Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Bertemu LaNyalla, Pengusaha Rokok Keluhkan Tingginya Kenaikan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal

    MALANG-Penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 di lingkungan industri menjadi perhatian serius Senator asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Selain untuk kepentingan kesehatan tenaga kerja, juga agar pabrik dapat terus beroperasi. 

    Dalam rangkaian reses di Kota dan Kabupaten Malang, LaNyalla menyempatkan melihat secara langsung kondisi karyawan dan penerapan protokol Kesehatan dalam proses produksi PT Gandum, salah satu pabrik rokok di Kota Malang, Sabtu (24/10/2020). 

    Direktur Utama PT Gandum Tusin Kaman berharap LaNyalla bisa membantu keberlangsungan industri rokok dalam negeri. Karena ada beberapa aturan pemerintah yang dinilai cukup memberatkan, di antaranya rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang cukup tinggi di tahun 2021, yaitu sekitar 13 persen hingga 20 persen. 

    Rencana ini seiring dengan peningkatan target penerimaan CHT sebesar Rp 172,75 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Naik 4,7 persen dari target APBNP 2020 yang sebesar Rp 164,94 triliun

    Seperti diketahui, bahwa selama ini CHT selalu mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Lima tahun ke belakang, pemerintah telah empat kali menaikkan tarif CHT. Terakhir tahun ini sebesar 23 persen dan menjadi yang tertinggi. Namun, data justru menunjukkan pertumbuhan penerimaan CHT melambat. Bahkan, pada 2016 justru terkontraksi 1 persen secara tahunan (yoy). 

    Selain itu, Tusin juga mengaku, dengan tingginya cukai rokok yang ditetapkan, maka peredaran rokok ilegal menjadi semakin tinggi. Dan ini sangat menyulitkan bagi industri rokok legal. Pasar semakin tergencet akibat pertarungan harga di tingkat konsumen. 

    “Rokok ilegal sangat berpengaruh. Harus ada sistem yang baik untuk menertibkan. Dan harapan kami, kenaikan cukai ini tidak di atas 10 persen, ini sangat berisiko sekali. Karena faktornya bukan ini saja, di petani tembakau juga terkena imbas,” katanya.

    Sementara itu, dari pantauan yang dilakukan di lokasi, perusahaan telah menerapkan aturan protokol kesehatan dengan ketat. Jam perja karyawan juga telah dibagi menjadi dua shift untuk karyawan Sigaret Kretek  Mesin (SKM) dan satu shift untuk karyawan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Seluruh karyawan juga telah diberi asupan vitamin C.

    “Alhamdulillah pada tanggal 1 Oktober 2019 saya terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dulu saya pernah berjanji bahwa saya akan kembali ke sini lagi ketika saya telah terpilih sebagai ketua DPD RI. Sekarang saya tunaikan janji saya. Mudah-mudahan semua akan menjadi berkah kita semua. Terima kasih atas pilihannya dan doanya selama ini,” ujar LaNyalla saat bertemu dengan karyawan PT Gandum didampingi oleh Ketua Kadin Kabupaten Malang Priyo Sudibyo.

    Tusin Kaman juga mengatakan, selama pandemi produksi tetap berjalan lancar. Manajemen menjalankan physical distancing. “Semua karyawan kita cek suhu tubuhnya, dan sebelum bekerja harus mencuci tangan terlebih dahulu. Mereka juga  menggunakan face shield saat bekerja,” ujarnya. (*)

  • Garnita Jatim Kembali Edukasi Ibu-ibu Lewat Webinar Sesi ke- 2 Ditengah Pandemi Covid 19

    Surabaya- Garnita Malahayati DPW Partai Nasdem Jawa Timur kembali menggelar Webinar sesi kedua. Kegiatan yang bertema  ” Memperhatikan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di masa Pandemi Covid-19″ tersebut menghadirkan dua pakar sebagai narasumber, yaitu Ust Luqman Chakim M.M (Motivator) dan Widji Lestari M.Psi. (Tim Psikolog Puspaga Semanggi Surabaya)

    Luqman Chakim memfokuskan pemaparannya pada bagaimana mencermati tumbuh kembang anak di masa pandemi, dampak pandemi pada tumbuh kembang anak, dan Tantangan Orang tua untuk Mencermati Tumbuh kembang Anak selama BDR masa Pandemi Covid 19. 

    Sedangkan Widji Lestari, memberikan pemaparan tentang bermain menstimulasi tumbuh kembang anak. Pengertian Pertumbuhan & Perkembangan anak. Mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang Anak Usia Dini (AUD),  Aspek  Perkembangan,  Hambatan dalam Tumbang AUD, dan Intervensi dalam mengatasi hambatan tumbang AUD.

    Lilyana Phandeirot, Sekretaris DPW Garnita Malahayati Partai NasDem Jawa Timur, acara tersebut merupakan bentuk keseriusan NasDem dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, khususnya kepada Ibu-ibu yang selama ini banyak mengeluhkan tentang pendidikan anak usia dini saat musim Covid 19. 

    “Pendidikan anak masa pandemi ini dilakukan secara daring, nah peran orang tua dalam sekolah daring ini penting, makanya mereka juga harus mendapatkan edukasi,” terang perempuan yang akrab disapa Kakak Lili saat ditemui usai kegiatan Webinar. Minggu (01/11/2020).

    Pihaknya berharap, para orang tua juga bisa mengikuti Webinar yang digelar hingga sesi terakhir, yaitu sesi ke tiga. Agar bisa mendapatkan pengetahuan yang utuh tentang pola mendidik anak usia dini di masa pandemi Covid 19. ” Karena hingga saat ini masih pandemi Covid 19, jadi kami menggelar diskusinya secara virtual, bukan tatap muka. Dan semoga pandemi Covid 19 ini segera berakhir,” pungkasnya.

    Sekretaris  Jendral DPP Garnita Malahayati, Vicky Veranita Yudhasoka Shu mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DPW Garnita Malahayati Partai NasDem Jawa Timur. Politisi Perempuan Partai NasDem sekaligus artis yang akrab disapa Kakak Vicky Shu berharap kegiatan itu bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas. (Had)

  • Bagini Kata Ketua KWK Sumenep Tentang Pemberantasan Narkoba di Kepulauan

    Ketua KWK Sumenep H. Safiuddin (pakai masker). Foto/KWK ForLensaMadura.Com.

    Sumenep, LensaMadura. Com-H. Safiuddin, Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK) Sumenep, Jawa Timur mengapresiasi  aparat kepolisian dalam pemberantasan narkoba di wilayah kepulauan.
     Yakni, semakin aktifnya Korps Bhayangkara dalam memberantas narkoba, dengan gencar menangkap pada pengedar yang beroperasi di wilayah kepulauan.
    Hal tersebut disampaikan Ketua KWK, H. Safiuddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima LensaMadura.Com Sabtu, 24 Oktober 2020 siang.
     “Kami mengapresiasi langkah-langkah pemberantasan yang selama ini telah dilakukan aparat kepolisian. Kami berharap semakin digencarkan. Mengingat kepulauan merupakan daerah yang rawan penyebaran narkoban,” ujar Piu, panggilan akrabnya.
    Meski begitu Ketua KWK tetap kritis dan memberi masukan kepada aparat kepolisian, terutama Kapolres Sumenep, dan para Kapolsek yang berada di wilayah kepulauan.
     Agar terus waspada terhadap segala potensi yang bisa menyebabkan terjadinya penyebaran narkoba. 
    “Aparat kepolisian tidak bisa bekerja sendirian. Selain lebih aktif lagi, perlu merespon dengan cepat setiap pengaduan dan laporan dari masyarakat,” paparnya.  
    Ketua KWK juga mengapresiasi telah banyaknya bandar dan pengedar narkoba di kepulauan yang telah disanksi pidana.
     Hal tersebut bisa membuat ruang gerak pelaku menjadi terbatas, dan bisa berdampak jera.
     Namun Piu tidak menampik adanya kekhawatiran sejumlah kalangan mengenai dampak negatif dari hal tersebut.
     Bahwa ada kemungkinan pelaku yang sudah ditangkap dan dipenjara malah lebih mahir menjadi bandar pada saat keluar.
     “Namun aparat kepolisian tidak punya pilihan lain, mengenai proses pemberian sanksi terhadap pelaku dan bandar,” tegas Piu.
    Aparat kepolisian perlu melakukan terobosan di dalam upaya memberantas peredaran narkoba di wilayah kepulauan. Salah satunya dengan menggandeng tokoh agama dan kalangan pesantren. 
    “Upaya menggandeng pesantren dan lembaga pendidikan perlu terus digiatkan. Sehingga polisi tidak seperti sendirian melawan peredaran narkoba,” harapnya.
    Piu juga menghimbau, pecandu narkoba kalangan muda yang kini dimondokkan tetap diwaspadai. Khawatir tetap disasar oleh para bandar. (To)

  • DPRD Kota Malang; Suryadi: Santri Harus Mampu Beradaptasi

    Kota Malang,LensaMadura. Com-Hari Santri Nasional (HSN) diperingati setiap tanggal 22 Oktober.
    Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun.
     Perpres itu ditandatangani Presiden Jokowk 15 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta. 
    Anggota DPRD Kota Malang Suryadi mengapresiasi HSN yang merupakan momen bersejarah ini.
    Menurut politisi muda Partai Golkar ini, HSN merujuk pada seruan yang dibacakan oleh pahlawan nasional KH. Hasyim Asy’ari 22 Oktober 1945.
     Tentang perintah kepada umat Islam untuk berperang (jihad) melawan tentara sekutu.
    Karena mereka 
     ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca Proklamasi kemerdekaan.
    Wujud apresiasi pada HSN, politisi dengan latar belakang santri asal pulau Sapudi Sumenep ini,  merayakan hari santri dengan pakaian ala santri.
     
    Yaitu, mengenakan sarung lengkap dengan kopyah di kantor DPRD Kota Malang Kamis, 22 Oktober 2020.
    “Santri kekinian harus mampu menjawab tantangan perkembangan. Harus sanggup beradaptasi,” kata jebolan pesantren Aqidah Usymuni, Terate Sumenep ini dalam keterangan tertulisnya yang diterima LensaMadura. Com.
    Santri lanjut dia, harus mampu menguasai banyak hal. Mulai ilmu keagamaan hingga teknologi. (To)

  • Bamsoet: Fahri Hamzah Singa Parlemen dengan Pemikiran ‘Out of The Box’

    JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membongkar kesibukan bisnis dan aktivitas keseharian Fahri Hamzah, pasca ‘pensiun’ dari Parlemen. Pertama kali masuk sebagai anggota MPR RI pada tahun 1998 atas permintaan Presiden BJ Habibie, berbagai jabatan publik pernah diemban Fahri Hamzah selama 20 tahun berada di Parlemen. Antara lain anggota Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, hingga puncaknya menjadi Wakil Ketua DPR RI.
    “Siapa tak mengenal Fahri Hamzah. politisi kawakan yang penuh ‘kontroversi’ dengan pemikiran ‘out of the box’ ini adalah salah satu Singa Parlemen. Aumannya menggetarkan banyak pihak. Dimana ada keriuhan politik, disitu ada Fahri Hamzah. Kini, setelah tak lagi mengemban jabatan publik, ia mengaku lebih santai, lebih ringan, dan bisa menjadi lebih apa adanya,” ujar Bamsoet usai ngobrol dengan Fahri Hamzah, di studio Podcast NGOMPOL di Jakarta, Rabu (14/10/20). Wawancara lengkapnya dapat disaksikan di Kanal YouTube Bamsoet Channel.
    Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, menurut Fahri Hamzah, saat ini ada tiga penyakit umum yang masih menghinggapi perpolitikan Indonesia. Pertama, kurang pandai berencana, sehingga tiba masa hilang akal. Kedua, dalam pelaksanaan terhadap apapun, terkadang lebih sibuk ingin dianggap sukses, sehingga tak peduli proses. Ketiga, citra bisa mengalahkan kinerja.
    “Ketiga penyakit tersebut, menurut Fahri Hamzah, berakar dari feodalisme. Karena itulah, bangsa Indonesia masih memerlukan sosok Fahri Hamzah untuk mengaum. Untuk memberikan berbagai pemikiran yang ‘liar’, yang tak hanya enak di dengar, melainkan pemikiran tajam yang berguna bagi kebaikan bangsa dan negara. Termasuk untuk mengikis feodalisme dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkap Bamsoet.
    Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, dalam managemen pemerintahan, Fahri Hamzah menekankan ada tiga problem utama yang perlu diperbaiki. Pertama, masalah dapur (internal). Kedua, operator. Dan ketiga, penasehat. Ketiga masalah tersebut semakin terlihat dalam cara pemerintah menangani pandemi Covid-19.
    “Fahri Hamzah menilai, secara kolektif kabinet perlu melakukan switch mindset menjadi kabinet krisis, kabinet perang. Artinya, harus ada kekompakan dan totalitas dari setiap anggota kabinet dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Tak ada yang berjalan sendiri-sendiri,” tandas Bamsoet.
    Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, Fahri Hamzah juga mendorong pemerintah menggerakkan rakyat untuk menghidupkan desa. Mengingat perdagangan antar negara semakin jatuh. Indonesia harus mengintensifkan perdagangan antar pulau, semua barang yang dulu di impor, kini harus bisa diproduksi sendiri. Basis industri UMKM dikembangkan dan koperasi dihidupkan. Sehingga, kelak pertumbuhan ekonomi bergeser dari berbasis kota menjadi berbasis desa.
    “Fahri Hamzah menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk hidup mandiri, sesuai konsep Revolusi Mental yang digagas Presiden Joko Widodo. Saatnya kita berlari cepat, mumpung seluruh negara dunia sedang melambat,” tutur Bamsoet.
    Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, dirinya pernah melihat Fahri Hamzah ngobrol sangat asyik dengan Presiden Joko Widodo di acara penganugerahan Bintang Mahaputera. Saat itu, gesture Presiden Joko Widodo terlihat sangat mengapresiasi Fahri Hamzah.
    “Walaupun kritik pedas seringkali terlontar dari ucapan Fahri Hamzah, bukan berarti hubungan personalnya dengan Presiden Joko Widodo tak baik. Justru sebagaimana diakui Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan, dirinya merindukan sosok kritis seperti Fahri Hamzah. Menjadi teladan bahwa dalam berpolitik, tak boleh sampai terbawa ke masalah pribadi. Tidak boleh personal, karena kita tidak sedang bercinta, tapi mengurus negara. Jadi, tidak boleh baperan (bawa perasaan). Karena kritik maupun apresiasi semata bukan tentang sosok pribadi seseorang, melainkan demi kebaikan bangsa dan negara,” pungkas Bamsoet. (*)

  • Terkait Pemilihan Direksi PT. Sumekar, Ini Pesan Komunitas Warga Kepulauan Untuk Bupati

    Ketua Komunitas Warga Kepulauan ( KWK) Sumenep H. Safiuddin dalam suatu kegiatan. Foto/KWK ForLensaMadura. Com

    Sumenep, LensaMadura. Com-Komunitas Warga Kepulauan (KWK) Sumenep, Madura, Jawa Timur kembali angkat suara. 
    Kini,  terkait calon Direksi PT. Sumekar.
    Menurut Ketua KWK H. Safiuddin, kelima calon sudah diwawancarai langsung oleh Bupati Sumenep Dr. KH. A. Busyro Karim. 
    Mereka adalah putera terbaik Kabupaten Sumenep. Sebab, sudah melalui serangkaian proses. Seperti uji kompetensi dan kelayakan.
    KWK memberi masukan kepada bupatidalam penentuan direksi PT Sumekar.
    Yaitu, Bupati Sumenep perlu memperhatikan dua hal. 
    Antara lain, rekam jejak dan kompetensi para calon. Sebab kedua hal tersebut  yang nanti akan menentukan keberhasilan PT Sumekar ke depan.
    “Rekam jejak, bisa juga berkaitan dengan aspek moral calon. K kompetensi berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman calon. Terutama dalam mengelola dan menjalankan perusahaan transportasi kapal laut,” ujar H. Piu, sapaan akrabnya.
    Lebih lanjut Safiuddin menyebut bahwa, salah pilih direksi yang baru, akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan pemerintah daerah.
    Termasuk juga bagi warga kepulauan, sebagai pengguna jasa yang selama ini. 
    “Ini adalah persoalan mendasar dalam pelayanan jasa transportasi bagi warga kepulauan. Karena itu kami sangat perhatian, jangan sampai bupati salah pilih. Sebab dampaknya tidak hanya merugikan keuangan pemerintah daerah, namun juga merugikan warga kepulauan”, pungkas salah satu tokoh kepulauan ini. (To)

  • Pantau Implementasi Perpres 80 Tahun 2019, LaNyalla Kunjungi Nganjuk

    NGANJUK-Senator asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memantau langsung implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur, dimana di dalamnya termasuk percepatan pembangunan ekonomi kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan. 
    “Saya sengaja datang ke Nganjuk dan bertemu Bupati Novi Rahman Hidayat untuk mendengar dan mengetahui secara langsung progres pengembangan percepatan pembangunan Kabupaten Nganjuk yang masuk dalam Perpres 80 tahun 2019. Sampai dimana dan apa hambatannya,” ungkap LaNyalla Selasa (13/10/2020) malam. 
    Karena, lanjut LaNyalla, dengan reses inilah dirinya dapat melihat langsung dan mendengar langsung persoalan-persoalan di daerah, untuk kemudian sesuai fungsi perwakilan Senator,  akan menyampaikan persoalan-persoalan tersebut ke pemerintah pusat agar mendapat atensi.
    “Kami di DPD RI sudah bertekad dan memiliki orientasi kerja untuk membantu percepatan pembangunan daerah dan melalukan advokasi atau pembelaan terhadap kepentingan daerah. Jadi kami semua, Senator di 34 provinsi akan membawa persoalan persoalan yang dihadapi daerah ke Senayan, agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” tandasnya. 
    Pada kesempatan itu, Bupati Nganjuk menyampaikan, ada dua bendungan yang belum selesai, yaitu Bendungan Margopatut dan Bendungan Semantok. Pembangunan kedua bendungan tersebut masih dalam proses dan diharapkan segera selesai, karena sangat penting untuk meminimalisir banjir dan untuk menahan air yang berlimpah pada musim penghujan, serta mendistribusikannya pada musim kemarau ke areal persawahan. 
    Terkait pengembangan Kawasan Industri Nganjuk (KING) Bupati Novi menyampaikan adanya persoalan di kebutuhan lahan. “Untuk pengembangan KING banyak dibutuhkan lahan yang ternyata banyak milik masyarakat. Kalau pemerintah daerah disuruh beli semua, pasti kami tidak mampu. Peta sudah kami siapkan semua, tinggal siapa pihak ketiga atau investor yang mau bekerjasama membeli lahan tersebut,” ungkap Novi.
    Keinginan Pemkab Nganjuk untuk mengembangkan KING karena sudah banyak perusahaan yang masuk, di antaranya industri manufaktur yang memproduksi kabel mobil, perusahaan alas kaki dan juga perusahaan garmen.  
    Ada sekitar 1.600 hektar lahan yang telah disiapkan dan harus dibeli untuk pengembangan KING 1, 2 dan 3. Untuk itu, ia berharap ada investor besar yang mau bekerjasama dengan membeli lahan yang dibutuhkan tersebut. (*)

  • Kunjungi KONI Jatim, LaNyalla Apresiasi Pelaksanaan PNN Jelang PON Papua

    SURABAYA-Senator asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur yang telah melaksanakan program Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim 100/IV dengan skema New Normal (PNN).
    Senator yang juga Ketua DPD RI itu menyatakan, upaya KONI Jatim adalah langkah untuk menjaga kesehatan para atlet agar tidak terpapar virus corona atau Covid-19, dan harus menjadi role model bagi semua KONI daerah di Indonesia.
    “Yang harus ditekankan adalah penambahan nutrisi imun untuk pencegahan yang diberikan kepada para atlit maupun team puslatda. Ini harus diutamakan,” tekan LaNyalla saat diterima Ketua Harian KONI Jatim M Nabil, Senin (12/10/2020).
    Selain penambahan nutrisi, yang juga harus diutamakan adalah dengan melakukan pemeriksaan secara rutin. “Jangan menunggu kena baru diobati. Ini harus menjadi prioritas agar mereka semangat dalam berprestasi,” tekannya.
    Pada kesempatan tersebut, Ketua Harian Koni Jatim M Nabil mengatakan bahwa program PNN sebagai persiapan perjalanan menuju PON Papua. Dalam pelaksanaannya, masing-masing atlet dan pelatih ditempatkan dalam satu camp dan tidak bisa keluar masuk.  PNN dilakukan untuk 12 Cabang Olah Raga yang ditempatkan di KONI dan Universitas Negeri Surabaya.
    “Semua yang akan masuk dilakukan swab dulu. Ketika negatif maka semua boleh masuk tetapi kalau positif maka akan ditangani dan diobati. Bisa dengan isolasi mandiri atau dirawat di Rumah Sakit,” terang Nabil. Sebelumnya, KONI Jatim telah melaksanakan program Training From Home 
    (TFH)  sejak Oktober sampai Desember.  
    “Terimakasih atas kunjungan ketua DPD, kita bisa melihat mereka dalam kondisi baik dan hasil tesnya negatif semua. Semoga para atlet semakin semangat dalam berprestasi,” pungkasnya.(*)

  • Menteri PPN Mengikuti Pertemuan Terbatas Dengan Wantimpres

    Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti pertemuan terbatas dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) secara virtual pada Selasa, 13 Oktober 2020, yang membahas mengenai Kebijakan dan Program Strategis Pembangunan Nasional.
    Visi Indonesia 2045 adalah menjadi negara maju di tahun 2045. Apa yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-204 menjadi tolak ukur untuk mencapai sasaran pada visi 2045. Saat ini Indonesia telah menjadi negara yang menyandang predikat upper middle income (negara berpenghasilan menengah atas), targetnya di tahun 2036 Indonesia bisa keluar dari Middle Income  Trap dan menjadi negara Maju. 
    Dalam pertemuan ini, Menteri Suharso menyampaikan beberapa poin penting perihal Kebijakan dan Program Strategis Pembangunan Nasional. Poin pertama, Menteri menyebutkan bahwa RPJMN 2020 -2024 ini merupakan periode transisi untuk membangun transformasi ekonomi di Indonesia.
    “Transformasi ekonomi harus dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju,” ujar Menteri.
    Selain itu, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020 -2024, RPJMN ini memuat visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sama-sama bersinergi sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMN sehingga ada kesamaan gerak langkah.
    Menteri menyebutkan dalam dalam perumusan Visi Indonesia Maju 2045, pemerintah sebelumnya telah membaca megatrend dunia. Transformasi Indonesia memuat strategi lompatan besar, terobosan, inovatif, dan thinking outside the box
    Adanya kasus pandemi Covid-19 dan vaksin menjadi sebuah game changer dalam berbagai aspek kehidupan dan kebijakan. Kasus ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Pandemi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan yang inklusif.
    Urgensi pembangunan ekonomi inklusif bertujuan untuk pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan akan menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi serta memastikan akses lebih luas kepada semua lapisan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja yang produktif, pertumbuhan ekonomi tinggi yang didistribusikan secara adil pada seluruh masyarakat, serta memperbaiki standar hidup secara luas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. 
    Selain membahas mengenai RPJMN, Menteri juga menyampaikan mengenai kelanjutan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI). Pandemi ini juga menjadi momentum untuk melakukan percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
    Pemerintah melalui Bappenas tengah menyusun Rencana Percepatan SDI 2021. Percepatan yang dilakukan ini terdapat pada Pembinaan Data (spasial & keuangan), Infrastruktur Data & interoperability, arsitektur data dan informasi, big data, keamanan data, serta pendampingan Satu Data Tingkat Pusat dan Daerah. 
    “Saat ini Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) telah terhubung dengan 43 Portal Data Instansi, dengan total dataset sebesar 41,708 dataset, serta akumulasi berkas atau file sebanyak 58,155 berkas,” tutup Menteri.

  • Jelang Reses, LaNyalla Temui Ketum PBNU Bicara Kebangsaan

    JAKARTA-Jelang agenda reses para Senator, orang nomor satu di DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyempatkan diri berkunjung ke kediaman Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, Minggu, (11/10/2020). 
    Dalam kunjungan silaturahim itu, LaNyalla didampingi Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi yang juga Senator asal Aceh. Kepada keduanya, Said Aqil banyak menyampaikan aspirasi dan nasehat serta pesan terkait masalah kebangsaan. 
    “Saya sengaja sowan ke Kiai Said sebelum reses ke Jawa Timur, untuk mendapat masukan dan nasehat terkait kondisi kebangsaan kita saat ini. Alhamdulillah Kiai Said sangat antusias berdialog dan kita membahas banyak hal seputar tema-tema kebangsaan,” ungkap LaNyalla yang juga Senator asal Jatim ini.
    Ketum PBNU tersebut juga memberikan LaNyalla kartu e-money PBNU, hasil kerjasama antara Nahdlatul Ulama dan Bank Mandiri, sebagai bagian dari program pemberdayaan warga NU. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai alat bayar di beberapa merchant. Termasuk untuk membayar biaya di jalan tol. 
    Di akhir silaturahim, alumni kampus Ummul Quro’ Makkah itu mendoakan sosok LaNyalla agar bermanfaat bagi bangsa Indonesia di masa depan, dan tetap konsisten dengan sikapnya yang dikenal sebagai pejuang kepentingan daerah dan kaum duafa serta fakir miskin. 
    Menanggapi hal itu, LaNyalla merasa tersanjung dan mengaku belum banyak berjuang untuk Indonesia. “Insya Allah dengan doa dari Kiai Said, saya lebih bersemangat untuk bekerja untuk Indonesia dengan kerja keras dan kerja ikhlas,” pungkasnya. (*).

  • Bamsoet Dorong Pemuda Pancasila Manfaatkan Big Data untuk Pengembangan Organisasi dan Bela Negara

    JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong organisasi kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila yang memiliki sekitar 5 juta anggota, segera mendigitalisasi organisasinya sehingga bisa memelopori diri sebagai Ormas berbasiskan big data. Lima juta anggota bukan hanya menunjukan kekuatan Pemuda Pancasila dari segi kuantitas, melainkan juga menunjukan kekuatan Pemuda Pancasila sebagai Ormas yang kaya terhadap data.

    “Di era Revolusi Industri 4.0, big data menjadi sumber daya kekayaan baru, jika dimanfaatkan dengan baik bisa mendatangkan berbagai manfaat. Karenanya, Pemuda Pancasila perlu membuat basis data keanggotaan, by nama, by address, bahkan juga mencakup usia, jenis kelamin, alamat, dan profesi. Dari sini akan terlihat peta persebaran kekuatan anggota Pemuda Pancasila untuk kepentingan bela negara,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Bidang Organisasi dan Kaderisasi Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, di Jakarta, Selasa (6/10/20).

    Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, sebelum bergerak lebih jauh ke pemanfaatan big data 5 juta anggota, Pemuda Pancasila juga perlu merevolusi kekuatan digitalnya dengan terlebih dahulu membuat portal website, portal berita, hingga media sosial yang komunikatif. Di era internet of things (IoT), merubah perilaku manusia dalam mencari berbagai informasi melalui internet.

    “Kader Pemuda Pancasila di berbagai wilayah banyak melakukan kegiatan sosial maupun kegiatan positif lainnya. Namun tak semuanya diketahui publik. Karena itu, website, portal berita, hingga media sosial menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Melalui ketersediaan informasi yang berkualitas tentang Pemuda Pancasila, akan semakin meningkatkan citra organisasi di mata masyarakat. Pada akhirnya bisa menghilangkan stereotipe premanisme yang kadang melekat di tubuh Pemuda Pancasila,” tandas Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Kaderisasi ini juga mendengarkan laporan perkembangan organisasi Pemuda Pancasila di berbagai wilayah. Antara lain Bali, Jawa Barat, dan Medan. Bamsoet meminta pelatihan kaderisasi kembali digalakkan dengan latihan kepemimpinan dan lain-lain. Pemuda Pancasila tak boleh berpuas diri karena telah memiliki lima juta anggota. Dari lima juta tersebut, jika masing-masing merekrut satu anggota, bisa menggandakan keanggotaan Pemuda Pancasila menjadi sepuluh juta pada 2024. Begitupun selanjutnya.

    “Semuanya dimulai dari pelatihan kaderisasi yang berkesinambungan. Dengan keanggotan kader yang beranekaragam, menempatkan Pemuda Pancasila sebagai salah satu kekuatan sosial terbesar bangsa Indonesia. Begitupun secara politik. Pemuda Pancasila memang tak secara khusus terafilisiasi ke satu partai politik. Ia tidak ‘kemana-mana’, tapi ada ‘dimana-mana’. Termasuk juga di berbagai partai politik besar, organisasi buruh, pengusaha, ormas, kepemudaan, pengacara, legislatif, eksekutif dan yudikatif,” pungkas Bamsoet. (*)

  • Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Al-Husna Sumenep Bantu Bedah Rumah Warga Miskin

    Rumah layak huni hasil bantuan para donatur yang dihimpun Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Al-Husna Sumenep. Foto/Yayasan Al-Husna ForLensaMadura. Com

    Sumenep, LensaMadura. Com-Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Al-Husna Sumenep memberikan bantuan bedah rumah kepada Herawati warga Dusun Neggara, Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Sumenep, Madura, Jawa Timur.

    Informasi yang diperoleh LensaMadura. Com dari Fathor Rahman, bagian multimedia Al-Husna mengatakan, bantuan rumah layak huni hasil partisipasi para dermawan.

    Sumbangan bervariasi. Ada bantu semen, kayu, dan material bangunan lainnya. Tukang dari warga sekitar secara gotong royong.

    Setelah selesai dibangun, bangunan rumah dua kamar ini diserah terimakan kepada Herawati yang hidup bersama putrinya Fajriatul Husniyah Selasa 15 September 2020.

    Penyerahan secara simbolis dari pihak yayasan kepada pemilik rumah layak huni setelah dibangun oleh pihak yayasan.

    “Awalnya rumah yang ditempati gedek dan tak layak huni. Setelah Yayasan kami dapat informasi lalu disurvei. Ternyata layak kami bantu,” kata pemuda asal Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih ini.

    Masih menurut pria yang akrab disapa Oonk ini, yayasan yang berdiri tahun 2017 ini menyampaikan terimakasih kepada para donatur yang telah membantu rumah warga miskin ini.

    Selain itu, Yayasan Al-Husna yang beralamat di jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan Sumenep ini, telah menyantuni ratusan anak yatim dan dhuafa. (To)

  • Bamsoet: Peran TNI Dibutuhkan Hadapi Resesi dan Pandemi Covid-19

    JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus meningkatkan produktivitas melalui sinergi dengan semua kekuatan masyarakat guna memutus rantai penularan Covid-19. Peran TNI tak bisa dipisahkan, karena baik pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi 2020 tidak boleh mengganggu ketahanan dan stabilitas nasional.

    ‘’Peringatan HUT TNI tahun ini diperingati ketika bangsa dan negara berada di zona resesi ekonomi dan di tengah Pandemi Covid-19. Karena itu, baik resesi maupun Pandemi Covid-19 harus ditangani dengan penuh kebijaksanaan agar ketahanan dan stabilitas nasional tetap terjaga. Sebagai salah satu unsur kekuatan bangsa, TNI wajib tampil dan mengambil bagian dalam keseluruhan proses penyelesaian dua masalah itu,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (4/10/20).

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menuturkan lonjakan kasus Covid-19 justru terjadi di daerah atau wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya di pulau Jawa. Kota-kota besar di Jawa masih mencatatkan penambahan kasus baru dalam jumlah yang besar. Hingga Sabtu (3/10/20), jumlah pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 299.506 orang, dengan kenaikan per hari lebih dari 4.000 kasus baru.

    “Fakta ini mempersulit upaya pemulihan ekonomi nasional. Resesi ekonomi tidak bisa dihindari ketika peningkatan kasus Covid-19 di dalam negeri semakin mencemaskan. Karena itu, cepat atau lambat, kecenderungan ini harus bisa dihentikan. Sikap bijak harus dikedepankan agar ekses resesi ekonomi dan pandemi Covid-19 bisa diminimalisir,” kata Bamsoet.

    Karenanya, Ketua DPR RI ke-20 ini berharap efektivitas peran dan fungsi TNI mendorong kepatuhan masyarakat mematuhi protokol kesehatan terus dimaksimalkan. Sehingga, target menurunkan jumlah kasus Covid-19 bisa segera terwujud. Dengan jumlah kasus Covid-19 yang minim, upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi bisa segera  dimulai.

    ‘’Untuk mewujudkan sinergi yang kuat dan produktif, saya menyarankan agar para Panglima Daerah Militer meningkatkan koordinasi dengan semua pemerintah daerah di pulau Jawa. Semua harus sepakat bahwa potensi penularan Covid-19 harus bisa dimininalisir. Dari kesepakatan itu, akan muncul kebijakan dan langkah yang seragam dalam mendorong kepatuhan masyarakat mematuhi protokol kesehatan,’’ pungkas Bamsoet. (*)

  • Dies Natalis ITERA, LaNyalla: Fokuskan pada Teknologi yang Membumi

    JAKARTA–Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh kalangan untuk memajukan Pulau Sumatera dan Indonesia melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). LaNyalla meyakini, pendekatan IPTEK yang dipadukan dengan kekayaan dan kearifan lokal bakal mengakselerasi pembangunan Indonesia.

    ”Selamat kepada Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang hari ini berulang tahun sejak didirikan pada 6 Oktober 2014. Pulau Sumatera yang begitu kaya harus bisa menyejahterakan warganya. Dan dengan pendekatan IPTEK, dengan kepoloporan dari ITERA, saya yakin Pulau Sumatera akan semakin maju dengan warga yang tambah sejahtera,” ujar LaNyalla saat menyampaikan sambutan Dies Natalis ITERA, secara virtual Selasa (6/10/2020).

    Turut hadir dalam acara itu Rektor ITERA Profesor Ofyar Z. Tamin, Senator asal Lampung, Gubernur Lampung Arinal Djunaedi, utusan dari Kementerian Kebudayaan, dan keluarga besar sivitas akademik ITERA.

    LaNyalla bangga dengan keberadaan ITERA yang semakin memperkaya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM di Pulau Sumatera. ”ITERA melengkapi Institut Teknologi yang ada di Indonesia, di antaranya Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November Surabaya dan Institut Teknologi Kalimantan. Semuanya berpadu mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan menguasai IPTEK,” ujar LaNyalla.

    Senator asal Jawa Timur itu mengutip pernyataan Presiden Soekarno, saat membuka Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia yang pertama di Malang, tahun 1958. ”Bangsa ini hanya akan maju dan sejahtera jika pembangunannya dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi,” kutipnya.

    ”Artinya apa? Artinya kita harus menjadikan IPTEK sebagai alat sekaligus sarana pendorong kemajuan perekonomian kita. Bukan kita sibuk membangun teknologi, tetapi lupa tujuan kehadiran teknologi itu di tengah bangsa ini. Teknologi harus menjadi jalan keluar, karena itu teknologi harus membumi,” imbuh LaNyalla.

    Mantan ketua Kadin Jawa Timur itu menggarisbawahi, pembangunan dengan pendekatan IPTEK tetap harus memilah IPTEK bidang apa yang harus diprioritaskan untuk mendorong, menggerakkan, sekaligus mempercepat perekonomian di Indonesia. ”Jadi jangan IPTEK yang tercerabut dari akar ekonomi rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla.

    Alumni Universitas Brawijaya Malang itu menjelaskan, daerah di Tanah Air memiliki keunggulan komparatif masing-masing, mulai dari pertanian dan perikanan, kehutanan, perkebunan, peternakan, mineral, hingga pesona pariwisata. Itu semua membutuhkan sentuhan IPTEK agar semua daerah memiliki keunggulan kompetitif yang bisa bersaing dengan berbagai negara.

    ”Agar kita menjadi bangsa yang handal soal ketahanan pangan, bangsa yang mampu menjadi tujuan wisata dunia, bangsa yang mampu mengolah sumber daya mineral dengan baik dan bervisi kelanjutan. Agar kita menjadi bangsa yang menjadi paru-paru dunia dengan hutan tropis kita. Semuanya butuh pendekatan IPTEK,” jelas LaNyalla.

    Termasuk untuk menjawab tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki hambatan konektivitas dan gap pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa.

    ”Semuanya membutuhkan IPTEK, dan tentu saja memerlukan kepeloporan dari ITERA, dari anak-anak muda Sumatera yang digodok di institut ini untuk bisa membawa Indonesia melewati pandemi Covid-19 dan ke depan menjadi bangsa yang maju, yang bisa mengungguli bangsa-bangsa lain,” urainya.

    Dalam orasinya, LaNyalla meminta semua pihak untuk bertanya dan mengukur capaian bangsa ini. Sudah sejauh mana kita kembangkan teknologi kemaritiman? Sudah sejauh mana kita kembangkan teknologi pertanian dan pangan yang sesuai untuk model geografi Indonesia yang sangat berbeda dengan Australia dan New Zealand?

    Sudah sejauh mana kita kembangkan teknologi yang menambah nilai untuk produksi mineral yang melimpah di negeri ini? Sudah sejauh mana kita mengembangkan konektifitas digital sebagai alat bantu kesulitan infrastruktur antar wilayah dan pulau? Sudah sejauh mana kita memiliki tekonologi yang menjaga hutan kita dari kebakaran dan erosi?

    “Saat ini, Pemerintah telah mengalokasikan di dalam APBN tahun anggaran 2020 dana abadi penelitian, sebesar Rp 5 Trilyun, dan secara bertahap akan terus ditingkatkan. Pemerintah juga telah mendorong dunia industri untuk memperkuat inovasi berbasis riset nasional, dengan memberikan insentif melalui skema pemotongan pajak,” tambahnya.

    Penguatan riset juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang saat ini dana yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp 66 Triliun. Sehingga ruang untuk pengembangan inovasi dan riset saat ini sudah lebih baik. “Jadi tetap optimis, dan terus berkreasi,” pungkasnya. (*)

  • Gema Puan Maharani Sumenep Serap Aspirasi Kaum Disabilitas

    Para pengurus GPMN Sumenep saat serap aspirasi kaum disabilitas. Foto/GPMN ForLensaMadura. Com

    Sumenep, LensaMadura. Com-Pengurus Gema Puan Maharani (GPMN) Cabang Sumenep, Madura, Jawa Timur serap aspirasi kaum disabilitas Ahad, 4 Oktober 2020.

    GPMN mendatangi sekretariat organisasi perkumpulan penyandang disabilitas itu di jalan Dr. Soetomo, Kota Sumenep. Banyak keluh kesah yang dihimpun GPMN.

    Praja Iskandar, pengurus GPMN Sumenep kepada LensaMadura. Com menceritakan informasi yang diperoleh.

    Diantaranya, kata aktivis organisasi wadah loyalis Puan Maharani yang kini Ketua DPR RI itu, para penyandang keterbatasan secara fisik itu, berharap aspirasi diteruskan ke para pihak.

    “Mereka butuh mesin jahit. Alat catering, dan peralatan lain yang bisa menunjang ekonomi mereka,” kata Praja Iskandar usai pertemuan.

    GMPN akan melanjutkan aspirasi mereke ke para pihak. Termasuk kepada pengurus GPMN Provinsi dan pusat. Sebab, ormas wadah para loyalis cucu Presiden pertama RI Soekarno ini, strukturnya level nasional.

    “Termasuk GPMN sendiri akan berupaya semampunya berbuat untuk meringankan beban kaum disabilitas di Sumenep itu,” pungkas pemuda asal  wisata kampung kasur pasir Batang-Batang ini. (To)