Kategori: Nasional

SURABAYA – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Gerbangkertosusila, BTS dan Selingkar Wilis yang diamanatkan kepada Gubernur Jawa Timur mendapat dukungan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Kepada Gubernur Khofifah, LaNyalla mengaku akan membantu di tingkat pusat apa yang menjadi kebutuhan Jawa Timur dalam mempercepat implementasi Perpres tersebut. “DPD sebagai wakil daerah siap support, apalagi untuk percepatan pembangunan,” ujar LaNyalla kepada Khofifah di ruang kerja Gubernur Jatim di Surabaya, Senin (17/2/2020).

Khofifah mengucapkan terima kasih atas dukungan yang disampaikan langsung oleh LaNyalla. Ditambahkan Khofifah, Perpres tersebut memang harus menjadi isu bersama, khususnya bagi stakeholder di Jawa Timur. “Saya juga berharap Kadin Jatim juga terlibat mendorong para pengusaha sebagai investor,” tukasnya.

Diungkapkan Khofifah, pemerintah provinsi sudah minta kepada Menko Perekonomian untuk segera membentuk Project Managerial Office (PMO) di pusat, sehingga nanti di provinsi pihaknya tinggal membuat Provincial Project Managerial Office (PPMO). “Dan nanti provinsi akan menerbitkan obligasi daerah yang akan ditawarkan ke masyarakat,  sebagai salah satu sumber pembiayaan. Sehingga kemajuan Jatim nantinya juga didukung oleh masyarakat Jatim,” tukasnya.

Kedatangan LaNyalla ke kantor Gubernur didampingi oleh Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, yang dalam kesempatan itu juga menyampaikan keinginan Kadin untuk bisa bersama terlibat dalam implementasi Perpres tersebut. “Nanti kalau sudah dibentuk PPMO, kami dari Kadin ingin juga terlibat aktif, supaya lebih cepat memberikan update informasi kepada para pengusaha di Jatim,” ungkap Adik. (*)

MAKASSAR-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan meminta Kejaksaan untuk membantu mengawal percepatan pembangunan di provinsi Anging Mamiri tersebut. Hal tersebut menyusul aduan dari Gubernur Nurdin Abdullah terkait lambannya penyelesaian beberapa proyek strategis nasional yang ada.

Demikian disampaikan LaNyalla yang hadir bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI, di rumah jabatan Gubernur Sulsel, dalam rangka kunjungan kerja terkait pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan di Makassar, Selasa (11/2/2020).

Beberapa proyek strategis nasional yang masih menunggu koordinasi antar kementerian membuat daerah harus menunggu, dan belum bisa merasakan manfaat dari program pembangunan tersebut. Salah satunya proyek bendungan, yang meski sudah rampung, tapi belum bisa dialiri air, karena harus menunggu koordinasi antara Kementrian PUPR dan Kementan.

“Saya akan bicara dengan instansi terkait, termasuk Jaksa Agung yang mendapat tugas dari Presiden melalui Inpres nomor 1 tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Di situ Kejaksaan bertugas memberikan pendampingan/ pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional,” tukas LaNyalla.

Kunjungi Kejati

Usai pertemuan di rumah jabatan Gubernur, Ketua DPD RI tersebut langsung menuju kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk menemui Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar. Ia pun meminta Firdaus untuk dapat memberikan dukungan kepada Pemprov Sulsel, terkait beberapa aduan yang disampaikan Gubernur Nurdin.

Kajati mengamini apa yang disampaikan LaNyalla terkait Inpres tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis tersebut. Bahkan Firdaus juga mengungkapkan bahwa Jaksa Agung, melalui Peraturan Jaksa Agung nomor 006 tahun 2017 sudah memerintahkan jajaran korps Adyaksa untuk melaksanakan pengamanan pembangunan strategis nasional.

“Termasuk di dalamnya memberikan pertimbangan hukum dan bantuan hukum, sehingga pemerintah daerah dapat mengeluarkan diskresi dalam kondisi tertentu,” ungkap mantan Wakajati Gorontalo tersebut.

Ditambahkan, di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan di Pasal 34 telah termaktub dengan jelas, bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. “Kami akan terus koordinasi dengan pemerintah provinsi,” ungkap Firdaus saat menerima Ketua DPD RI di ruang kerjanya, Selasa sore. (*)

SURABAYA – Anggota MPR RI yang juga Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengisi acara sosialisasi empat pilar MPR RI kepada kalangan muda millenial, dengan menggunakan metode kuis pertanyaan seputar Pancasila. Acara yang digelar di Graha Kadin Jawa Timur, Sabtu (8/2/2020) siang itu berlangsung meriah.

Saat membuka kegiatan, LaNyalla menyatakan dirinya punya lima pertanyaan seputar Pancasila. Siapa yang bisa menjawab dengan benar mendapat hadiah. “Pertanyaan mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Makin sulit makin besar hadiahnya. Tapi semua hp harus dimatikan, jangan cari jawaban di google lho,” tukas LaNyalla yang menyediakan hadiah uang senilai Rp.100 ribu hingga Rp.500 ribu kepada peserta.

Pertanyaan pertama yang dilontarkan anggota MPR tersebut, yakni Pancasila berasal dari Bahasa apa, dapat dijawab dengan tepat oleh peserta perempuan. “Dari Bahasa Sansekerta,” tegas Siti Maryam. Namun pertanyaan kedua, yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan ideologi, tidak berhasil dijawab dengan tepat oleh 200-an peserta yang hadir. 

Tak sampai di situ, kuis berlanjut. Kali ini LaNyalla melontarkan pertanyaan ketiga yaitu, “Siapa sajakah yang tergabung dalam panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan populer disebut sebagai Panitia Sembilan?” ujar LaNyalla.

Para peserta dengan antusias pun langsung berebut dipilih untuk maju ke depan menjawab pertanyaan. Ada dua peserta yang jawab secara bergantian. Siti Maryam hanya bisa menjawab tiga tokoh saja dari jumlah panitia sembilan. Sedangkan Joko Martono peserta asal Kecamatan Tegalsari berhasil menjawab sisa jawaban tersebut.

Tak mau kalah, Rusho peserta asal Sukolilo, Surabaya maju menjawab dengan tegas pertanyaan keempat yaitu, “Apa yang termasuk dalam butir-butir Pancasila, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Tap MPR No.1 Tahun 2003”.

“Setiap warga negara Indonesia layak mendapatkan hak-hak yang sama dan tidak memandang dari suatu golongan atau kelompok apapun,” ucap Rusho yang jawabannya hampir benar.

Sementara memasuki pertanyaan kelima, LaNyalla menyebutkan bahwa Ini pertanyaan paling sulit. Siapa bisa menjawab, “Ada empat alasan kenapa kita tidak boleh mengubah pembukaan UUD 1945?” tanya LaNyalla menutup pertayaan kuis berhadiah.

Peserta pun dengan antusias menjawab, namun dari semua jawaban peserta, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban yang tepat.

Ketua panitia kegiatan, Samsurin mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla yang meluangkan waktu dan menggunakan cara sosialisasi yang disukai kalangan muda. “Acara tadi dinamis, dan penuh tawa serta semangat. Apalagi kuisnya berhadiah. Beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab, itu sekaligus indikator bagi kita semua sebagai bangsa untuk introspeksi,” ujarnya. (*)

BATAM – Demi menghargai aspirasi warga dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta sejumlah Senator menyempatkan diri meninjau langsung titik lokasi rencana tiang pancang pembangunan Jembatan Batam-Bintang di Kota Batam, Kamis (6/2/2020) pagi.

LaNyalla yang didampingi dua Senator asal Kepri, Richard Pasaribu dan Darma Setiawan  serta Senator asal Sumatera Barat Alirman Sori, terpaksa harus berganti mobil berbadan tinggi untuk menuju lokasi yang memang masih berupa tanah terjal dan mendaki. “Saya harus lihat langsung, karena ini aspirasi dari semua pihak yang saya temui selama kunjungan di Batam,” tukas LaNyalla di bibir pantai di wilayah Punggur, Kota Batam.

Seperti diketahui, LaNyalla beserta rombongan bertemu tiga stakeholder di Kota Batam. Yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Provinsi Kepri serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepri. Ketiganya menitipkan aspirasi dan meminta dukungan agar mendesak pemerintah pusat mempercepat pembangunan jembatan, yang diharapkan dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kepri itu.

Dari skema perancangan, jembatan akan dibangun menjadi tiga bagian. Rute (trase) awal adalah jembatan dari Batam menuju Pulau Tanjungsauh yang panjangnya sekitar 2,17 km. Bagian kedua, jembatan akan menghubungkan Pulau Tanjungsauh menuju pulau kecil bernama Pulau Buau dengan taksiran panjang mencapai 3,9 km. Sementara itu, untuk menghubungkan Pulau Buau menuju Kabupaten Bintan akan dibangun pula jembatan bagian tiga dengan panjang mencapai 0,9 km. Diperkirakan akan menelan biaya Rp 7,2 trilyun.

KADIN KEPRI

Sebelumnya, pada Rabu malam, LaNyalla saat didaulat memberi arahan pada acara pelantikan pengurus KADIN Provinsi Kepri, meminta agar para pengusaha di Kepri berpikir out of the box untuk dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kepri, khususnya Kota Batam. Maklum, di era Badan Otorita Batam (BOB), kota terdekat dengan Singapura itu pernah mencatat pertumbuhan ekonomi 12 persen. Namun setelah era otonomi daerah, dan BOB dihapus diganti dengan BP Batam, angka pertumbuhan ekonomi tergerus turun. Bahkan pernah mencapai angka 2 persen, meski akhirnya merangsek di angka 4 persen.

“Saya juga berpesan agar para pengusaha menjalin hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan pemerintah setempat. Apakah itu Pemko Batam atau Pemprov Kepri. Karena sekarang yang dibutuhkan adalah semangat konsolidasi bersama, untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi di dunia usaha. Apalagi kita pasti terkena dampak dengan menurunkan kinerja ekonomi di Tiongkok akibat wabah virus Corona,” pungkas LaNyalla yang juga mantan Ketua Umum KADIN Jawa Timur. (*)

BATAM – Kunjungan kerja Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke Kota Batam di hari kedua, diisi dengan pertemuan dengan stakeholder Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dalam pertemuan itu, LaNyalla berserta rombongan diterima Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, di Gedung BP Batam di Jalan Jenderal Sudirman, Batam Center, Kota Batam, Rabu (5/2/2020). 

Salah satu persoalan laten di Batam menjadi sorotan LaNyalla adalah soal tanah-tanah mangkrak yang tidak dibangun, namun masih dalam penguasaan investor. “Ini bagaimana penanganannya, sebab saya dengar sudah ada yang puluhan tahun mangkrak, dan belum ada solusi yang jelas. Dan ini jumlahnya banyak sekali,” tanya LaNyalla yang pagi itu didampingi Senator asal Kepri, Richard Pasaribu dan Haripinto Tanuwidjaya serta Senator asal Sumatera Barat Alirman Sori.

Mendapat pertanyaan tersebut, Purwiyanto mengakui bahwa hal tersebut adalah pertanyaan yang sulit dijawab, mengingat pihaknya sudah berulang kali melakukan pendekatan persuasif kepada pemegang hak tanah, namun masih saja ada kendala. “Untuk tahun 2020, kami targetkan dapat menarik kembali lahan tidur tersebut sebesar 10 persen dari total lahan yang mangkrak,” akunya.

Senator Richard Pasaribu juga mengingatkan agar permasalahan lahan tidur ini harus disikapi dengan serius. Jangan sampai ada kesan, lahan-lahan ini sengaja dibuat tidur oleh investor, agar Batam terlihat sepi dan tidak menggeliat. “Saya pikir perjanjian hak pakai lahan tersebut pasti detil ya, kalau memang mereka tidak membangun, cabut paksa saja,” tandas Richard.

Dalam dialog yang berlangsung hampir dua jam tersebut, Purwiyanto meminta dukungan kepada DPD RI agar kewenangan-kewenangan yang dulu diberikan di era Otorita Batam, dikembalikan kepada BP Batam. “Sehingga kami lebih leluasa bergerak. Sebab, beberapa kewenangan yang dulu ada, sekarang ditarik ke pusat. Kami mohon dukungan dari DPD agar kami bisa lebih cepat bergerak,” pungkasnya.

Para senator DPD RI juga menyoroti rencana pembangunan Pelabuhan Batu Ampar, khususnya target bongkar muat yang dipatok di tahun 2023 di angka 3 juta teus. “Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa target kita dalam tiga tahun ke depan hanya di angka 3 juta teus, padahal Pelabuhan Iskandar Sjah di Johor, hari ini sudah 8 sampai 9 juta teus. Apa nggak terlalu kecil targetnya,” tanya Senator Richard lagi.

Di tempat yang sama, Senator Haripinto menyoroti kinerja BP Batam dalam hal kecepatan pengurusan perijinan yang dijanjikan selesai dalam 1 hari kerja. Sebab, untuk pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) saja, masih dibutuhkan waktu lebih dari 1 hari. “Ini menjadi sorotan publik, jadi tolong diperhatikan juga pak,” sergah Haripinto.

Sementara Senator Alirman Sori mengingatkan tentang Tap MPR Nomor 16 tahun 1998 tentang politik pembangunan dan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi nasional dan lokal, terkait dengan dibukanya kran KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) dalam pengembangan pelabuhan, bandara dan lainnya.

“Dari sini semangat kita untuk memprioritaskan pengusaha nasional dan lokal harus menjadi spirit kita bersama. Jangan sampai pengusaha swasta nasional dan lokal hanya menjadi penonton. Apalagi terhadap proyek-proyek skala besar yang akan direvitalisasi di Batam,” tegas Alirman, yang juga ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI itu. (*)

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para pejabat di berbagai instansi pemerintahan dari pusat hingga daerah agar membuat regulasi yang jelas, sehingga tak menimbulkan multitafsir yang kadangkala memancing terjadinya suap dari pengusaha kepada pejabat terkait. Pengusaha sebagai ujung tombak perekonomian, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pajak, seharusnya tak dipersulit dengan aturan yang berbelit.

“Karena aturan yang tak jelas itulah, kadang memancing suap dari pengusaha ke pejabat instansi pemerintah. Entah memang aturannya yang sengaja dibikin rumit sehingga bisa dijadikan barang dagangan dari para pejabat untuk memancing suap dari pengusaha, atau memang karena ketidakmampuan para pejabat membuat aturan yang jelas. Karena itulah, Presiden Joko Widodo membuat berbagai Omnibus Law di bidang perekonomian untuk membereskan berbagai permasalahan aturan yang berbelit tersebut,” ujar Bamsoet saat menerima Komite Khusus Pengusaha Berintegritas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KUPAS-KADIN), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (30/1/20).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai, langkah pemerintah dengan melibatkan dunia usaha dalam pembahasan Omnibus Law di bidang perekonomian, diharapkan bisa menghasilkan peraturan yang tak lagi bias dan abu-abu. Jelas aturan mainnya, sehingga tak lagi menimbulkan potensi korupsi baik di dunia korporasi maupun di pejabat instansi pemerintahan.

“Transparancy International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2019 berada di angka 40 dengan skor nilai tertinggi 100. Naik dari posisi 38 di tahun 2018. Dengan adanya Omnibus Law di bidang perekonomian, seharusnya bisa lebih menekan potensi terjadinya korupsi, dan meningkatkan IPK Indonesia di tahun 2020 ini,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mendorong KUPAS KADIN membangun kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain untuk memberikan pemahaman kepada para pengusaha tentang bagaimana membangun bisnis yang bersih dari korupsi, juga untuk membentengi diri dari pejabat nakal yang selalu mempersulit aturan dan mengharapkan suap.

“Semangat KPK di bawah kepemimpinan Pak Firli adalah mencegah terjadinya korupsi. Karena memang sebenarnya korupsi itu sangat bisa dicegah. Lagipula, dengan mengedepankan pencegahan korupsi, bisa turut meningkatkan kepastian berusaha. Yang pada giliran akan berefek kepada meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia,” ujar Bamsoet.