Penulis: Lensa Madura

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah mulai mencairkan intensif untuk para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Besarannya bervariasi, untuk dokter spesialis Rp 15 juta per bulan (terhitung sejak Maret 2020 hingga selama pandemi berlangsung). Dokter umum Rp 10 juta per bulan, perawat/bidan Rp 7,5 juta, dan tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta. Santunan duka cita ditetapkan hingga Rp 300 juta per orang.

“Insentif tersebut merupakan penghargaan sekaligus apresiasi negara terhadap para tenaga kesehatan yang telah berjuang di garda terdepan dalam peperangan melawan Covid-19. Mereka gigih menjaga keselamatan nyawa pasien, walaupun dengan resiko tinggi tertular Covid-19. Kerja keras, jasa, dan pengorbanan yang telah mereka dedikasikan harus dihargai dan tak boleh dilupakan oleh negara maupun masyarakat,” ujar Bamsoet saat bertemu para dokter, perawat dan tenaga kesehatan di RS Mayapada, Jakarta, Sabtu (26/9/20).

Turut hadir antara lain Direktur RS Mayapada Dr. Benny Hosiana Tumbelaka, PJ Ranap Satgas Covid-19 Dr. Wendri Wildiartoni, Chief IGD Dr. Dennis Reza, Intensivist Dr. Shinta Vera Renata Hutajulu, Neuro Surgeon Dr. Andrianto Purnawan, Staf Perawat Fungsional Ahmad Rifqi Nubairi dan Kepala Unit Keperawatan Bangsal VVIP Siska Pardede.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, selain sebagai rumah sakit umum yang terpisah dari penangan covid-19 dan salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien Covid-19, RS Mayapada mempunyai sarana dan prasaranan yang lengkap. Memiliki sekitar 170 dokter spesialis, 30 dokter umum dan 320 perawat. Gedung tempat merawat pasien Covid-19 terpisah dengan gedung tempat merawat pasien umum. Sehingga pasien umum bisa aman dan nyaman menjalani pengobatan.

“Di gedung tempat merawat pasien Covid-19, tersedia sekitar 15 kamar ICU. Hasil swab juga cepat keluar, dari mulai 6 jam, 1 sampai 2 hari. Dalam menangani pasien, dokter dan perawat memiliki standar operasional prosedural yang sangat ketat. Dari mulai pemberian obat yang disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien, hingga harus selalu mengenakan alat pelindung diri (APD) bagi dokter dan perawat. Tak terbayang betapa gerah dan pengapnya harus memakai APD sepanjang bertugas. Karenanya, jangan sepelekan kinerja dokter dan tenaga kesehatan lainnya,” ungkap Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga setia mendengarkan curhatan suka duka para tenaga kesehatan selama bertugas di masa pandemi Covid-19. Berbagai kejadian sosial telah mereka terima, dari mulai dijauhi masyarakat hingga harus rela menjalankan hubungan jarak jauh dengan keluarga ataupun kekasih hati. Bagaimana suka duka mereka akan ditayangkan dalam acara BAMSOET UNDERCOVER di konten YouTube nya, Bamsoet Channel.

“Tak sepantasnya masyarakat menjauhi para tenaga kesehatan. Khususnya terhadap mereka yang tinggal di kos-kosan. Kita memang harus waspada menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan, tak boleh abai, namun juga jangan berlebihan. Mengusir ataupun mendiskriminasi tenaga kesehatan bukanlah tindakan bijak. Malah cenderung kasar dan tak beradab,” pungkas Bamsoet. (*)

MAKASSAR-Kasus pembunuhan terhadap wartawan media online Sulwesion.com, Demas Laira yang terjadi di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mendapat perhatian dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Hal itu disampaikan LaNyalla di kantor redaksi harian Fajar, Sabtu (26/9/2020) pagi.

LaNyalla meminta Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz untuk memberi atensi pada kasus tersebut. Mengingat sudah lebih dari satu bulan, polisi belum berhasil mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut. “Peristiwa itu terjadi 20 Agustus silam. Sampai sekarang masih gelap,” tandas anggota dewan penasehat PWI Jawa Timur itu.

Seperti diketahui, jenazah Demas Laira ditemukan tergeletak di pinggir jalan Desa di  Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Kamis 20 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WITA.  Sebelum ditemukan meninggal, Demas diketahui tengah melakukan perjalanan kembali ke kediamannya dari Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Saat ditemukan warga, korban sudah tidak bernyawa. Di tubuhnya terdapat 17 luka tusuk yang diduga akibat senjata tajam. Menurut keluarga, semasa hidup korban tidak memiliki musuh atau membuat masalah dengan orang lain. “Kami tidak tahu, apakah terkait dengan berita-berita yang ditulis,” ungkap kerabatnya seperti dimuat di sejumlah media.

LaNyalla yang dikenal akrab dengan wartawan, juga menyesalkan aksi penangkapan terhadap tiga anggota Pers Mahasiswa oleh Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulsel, saat mereka meliput aksi protes para nelayan Kodingareng pada 12 September lalu.

“Saya berharap Kapolda Sulsel dapat memberikan pemahaman kepada anggotanya untuk mengerti tugas-tugas jurnalistik yang dilakukan wartawan, termasuk Pers Mahasiswa, yang secara hukum dilindungi UU Pokok Pers. Sehingga kejadian seperti ini tidak perlu terulang,” tandasnya.

LaNyalla hadir ke redaksi harian Fajar untuk membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang menjadi aspirasi 21 provinsi penghasil Sawit di Indonesia. DPD RI memang mengusulkan untuk melakukan revisi atas UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sejumlah Senator tampak mendampingi, di antaranya Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainuddin dan Lily Amelia Salurapa, Senator asal Sulawesi Selatan. Rombongan diterima langsung Direktur harian Fajar Faizal Syam di Graha Pena Makassar. (*)

PAREPARE-Setelah mengadakan kunjungan ke kantor Pemerintah Kota Parepare, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Walikota Parepare Pangerang Rahim meninjau langsung rumah masa kecil Presiden ke-3 Indonesia almarhum BJ Habibie di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Jumat (25/9/2020).

Rumah pojok di Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie itu sudah menjadi aset daerah, dan tercatat sebagai cagar budaya Kota Parepare. Meski kurang terawat dan banyak dipenuhi daun pepohonan yang jatuh, namun rumah tersebut masih utuh dengan struktur bangunan dan bagian dalam yang tetap seperti dulu.

“Saya setuju dan mendorong Pemerintah Kota Parepare yang akan menjadikan rumah ini sebagai Museum BJ Habibie. Selain sebagai bentuk penghormatan kita kepada Presiden Indonesia ketiga tersebut, juga ini adalah bagian dari kearifan lokal, sekaligus ikon kebanggaan masyarakat Parepare khususnya, dan Indonesia pada umumnya,” tukas LaNyalla.

LaNyalla dan rombongan juga berkunjung ke Sentra Agribisnis dan Kebun Kabupaten Enrekang. Diterima langsung Bupati Muslimin Bando, ketua DPD dan rombongan melakukan penanaman pohon dan bibit hortikultura, serta melepas bibit ikan Nila dan Gurame ke kolam penangkaran.

Ia mengaku selalu mendorong daerah untuk mencari terobosan guna peningkatan kapasitas fiskal daerah. Apalagi di tengah pelambatan ekonomi dan resesi yang sudah di depan mata. “Daerah harus menjadi kekuatan ekonomi dengan fokus kepada potensinya masing-masing. Enrekang sudah fokus di pertanian dan perkebunan. Sudah on the track,” tukasnya.

Sebelumnya, LaNyalla bersilaturahim dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Forkompimda di rumah jabatan Gubernur Sulsel, di Jl.Sungai Tangka, Makassar, Kamis malam.

Pada kesempatan itu, Nurdin menjelaskan apa yang menjadi kebutuhan Sulsel baik dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan yang paling penting soal dunia usaha atau investor.

Dikatakan, bidang pertanian, Nurdin Abdullah menjelaskan bagaimana masalah yang dihadapi petani saat ini, termasuk susahnya pasokan pupuk, obat-obatan, dan benih bagi petani perkebunan. Khususnya benih coklat. Karena, petani Sulsel bergantung dengan perbenihan di Jember, Jatim.

Berbeda kata Nurdin di sektor perikanan, Sulsel sudah berhasil melakukan ekspor berkali-kali dan saat ini sudah melakukan ekspor langsung, tidak lagi melalui Surabaya dan Jakarta.
“Alhamdulillah kami sudah melakukan direct call hasil pertanian dan perikanan kita di Sulsel,” kata Nurdin kepada LaNyalla.

Sementara untuk sektor peternakan, masih dalam proses pengembangan di beberapa wilayah. Termasuk di Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Seko, yang akan dijadikan pusat ternak sapi di Sulsel. “Sulsel siap menjadi daerah lumbung daging nasional bahkan dunia, karena memiliki lahan yang sangat luar biasa untuk pemeliharaan sapi,” pungkasnya. (*)

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumenep HR. Tatang Saptohaji, SE. Foto/Dokumen Pribadi ForLensaMadura. Com.

Sumenep,LensaMadura.Com-Achmad Fauzi-Dewi Khalifah (Fauzi-Eva) kini telah ditetapkan sebagai pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep oleh KPU. Bahkan, pasangan Fauzi-Eva telah memiliki nomor urut. Yakni urut 1. Lawan politiknya Fattah Jasin-Ali Fikri nomor 2.
Sementara, setelah  Paslon Fauzi-Eva ditetapkan sebagai peserta Pilkada Sumenep oleh KPU, dukungan terus berdatangan.

Terbaru, dukungan datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumenep.

Ketua Apindo Sumenep HR. Tatang Saptohaji mengemukakan alasan para pengusaha Sumenep dukung Fauzi-Eva.

Yakni, Fauzi berpengalaman mimpin birokrasi. Kini figur muda itu Wakil Bupati Sumenep.

Masih menurut Tatang, Fauzi jadi wakilnya Bupati Sumenep saat ini. Yakni Dr. KH. A. Busyro Karim. Tentu, Fauzi banyak belajar pula cara jalankan kepemimpinan kepada Bupati Sumenep dua periode itu.

“Fauzi figur santun. Selalu selaras dengan Buya (Bupati, red) dan menginspirasi instansi cara-cara kepemimpinan yang dijalankan,” papar pengurus KONI Sumenep ini dalam rilisnya yang diterima LensaMadura. Com, Kamis 24 September 2020.

 Tatang dan para pengusaha di Sumenep mengaku sering diskusi dengan Fauzi. Terutama, tentang arah Sumenep ke depan.

“Beliau sangat bijak, cerdas, punya komitmen dan telah terbukti membangun Sumenep,” tambah Tatang.

Selain itu, selama kepemimpinan Fauzi jadi wakil bupati, bersama Buya sebagai Bupati Sumenep saat ini, sukses mencetak ribuan pemuda jadi pengusaha. Lewat program wirausaha muda.

“Termasuk pemerataan pembangunan hingga pelosok desa. Mulai jalan, MCK, plengsengan dan berbagai fasilitas publik lainnya,” urainya.

Ditambah lagi, kini Fauzi menggandeng Ny. Hj. Dewi Khalifah sebagai cawabupnya. Menurut Tatang, Nyai Eva figur perempuan potensial di Sumenep.

“Pemimpin ormas besar dan mengakar hingga desa dan lintas pulau, yaitu Muslimat NU Sumenep. Tentu lebih paham berbagai problem dan solusinya terhadap masalah kaum perempuan Sumenep. Ayo pilih pasangan Fauzi-Eva nomor 1 di Pilkada Sumenep 9 Desember 2020 nanti,” pungkasnya. (To)

Agus Pandi, AMd. Kades Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten Sumenep (kiri) saat penyerahan BLT-DD di balai desa setempat Selasa (22/09/2020). Foto/Kades Ambunten Barat For LensaMadura. Com.

Sumenep, LensaMadura. Com-Agus Pandi, AMd. Kepala Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Sumenep, Madura, Jawa Timur kembali menyalurkan BLT-DD kepada warganya Selasa (22/09/2020).

Penyaluran bantuan untuk terdampak pandemi Covid-19 Rp 300 ribu jatah bulan September. Kepada penerima, Kalèbun Agus berpesan agar bantuan dimamfaatkan untuk hal-hal produktif.

“Kepedulian pemerintah ini jangan sampai dibuat foya-foya,” ucap Kades dengan nada serius. Total penerima BLT-DD Desa Ambunten Barat 65 orang.

Untuk diketahui, Desa Ambunten Barat terdiri dari 4 dusun. Yaitu Dusun Durbugan, Taroh, Bajung Barat, dan Bajung Timur. Jumlah penduduk kurang lebih 2000 jiwa.
Desa yang sisi utaranya berbatasan dengan laut jawa ini, memiliki Group Voly putri Ivora. Pernah juara 1 se kawedanan.

Kemudian, prestasi dibidang kelompok tani (Poktan) juga sangat membanggakan. Poktan Sumber Jaya dan Jaya murni juara 2 tingkat kabupaten. Yaitu, lomba bidang tanaman penghijauan hutan rakyat. (To)

Para guru ngaji dan tokoh masyarakat Kecamatan Batang-Batang, Sumenep menyampaikan dukungan secara terbuka kepada pasangan Fauzi-Eva di Pilkada Sumenep 2020./Foto Miskawi ForLensaMadura. Com

Sumenep, LensaMadura. Com- Dukungan kepada Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Fauzi-Nyiai Eva terus mengalir.
Para guru ngaji dan tokoh masyarakat Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur berkumpul dan deklarasi dukungan kepada Fauzi-Eva bertempat disalah satu rumah warga di Dusun Panggung, Desa Banuaju Timur, Kecamatan Batang-Batang Rabu (23/09/2020) sore.

Deklarasi bertajuk Sumenep mengaji itu diawali do’a bersama dengan pembacaan solawat nariyah. Pembacaan do’a dipimpin salah satu guru ngaji Kiai Marzuk.
Miskawi, perwakilan tokoh masyarakat kepada LensaMadura. Com menyampaikan, dukungan para guru ngaji dan tokoh masyarakat itu atas kesadaran bersama. Tidak ada paksaan pihak manapun.

“Ini murni berdasarkan suara hati nurani kami. Pak Fauzi figur muda dan berpengalaman mimpin birokrasi. Kini beliau Wakil Bupati Sumenep. Nyiai Eva tokoh perempuan berpengaruh berdarah NU. kolaborasi latar belakang ketokohan keduanya sangat pas mimpin Sumenep,” jelas pimpinan keluarga besar Madura Jaya ini.

Para tokoh masyarakat, lanjut Owner Kedai Longgu dengan menu utama tahu walek di Desa Banuaju Timur ini, berkomitmen siap menggerakkan jaringannya untuk kemenangan Bapaslon Achmad Fauzi-Nyi Hj. Dewi Khalifah.

Miskawi menambahkan, setelah dukungan terbuka disampaikan, gerakan konsolidasi akan terus berlanjut. Yakni, memperkuat basis hingga tingkat dusun, RT/RW untuk mengawal kemenangan sampai pemungutan suara di TPS pada Pilkada Sumenep 9 Desember mendatang. (To)

Foto: beritabengkulu.com

Bengkulu – MPR RI bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Bengkulu melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD Tahun 1945, Sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara Indonesia.

Sosialisasi empat Pilar MPR RI ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, melalui Video. Beliau meminta maaf karena ketidak kehadirannya di acara sosialisasi empat pilar di Bengkulu karena ada urusan mendadak.

“Sosialisasi empat pilar ini sangat penting sekali dilaksanakan sesuai dengan keadaan sekarang ini, karena keempat pilar tersebut adalah sebuah pondasi Negara kita,” ungkapnya melalui video yang ia kirim. Pondasi ini sambungnya, seperti Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD Tahun 1945, Sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu Hj. Riri Damayanti John Latief juga ikut hadir sebagai perwakilan MPR RI  yang menjadi nara sumber dan juga sebagai salah satu pembina FPTI Kota Bengkulu, menjelaskan bahwa sosialisasi ini sangat penting dilakukan, karena kita harus memiliki wawasan kebangsaan dan kita harus memahami dasar pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus memaknai dan memahami apa itu dasar Negara seperti Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” ungkap Riri, di Gedung Perwakilan DPD– RI Provinsi Bengkulu, Sabtu (19/9/2020).

Narasumber lain yang ikut hadir pada acara tersebut diantaranya adalah Bapak Hasan Shahab, MM, sebagai Staff ahli dari Pak Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad dan Bapak Dr. Yurisman Star, SE, M.Si. Sebagai Staff Ahli Ketua DPD RI Pak Ir. A.A. Lanyalla Mattaliti.

Bapak Dr. Yurisman Star, SE, M.Si. Sebagai Staff Ahli Ketua DPD RI Pak Ir. A.A. Lanyalla Mattaliti, menjelaskan tentang penguatan 4 Pilar dalam menghadapi PILKADA 2020 di provinsi Bengkulu. Sedangkan Bapak Hasan Shahab, MM menyampaikan sosialisasi empat pilar dengan metode quis dan dialog interaktif. (beritabengkulu.com)

Pasuruan- Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Syafi’i  menggelar reses di Dapil III (Pasuruan-Probolinggo). Reses yang dilaksanakan di enam titik itu berakhir Sabtu dan Minggu tanggal 19 dan 20 September 2020 bertempat di Kelurahan Karang Ketug Kecamatan Gadingrejo, dan Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Pada reses tersebut, politisi yang akrab disapa Muzammil ini memberikan edukasi kepeda masyarakat tentang Covid 19. Apalagi, hingga saat ini angka penularannya masih terus mengalami peningkatan. Oleh  karenanya pihaknya mengajak semua masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan cengan menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, dan menjaga jarak aman dengan orang lain.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jatim ini menuturkan sekarang Covid 19 tidak hanya menyerang orang tua yang mempunyai penyakit bawaan, tapi sudah banyak anak-anak muda muda yang terpapar dan meninggal dunia.

Kata Muzammil, saat ini Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2020 tentang {enerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan  dan Pencegendalian Covid 19. dimana ada sanksi administratif sebesar 250 ribu rupiah bagi yang melanggar ketentuan tersebut.  ” Saya berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan agar kita sama sama selamat dari penyakit covid-19,” tandasnya.

Pada acara di Kelurahan Karangketug Gadingrejo Pasuruan, masyarakat juga wadul  terkait dengan bahu yang menyengat akibat dari pengolahan dan penyamakan kulit hewan dari Pabrik Kulit Gajah yang terletak di Kraton Pasuruan. Pabrik Kulit Gajah tersebut konon katanya milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Mustofah masyarakat sudah sering mengadukan permasalahan tersebut namun sampai sekarang belum ada penyelesaian yang berarti.” Mohon agar Bapak Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menfasilitasi agar ada perbaikan pengolahan limbah sehingga tidak mengganggu masyarakat banyak,” pinta Mustofah.

Mendengar keluhan tersebut, Muzammil berjanji akan membantu memediasi pertemua dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah yang sudah berpuluh tahun meresahkan masyarakat.

Di Kelurahan Karang Ketug Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan ini politisi yang akrab disapa Buya Muzammil ini tidak hanya melakukan serap aspirasi. Bersama dengan Anggota Fraksi Nasdem DPR RI, Aminurrokhman juga memberikan bantuan berupa lima ribu benih ikan nila beserta biaya  pakan kepada warga melalui Kelompok Masyarakat sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat di daerah tersebut.

Zainal Abidin, Komisi E DPRD Jatim asal Dapil Madura dalam kegiatan reses di Sumenep beberapa waktu lalu/foto: indonesiapos.co.id

Sumenep, LensaMadura. Com-Usulan Pulau Madura agar dimekarkan menjadi provinsi tersendiri sudah lama disuarakan. Cita-cita besar itupun terus direspon para tokoh asal Madura.

Terbaru, seperti disampaikan anggota DPRD Jatim asal Madura Zainal Abidin, saat ditemui di rumahnya di Kota Sumenep, Madura Rabu (17/09/2020) pagi.

Politisi Partai Demokrat (PD) ini menyampaikan berbagai pandangan. Diantaranya, mengapa Madura harus dimekarkan dan dikembangkan jadi Provinsi. Menurut dia, semua itu harus runtun dipikirkan dari awal.

Politisi kalem dan santun ini menambahkan, pemekaran itu berdasarkan beberapa hal.

“Misalnya untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian untuk mengurangi kesenjangan. Itu harus jadi dasar utama. Pembentukan Madura Provinsi jangan hanya berdasar keinginan. Tapi harus berdasarkan kebutuhan,” urai mantan Kepala Bappeda Provinsi Jatim ini.

Lalu pelayanan seperti apa belum ada peningkatan. Termasuk kesenjangan di sektor mana kata Zainal yang kini terjadi. Sehingga, semua sektor harus dikaji. Akhirnya, baru diketahui, apakah pembentukan Provinsi Madura berdasarkan keinginan atau kebutuhan.

Mantan birokrat Pemprov Jatim asal Sumenep ini mengusulkan, kini kesenjangan justru dialami berbagai pulau di Sumenep. Terutama tentang pembangunan dan pelayanan publik.
Hal itu, sambung mantan calon Bupati Sumenep itu, harus diperhatikan.

“Pembangunan dan ekonomi rakyat pulau harus diperhatikan. Entah dengan cara pemekaran pemerintahan di kepulauan atau cara yang lain, silahkan. Asalkan kesenjangan teratasi,” katanya memberikan pandangan.

Zainal menyarankan, para pihak menggandeng perguruan tinggi. Untuk mengkaji secara akademis berbagai aspek pentingnya persiapan Provinsi Madura.

Untuk diketahui, salah satu syarat pembentukan sebuah provinsi minimal terdiri dari lima kabupaten atau kota.
Sementara, di Madura baru terdiri dari empat kabupaten. Yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.

Kini muncul wacana, antara Pamekasan yang terdiri dari 13 kecamatan untuk dimekarkan atau Sumenep. Sebab, Sumenep terdiri dari 27 kecamatan dan 148 pulau. (To)

Pasuruan- Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Syafi’i  menggelar reses di Dapil III (Pasuruan-Probolinggo). Reses yang dilaksanakan di enam titik itu berakhir Sabtu dan Minggu tanggal 19 dan 20 September 2020 bertempat di Kelurahan Karang Ketug Kecamatan Gadingrejo, dan Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Di Kelurahan Karang Ketug Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan ini politisi yang akrab disapa Buya Muzammil ini tidak hanya melakukan serap aspirasi, tapi juga memberikan bantuan berupa lima ribu benih ikan nila beserta biaya  pakan kepada warga melalui Kelompok Masyarakat sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat di daerah tersebut.

Selain menyumbang benih ikan nila, Muzammil juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya covid 19 yang sekarang ini makin meningkat dan makin berbahaya. Oleh  karenanya pihaknya mengajak semua masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan cengan menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, dan menjaga jarak aman dengan orang lain.

Menurut Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jatim ini sekarang Covid 19 tidak hanya menyerang orang tua yang mempunyai penyakit bawaan, tapi sudah banyak anak-anak muda muda yang terpapar dan meninggal dunia.

Kata Muzammil, saat ini Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2020 tentang {enerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan  dan Pencegendalian Covid 19. dimana ada sanksi administratif sebesar 250 ribu rupiah bagi yang melanggar ketentuan tersebut.  ” Saya berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan agar kita sama sama selamat dari penyakit covid-19,” tandasnya.

Pada acara di Kelurahan Karangketug Gadingrejo Pasuruan, masyarakat juga wadul  terkait dengan bahu yang menyengat akibat dari pengolahan dan penyamakan kulit hewan dari Pabrik Kulit Gajah yang terletak di Kraton Pasuruan. Pabrik Kulit Gajah tersebut konon katanya milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Mustofah masyarakat sudah sering mengadukan permasalahan tersebut namun sampai sekarang belum ada penyelesaian yang berarti.” Mohon agar Bapak Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menfasilitasi agar ada perbaikan pengolahan limbah sehingga tidak mengganggu masyarakat banyak,” pinta Mustofah.

Mendengar keluhan tersebut, Muzammil berjanji akan membantu memediasi pertemua dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah yang sudah berpuluh tahun meresahkan masyarakat. (*)

Bangkalan- M. Hanafi,  Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur mendapat penghargaan langsung dari Kementrian Sosial (Kemnsos RI)  atas keberhasilannya dalam melakukan Graduasi Mandiri Sejahtera kepada  185 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Kombengan, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, selama tahun 2020.

Penghargaan tersebut diterima pada tanggal 10 september 2020 di hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta. Menurut Hanafi, dirinya menerima penghargaan sebagai Pendamping Berprestasi. ”  Penghargaan  yang saya terima adalah pengharaan bagi Pendamping Berprestasi Dalam Graduasi Mandiri Sejahtera dan kebetulan saya yang menerima penghargaan terbanyak dari seluruh peserta yang hadir,” jelas Hanafi saat dikonfirmasi redaksi. Jumat (18/09/2020)

Sesuai urutan jumlah graduasinya, kata Hanafi penerimah penghargaan Se- Indonesia adalah M. Hanafi, Pendamping PKH Kab. Bangkalan dengan jumlah 185 KPM Graduasi; Hadiyan Apriyanto dan Amin Ibnu Umar Pendamping PKH Kab. Tegal dengan jumlah masing-masing 147 dan 143 KPM Graduasi; Salamun, Devi Kartika Sari, Putri Zulfa Apriyani dan Yuti Irawati, para Pendamping PKH Kab. Lampung Selatan dengan jumlah masing-masing 136, 133, dan 128 KPM Graduasi; serta Duan Muwardi dan Kasmudi, Pendamping PKH Kab. Cirebon dengan jumlah masing-masing 134 dan 132 KPM Graduasi.

Hanafi menceritakan, bahwa keberhasilannya melakukan Graduasi bukan hal yang mudah dan dirinya tidak pernah bermimpi dengan graduasi yang dilakukan bisa mendapatkan penghargaan. ” Ini terus terang tidak mudah, butuh proses panjang, memberikan edukasi secara pelan-pelan. Dan saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan penghargaan, yang penting bagi saya waktu itu menjalankan tugas sebagai Tenaga Pendamping PKH, termasuk melakukan Graduasi,” bebernya.

Hanafi melakukan Sosialisasi dan edukasi secara   masif, santun dan persuasif sebagai pendamping PKH melalui kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) atau Family Development Session (FDS), dan Kunjungan ke rumah KPM PKH ((Home Visit).  ” Itu tujuannya KPM PKH paham tentang hakikat PKH sehingga KPM mengalami perubahan perilaku dan pemikiran (mindset) yaitu tergraduasi dari mental pengemis dan bermental wirausaha, sehingga dapat memberikan efek positif sosial ekonomi di lingkungan terdekatnya dan melahirkan KPM mandiri sejahtera,” ungkapnya.

Itu, tutur Hanafi dilakukan semenjak tahun 2019, dimana pada tahun 2019 ia bisa menggraduasi 72 KPM dan tahun 2020 185 KPM.

Hanafi menambahkan, kalau proses pendampingan yang dilakukan di Desa Kombangan ini, guna menumbuhkan kesadaran dan motivasi KPM PKH untuk graduasi, yaitu dengan cara, Pertama, Sosialisasi kepada aparatur Desa Kombangan dan para pihak agar memiliki pemahaman yang sama terkait graduasi mandiri sejahtera (adanya Perubahan mindset) dan edukasi kepada KPM melalui pertemuan P2K2/FDS disampaikan bahwa KPM harus memiliki usaha dalam menopang kelangsung hidup keluarganya dan tidak hanya mengantungkan kepada Bantuan Sosial.

Seperti dengan berwirausaha, berdagang, membuat keterampilan maupun usaha lainnya yang menghasilkan. Dirinya juga menyampaikan bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima.

Kedua, melakukan proses pendataan terhadap para KPM PKH yang memliki Usaha dan Mampu. Ketiga, Home visit, yaitu mengunjungi KPM untuk memastikan keadaan sosial ekonomi keluarga tersebut, dengan melihat secara langsung dan wawancara seputar kehidupan sosial ekonominya.

Keempat, dirinya berkoordinasi dengan semua pihak (Korkab PKH kabupaten Bangkalan, Kepala Desa dan tokoh masyarakat) untuk melakukan Sosialisasi dan edukasi yang lebih intens kepada KPM PKH yang sudah layak untuk di graduasi dari kepesertaan PKH dengan di kumpulkan bersama dirumah pendamping. “Kegiatan ini saya lakukan secara rutin dan berkelanjutan, agar KPM yakin setelah di graduasi dari kepesertaan PKH tidak menjadi miskin lagi,” tandasnya. (*)

H. Edi Kuswanto SH,. MH, Kepala Kantor UPP Branta Kelas II Pamekasan, Madura, Jawa Timur (dua dari kiri) saat menyerahkan santunan kepada anak yatim pada malam puncak Harbubnas. /Foto. KUPP Branta For LensaMadura. Com

Pamekasan,LensaMadura. Com-Hari Perhubungan Nasional (Harbubnas) yang jatuh tanggal 17 September setiap tahunnya kali ini bertepatan dengan Pandemi Covid-19.

Nah, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Branta, Pamekasan, Madura, Jawa Timur menyambut dengan kegiatan bakti sosial (baksos), Jalan-Jalan Sehat (JJS) dan senam massal anti corona atau sehat Covid-19.

Upacara Harbubnas dilaksanakan di halaman Kantor UPP Kelas II Branta Kamis (17/09/2020). Sedangkan santunan untuk 150 anak yatim dan dhuafa berlangsung pada malam tasyakuran Jumat malam (18/09/2020).

Kegiatan malam tasyakuran dihibur musik hadrah putra samudra Al-Rayid binaan Kepala Kantor KUPP Kelas II Branta H. Edi Kuswanto.

Untuk JJS dan senam anti corona digelar Sabtu (19/09/2020) pagi diikuti ribuan peserta. Kegiatan berlangsung sesuai protokol Covid-19. Kegiatan diikuti seluruh pegawai Kantor KUPP Branta, Dharma Wanita Persatuan KUPP Branta, Forkopimca Tlanakan dan masyarakat sekitar.

Kegiatan JJS dan senam massal anti Corona sebagai puncak kegiatan Harbubnas di Kantor UPP Branta Kelas II Pamekasan.

Menhub Budi Karya dalam sambutannya yang diwakili Inspektur upacara H. Edi Kuswanto selaku Kepala Kantor KUPP Branta Kelas II menyampaikan banyak hal.
Diantaranya, berharap insan perhubungan meningkatkan empati kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

“Tetap taati protokol kesehatan dimanapun beraktivitas,” pesan sang Menhub RI.

KUPP Branta Kelas II sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dirjen Hubla Kemenhub RI.

Sementara, Agus Istiqlal selaku Kepala Desa (Kades) Branta Pesisir, bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat menyampaikan terimakasih.

“Terimakasih dan apresiasi kepada syahbandar Branta dan jajaran. Terus peduli menebar mamfaat untuk masyarakat kurang beruntung dan anak yatim,” ucap Kades Branta Pesisir itu.

Kegiatan puncak Sabtu pagi bertabur 175 door prize menarik untuk peserta. Imam, mewakili PT Altus dan Mitra Kerja dilingkungan pelabuhan Branta mengacungi jempol. Yaitu, atas meriahnya kegiatan puncak Harbubnas di Pelabuhan Branta. Masyarakat dan pemuda, seperti karang Taruna guyup dan penuh hangat mengikuti kegiatan hingga tuntas.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam diwakili Camat Tlanakan juga sangat apresiatif dengan kegiatan Harbubnas.
Perayaan Harbubnas 2020 mengambil tema” Wujudkan Asa, Majukan Indonesia”.

Untuk kegiatan di Kantor UPP Branta Kelas II kepanitiaan diserahkan kepada tenaga honorer atau non-PNS. Ketua panitia dipercayakan kepada Nurul Sulafah, Amd. Kegiatan hingga tuntas berlangsung sukses. (To)

Kades Beluk Ares, Kecamatan Ambunten, Sumenep M. Salehodin (tengah) bersama warga penerita BLT-DD disaksikan Camat Ambunten (kiri). Foto Zaini/LensaMadura. Com.

Sumenep, LensaMadura. Com – M. Salehodin, Kepala Desa (Kades) Beluk Ares, Kecamatan Ambunten, Sumenep, Madura, Jawa Timur kembali menyerahkan BLT-DD di balai desa setempat Senin (21/09/2020) siang.
Penyerahan BLT-DD lanjutan jatah bulan September itu Rp 300 ribu. Kades Saleh, panggilan akrabnya itu menyerahkan langsung secara simbolis. Disaksikan pejabat dari Forkopimka Ambunten.
Kepada 49 penerima BLT-DD saleh berpesan, agar uang tunai itu dibelanjakan untuk hal produktif.
“Misal untuk usaha kecil-kecilan di rumah, atau kebutuhan penting lainnya,” katanya ramah.

Para penerima tampak sumringah. Mereka berterimakasih kepada pemerintah. Terutama, karena telah memperpanjang program BLT-DD.
Desa Beluk Ares terletak di Pantura Sumenep. Sisi utara berbatasan dengan laut Pantura dan jalan nasional. Ada lokasi wisata andalan yaitu pantai taneros.
Desa Beluk Ares terdiri dari tiga dusun. Yaitu Dusun Ares Laok, Ares Tenga, terakhir Ares Dajah. (To)

Akhmad Ma’ruf Maulana, tokoh pejuang Provinsi Madura. Kini sebagai Ketum Kadin Provinsi Kepri dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepri. /Foto Dok. Pribadi For LensaMadura. Com.

Sumenep,LensaMadura.Com-Akhmad Ma’ruf Maulana, salah satu inisiator pembentukan provinsi Madura kembali angkat bicara.

Menurut tokoh pengusaha sekaligus politisi asal Sumenep, kini sebagai Ketum Kadin Provinsi Kepri ini menyampaikan berbagai kendala.

“Elite Madura tidak pernah kompak. Apalagi kepentingan para politisi di Madura hanya musiman,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepri ini, menyampaikan salah satu kendalanya, dalam rilis tertulisnya Senin (19/09/2020).

Ma’ruf melanjutkan, kebanyakan hanya gertak sambal untuk membuat provinsi Madura. Sementara, gerakan pembentukan provinsi Madura membutuhkan kekompakan. Terutama, dari semua elemen. Mulai politisi, pengusaha, tokoh masyarakat dan petinggi Pemkab di Madura.

“Sekarang bukan waktunya teriak-teriak Provinsi Madura. Negara lagi terkena musibah pandemi. Belum punya anggaran,” katanya lagi.

Disaat negara tidak punya uang, teriak-teriak provinsi Madura. Nah, di saat ada kesempatan dan ada ruang politisi untuk kompak, malah tokohnya terpecah-pecah. Seolah-olah harus seijin yang dituakan. Akhirnya, lanjut pemilik industri wiraraja Group di Batam ini, Madura selalu tertinggal.

“Kesenjangan semakin jauh antara Jawa dan Madura. Selamat tinggal Provinsi Madura. Nunggu negara punya uang, baru kita kembali mikir bersama tentang Madura Provinsi,” pungkas tokoh Madura yang sukses di tanah rantau ini. (Rip)

INDRALAYA-Kunjungan kerja Ketua DPD RI ke Sumatera Selatan dalam rangka sosialisasi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal di Daerah diawali dengan pertemuan dengan Bupati dan jajaran Forkompimda Kabupaten Ogan Ilir (OI), di pendopo Kabupaten OI di Indralaya, Minggu (20/9/2020) malam.

Dalam acara itu, LaNyalla meminta Bupati HM. Ilyas Panji Alam, memberikan dukungan berupa kebijakan yang memudahkan penanaman modal di daerah. Sehingga sejalan dengan nafas dari RUU inisiatif DPD RI tersebut. RUU tersebut juga membahas pengelolaan sumberdaya alam, dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

“Karena bagi kami, daerah harus menjadi kekuatan ekonomi. Sebab, wajah Indonesia ditentukan oleh wajah dari 34 provinsi yang ada. Jika daerah Maju dan Makmur, maka Indonesia juga Maju dan Makmur. Begitu pula sebaliknya,” tandas LaNyalla disambut aplaus.

Untuk itu, secara khusus LaNyalla meminta kepada Bupati Ilyas untuk memberi perhatian khusus terhadap permasalahan konflik atau sengketa lahan dan tanah di Kabupaten OI. Karena menjadi salah satu indikator penting bagi investor yang akan menanamkan modal di daerah. Selain indikator kemudahan dalam berusaha.

Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla mendapat gelar kehormatan adat dari Lembaga Adat Ogan Ilir. Gelar yang disematkan adalah Tetue Bebuyutan Rambang Kuang. “Gelar ini kami berikan setelah melalui musyawarah Lembaga Adat. Semoga Bapak Ketua DPD RI selalu ingat dengan kami di sini,” ungkap Bupati Ilyas.

Prosesi penyematan dan pemakaian pakaian adat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ilyas. Sekaligus penyerahan piagam gelar kehormatan yang dilakukan di hadapan seluruh tamu undangan. “Terima kasih, ini amanah yang berat. Karena saya dipercaya menerima gelar kehormatan ini,” tukas LaNyalla.

Tinjau PLTU Lahat

Sebelum ke kantor Bupati Ogan, LaNyalla yang datang bersama Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan sejumlah Senator lainnya, sempat meninjau PLTU Keban Agung di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pembangkit listrik berkapasitas 2x135MW tersebut, memasok listrik ke PLN untuk kebutuhan beberapa provinsi di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Independent Power Producer (IPP) yang dikelola PT Priamanaya Energi itu, saat ini sedang menyiapkan tambahan kapasitas daya sebesar 2x275MW, selain yang sekarang telah beroperasi. Sehingga diharapkan dapat mempercepat target pemerintah dalam proyek energi listrik 35.000 MW.

“Tadi kami mendengar langsung beberapa masalah yang masih dihadapi, dan semuanya bermuara kepada pentingnya kesadaran pemerintah daerah terhadap Ease of Doing Business (EoDB). Ini akan menjadi catatan kami. Karena EoDB sudah menjadi perhatian Presiden Jokowi sejak tahun lalu,” tandas LaNyalla.

Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan, LaNyalla juga hadir bersama sejumlah Senator, di antaranya Fachrul Razi (Aceh), Sukiryanto (Kalimantan Barat), Alirman Sori (Sumatera Barat), Alexander Fransiscus (Bangka Belitung), Ria Mayang Sari (Jambi) dan Bustami Zainudin (Lampung), serta Senator tuan rumah, Eva Susanti, Jialyka Maharani dan Arniza Nilawati. Juga tampak hadir mantan Senator yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz. (*)