seperti apa, nanti kita akan rumuskan lebih rinci di program kerja AAYG,” tuturnya lagi.

Diketahui, pelantikan Ketua Umum AAYG Saddam Al Jihad dan jajarannya dilakukan oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri RI dan dihadiri oleh beberapa duta besar negara Asia Afrika.

Saddam Al Jihad berkomitmen menjadikan Dasasila Bandung sebagai dasar untuk menguatkan gerakan dan program yang diusung AAYG selama 5 tahun ke depan termasuk menghormati kedaulatan dan integritas Tritorial semua bangsa. (Pur/Yan)

JAKARTA, Lensa Madura – Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ahmad Wahid berharap di usianya yang ke-44 Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) untuk berkomitmen secara konsisten meningkatkan performa kinerjanya dari waktu ke waktu, berperan lebih aktif untuk memberikan jaminan keselamatan pelayaran serta mampu mengikuti cepatnya perkembangan jaman melalui rekayasa teknologi alat-alat dan bahan keselamatan pelayaran.

“Kita semua juga berharap kedepan akan banyak tercipta agent of change dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran yang mampu menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi kata Ahmad Wahid saat peringatan HUT BTKP ke-44 pada Selasa (8/3) di Jakarta.

Menurut Ahmad Wahid, dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini, merupakan tantangan baru bagi kita semua agar dapat beradaptasi pada perubahan sosial dan ekonomi yang begitu cepat. Hal ini tentunya juga berdampak terhadap sektor transportasi termasuk pada sektor transportasi laut, sehingga diperlukan langkah-langkah cepat dan taktis dalam menghadapi tantangan yang ada.

Saya mengapresiasi atas semangat dan kinerja para insan transportasi laut termasuk jajaran BTKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya meskipun harus menghadapi tantangan dan keterbatasan saat ini ujar Wahid.

Lebih jauh, Ahmad Wahid mengatakan aspek keselamatan dan keamanan harus selalu menjadi prioritas utama dari kegiatan pelayaran di Indonesia. Seluruh upaya yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selalu berorientasi pada peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam upaya memastikan terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim melalui kegiatan pengujian terhadap alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran untuk memastikan bahwa semua peralatan, baik peralatan yang berada di kapal maupun di darat, memenuhi standar yang dipersyaratkan sebelum diedarkan dan dipergunakan di Indonesia serta berfungsi dengan baik selama penggunaannya, melalui perawatan maupun perbaikan.

Di sini kita melihat bahwa Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran mempunyai peran yang penting dari tahap yang paling awal untuk memastikan terciptanya keselamatan pelayaran kata Ahmad.

Menurutnya, dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan dan Komponen Kapal semakin mengukuhkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dalam melakukan pengujian dan sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut mempunyai kesempatan yang besar untuk menginisiasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang juga berkompeten, seperti kalangan akademisi dan industri untuk mengembangkan alat-alat keselamatan pelayaran berbasis teknologi yang aplikatif.

Apalagi saat ini teknologi berkembang sangat pesat yang menuntut kita semua untuk adaptif dan kreatif agar dapat mengimbangi kemajuan jaman serta tidak tertinggal dari negara lain kata Ahmad .

Sementara itu, Kepala BTKP, Gigih Retnowati pada kesempatan yang sama mengatakan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) berdiri sejak tanggal 8 Maret 1978 dan kini telah memasuki usia 44 tahun, dalam sepanjang kurun waktu hingga saat ini seiring dengan dinamika perkembangan teknologi, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran telah bertransformasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Saat ini, dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan dan Komponen Kapal, semakin memperkuat dan mengukuhkan tugas dan fungsi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran terkait Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

Sebagai konsekuensinya, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran secara masif terus melakukan pembenahan internal dalam berbagai aspek, dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana pengujian serta secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana pengujian guna menopang pelaksanaan tugas dan fungsinya kata Gigih

Menurutnya, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran menyadari bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak dapat berdiri sendiri, sinergitas dengan para pemangku kepentingan diupayakan untuk dilaksanakan dengan optimal, baik dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait dengan perlengkapan dan komponen kapal-kapal penyeberangan, sungai dan danau.

“Selain itu koordinasi juga dilakukan dengan kementerian/lembaga lain yang terkait, para akademisi, badan klasifikasi, serta asosiasi perusahaan di bidang pelayaran kata Gigih.

Gigih juga mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-44 ini mengangkat tema Dengan Motto SIKAT (Service, Integritas, Kerja, Akuntabel, Transparan) Kita Tingkatkan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.

Kini di usianya yang ke-44 dan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan seperti saat ini, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran tetap optimis, berkomitmen untuk tidak berhenti berkreasi, berinovasi, meningkatkan pelayanan, berprestasi dan tetap tangguh demi mencapai tujuan kita bersama yaitu terciptanya keselamatan pelayaran tutup Gigih. (*)

JAKARTA, Lensa Madura – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2022).

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator yakni Bustami Zainuddin (Lampung), Fachrul Razi (Aceh), Habib Abdurrahman Bahasyim (Kalsel), Sylviana Murni (DKI Jakarta), Matheus Stefi Pasimanjeku (Maluku Utara) dan Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi.

Sementara AHY didampingi sejumlah pengurus di antaranya Wakil Ketua MPR RI Fraksi Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefki Harsa, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Marwan Cik Hasan, Badan Pembina OKK Herman Hairon, Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng Anwar Hafid, Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya, Wasekjen Partai Demokrat Andi Timo Pangeran dan Agus Jovan Latuconsina.

Menurut Agus Harimurti Yudhoyono,   partainya dengan DPD RI memiliki kesamaan juang berkaitan dengan Presidential Threshold 0 persen.

“Kami ingin menguatkan bahwa wacana Presidential Threshold 0 persen itu terus kami perjuangkan,” katanya.

Ia menceritakan perjuangan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI untuk mewujudkan Presidential Threshold 0 persen.

“Sayangnya, Partai Demokrat kalah suara. Suara kami tak cukup memperjuangkan hal itu saat itu,” kata ujar putra Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Bagi AHY, Presidential Threshold 0 persen merupakan persoalan fundamental kebangsaan. “Ini urusan kebangsaan, bukan election semata. Jangan sampai kita menabrak semangat demokrasi, karena jadi cacat,” tegasnya.

AHY pun menilai antara Partai Demokrat dan DPD RI memiliki kesamaan juang yang searah. “Nafas perjuangan kita sama terkait masa depan demokrasi kita ini. Banyak hal yang bisa kita perjuangkan bersama,” ucapnya.

Sementara Ketua DPD RI,  AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memaparkan perannya selama ini dalam memperjuangkan Presidential Threshold 0 persen.

Senator asal Jawa Timur itu mengaku tak alergi dengan DPR RI.

“Tapi saya tidak suka jika kekuasaan itu dimonopoli. Salah satu contohnya adalah hak kami, sebagai utusan daerah dan golongan dalam mengusung calon presiden sebagaimana dulu diatur sebelum akhirnya dilakukan amandemen konstitusi ternyata kan dikebiri,” papar LaNyalla.

Untuk itu, LaNyalla melihat untuk mengurai problematika kebangsaan harus dimulai dari hulu, bukan hilirnya.

“Amandemen yang dilakukan empat tahap pada 1999-2002 inilah yang membuat masalah selalu ada di negara kita. Kita harus kembalikan konstitusi kita kepada UUD 1945 yang asli. Kita ngomongnya Pancasila, pancasila apa. Sila keempat itu sudah tak ada. Voting sekarang, tidak ada musyawarah,” ujarnya.

LaNyalla pun berharap AHY dapat berkolaborasi memperjuangkan hal tersebut agar arah perjalanan bangsa ini kembali kepada rel yang dicita-citakan para pendiri bangsa.

“Harapan saya Partai Demokrat terus memperjuangkan PT 0 persen karena hal itu jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945,” papar LaNyalla.

Pancasila, kata LaNyalla, saat ini telah diobok-obok. Demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila berubah wajah menjadi demokrasi liberal dan ekonomi kapitalistik.

“Saya kira hal itulah yang harus terus kita perjuangkan. Kita harus berani bangkit mengoreksi arah perjalanan bangsa yang sudah melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila pamungkas dari Pancasila dapat kita realisasikan,” tuturnya.(*)

JAKARTA, Lensa Madura – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan. Diketahui, ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasca dua Senator asal Aceh dan Lampung yang mengruduk MK, Jumat (10/12). Dukungan masyarakat terus mengalir terkait PT 0%.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi turut memberikan Apresiasi terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri yang baru baru ini merespon mengenai Gugatan 0% ke MK. Selain itu Senator vokal asal Aceh itu meminta KPK turut memantau aliran dana persiapan menuju pemilu legislatif di tahun 2024 dan dana persiapan pemilihan presiden nantinya.

“Kami, DPD RI mendukung KPK RI dan meminta KPK RI memantau dana persiapan menuju pemilu legislatif di tahun 2024 dan dana persiapan pemilihan presiden nantinya. Tahun 2022 mendatang kemungkinan besar semua partai partai sudah bergerak mempersiapkan pemilu legislatif dan pilpres 2024,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mensinyalir awal tahun 2022, proses transaksi politik dan fund rising untuk proses pemenangan pemilu sudah dilakukan, ternyata indikasi korupsi sudah terjadi.

Selain itu, Senator Alumni Politik Universitas Indonesia itu menambahkan, dukungan kami juga kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri agar Presidential Threshold 0 persen adalah pesan kuat bahwa birokrasi korup dihasilkan oleh Threshold 20 persen yang selama ini diterapkan.

“Dengan PT 20 % menjadi 0%, maka celah koruptor semakin sempit. Sehingga membuat KPK semakin ditakuti para koruptor maupun birokrat bermental korup. Kami meminta semua pihak terus bersuara meminta Presidential Threshold nol persen,” tutup Fachrul Razi. (*)

YOGYAKARTA, Lensa Madura – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi atas pelaksanaan pameran karya seni penyandang disabilitas di Serang, Banten.

Menurut LaNyalla yang sedang kunjungan kerja ke Yogyakarta, penyandang disabilitas harus mendapat ruang apresiasi.

“Pameran karya seni penyandang disabilitas ini sangat bagus. Karena, penyandang disabilitas dapat berdiri sendiri dengan diberikan ruang untuk berekspresi. Pameran merupakan salah satu ruang ekspresi yang dapat menampilkan karya-karya mereka,” katanya.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, dengan diberikan ruang untuk berekspresi, penyandang disabilitas akan mampu menunjukan kemampuannya dalam berkreasi dan hidup mandiri.

“Ini alasan pameran harus diapresiasi dan terus dikembangkan secara maksimal. Jadi penyandang disabilitas tidak lagi menjadi beban keluarga tetapi dapat hidup normal,” katanya.

LaNyalla juga mendorong pameran karya seni berupa senikriya, lukisan, hingga pakaian yang yang digelar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (PKh) Untirta, Serang, Banten, dijadikan media dan kegiatan yang berkesinambungan.

“Karena, kegiatan ini sangat membantu para penyandang disabilitas untuk menemukan kreativitasnya,” ujarnya.(*)

JAKARTA, Lensa Madura – Kementerian Perhubungan bersama pemangku kepentingan terkait terus berupaya menekan biaya logistik nasional, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kegiatan diskusi dengan tema “Potret Masa Depan Industri Logistik Indonesia Mengahadapi Era Revolusi Industri 4.0”, yang diselenggarakan oleh Kagama dan Kompas, Selasa (23/11).

Menhub mengatakan, dilihat dari kondisi makro dan infrastruktur Indonesia dari 2015 sampai dengan 2018, terjadi peningkatan secara signifikan terutama pada bidang infrastruktur dan logistik.

“Hal tersebut menujukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang semakin meningkat, ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan,” ucap Menhub.

Menhub mengungkapkan, penggabungan Pelindo yang sudah dilakukan, menjadi salah satu upaya yang dapat menurunkan biaya logistik nasional dan memperbaiki Indeks Logistik Nasional.

“Penggabungan ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi pelabuhan Indonesia di kancah Internasional, efisiensi lalu lintas barang antar pulau, peningkatan produktifitas dan efisiensi,” kata Menhub.

Menhub menjelaskan, beberapa upaya yang telah dilakukan Kemenhub untuk menurunkan biaya logistik, yaitu: pertama, menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang transportasi laut tahun 2020-2024 untuk mendukung konektivitas maritim nasional.

Beberapa hal yang menjadi titik berat dari kebijakan tersebut yaitu, dalam rangka perwujudan logistik maritim di dalam negeri, peningkatan konektivitas sarana dan prasarana, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut, keselamatan, regulasi, teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif dan revitalisasi kelembagaan.

Kedua, menerapkan Konsep Hub and Spoke pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk menunjang program Tol Laut dengan harapan distribusi barang dan pengembangan ekonomi di daerah Terluar, Tertinggal, Terdepan dan Perbatasan  (3TP) dapat lebih optimal.

Ketiga, berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga melalui pembentukan National Logistic Ecosystem (NLE), sehingga proses logistik menjadi lebih efisien dan terintegrasi.

Keempat, digitalisasi layanan kepelabuhanan, baik itu digitalisasi perizinan, pelayanan, seperti: SIMLALA, SITOLAUT, dan Inaportnet, yang telah dimanfaatkan oleh 54 pelabuhan.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, saat ini terdapat 636 pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut. Ditambah dengan 57 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan, serta 1.321 rencana lokasi pelabuhan.

“Kami terus berupaya untuk menurunkan waktu dwelling time, meningkatkan standarisasi kinerja dan juga melakukan pengelolaan pelabuhan secara terpadu,” kata Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pelabuhan di Indonesia diharapkan bisa menjadi super hub bagi kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Menurutnya, Pelindo harus jeli melihat kesempatan tersebut, karena Indonesia memiliki potensi pasar yang besar.

Ketua Umum Kagama Ganjar Pranowo menyatakan, kontainer di pelabuhan masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Sedangkan, Ekonom INDEF Aviliani mengungkapkan, diperlukan sinergi dan peran dari Kementerian/Lembaga terkait dalam menciptakan ekosistem logistik yang baik, guna menurunkan biaya logistik (red/**)

JAKARTA, Lensa Madura – Kementerian Perhubungan mengusung konsep Hub (Pelabuhan Utama) dan Spoke (Pelabuhan Pengumpan), sebagai salah satu upaya untuk menunjang  program Tol Laut. Harapannya, distribusi barang dan pengembangan ekonomi di wilayah 3TP (terdepan, terpencil, tertinggal dan perbatasan), dapat lebih optimal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hal tersebut dalam Forum Grup Diskusi (FGD) bertema “Hub dan Spoke untuk Menunjang Tol Laut”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan, pada Selasa (16/11), secara daring.

“Konsep Hub and Spoke tersebut, membuat adanya sebuah jaringan pelabuhan yang mampu menjadi alternatif dalam bidang logistik kelautan,” tutur Menhub.

Konsep Hub dan Spoke adalah sebuah pola jaringan, yang memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan pengumpul. Dalam hal ini, pelabuhan utama meminta muatan dan pengiriman sementara ke pelabuhan lain, yang berperan sebagai pengumpan.

Desain ini menggunakan kapal besar untuk distribusi muatan antar-Hub atau yang disebut main line. Sedangkan kapal berukuran lebih kecil, digunakan untuk mendistribusikan barang dari Hub ke Spoke, atau sebaliknya.

“Ini sangat bermanfaat untuk pengangkutan barang ke daerah yang sulit dijangkau, dan tidak dilayani kapal besar. Sehingga, rute tersebut menjadi rute terbaik dan juga menghasilkan biaya yang paling efisien,” kata Menteri Budi.

Menhub menjelasakan, konsep Hub dan Spoke dapat menekan biaya operasional kapal, biaya pengiriman dengan mempertimbangkan muatan yang dibawa kapal, harga bahan bakar, dan biaya kontainer.

Hal penting lain yang disampaikan Menhub adalah, perlu adanya pemanfaatan sistem informasi berbasis jaringan dalam pengiriman barang angkutan tol laut, agar lebih mudah dikontrol. Tol Laut menjadi penting karena mayoritas wilayah Indonesia berupa perairan.

Sehingga, transportasi laut menjadi moda yang memegang peranan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonominya.  “Saya berharap, melalui FGD ini memberikan masukan dan saran, untuk efektivitas penerapan Hub and Spoke, sehingga berdampak pada pemerataan ekonomi secara nasional,” tutur Menhub Budi.

Penyelenggaraan program Tol Laut di Indonesia ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Misi tersebut adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim. Serta, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Rute trayek Tol Laut terus bertambah. Dari awalnya 13 trayek, tahun ini menjadi 32 trayek. Program ini telah mengoperasikan 32 kapal, dan menyinggahi 114 pelabuhan. Muatan yang diangkut telah  mencapai lebih dari 250 ribu ton.

Pada 2020, angka perbandingan PDB antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) yaitu 18,6% berbanding 81,4%. Hal ini menunjukkan pemerataan ekonomi yang masih timpang.

Di sisi lain, disparitas harga barang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena produk kebutuhan bahan pokok dan bahan penting yang dikonsumsi di KTI, sebagian besar diproduksi di KBI.

Turut hadir sebagai pembicara yaitu Pakar Transportasi ITS Raja Oloan Saut Gurning, ST, M.SC, PH.D. CMARTECH, Pakar Transportasi UGM Prof. Ir. Nur Yuwono, Dip.HE., Ph.D., Peneliti Supply Chain Indonesia Rudy Sangian. (LKW/MM/LA/HS). (***)

SURABAYA, Lensa Madura – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pentingnya penguatan keanggotaan di setiap Pengurus Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila. Hal itu disampaikan LaNyalla dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Hasil Mubes X Pemuda Pancasila MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Minggu (14/11/2021).

Kegiatan ini dihadiri seluruh Ketua dan Sekretaris Majelis Pengurus Cabang (MPC) Pemuda Pancasila di Jatim.

LaNyalla, yang juga menjabat Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, mendorong seluruh MPC untuk memenuhi persyaratan jumlah keanggotaan yang mencapai 150 anggota di setiap PAC.

“Saya memberikan waktu maksimal Februari 2022 harus sudah memenuhi persyaratan tersebut. Karena, Minggu ke 4 Februari nanti akan ada pendidikan dan pelatihan Kader Utama,” tegasnya.

Dijelaskan LaNyalla, persyaratan 150 anggota di setiap PAC juga ditujukan untuk  pemberdayaan dan kesejahteraan kepada semua anggota Pemuda Pancasila di seluruh Jatim.

“Saya memiliki harapan besar terhadap Pemuda Pancasila Jawa Timur. Untuk itu saya meminta kesanggupan seluruh PAC untuk memenuhi persyaratan itu maksimal tiga bulan kedepan,” tegasnya.

LaNyalla juga mengingatkan MPC untuk membentuk lembaga atau badan yang sudah diatur oleh peraturan organisasi. Yaitu Lembaga Komando Inti (Koti), Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum, Badan Pelaksana Kaderisasi, Badan Pengelola Kartu Anggota, Badan Pengusaha Pemuda Pancasila, Badan Buruh dan Pekerja serta Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana Pemuda Pancasila.

“Selain itu, semua Ketua dan Sekretaris MPC harus membantu dan mendorong pembentukan dan pendirian Srikandi dan SAPMA Pemuda Pancasila,” tandas LaNyalla.

Ketua Bidang Pembinaan dan  Pemberdayaan Wilayah Jawa Bali dan NTB MPN Pemuda Pancasila, Sarimaya, juga mengingatkan pentingnya penguatan keanggotaan karena kebijakan itu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

“Padahal keanggotaan ini juga untuk pemberdayaan, supaya kami bisa memberikan kesejahteraan kepada anggota,” kata Sarimaya.

Sedangkan Ketua Bidang Kaderisasi MPN Pemuda Pancasila, Yahya Habib, menegaskan tentang pentingnya digitalisasi data keanggotaan guna mempermudah pendataan dan koordinasi.

“Selain itu, agar keanggotaan kita tidak disalahgunakan organisasi lain,” ujar Yahya.

Disisi lain, Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim, Dyah Agus Muslim, mengungkapkan bahwa persyaratan 150 anggota di setiap PAC adalah kewajiban yang harus dijalankan karena sudah dijelaskan dalam AD ART organisasi Pemuda Pancasila.

Hal ini sebagai upaya Pemuda Pancasila untuk melakukan pendidikan dan pemberdayaan secara massif kepada masyarakat sekitar.

Terkait pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan anggota, Dyah Agus Muslim mengungkapkan bahwa selama ini Pemuda Pancasila miliki badan yang bertugas untuk membantu anggota dalam peningkatan usaha yang dijalankan, yaitu Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Badan ini nantinya yang bertugas untuk melakukan pendampingan usaha semua anggotanya.

“Hal ini seiring dengan keinginan Pemuda Pancasila untuk melakukan penguatan pada Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Harapannya, dengan adanya badan tersebut maka ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam dunia usaha yang dikembangkan anggota Pemuda Pancasila, baik yang bersifat UMKM maupun usaha yang  berkaitan dengan pemerintah,” katanya.

“Selain itu, hampir semua anggota Pemuda Pancasila di level kabupaten hingga provinsi memiliki peran di Kadin, jadi ini akan menjadi sarana membantu proses kegiatan dan kesejahteraan anggota,” pungkasnya. (*)

JAKARTA – Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) akan memasuki usia 1 abad pada 2 September 2022. Sejumlah agenda dipersiapkan dengan matang untuk merayakan momentum bersejarah tersebut.

Sebagai bagian dari persiapan, jajaran Pengurus Pusat PSHT menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga merupakan Dewan Pembina PSHT Nasional, di Kediaman Ketua DPD RI, kawasan Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Fachrul Razi, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, serta Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.

Sedangkan dari PSHT, hadir Ketua Umum Moerdjoko HW, Ketua Dewan Pusat PSHT Issoebijantoro, Ketua Dewan Pusat PSHT Subagyo, Dewan Pembina Yusuf Husni dan Bendahara Umum PSHT Sudirman.

Turut pula mendampingi Sekretaris II PSHT Arie M Adhiarta, Ketua LHA PSHT Maksum Rosadin, Wakil Ketua LHA PSHT Sukriyanto serta Maryono dan Ryan Aditya sebagai anggota LHA PSHT.

Ketua Umum PSHT Moerdjoko HW menjelaskan, kehadirannya beserta jajaran pengurus lainnya untuk meminta arahan terhadap dua kegiatan penting yang akan diselenggarakan PSHT.

“Yang pertama adalah Rakernas yang akan kami yang akan diselenggarakan pada 6 November 2021 di Palembang,” kata Moerdjoko.

Agenda kedua yang juga tak kalah pentingnya adalah perayaan 1 abad PSHT yang jatuh pada 2 September 2022.

Menurutnya, ada sejumlah kegiatan yang sudah dipersiapkan. Di bidang pembinaan organisasi, Moerdjoko menyebut akan diselenggarakan kegiatan berupa penilaian cabang terbaik. Di bidang kerohanian akan diselenggarakan sarasehan nasional PSHT.

Kegiatan berikutnya kegiatan Internasional PSHT Cup yang berisi silat tanding dan seni. Ada pula Festival Pencak Silat yang menjadi rangkaian kegiatan menyambut 1 abad PSHT.

“Sebanyak 28 cabang khusus kami di luar negeri yang siap mengikuti. Lalu di bidang kegiatan bakti masyarakat ada beberapa kegiatan seperti donor darah, khitan massal, bedah rumah dan sejumlah kegiatan lainnya,” tutur dia.

Rangkaian acara tersebut, Moerdjoko melanjutkan, sudah dimulai sejak saat ini.

“Puncaknya adalah Kirab Budaya Nusantara, di mana ada dua tim merah dan putih yang berangkat dari Aceh dan Papua. Mereka akan estafet melalui cabang yang kita tunjuk. Kita akan ambil segenggam tanah di wilayah mereka masing-masing dan sebotol air yang merupakan sejarah di daerah itu,” jelas dia.

Tanah dan air itu akan dibawa ke Madiun, Jawa Timur dan pada 2 September 2022, tepat pada saat upacara puncak peringatan 1 abad PSHT, tanah dan air Nusantara itu akan dimasukkan ke dalam Monumen 1 Abad PSHT.

“Untuk Kirab Budaya kira-kira memakan waktu selama 3-4 bulan. Maka kita akan mulai pada April atau Mei 2022,” papar dia.

Moerdjoko secara khusus mengundang LaNyalla untuk hadir pada momentum bersejarah tersebut.

Merespons hal tersebut, LaNyalla menyatakan siap membantu memfasilitasi agar persiapan kegiatan PSHT menyambut momentum bersejarah itu berjalan tanpa halangan.

“Saya siap membantu memfasilitasi persiapan kegiatan 1 abad PSHT. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar tanpa halangan,” kata LaNyalla.

Dikatakannya, DPD RI sebagai wakil daerah memang memiliki tugas yang salah satunya adalah menjaga kebudayaan dan kearifan lokal.

Dalam konteks tersebut, sebagai Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan oleh UNESCO, maka menurut LaNyalla wajib hukumnya DPD RI memberi dukungan penuh untuk kelestarian Pencak Silat.

“Silat ini adalah Warisan Budaya Tak Benda yang trlah ditetapkan oleh UNESCO. Tentu kami berkomitmen menjaga hal tersebut. 1 abad ini adalah bukan usia yang main-main dan merupakan momentum yang penting untuk diperingati,” ucap LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu berharap PSHT akan selalu memberikan sumbangsihnya untuk negeri, baik secara keorganisasian maupun individu-individu yang tergabung di dalamnya untuk memajukan bangsa ini.

“Saya berharap PSHT terus memberikan sumbangsihnya untuk bangsa ini. Di usia 100 tahun, tentu ada banyak sederet prestasi dan sumbangsih PSHT untuk negeri ini. Saya berharap hal tersebut terus ditingkatkan dan PSHT menjadi organisasi yang tetap eksis di negeri ini,” harap LaNyalla.(***)