Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Momentum Hari ibu, HIMPASS Gelar Dialog Inspiratif

    Sumenep, LensaMadura.Com –  Dalam rangka memperingati momentum Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) gelar dialog inspiratif bertempat di Chuan Cofee, Jl Adirasa No 18 Perum BSA Kolor Sumenep. (22/12)
    Narasumber dalam acara tersebut menghadirkan Nur Khalis Jurnalis kompas TV, Abd. Kadir Kabid Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Istianah Sandy, S. Pd pemerhati pendidikan.
    Acara tersebut mengangkat tema “Membaca Kelopak Mata Ibu”. Selain dalam rangka untuk menguatkan solidaritas HIMPASS, sekaligus juga memotivasi diri untuk lebih patuh kepada kedua orang tua.
    “Dialog ini sebagai ruang reflektif untuk tetap menumbuhkan narasi perjuangan yang tersemat dalam diri ‘ibu’,” kata Sahrul Hubairi selaku ketua umum HIMPASS.
    Dalam sesi dialog itu, Istiana Sandy S.Pd memaparkan bahwa, apapun yang terjadi jangan berhenti, tetaplah memberikan arti untuk negeri. “Dialog seperti ini bisa menjadikan pemuda hebat dan bermanfaat. Ibu, ibu, ibu adalah matahari kita,” ungkapnya.
    Sementara itu, Abd. Kadir juga mengapresiasi terhadap kegiatan itu karena telah melibatkan dirinya dalam acara tersebut.
    “Alhamdulillah ini sebuah kehormatan bagi saya diundang komunitas HIMPASS. Ke depan saya pribadi siap untuk selalu diskusi bareng meskipun tidak terlalu formal,” katanya Abd. Kadir.
    Sahrul, panggilan akrabnya, menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan mengapresiasi tersebut.
    “Terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah berpartisipasi dalam memeriahkan dialog inspiratif ini. Dan tidak lupa pula Kepada seluruh media online yang terlibat, kami ucapkan banyak terima kasih atas sinergi yang selalu dibangun untuk mendukung kegiatan mahasiswa kepulauan yang ada di Sumenep,” pungkasnya. (ros)

  • Bersama Aktivis Mahasiswa, Mathur Salurkan Makanan Ringan Kepada Korban Banjir Blega

     

    Bangkalan, LensaMadura.Com – Banjir kini telah menggenangi kawasan Jalan Raya Pasar Blega, Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur sejak Rabu, 9 Desember 2020 kemarin.
    Hingga kamis, 10 Desember 2020 malam, genangan air masih terlihat di pemukiman warga, meski sebagian sudah terlihat menandakan surut.
    Ditengah situasi banjir ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Mathur Khusairi tidak tinggal diam. Ia mengirimkan makanan untuk korban banjir.
    “Malam ini kita bagikan kepada warga yang terdampak banjir. Kita bersama teman- teman PMII STAI Al- Hamidiyah salurkan makanan,” kata Mathur Jumat, 11 Desember 2020, dini hari.
    Kepedulian terhadap korban banjir kata Mathur adalah urusan kemanusian. Ditengah pemukiman warga yang  tergenangan air, sangat sulit untuk menyediakan makanan sendiri.
    “Atas dasar itu juga kami salurkan makanan, setidaknya untuk malam ini para warga bisa kenyang,” ujarnya.
    Meski hanya sedikit, Mathur berhadap bantuan itu bisa bermanfaat. Selain itu, Ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan segera mencari solusi agar banjir Blega tidak menjadi rutinitas setiap tahunnya.
    “Persoalan banjir ini harus dicarikan solusi, agar masyarakat setiap tahunnya tidak selalu menghadapi genangan air. Ini sudah hampir dua hari lho, jadi ini harus segera diatasi,” tutupnya. (*)

  • LaNyalla Apresiasi Kerja Bawaslu Jatim dan Surabaya

    SURABAYA-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi kerja Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu Kota Surabaya yang dianggap  profesional dan cukup baik.
    Apresiasi diberikan setelah ia melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Bawaslu Jawa Timur dan juga Bawaslu Kota Surabaya pada Selasa (8/12/2020).
    “Saya sudah tanya jawab dengan Panwas di sini, saya menilai cukup profesional yang dilaksanakan, dan Insya Allah mereka akan berjalan sesuai dengan aturan,” kata LaNyalla.
    Pemantauan H-1 pencoblosan tersebut menurutnya penting dilakukan untuk memastikan agar dalam pelaksanaan besok tidak ada kendala. Terlebih Jawa Timur adalah daerah pemilihan LaNyalla. 
    “Dalam rangka pengawasan, ya semua di Jawa Timur lapor ke DPD. Kebetulan saya Dapilnya Jawa Timur, dan saya lakukan pengawasan ke Bawaslu Jawa Timur dan di sini (Kota Surabaya), penilaian saya, pekerjaan mereka sudah profesional sesuai dengan peraturan yang ada,” terangnya.
    Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Jatim, Purnomo Satrio Pringgodigdo menyatakan sangat senang atas kunjungan yang dilakukan oleh Ketua DPD RI. 
    “Kami sangat senang bisa dihadiri tidak hanya oleh DPD RI tetapi oleh Ketua DPD RI untuk melakukan monitoring langsung. Karena isu daerah memang menjadi fokus DPD RI,” ujar Purnomo.
    Pada kesempatan tersebut, ia menginformasikan tentang penyelenggaraan pilkada di Jatim, termasuk titik-titik rawan dalam penyelenggaraan, misalkan tentang proses penanganan pelanggaran oleh jajaran ASN.
    Adapun dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Jatim yang terjadi di 19 kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada hingga akhir masa kampanye mencapai 568 dugaan, baik dari temuan maupun laporan yang masuk. Setelah diproses, dari total dugaan pelanggaran tersebut, 451 masuk kategori pelanggaran dan 117 bukan pelanggaran. Beberapa pelanggaran diantaranya adalah pelanggaran etik, pelanggaran administratif dja pelanggaran ASN dan Non ASN. 
    Apresiasi yang sama juga dikatakan Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar atas kunjungan dan masukan Ketua DPD RI ke Kantor Bawaslu Surabaya. “Ini kan support dari stake holder dari Ketua DPD kepada Bawaslu Surabaya, kita sangat berterima kasih sama masukan-masukannya yang cukup berharga, kita akan tindak lanjuti,” kata Agil.(*)

  • Ajak Masyarakat Sumenep Pilih Sesuai Hati Nurani di Pilkada 2020, Jangan Terpancing Provokasi

    H. Mohammad Siddik, SH. salah satu advokat di Sumenep./foto. Istimewa. LensaMadura. Com

    Sumenep, LensaMadura. Com-H. Mohammad Siddik, salah satu praktisi hukum di Sumenep mengajak masyarakat Sumenep datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020.
    Siddik mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Memilih pemimpin Sumenep lima tahun ke depan.
    “Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Terutama isu SARA. Pilih pemimpin berdasarkan hati nurani,” katanya kepada LensaMadura. Com di Kota Sumenep Minggu 6 Desember 2020.
    Dia mengajak masyarakat memilih calon pemimpin yang terbaik. Mereka yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
    “Untuk Sumenep lebih baik. Lebih kondusif dan selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya,” kata salah satu advokat ini bersemangat.
    Selain itu, dia berharap masyarakat tetap menjaga kondusifitas Sumenep. Terutama di momen Pilkada 2020 dan seterusnya.
    “Bila ada hal-hal yang perlu dikritisi, gunakan prosedur sesuai aturan yang ada. Jangan main hakim sendiri. Kita negara hukum,” tegas Siddik.
    Untuk diketahui, Pilkada Sumenep 2020 diikuti dua kandidat. Paslon Cabup-Cawabup nomor 1 Achmad Fauzi-Ny Hj. Dewi Khalifah, Paslon Cabup-Cawabup Nomor urut 2 Fattah Jasin-Kiai Ali Fikri. (Roz)

  • Jelang Pilkada Sumenep, PPS Ketawang Karay Gelar Sosialisasi dan Doa Bersama

    Sumenep, LensaMadura.Com – Menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding. Kab. Sumenep menggelar sosialisasi sekaligus doa bersama di Balai Desa setempat. Jum’at, 04/12/2020.
    Kegiatan tersebut berisi tentang cara pengisian C-hasil dan cara pengoprasian aplikasi Sirekap. Diikuti oleh PPS, dan semua anggota KPPS dan Linmas, serta perwakilan masyarakat dari masing-masing dusun sebanyak dua orang.
    “Diadakannya sosialisasi ini, tidak lain agar semua teman-teman yang bertugas nanti bisa maksimal dalam pengoprasian Sirekap,” ujar Moh. Rusydi, ketua PPS Ketawang Karay.
    Selanjutnya Rusydi juga menjelaskan bahwa diadakannya doa bersama tersebut, berharap agar pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 nanti berjalan dengan lancar, aman, damai dan sukses, serta tetap mengikuti protokol kesehatan.
    “Acara juga sebagai langkah awal pendistribusia C Pemberitahuan,” kata Rusydi.
    Acara tersebut diawali dengan tawashul kepada Nabi Muhammad dan para leluhur Desa Ketawang Karay, serta pembacaan surat yasin dan selawat Nariyah sebanyak 4.444, dan ditutup dengan pembacaan sholawat Asyqil bersama-sama. (ros/rip)

  • Peduli Kemakmuran Masjid, H. Saifuddin Arif Salurkan Bantuan ke Semua Masjid di Kecamatan Raas

    Sumenep – Anggota DPRD Kab. Sumenep Fraksi Hanura, H. Syaifuddin Arif melaksanakan reses di kecamatan Raas. Hadir semua tokoh masyarakat dan ketua takmir masjid se kecamatan Raas.
    Pasalnya dalam rangkaian reses tersebut, H. Syaifuddin memberikan bantuan secara pribadi kepada 24 masjid di kecamatan Raas senilai 5 juta tiap masjid.
    H. Syaiful, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah bagian dari khidmat pengabdiannya kepada lembaga keagamaan yang ada di Raas, khususnya masjid.
    “Ini adalah bagian dari pengabdian saya kepada masjid dan kepada masyarakat Raas. Semoga bermanfaat dan barokah” tegasnya.
    Di lain sisi dirinya juga berharap agar bantuan tersebut digunakan untuk kemakmuran masjid, dan jangan lihat besaran bantuannya tapi lihat nilainya.
    “Bantuanya memang sedikit tapi semoga memberi nilai yang sangat besar bagi masjid dan jamaah masjidnya” tambahnya.
    Dalam reses tersebut H. Syaiful juga banyak menyerap aspirasi dari lapisan masyarakat, dan berharap semua aspirasi tersebut bisa di respon oleh pemerintah.
    “Aspirasi ini adalah bagian dari perjuangan saya dalam berpolitik, dan akan saya sampaikan semua kepada pemerintah” tutupnya kepada wartawan.

  • Rapat Bersama Wapres, Ketua DPD Laporkan 4 Wilayah yang Layak Jadi Provinsi Baru

    JAKARTA-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan rapat konsultasi bersama Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). LaNyalla melaporkan sejumlah wilayah yang dinilai DPD layak untuk menjadi provinsi, selain Papua.
    “Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Wakil Presiden yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam rapat konsultasi hari ini,” ujar LaNyalla dalam rapat konsultasi bersama Wapres KH Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (3/12/2020) siang. 
    Dikatakan LaNyalla, dari kajian dan aspirasi yang diterima DPD, empat provinsi baru yang layak mendapat perhatian pemerintah adalah Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat, Provinsi Bolaang Mongondow Raya di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Tapanuli Raya di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Madura di Provinsi Jawa Timur. 
    Senator asal Dapil Jawa Timur ini merinci mengenai faktor-faktor yang memicu pemekaran di banyak daerah. LaNyalla menyebut di antaranya adalah kesenjangan kesejahteraan, mendekatkan pelayanan publik, meraih dan mendistribusikan kekuatan politik, dan faktor perbedaan sosial dan budaya.
    “Kami memahami bahwa membentuk DOB berarti menambah biaya untuk Kepala Daerah dan Wakilnya, DPRD, Organisasi Perangkat daerah (OPD), serta biaya untuk gaji, operasional kantor, peralatan dan gedung,” tuturnya.
    “Sebagian besar DOB, PAD-nya habis bahkan tak cukup untuk membiayai organisasi baru itu, apalagi untuk belanja infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pengairan dan lain-lain untuk produksi ekonomi. Jika yang menikmati hanya elit bukan rakyat, tentu itu bukan tujuan DOB,” imbuh LaNyalla.
    Oleh karena itu, kata mantan Ketum PSSI ini, pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif. Menurut LaNyalla, pemekaran wilayah harus berdasarkan kebutuhan teknis managerial untuk peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan.
    “Sejalan dengan hal tersebut, bila kita melihat dari aspek geografis dari Sabang hingga Merauke, sudah sepatutnya kita bisa memetakan berapa sebenarnya jumlah Provinsi yang cocok dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia saat ini, apakah bisa kita petakan misalnya 45 Provinsi,” tambahnya.
    Oleh karena itu, sebut LaNyalla, pembahasan dan perumusan bersama soal Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan daerah (Desartada) perlu dilakukan. Ini sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa akan diterbitkan aturan pelaksananya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
    Selain Ma’ruf Amin, rapat ini juga dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian. Rapat pun diikuti oleh Pimpinan Komite I DPD RI Fachrul Razi dan Djafar Alkatiri. Serta Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin. (*)

  • Reformasi Agraria Membutuhkan Koordinasi Dari Semua Pihak

    LensaMadura.Com – Presiden Joko Widodo pernah berpesan mengenai permasalahan lahan di negeri ini harus segera di tuntaskan. Hal ini, menyangkut dengan Program Strategis Nasional yang akan berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi lahan. Fokus utama penyelesaian masalah lahan ini seperti program sertifikat tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, perhutanan sosial serta peremajaan perkebunan rakyat, dan reforma agraria.
    Reforma Agraria bertujuan untuk penataan aset dan akses penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nantinya reformasi agraria ini menyasar pada pengurangan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tahah (P4T); serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
    Dalam Nawacita Presiden Jokowi, capaian reformasi agraria diharapkan dapat mewujudkan program Indonesia sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Reforma agraria juga telah tertuang di dalam RPJMN 2020 -2024 yang menjadi prioritas nasional ke-3 melalui peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan, reformasi agraria menjadi kegiatan prioritasnya. 
    Pelaksanaan reforma agraria dilakukan melalui penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Untuk penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) ini, termasuk didalamnya melalui pelepasan kawasan hutan; Pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi; Pemberian sertifikat tanah (legalisasi), termasuk untuk kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum tahun 1998; dan Pemberdayaan masyarakat penerima TORA.
    Target retribusi aset untuk Pelepasan kawasan hutan TORA yang telah ditetapkan sebesar 4.1 juta Ha. Hingga bulan September 2019, capaian dari program pelepasan kawasan hutan untuk TORA sudah mencapai 2,6 juta hektar atau 63% dari target yang telah ditetapkan.
    Melihat perkembangan reformasi agraria ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyiapkan beberapa rekomendasi usulan percepatan pelepasan kawasan hutan untuk TORA yang pertama ialah pelepasan ini seharusnya masuk ke dalam percepatan penataan kawasan hutan yang tertuang dalam RPP turunan UU Cipta Kerja.
    Kedua, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di KLHK, maka proses pelepasan kawasan hutan untuk TORA (inventarisasi, verifikasi, perubahaan batas kawasan hutan, dan penetapan) dapat dialihkan atau dilimpahkan ke Kementerian ATR/BPN—yang memiliki juru ukur hingga level kabupaten.
    Ketiga, Pelepasan kawasan hutan untuk TORA dapat diintegrasikan dengan proses revisi atau penyusunan RTRWP/RTRWK secara utuh atau tidak parsial. Hal ini juga mengakomodasi proses pendekatan bottom up dengan melibatkan masyarakat/desa untuk memastikan program pelepasan kawasan hutan dapat berlangsung sesuai esensi dan tujuan utama Reforma Agraria.
    Sekali lagi, koordinasi menjadi kunci keberhasilan dari reforma agraria ini. Jika hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga saja, tentunya tidaklah menghasilkan sesuatu yang efektif. (*)

  • Rumah Ibunda Mahfud MD di Pamekasan Digeruduk, LaNyalla Ajak Semua Pihak Tabayyun

    JAKARTA-Rumah Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD, Siti Khotijah di Pamekasan, Madura, digeruduk sekelompok orang. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak semua pihak untuk tabayyun dalam menyikapi perbedaan pendapat.
    “Bila memang ada perbedaan pendapat, masyarakat bisa melakukan tabayyun dengan pemerintah. Jangan melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain,” ujar LaNyalla di Jakarta, Rabu (2/12/2020).
    Sekelompok orang mendatangi rumah ibu Mahfud yang sudah berusia 90 tahun. Selain ibu Mahfud, di rumah tersebut juga terdapat kakak Mahfud yang berusia 70 tahun beserta 2 perawat dan pekerja rumah tangga.
    Dari pengakuan keluarga, Ibu Mahfud sempat merasa ketakuran saat rumahnya digerebek sekelompok massa yang mencari Mahfud. Puluhan orang yang mendatangi rumah Ibunda Mahfud menyampaikan aspirasinya yang tidak setuju dengan pernyataan Mahfud MD terkait Habib Rizieq Shihab.
    “Kita harus menghormati orang tua. Bila memang ada ketidaksetujuan dengan Pak Mahfud, bisa disampaikan lewat cara-cara yang lebih sesuai. Tidak dengan mendatangi kediamannya, apalagi di rumah Ibunda Pak Mahfud yang sudah sepuh,” tutur LaNyalla.
    Senator asal Dapil Jawa Timur itu mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama, khususnya yang berada di Madura, agar merangkul masyarakat. Dengan demikian, kata LaNyalla, tidak terjadi lagi peristiwa serupa.
    “Saya mengajak para alim ulama, habaib, dan kiai-kiai untuk mengimbau umatnya untuk menekankan tabayyun. Gunakan sarana yang ada, termasuk kami para senator apabila ada ketidakpuasaan terhadap pemerintah,” ucapnya.
    DPD memastikan akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat bisa menggunakan saluran para anggota DPD, sebagai perwakilan daerah masing-masing.
    “Para senator pasti akan hadir untuk rakyat. Oleh karena itu, sampaikan aspirasi lewat perwakilan DPD yang ada daerah. Kami pasti akan sampaikan kepada pemerintah supaya bisa kita carikan solusi bersama,” tegas LaNyalla. (*)

  • Jokowi Bubarkan BPWS, Bagini Respon Achmad Iskandar Wakil Ketua DPRD Jatim

    Drs. H. Achmad Iskandar, M. Si (kanan) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat saat menyerahkan bantuan masker dan beras untuk DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumenep beberapa bulan lalu./Foto M. YantoLensaMadura. Com

    Surabaya, LensaMadura. Com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan 10 lembaga atau badan.
     Pembubaran itu lewat Perpres Nomor 112 tahun 2020. Perpres itu ditandatangani Presiden Jokowi 26 November 2020.
    Salah satu lembaga yang dibubarkan adalah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).
    Pembubaran terhadap lembaga yang dibentuk pada masa Presiden SBY itu mendapat respon dari salah satu petinggi  politisi Partai Demokrat (PD) Provinsi Jatim.
    Yaitu oleh Achmad Iskandar,  Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim. Politisi senior PD asal Dapil Madura ini menyampaikan respon melalui keterangan tertulis ke redaksi LensaMadura. Com Minggu malam, 29 November 2020.
    Menurutnya, keberadaan BPWS khususnya setelah satu tahun masuk Jembatan Suramadu tidak dipungut biaya, fungsinya makin bagus.
     Utamanya untuk operasional perawatan jembatan yang menghubungkan Pulau Madura dan Surabaya ini.
    “Tapi sangat disayangkan BPWS dibubarkan. Sementara, salah tujuan utama BPWS pengembangan ekonomi. Khususnya di Madura,” urai politisi yang akrab disapa Pak Is ini.
    Pembubaran itu, lanjutnya terutama ke perkembangan ekonomi, khususnya Surabaya tentu makin melesat jauh meninggalkan Madura.
    Sebab, dengan dihapusnya BPWS, pembangunan kembali pada sektor wilayah. Dulu, kata politisi asli Sumenep ini, Surabaya merasa terganggu oleh keberadaan BPWS.
    “Sebab, salah satu kewenangannya masuk wilayah Surabaya,” sebutnya dalam keterangan tertulis itu.
    Nah, fungsi awal BPWS untuk pengembangan Madura, terutama mengejar ketertinggalan ekonomi, kini sudah purna. 
    Seiring terbitnya Perpres yang salah satu isinya membubarkan lembaga yang berkantor di Tambak Wedi, Surabaya itu.
    Terkait hal itu, Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Jatim berpesan secara khusus kepada empat bupati di Madura.
    Harus menjadi kajian dan fokus pemikiran para kepala daerah di Madura. Agar Madura kata Iskandar mampu jadi penyangga Kota Surabaya.
    “Yaitu harus mampu mengendalikan para mafia tanah dan keamanan. Sehingga kepadatan industri di Surabaya bisa jadi peluang baru pelaku usaha ekspansi bisnisnya ke Madura,” tegas politisi yang suka blusukan secara diam-diam ke pelosok Madura ini.
    Sebab, masih menurut politisi kalem ini, dengan pembubaran BPWS itu, tidak ada lagi lembaga yang memfasilitasi kepentingan wilayah Madura. (Yan)

  • Kutuk Pembunuhan Sadis di Sigi, Bamsoet Minta Pelaku Segera Ditangkap

    JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengutuk tindakan biadab kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yang tega membunuh satu keluarga, di Desa Lembatongoa, Sigi, Sulawesi Tengah. Korban berjumlah empat orang, yaitu kepala keluarga bernama Yasa, istri Yasa, putri Yasa, dan menantu Yasa. Pembunuhan keempatnya dilakukan secara sadis, ada yang dibakar hingga kepala ditebas. 
    “Kepolisian harus segera menangkap para pelaku yang sudah diidentifikasi berjumlah sekitar sepuluh orang, 3 orang diantaranya membawa senjata api. Jangan biarkan negara kalah oleh kelompok teroris. Hukum harus menjadi panglima, agar keadilan bisa ditegakan, dan keamanan serta ketertiban masyarakat senantiasa terjaga,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (29/11/20). 
    Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menekankan, kepolisian juga perlu menggali informasi siapa pemasok senjata api ke kalangan teroris tersebut. Sehingga bisa memutus mata rantai peredaran gelap senjata api. 
    “Kelompok teroris yang dengan leluasa mendapatkan senjata api, tak ubahnya seperti awan gelap dalam suasana ketentraman dan kedamaian masyarakat. Kepolisian bisa bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara untuk menangkap dan mendeteksi dari mana kelompok teroris tersebut mendapatkan senjata api,” tandas Bamsoet. 
    Ketua DPR RI ke-20 ini juga mengajak masyarakat tetap tenang dan tak mudah terprovokasi. Jangan biarkan kelompok teroris menjadikan peristiwa ini sebagai kesempatan mengadu domba antar masyarakat. Maupun mengadu domba masyarakat dengan aparat kepolisian serta institusi negara lainnya. 
    “Kelompok teroris merupakan musuh kita bersama, musuh semua suku bangsa, musuh semua pemeluk agama. Tindakan membunuh dan menebar rasa takut, tak pernah diajarkan dalam ajaran agama apapun. Karenanya, masyarakat jangan sampai terprovokasi. Mari percayakan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini,” pungkas mantan Ketua Komisi III DPR RI ini. (*)

  • Pemuda Pancasila Instruksikan Seluruh Anggota Berkontribusi Bangkitkan Ekonomi

    SURABAYA, Sabtu (28/11/2020): Kondisi ekonomi Surabaya yang sempat terhempas akibat Pandemi Covid-19 memunculkan keresahan di tubuh Pemuda Pancasila (PP). Untuk itu, dalam Rapat Kerja Majelis Pimpinan Cabang (MPC)  PP Kota Surabaya 2020 yang digelar di Empire Hotel Surabaya, Sabtu (28/11/2029), Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Jatim, M. Diah Agus Muslim secara khusus menginstruksikan kepada seluruh anggota PP di kota Surabaya untuk bergerak bersama, ikut berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

    Agus Muslim mengatakan, pandemi telah mengakibatkan terjadinya pembatasan, baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi. Hal ini guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. “Dalam persoalan kegiatan sosial, kita harus menjaga protokol kesehatan secara ketat sehingga bisa membantu pemerintah untuk menanggulangi  atau mengendalikan penyebaran Covid-19. Harapannya,  tentu bagi seluruh kader PP bisa mematuhi protokol kesehatan yang sudah dipandu secara jelas oleh pemerintah. Tetapi kegiatan ekonomi tidak bisa berhenti walaupun ada pandemi. Artinya kegiatan ekonomi harus tetap dilakukan tanpa mengabaikan protokol kesehatan,” tegas Agus Muslim.

    Untuk itu, ia berharap  seluruh struktur organisasi PP khususnya di kota Surabaya, mampu menggerakkan kegiatan  ekonomi untuk terus berjalan tanpa melanggar protokol kesehatan dengan melakukan transformasi teknologi. Karena di masa pandemi ini telah terjadi transformasi yang luar biasa sehingga transaksi bisa dilakukan secara online atau daring, tanpa harus tatap muka

    “Harapan kami, inilah yang akan menimbulkan kreasi baru dalam mendistribusikan barang yang itu juga tumbuh di teman-teman PP, di PAC dan Ranting-Ranting. Karena saat ini yang dibutuhkan hanyalah kemampuan kreatifitas saudara-saudara,” kata Agus Muslim dihadapan 31 PAC dan 9 Lembaga Badan MPC PP Kota  Surabaya yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut.

    Ia juga berpesan, dalam hal pergerakan ekonomi, anggota PP dituntut untuk berkreasi secara mandiri  tanpa harus menunggu kebijakan organisasi. Ekonomi harus terus bergerak sehingga kreatifitas sangat dibutuhkan. Yang didepan, ujarnya, adalah bagaimana anggota PP memutar otak agar ekonomi terus berjalan. Minimal mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara yang benar. Karena proses distribusi dan proses marketing sekarang sudah terbuka, tidak harus memakai flyer atau pamflet dan brosur tapi bisa lewat grup WA dan sosmed.

    “Maka tinggal saudara-saudara, mau memanfaatkan itu apa tidak. Mau mencari peluang dengan pola online atau tidak. Itu saja opsinya. Kalau saudara-saudaea tidak mau memanfaatkan dan tidak memiliki kreatifitas untuk kembangkannya, maka saudara-saudara tidak lebih hanya akan menjadi konsumen. Tetapi kalau uang tidak cukup maka harus dilakukan upaya luar biasa untuk terus berkreasi dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekeliling untuk menopang kebutuhan ekonomi saudara,” tegasnya.

    Keinginan untuk ikut berkontribusi dengan maksimal terhadap program PEN menjadi lebih mudah terwujud dengan melihat potensi yang dimiliki PP Kota Surabaya. Selain memiliki anggota yang paling besar dengan infratruktur organisasi yang lengkap di seluruh Jatim, PP Kota Surabaya juga telah memiliki 90 titik jaringan pemasaran Rumah Pangan Kita (RPK), kerjasama dengan Perum Bulog Divre Jatim.

    “Ini adalah satu model awal titik distribusi yang sangat dibutuhkan karena ini titik distribusi yang ada di paling bawah. Kalau ini bisa dikreatifitaskan secara maksimal dan  kemudian dinetworkingkan dengan teman-teman di Kadin dan lain sebagainya, maka ini akan jadi potensi yang bisa menggerakkan ekonomi,” tambahnya.

    CEO Think Indonesia Esti Nalurani yang juga menjabat sebagai Pengurus Kadin Surabaya mengamini dan menyatakan siap bersinergi dengan MPC PP Kota Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Cici, panggilan akrab Esti Nalurani, berkesempatan memberikan materi tentang ekonomi Surabaya dan potensi yang bisa digarap, utamanya di masa pandemi.

    Sementara itu, Ketua MPC PP Kota Surabaya Haries Purwoko menegaskan bahwa Rapat Kerja Cabang tahun 2020, merupakan momentum bagi Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Surabaya untuk melahirkan program yang strategis demi terwujudnya cita-cita organisasi dalam kerangka Garis Besar Pokok Perjuangan Organisasi sebagaimana amanah Muyawarah Besar Pemuda Pancasila.

    Pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi yang berbentuk Organsisasi kemasyarakatan, yang tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih kompleks dan rumit untuk dapat menjangkau lebih luas ke seluruh aspek kebutuhan masyarakat. Hal demikian tentunya lebih besar tanggung jawabnya dibanding ketika masih berbentuk organisasi Kepemudaan,

    “Kami MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya sadar betul bahwa semakin besar sebuah organisasi, maka tantangan baik yang datang dari internal maupun eksternal akan semakin besar, semakin variatif dan njlimet. Kami menyadari bahwa hal demikian adalah cambuk agar kami terus berbenah melakukan perbaikan sistem, meningkatkan tanggung jawab struktural, dan melakukan konsolidasi secara menyeluruh di semua jenjang organisasi,” tegasnya.

    Untuk itu, konsolidasi awal yang dilakukan adalah menggembleng seluruh Pengurus Anak Cabang se Kota Surabaya untuk memperkuat strukturalnya sampai di tingkatan Anak Ranting. Karena para pengurus PAC yang tersebar di seluruh Kota Surabaya tersebut, bukanlah jejaring yang passif, dan bukan pula anggota-anggota yang hanya menunggu perintah, tapi mereka berpartisipasi aktif, berperan maksimal dalam dinamika ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan di daerah masing-masing,

    “MPC Pemuda Pancasila akan memaksimalkan tugas, peran dan fungsi Badan dan Lembaga yang telah terbentuk. Badan dan Lembaga tersebut diantaranya: Koti Mahatidana, Srikandi, Satuan Pelajar dan Mahasiswa, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum, Badan Pengusaha, Badan Buruh, serta Badan Tani dan Nelayan. Badan dan Lembaga tersebut merupakan bentuk keseriusan kami untuk menjangkau ke segala aspek kebutuhan masyarakat. Bahwa kami tidak hanya mempersiapkan kader untuk mengawal keberlangsungan sosial dan politik, kami juga mempersiapkan kader-kader untuk mampu menghadapi tantangan ekonomi khususnya arus perdagangan internasional. Segala dan dan upaya perlu dikerahkan untuk memaksimalkan potensi masyarakat yang bergerak dalam sektor UMKM, agar daya saing mereka kuat,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Haries juga menyinggung soal ijtihad politik PP Kota Surabaya atas dukungannya terhadap Ery Cahyadi dan Armuji dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya untuk dimantabkan menjadi rekomendasi khusus.

    Ery Cahyadi yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan terimakasih dan sangat bangga kepada seluruh anggota PP yang dengan semangat dan tekat kuat mendukung pemenangannya dalam kancah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

    Ia juga berjanji untuk terus bersinergi dengan PP dalam pengembangan kota Surabaya kedepan, jika ia terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah besok. “Semua bagian dari pembangunan Kota Surabaya adalah bagian dari PP. Karena itu saya sampaikan, insyaallah di tahun depan yang saya dengungkan adalah satu, warga Surabaya  semuanya harus sudah bekerja. Tidak boleh lagi ada warga Surabaya yang tidak bekerja,” tegasnya.(*)

  • Di Hadapan Para Ulama dan Tokoh Madura, LaNyalla Komitmen Perjuangkan Madura Jadi Provinsi

    Ketua DPD RI AA. LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menerima surat permohonan pembentukan Provinsi Madura dari Ahmad Zaini (pakai jas hitam) Ketua PNP3M di Aula Kadin Provinsi Jatim Surabaya, Senin 23 November 2020./Foto PNP3M ForLensaMadura. Com.

    Surabaya, LensaMadura.Com-Perjuangan upaya  pembentukan Provinsi Madura terus mendapat dukungan banyak kalangan. 
    Terbaru, dukungan datang dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA. LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dukungan itu ditegaskan LaNyalla saat menemui silaturahim Ulama Madura dan tokoh Madura lainnya di Aula Kadin Provinsi Jatim di Surabaya Senin, 23 November 2020.
    Para tokoh Madura bersama Ahmad Zaini Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3PM) menemui para senator asal Jatim dan luar Jatim itu, agar ikut memperjuangkan terbentuknya Provinsi Madura.
    Ketua DPD RI AA. LaNyalla Mahmud Mattalitti dihadapan para tokoh Madura itu menyatakan dukungannya.
    “Sejak dulu kami bersama beberapa tokoh Madura telah menyatakan dukungan Madura jadi Provinsi. Termasuk dengan tokoh Madura  Ali Badri Zaini,”papar LaNyalla, dalam pernyataan yang ditayangkan kanal Youtube Radar Madura itu.
    Upaya LaNyalla itu, agar Madura semakin maju. Mulai pembangunannya hingga ekonomi masyarakatnya.
    Mantan Ketum Kadin Jatim ini bersama senator lainnya berjanji akan berupaya. Meski, kendala administrasi kini masih jadi kendala. Sebab, syarat jadi provinsi minimal terdiri 5 kabupaten atau kota. Madura masih 4 kabupaten.
    “Kami sebagai wakil daerah, tentu harus memperjuangkan aspirasi daerah seperti ini,” tegas LaNyalla di akhir acara.
    Sementara, dihubungi terpisah, salah satu ulama’ Madura KH. Syafi’ Rofi’i yang ikut dalam forum bersama para senator itu berharap Madura jadi provinsi dikawal para senator.
    “Karena masih terkendala persyaratan, berharap DPD RI carikan terobosan. Misal dorong presiden terbitkan Perppu atau cara lainnya,” pungkas mantan Wakil Bupati Bangkalan ini. (Rr)

  • Kadin: Uji kompetensi Teknis Dosen Lahirkan Link and Super Match Antara Dunia Pendidikan dan IDUKA

    (Dari kiri ke kanan) Nurul indah Susanti, Direktur Kadin Institute. AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, ketua DPD RI. Prof. Dr. H. Nurhasan, M.Kes, Rektor UNESA. Adik Dwi Putranto, ketua Umum Kadin Jawa Timur Saat pembukaan pelatihan dan uji kompetensi Dosen di gedung Kadin Institute
    SURABAYA, Jumat (27/11/2020): Komitmen Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur untuk terus berkontribusi dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia semakin dipertegas. Melalui Kadin Institute, Kadin Jatim berupaya menfasilitasi tenaga kerja mendapatkan sertifikasi profesi yang dibutuhkan, salah satunya dengan melaksanakan Uji Kompetensi Teknis Dosen.
    “Uji kompetensi teknis dosen ini dilakukan guna membangun pemahaman yang sama antara dunia pendidikan dengan Industri dan Dunia Kerja atau IDUKA” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang SDM dan Ketenagakerjaan Kadin Jatim, Nurul Indah Susanti yang juga menjabat sebagai Direktur Kadin Institute di Surabaya, Jumat (27/11/2020).
    Tidak hanya akan menciptakan link and match antara dunia pendidikan dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau IDUKA, uji kompetensi teknis bagi dosen ini akan jauh lebih memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM karena akan melahirkan link and super match antara keduanya bagi tenaga kerja . 
    Dosen sebagai seorang pengajar, diharapkan akan semakin memahami dan mengerti apa saja yang dibutuhkan industri yang selanjutnya menularkan pemahaman tersebut kepada mahasiswanya. Begitu juga industri, ikut terlibat dan berkontribusi dalam memberikan pemahaman  serta materi tentang kasus yang di industri disaat pelatihan.
    Uji Kompetensi Teknis Dosen tersebut dilaksanakan selama lima hari. Empat hari pelatihan dan hari ke lima uji kompetensi. “Pelatihan di hari pertama membahas tentang penyesuaian kurikulum unit yang diajarkan, hari kedua – ketiga industri mengajar dan kunjungan ke industri dan hari ke empat tata cara pemagangan serta pra assessment. Selanjutnya di hari ke-lima uji kompetensi,” terangnya. 
    Ia berharap, melalui uji kompetensi teknis dan di lanjutkan MoU dengan industri ini, hubungan kedua belah pihak dapat  lebih mendalam karena saling memiliki. “Bila telah  saling memiliki maka  output dari pendidikan akan sesuai dengan keinginan industri  dan hasil akan di terima langsung oleh insdustri.  Bila biasanya lulusan perguruan tinggi kurang mendapat tempat   maka dengan adanya hubungan saling memiliki antara dunia pendidikan dan industri , maka industri  akan langsung menempatkan  sesuai dengan kompetensi yang di miliki  oleh  peserta didik ,” tambah Nurul. 
     
    Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Miftahul Aziz mengatakan bahwa sertifikasi kompetensi hari ini bukan lagi isu sektoral tetapi isu internasional dalam konteks ketenagakerjaan. Karena sertifikasi kompetensi adalah bukti kompetensi yang menjadi ukuran  banyak pihak. 
    Meski pemahaman publik terhadap sertifikasi sudah sangat meningkat dan antusiasme masyarakat melalui asosiasi profesi atau industri untuk mendirikan lembaga sertifikasi semakin massif, namun ia tidak menampik jika jumlah tenaga kerja yang sudah tersertifikasi masih sangat kecil. Dari sekitar 137 juta angkatan kerja di Indonesia sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), yang sudah tersertifikasi menurut penuturan Miftahul tidak sampai 6 juta tenaga kerja. 
    “Artinya masih sangat kecil, ambil contoh di sektor konstruksi, dari 8 juta tenaga kerja, yang tersertifikasi hanya 400 orang. Itulah kenapa saya harus dorong ini karena mustahil ada daya saing tanpa adanya sertifikat. Mustahil ada produktifitas kalau tidak ada kompetensi,” tegas Miftahul.
    Dengan melihat kondisi tersebut,  memberikan apresiasi kepada Kadin Jatim yang mampu menggerakkan seluruh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk membangun ekosistem  sertifikasi kompetensi kerja nasional. 
    “Saya melihat apa yang dilakukan Kadin Jatim dengan mendirikan Kadin Institute ini sangat baik dan bisa menjadi role model. Pesan presiden adalah kita ambil jalur vokasi. Nah, kehadiran Kadin Institute ini bisa rangkul semua pihak, berkolaborasi dengan semua pihak, baik Perguruan Tinggi, perusahaan, industri untuk benar-benar ke arah bagaimana melahirkan tenaga kerja  yang berkompeten sehingga cita-cita presiden untuk melahirkan SDM yang unggul bisa terwujud,” ujarnya. 
    Apa yang dilakukan Kadin melalui Kadin Institute benar-benar menjadi harapan pasti untuk mewujudkan bagaimana tenaga kerja  atau lulusan vokasi dan tenaga pendidik di perguruan tinggi  dan sekolah vokasi memiliki kesempatan lebih melalui Kadin Institute untuk meningkatkan kompetensinya dan diakui kompetensinya.(*)

  • Cawabup Sumenep, Nyai Eva: Membangun Sumenep Perlu Semangat Gotong Royong

    Calon Wakil Bupati Sumenep Ny. Hj. Dewi Khalifah (kanan) naik perahu saat berkunjung ke berbagai pulau, termasuk ke pulau Kangean, Sumenep beberapa bulan lalu. Foto/Rasyidi LensaMadura. Com.
    Sumenep, LensaMadura.Com – Debat kandidat calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Sumenep 2020 kedua kalinya kembali digelar di salah satu hotel di Kota Sumenep, Senin 23 November 2020.
    Sementara, Nyai Hj. Dewi Khalifah, salah satu Cawabup Sumenep pendamping Cabup Achmad Fauzi itu tidak bisa hadir karena udzur syar’i atau sedang masa iddah.
    Namun, Cawabup paslon nomor 1 itu terus banjir dukungan. Yakni, giliran masyarakat mendatangi kediaman Nyai Eva di Pondok Pesantren Aqidah Usymuni, Terate, Sumenep sambil menyatakan dukungan.
    Terbukti,  pada debat kedua kalinya yang disiarkan langsung di stasiun JTV Madura dan live streaming melalui kanal Youtube KPU Sumenep, bersama para loyalisnya, Cawabup nomor paslon nomor urut 1 menggelar nonton bareng.
    Pantauan LensaMadura. Com pada malam debat, dengan pakaian serba putih, Ketua PC. Muslimat NU Sumenep ini menghadap ke timur  sambil memperhatikan penyampaian visi-misi lewat layar lebar.
    “Seharusnya saya mendampingi Bapak Achmad Fauzi di forum debat kandidat. Tapi karena masih dalam masa iddah, jadi tidak bisa hadir langsung,” tuturnya saat dimintai keterangan usai nonton bareng debat kandidat.
    Dari sebelum debat, lanjut salah satu tokoh perempuan yang sudah sering turun ke berbagai pulau di Sumenep ini,  dirinya sudah melayangkan surat ke KPU Sumenep.
    Tujuannya, permohonan untuk difasilitasi zoom meting atau daring. Agar juga bisa menyampaikan visi-misinya setiap debat kandidat terbuka digelar.
    Namun tetap tidak bisa karena berdasarkan penjelasan penyelenggara, berkaitan dengan masalah aturan teknis dan peralatan online.
    “Debat terbuka kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati ini adalah gambaran dari apa yang akan dilakukan. Yaitu oleh para calon ketika sudah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sumenep. Sehingga masyarakat sumenep bisa melihat dan mengetahui wawasan dan gagasan dari para calon,” kata Nyai Eva menjelaskan.
    Menurutnya, keberadaan debat tersebut sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan dan masukan bagi masyarakat Sumenep. Tentang paparan program kerja para kandidat.
    “Selain itu, membangun kabupaten Sumenep butuh gotong-royong semua pihak. Peran rakyat sangat penting dalam pembangunan,” ujarnya penuh semangat.
    Mantan anggota DPRD Sumenep ini menambahkan, beberapa hal penting tentang visi-misi yang telah disampaikan oleh Cabup Achmad Fauzi. Yakni tentang  pengembangan perekonomian dari hulu ke hilir.
    “Pengembangan perekonomian hulu ke hilir sudah kami gagas. Bagaimana kawasan daerah kabupaten Sumenep dari hulu mendapatkan pendampingan dan bantuan, yang diberikan atau di fasilitasi oleh pemerintah,” urai salah satu politisi perempuan senior di ujung timur pulau Madura ini.
    Misalnya, lanjut Nyai Eva, tentang sarana dan prasarana atau pun peralatan untuk bisa mengolah produk mentah menjadi produk jadi. Di Sumenep, hasil pertanian ataupun perikanan cukup prospek.
    “Potensi demikian, membutuhkan beberapa sarana industri untuk bisa memproduksi produk mentah menjadi produk jadi,” jelas Nyai Eva.
    Kemudian, lanjut mantan Ketua Korda Muslimat NU Madura ini, mengurai yang dimaksud ‘hilir’. Yaitu pemerintah menjamin pemasaran produk tersebut dengan harga yang kompetitif.
    “Dari sektor tengah, bagaimana pemerintah memberikan solusi tentang berbagai macam produksi. Misalnya seperti produksi dari UMKM dengan produksi-produksi home industri, atau produk-produk rumahan atau juga mungkin nanti bisa dengan skala yang lebih besar yaitu investasi dari pihak ketiga,” pungkas Nyai Eva.
    Untuk diketahui, Pilkada Sumenep diikuti dua paslon Kandidat. Pasangan nomor 1 paslon Cabup-Cawabup Achmad Fauzi-Ny. Hj. Dewi Khalifah, paslon nomor urut 2 Cabup-Cawabup Fattah Jasin-Kiai Ali Fikri. (ros/rr)