Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Kunker ke Jatim, LaNyalla Puji Gubernur Khofifah Berhasil Hadapi Pandemi

    SURABAYA-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jawa Timur. Saat menghadiri jamuan makan malam oleh Pemprov Jatim, LaNyalla memberi pujian kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang dianggap berhasil menghadapi pandemi Covid-19 di Jatim.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, yang berkenan menerima kami para senator yang malam ini hadir cukup banyak,” ujar LaNyalla saat memberi sambutan pada acara yang dihelat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (22/11/2020) malam.

    LaNyalla mengajak sejumlah senator dari beberapa provinsi. Ia menyebut sengaja mengajak anggota DPD dari dapil di luar Jatim, mulai dari Aceh hingga Papua Barat, untuk menunjukkan keberhasilan Jatim mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di saat pandemi.

    “Supaya mereka tahu, bagaimana kerja keras Gubenur Jawa Timur dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi Jatim di tengah Pandemi. Karena salah satu provinsi yang dinilai survive di tengah Pandemi adalah Jawa Timur,” jelas LaNyalla.

    Mantan Ketua Umum KADIN Jatim ini pun berbicara mengenai ‘Program Jatim Akses’ yang digagas Gubernur Khofifah untuk mempercepat realisasi Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur. LaNyalla menyebut, DPD ingin ikut menyumbangkan pikiran untuk mendorong percepatan realisasi Perpres tersebut.

    “Karena memang salah satu fungsi kami sebagai wakil daerah, adalah memperjuangkan kepentingan daerah dan membantu daerah untuk mencapai target strategis daerah,” ucap senator asal Dapil Jawa Timur itu.

    LaNyalla kemudian menyinggung mengenai isu strategis daerah yang kini tidak hanya terbatas pada otonomi daerah saja. Ketua DPD mengatakan, ada 3 isu strategis yang harus dipikirkan secara konkret dan implementatif.

    “Pertama percepatan pembangunan daerah. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah, dan yang ketiga, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” terang LaNyalla.

    Oleh karena itu, DPD RI akan menggelar forum group discussion (FGD) Senin (23/11/2020) pagi di Kantor Gubernur Jatim. LaNyalla berharap FGD tersebut akan memberikan sejumlah masukan bagi Pemprov Jatim. Khususnya dalam konteks pendanaan dalam skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

    “Semoga gagasan dan pikiran yang kami upayakan dan sumbangkan, bisa bermanfaat bagi Jawa Timur, terutama untuk mempercepat realisasi Perpres tersebut,” tutup mantan Ketua Umum PSSI ini.

    Sementara itu, Gubernur Khofifah mengungkapkan, Jawa Timur saat ini telah menjadi hub bagi distribusi logistik ke 16 provinsi di Indonesia Timur. “Jadi kami di sini tidak hanya memikirkan stok logistik untuk kebutuhan Jatim saja, tetapi juga 16 provinsi di bagian timur Indonesia yang kami suplay,” urai Khofifah yang malam itu menyambut rombongan Ketua DPD RI bersama Wakil Gubernur Emil Dardak dan para Kepala Dinas Provinsi.

    Khofifah juga berharap para senator di luar Jatim mendorong terus program misi dagang antar provinsi, karena nilainya cukup besar dan sukses. “Alhamdulillah beberapa kali Jatim menggelar misi dagang antar provinsi yang dipimpin Pak Wagub berjalan sukses. Begitu pula beberapa komoditi ekspor Jatim di tengah pandemi justru meningkat di atas 100 persen year on year. Salah satunya komoditi perhiasan emas,” ungkap Khofifah.

    Ia pun berharap para senator betah di Jatim, dan jika ada waktu, selain bisa menikmati wisata kuliner, juga bisa menikmati oksigen terbaik di dunia, di pulau Sumenep Madura serta melihat blue fire di Kawasan Ijen yang terletak di perbatasan Bondowoso dan Banyuwangi. (*)

  • Ketua DPD Kritik Penggunaan Dana Desa untuk Bangun Kantor Desa Seperti Istana

    Ketua DPD Kritik Penggunaan Dana Desa untuk Bangun Kantor Desa Seperti Istana

    KENDARI, lensamadura.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritik pembangunan Kantor Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, Lampung, yang mirip Istana Merdeka. Pembangunan kantor desa yang terkesan mewah itu dikritik lantaran menggunakan dana desa.

    “Dana desa tidak sepantasnya untuk membangun kantor desa supaya terlihat megah,” ujar LaNyalla, Sabtu (21/11/2020), sesaat sebelum meninggalkan Sultra di Bandara Haluoleo, Kendari untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja.

    Kantor Desa Cempaka yang mirip Istana Merdeka ini menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial. Kantor Desa yang baru jadi itu seperti versi kecil Istana Merdeka, tempat Presiden berkantor.

    Pada Kantor Desa Cempaka, terlihat pilar-pilar tinggi megah yang mencolok. Sama seperti di Istana Merdeka, terlihat lambang Garuda Pancasila tepat di tengah atap gedung.

    Kemegahan Kantor Desa Cempaka dipamerkan di media sosial oleh jajaran perangkat desa. Pembangunan kantor desa mewah itu menghabiskan biaya hampir Rp 400 juta dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2020.

    LaNyalla mengingatkan, dana desa seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi warga. Kantor desa kurang memiliki manfaat bagi masyarakat secara umum.

    “Peruntukan dana desa fokusnya untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menstimulasi ekonomi desa. Kantor desa itu kan yang pakai cuma kepala desa dan perangkatnya. Tak ada gunanya bagi warga,” kata LaNyalla.

    Senator asal Dapil Jawa Timur itu menegaskan, perangkat desa harus paham betul soal penggunaan dana desa. LaNyalla mempertanyakan apa fungsi membangun kantor desa yang megah hingga mengeluarkan dana besar.

    “Dana desa harus digunakan untuk peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa,” sambung LaNyalla.

    Oleh karena itu, LaNyalla meminta Pemda untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Ia berharap, perihal anggaran dana desa digunakan untuk membangun kantor desa megah seperti di Desa Cempaka tidak terjadi lagi.

    “Senator juga harus ikut mengawasi. Jangan kebobolan seperti di Desa Cempaka yang ingin punya kantor seperti Istana malah banyak menghabiskan uang yang seharusnya untuk rakyat,” tandas LaNyalla. (*)

  • Raker DPD RI dan Pemprov Sulteng Bahas Perpanjangan Inpres hingga Pemutihan Kredit Korban Bencana Alam

    PALU-Sejumlah aspirasi mengemuka dalam pertemuan Rapat Kerja antara Ketua DPD RI dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan jajaran Pemprov serta Kabupaten Kota yang terdampak gempa, tsunami dan likuifasi tanah yang terjadi dua tahun silam di Palu dan sekitarnya.
    Sedikitnya ada lima isu penting dalam raker yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Sulteng di Kota Palu, Kamis (19/11/2020) pagi itu. Di antaranya, persoalan pembebasan lahan untuk relokasi, berakhirnya Inpres Nomor 10 Tahun 2018 pada Desember 2020 nanti, bangunan irigasi yang diduga sebagai penyebab likuifasi, dan nasib pendidikan yatim piatu korban bencana serta puluhan ribu pengusaha UMKM debitur bank korban bencana yang macet dan gagal bayar. 
    “Kami sangat berharap, Ketua DPD RI dapat menyampaikan langsung kepada bapak presiden terkait habisnya masa berlaku Inpres Rehab Rekon tersebut, sementara proses Rehab Rekon belum selesai. Sehingga warga Sulteng, terutama korban dan masyarakat terdampak masih sangat membutuhkan Inpres tersebut. Mohon kiranya Ketua DPD dapat membantu kami agar Inpres tersebut diperpanjang,” ungkap Gubernur.
    Di tempat yang sama, Senator asal Sulteng, Lucky Semen, menemukan aspirasi dari sekitar 40 ribu pelaku usaha, mayoritas UMKM dan perorangan korban bencana, yang berstatus debitur gagal bayar. Dan kini mereka berstatus blacklist bank. “Saya sudah fasilitasi ke OJK agar dapat keringanan, tetapi rupanya OJK mengembalikan kebijakan ke masing-masing bank. Sehingga restrukturisasi hanya bersifat normatif. Bunga dan denda tetap berjalan, bahkan blacklist bank juga diberlakukan kepada para debitur. Sampai ada yang dikejar debt collector, padahal sudah tidak punya apa-apa, karena rumahnya ambles masuk bumi,” urai Lucky.
    Sementara Senator asal Sulteng lainnya, Wartabone menyoal anak-anak korban bencana yang berstatus yatim, atau yatim piatu, bahkan ada yang sudah sebatang kara, karena seluruh keluarganya menjadi korban lifakuasi dan hilang. “Pendidikan mereka harus ada yang memikirkan. Pastikan saja menjadi kebijakan, bahwa pendidikan mereka ditanggung negara. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat. Bila perlu beri beasiswa sampai pendidikan tinggi. Tidak besar kok biayanya,” ungkap Wartabone. 
    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan siap menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung ke Presiden Joko Widodo. Dikatakan, pimpinan DPD selama ini memang memiliki jadwal untuk forum konsultasi dengan kepala negara secara periodik. “Setiap saya bertemu di forum konsultasi, selalu saya sampaikan langsung hal-hal strategis dan kendala serta persoalan yang terjadi di daerah, dan Alhamdulillah, beberapa hal telah direspon oleh presiden menjadi kebijakan,” tukas LaNyalla disambut aplaus peserta raker. 
    Terkait perpanjangan Inpres, LaNyalla mengaku optimis presiden akan merespon. Karena memang progres rehab rekon masih di kisaran 50 persen, akibat terdampak Covid dan persoalan relokasi yang masih ditolak oleh warga dan masih adanya persoalan pembebasan lahan. Bahkan pembangunan kawasan pantai, masih sebatas pembangunan tanggul penahan air. “Artinya memang faktanya masyarakat korban masih membutuhkan Inpres tersebut untuk diperpanjang,” tukas LaNyalla.
    Sementara terkait debitur gagal bayar akibat menjadi korban gempa, mantan Ketua Umum KADIN Jatim itu mengaku prihatin dengan kebijakan OJK dan perbankan. Mengingat kualifikasi debitur didominasi UMKM. “Ini seharusnya juga bisa ditempuh mekanisme bailout. Apalagi jelas data dan riwayatnya bahwa mereka korban bencana alam. Konglomerasi aja di bailout oleh pemerintah, mengapa UMKM tidak? Ini logika paling sederhana. Saya yakin Pak Jokowi punya keberpihakan dalam kasus-kasus seperti ini,” pungkas LaNyalla. 
    Turut mendampingi LaNyalla, senator asal Sulteng, Habib Saleh Al Jufrie, Lucky Semen, Wartabone dan Abdul Rachman Thaha.  Tampak pula senator Fadhil Rahmi (Aceh), Ibnu Halim (NTB), Asyera Respati (NTT), Djafar Al Katiri (Sulut), A. Abubakar Bachmid (Gorontalo), Adilla Aziz (Jatim), Bustami Zainudin (Lampung), Zainal Arifin (Kaltim), M. Sanusi dan Yance Samonsbara (Papua Barat) serta Asni Hafid dan Fernando Sinaga (Kaltara). 
    Sementara Gubernur Sulteng didampingi Wakil Gubernur Rusli Daco Dg Palabbi dan sejumlah pimpinan forkompinda dan anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma. (*)

  • Triliunan Masuk Madura, Wujud Dana Hibah Tak Jelas

    Pamekasan, LensaMadura – Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat sorotan tajam. Pasalnya, dana triliunan diklaim masuk ke pulau Madura. Sayang, wujud pembangunannya tidak jelas. 
    Hal itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi saat reses III, di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur. Gebrakan telah dilakukan legislator yang terkenal dengan aktivis anti korupsi itu. 
    “Kritis di DPRD Jatim itu bukan Gubernur yang tidak terima. Tapi parpol yang tidak terima. Triliunan masuk Madura, namun apa yang dirasakan masyarakat,” kata Mathur. 
    Pria Kelahiran Sambas itu menjelaskan, dana hibah hanya berkutat pada Plengsengan, aspal, irigasi. Mestinya di berdayakan kepada Puskesmas, kesejahteraan bidan desa atau bantuan untuk sekolah. 
    “Dampaknya kan jelas. Kami menggugat ke Gubernur dan teman-teman di dewan. Malah dimusuhin oleh teman-teman. Nurunin cashback dibilang jangan rusak pasaran,” keluhnya. 
    Sejauh ini Cashnack 30-40 persen kepada dewan sudah biasa di kalangan teman-temannya di DPRD Jatim. Kalau kulaan dibawah cashback itu bakal menjadi musuh bersama.
    “Tidak hanya itu. Dana hibah luar Madura juga masuk. Makanya angka dana hibah bisa mencapai triliunan,” paparnya. 
    Gubernur Khofifah Indar Parawansah enggan menanggapi persoalan itu. Termasuk dana hibah triulanan yang juga tidak jelas SPj nya. (Adi)

  • Kerapan Sapi Piala Presiden Tahun Ini Berlangsung Tanpa Penonton

    Pamekasan- Grand Final Kerapan Sapi Piala Presiden RI Tahun 2020 pada tanggal 21 Nopember 2020 mendatang di Lapangan Priok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang akan berlangsung tanpa penonton.
    “Karena suasana pandemi maka kerapan sapi tahun ini berlangsung tanpa penonton, dilarang ada penonton, sekali lagi dilarang ada penonton” tegas Plt Kepala Bakorwil Pamekasan yang juga merupakan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr H Alwi.
    Alwi meminta masyarakat memeriahkan Kerapan Sapi Piala Presiden ini dari rumah masing-masing, baik di depan layar televisi maupun di youtube. “Nanti di lokasi kegiatan hanya ada Panitia, Dewan Juri dan Peserta atau kru Kerapan Sapi. Tidak ada penonton. Kerjasama dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk tegaknya protokol keamanan dan kesehatan dalam pelaksanaan Kerapan Sapi Piala Presiden tanggal 21 Nopember mendatang”.
    Ketika ditanya lokasi  kegiatan oleh wartawan, Kepala Bakorwil ini menjawab “Untuk tahun ini dilaksanakan di tepi pantai utara Madura yang indah, tepatnya di Lapangan Priok Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Tapi masyarakat tidak perlu datang ke lokasi tersebut, nikmatilah Kerapan Sapi Piala Presiden tahun pandemi ini dari rumah masing-masing, ini sudah era kemajuan teknologi, tidak harus menonton langsung”.
    “Meriahkan Kerapan Sapi Piala Presiden ini dengan like dan subscribe di Youtube, atau platform media sosial lainnya, demi kebaikan dan kesehatan bersama” pungkas Pejabat senior Pemprov Jatim ini. (*)

  • Lima Tokoh Muda Inspiratif Madura Raih Penghargaan Forkom Jurnalis Nahdliyin

    Surabaya, LensaMadura- Lima dari 22 tokoh muda yang dinobatkan sebagai Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2020 oleh Forum Komunikasi (Forkom)  Jurnalis Nahdliyin atau FJN merupakan Putra Madura. 
    Kelima tokoh tersebut adalah Baddrut Tamam, Bupati Pamekasan (Pamekasan),  Abdul Halim, Anggota DPRD Jatim, Slamet Ariyadi, Anggota DPR RI (asal Sampang), Markus Firdaus, Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik (asal Sumenep), dan Subairi, Komisioner KPU Surabaya (asal Sampang).
    Muhamad Didi Rosadi, selaku Koordinator FJN membenarkan soal lima nama tersebut mendapat pengharagaan. ” Iya, lima nama tersebut masuk dalam kreteria yang layak mendapat penghargaan dari FJN,” kata jurnalis yang akrab disapa Diday saat dikonfirmasi nama-nama tokoh asal Madura yang masuk dalam 22 Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif. Jumat (13/11/2020).
    Diday menjelaskan, pihaknya memberi penghargaan kepada 22 tokoh muda Jawa Timur berlatar NU. Para penerima penghargaan itu berasal dari berbagai latar belakang profesi. Mereka dinilai bisa menginspirasi anak muda nahdliyin lainnya untuk maju dan berkarya. 
     
    “Sebagai komunitas jurnalis berlatar NU yang ada di Jatim, kami mempersempit penilaian khusus tokoh muda berlatar NU. Mereka di bawah usia 45 tahun dan memiliki prestasi di bidang masing-masing,” tandasnya.
    Menurut Diday, penghargaan tersebut melalui proses yang panjang, kurang lebih selama sebulan ini menilai sejumlah kandidat calon penerima penghargaan. Seluruh anggota merekomendasi nama kandidat. Dari 99 nama akhirnya mengerucut menjadi 22 nama. 
    “Soal penilaian mungkin ada sisi subyektif dari teman-teman di Forkom. Namun sebagai jurnalis, kami juga mempertimbangkan rekam jejak, salah satunya lewat riset media. Selain itu independensi pun sangat dijaga, karena itu tidak ada proses komunikasi antara teman-teman FJN dengan kandidat penerima penghargaan,” imbuh humas GP Ansor Kota Surabaya ini. 
    Dari lima tokoh muda Madura yang mendapatkan penghargaan, hingga saat ini yang sudah diserahkan piala penghargaannya adalah Markus Firdaus, Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik. ” Iya Pak Markus sudah kami serahkan beberapa waktu lalu,” pungkas Diday.  (Had)
    Berikut ini penerima penghargaan Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2020 : 
    1. Baddrut Tamam, Bupati Pamekasan
    2. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang
    3. Novi Rachman Hidayat, Bupati Nganjuk
    4. Ahmad Dawami Ragil Saputro, Bupati Madiun
    5. Mochamad Nur Arifin, Ketua TMP Jatim
    6. Muhammad Fawait, Anggota DPRD Jatim
    7. Achmad Amir Aslichin, Anggota DPRD Jatim
    8. Abdul Halim, Anggota DPRD Jatim
    9. Asluchul Alif, Ketua DPC Gerindra Gresik
    10. Slamet Ariyadi, Anggota DPR RI
    11. Arif Fathoni, Anggota DPRD Surabaya
    12. Mahfudz, Anggota DPRD Surabaya
    13. Zulmi Noor Hasani, Enterpreneur
    14. Abid Umar Faruq, Wasekjen PP GP Ansor
    15. Moch Ghozali, CEO NU JEK
    16. Hadi Mulyo Utomo, Praktisi Hukum
    17. RM. Armaya Mangkunegara, Tokoh Muda NU
    18. Subairi, Komisioner KPU Surabaya
    19. Sukma Sahadewa, Ketua LKNU Surabaya
    20. Markus Firdaus, Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik
    21. Arumi Bachsin, Ketua TP PKK Jatim
    22. Lia Istifhama, Ketua PT HKTI Jatim

  • Tingkatkan Kemandirian Fiskal, LaNyalla Minta Daerah Berani Likuidasi BUMD Tak Produktif

    SERANG-Kemandirian fiskal daerah masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Mengingat, Indikator Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan mayoritas pemerintah daerah belum mandiri. Demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Sabtu (14/11/2020).

    Dari data BPK tahun 2019, hanya 1 dari 542 pemda di Indonesia yang memiliki indikator “sangat mandiri” yaitu Kabupaten Badung, Bali. Disusul DKI Jakarta dan Kota Bandung, Jawa Barat yang berada pada level indikator “mandiri”.  Sedangkan daerah yang lain masih pada level indikator “belum mandiri” dan “menuju kemandirian”.

    “Dalam beberapa kesempatan ke daerah, saya sering menyampaikan, bahwa belanja APBD seharusnya difokuskan kepada pengembangan atau pembangunan sektor yang dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah. Sehingga memiliki dampak atau effect ke-ekonomi-an di daerah,” ungkap LaNyalla.

    Salah satu caranya, sambung mantan ketua KADIN Jatim itu adalah dengan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dan sebaliknya, Pemda juga harus berani mengambil keputusan untuk melikuidasi BUMD yang tidak produktif dan yang hanya menjadi cost center.

    “Begitu pula dengan pemanfaatan dana desa. Selain untuk infrastruktur, juga bisa digunakan untuk memperkuat BUMDes. Sehingga perekonomian di desa juga bisa tumbuh. Sehingga desa bisa menjadi kekuatan ekonomi,” tukasnya.

    LaNyalla hadir di serang Banten untuk membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPD RI dan Pemerintah Provinsi Banten. FGD yang dihelat di Pendopo Gubernur Banten itu mengambil tema ‘Evaluasi Kebijakan DPD RI dalam Transfer Daerah di Provinsi Banten.’

    Diungkapkan LaNyalla, fenomena flypaper effect masih terjadi di Provinsi Banten. Dana transfer ke daerah masih merupakan sumber penerimaan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dan belum bisa diimbangi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga menyebabkan kemandirian fiskal yang rendah.

    Meskipun, indikator perekonomian Banten pada triwulan I 2020 tumbuh sebesar 3,09% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,97%. Namun, mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2019 yang mencapai 5,90%.

    Menurunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dari sisi permintaan terutama didorong oleh menurunnya konsumsi dan kinerja net ekspor sebagai dampak Pandemi Covid-19. Ditambah dengan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.23 miliar.

    Sebelumnya, pada tahun 2019, TKDD Provinsi Banten mencapai Rp.17,06 triliun. Pada TA 2020 hanya mendapat Rp.16.83 triliun, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

    Hadir dalam FGD tersebut, Wakil Gubernur Andhika Hazrumy dan sejumlah Senator asal Banten, di antaranya Andiara Aprilia Hikmat, Habib Ali Alwi dan TB. M. Ali Ridho Azhari. Tampak pula Senator dari luar Banten di antaranya Badikenita BR. Sitepu (Sumut), Erni Sumarni (Jabar), Ahmad Bastian dan Bustami Zainudin (Lampung) serta Jialyka Maharani (Sumsel), Fernando Sinaga (Kaltara), Sukiryanto (Kalbar) dan Matheus Stefi (Malut).

    Dalam kesempatan itu, Wagub Andhika menyampaikan kepada Ketua DPD, beberapa usulan proyek strategis nasional yang sangat dibutuhkan di Provinsi Banten untuk mendapat atensi dari para Senator di DPD RI. Di antaranya di bidang pengairan, perhubungan dan infrastruktur lainnya. (*)

  • Minta Mathur Husyairi Konsisten Kontrol Pemprov

    Bangkalan, LensaMadura.Com – Jauh sebelum menjadi Wakil Rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur, sosok Mathur Huysairi sudah terkenal sebagai salah satu pentolan Aktivis di Jawa Timur. Selain sibuk mengkritisi dan mengontrol kebijakan Pemerintah, Mathur juga aktif di bidang sosial dan pendidikan keagamaan.

    Salah satunya, Mathur membantu rehab Gedung MTS Raudatul Ulum di Desa Galis Dajah Kecamatan Konang. Kontrol kebijakan pemerintah itu semakin kuat seiring posisinya di DPRD Jatim. 

    Kepala MTS Raudatul Ulum, Muktafi mengatakan, pada Tahun 2019 lalu dirinya meminta bantuan untuk menyelesaikan pembangunan gedung Mts Raudlatul Ulum.

    “Jadi bangunan ini dibantu pak mathur sebelum dia menjadi anggota DPRD,” terangnya saat menyambut kedatangan Mathur di depan Gedung Madrasah tersebut saat melakukan Reses III di Lembaga Tersebut Senin (09/11/2020)

    Bagi Direktur LSM Cide’s Bangkalan itu, Pembangunan Gedung MTS Raudatul Ulum bukanlah aspirasi nya di parlemen, pihaknya hanya mengawal proses pengajuannya saja kepada pemerintah Provinsi Jatim.

    “Sebab kami hadir ditengah masyarakat bukan waktu menjadi Pejabat saja. Meskipun tidak jadi saya akan tetap membantu masyarakat,” imbuhnya.

    Politisi PBB itu memohon doa agar tetap konsisten mengkritik dan mengontrol kebijakan pemerintah. Seperti yang dia lakukan sebelum menjadi anggota DPRD.

    “Semoga saya tetap bisa konsisten dengan sikap dan tindakan yang akan terus mengontrol kebijakan pemerintah,” imbuhnya. 

    Pada kesempatan itu pula Alumnus Uinsa Surabaya itu mendapat berbagai macam keluhan utamanya tentang infrastruktur jalan yang rusak. Ia mengatakan bahwa sudah melakukan upaya bersama teman sejawatnya di DPRD Jatim. 

    Terutama untuk memperbaiki jalan kabupaten yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Akan tetapi kepala daerah kabupaten Bangkalan masih enggan merespon tersebut. 

    Mathur menyampaikan sudah merancang yang akan di perbaiki. Salah satunya akses jalan Desa Kombangan, Kecamatan Geger menuju Sepulu, kombangan menuju Konang, Batokaban sampai pasar panbideng, akses jalan pasar Panbideng sampai Banyusangkah.

    “Bupati tidak berani ngasih karena terkait dengan urusan pelebaran jalan,” terangnya. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan terkait dengan bantuan insentif guru ngaji dan Madin. 

    Matur mengatakan, program insentif guru ngaji dan guru Madin merupakan janji politik Bupati Bangkalan saat ini. Namun fakta di lapangan terkait dengan proses verifikasi masih belum baik. 

    Pra Kelahiran Sambas itu mengingatkan kepada masyarakat khususnya guru Madin dan guru ngaji supaya juga mengawal baik dari proses pencairan sehingga tidak terjadi pemotongan oleh oknum-oknum yang yang tidak bertanggung jawab. (Adi)

  • Baru Dikukuhkan, Relawan Anti Narkoba Polres Sumenep Langsung Sosialisasi

    Suryadi, SP. (tengah) relawan Anti Narkoba Polres Sumenep saat sosialisasi bahaya narkoba. Foto Sur LensaMadura. Com.

    LensaMadura. Com, Sumenep – Relawan Anti Narkoba Polres Sumenep yang baru dikukuhkan tadi pagi oleh Bupati Sumenep langsung start melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba di perumahan satelit Desa Pabian, Kota Sumenep, Jawa Timur Jum’at malam 13 November 2020.
    Suryadi, SP. Selaku relawan Anti narkoba Polres Sumenep mengatakan, sebagai relawan tentu amanah yang harus dilaksanakan dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa.
    “Sebagai relawan anti narkoba yang sudah di Kukuhkan, saya merasa bertanggung jawab atas amanah yang telah dipercayakan kepada kami. Karena hal ini berkaitan langsung dengan masa depan generasi bangsa” tegas Suryadi.
    Dalam sosialisasi yang dilaksanakan, hadir tokoh masyarakat, RT setempat, pemuda dan tokoh perempuan yang ada di wilayah tersebut.
    Pihaknya berharap, apa yang disampaikan bisa diketuk tularkan kepada masyarakat sekitar yang tidak hadir.
    “Kita berharap memang apa yang kita sampaikan bisa disampaikan juga kepada masyarakat biar muncul kesadaran akan bahaya narkoba” jelas Suryadi yang pernah menjadi Kepala Baanar (Badan Ansor anti narkob) PC GP Ansor Sumenep. (Rif)

  • Banyak Kepala Daerah Korupsi, LaNyalla Dukung Regulasi Perkecil Biaya Politik Pilkada

    WAY KANAN-Banyaknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah turut disorot Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Saat menjadi Keynote Speaker dalam FGD bersama KPK di Kabupaten Way Kanan, Lampung, Kamis (12/11/2020), LaNyalla menyatakan dukungan untuk menghadirkan regulasi memperkecil biaya politik pilkada.
    LaNyalla hadir di Lampung didampingi sejumlah Senator, di antaranya Ketua Komite I DPD RI Fahrul Razi, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Ahmad Bastian, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Senator asal Lampung Jihan Nurlela, dan Senator asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani.
    Dalam kesempatan itu, LaNyalla menilai tingginya biaya politik saat kampanye menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Karena sejak reformasi dan pemberlakuan otonomi daerah, konsekuensinya pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung.
    “Persoalan kemudian muncul terkait biaya politik yang tinggi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Tidak sedikit calon kepala daerah yang harus meminjam dan meminta dana dari sponsor. Dimana konsekuensinya, setelah menang, harus mengembalikan pinjaman tersebut. Atau dikompensasi dengan proyek-proyek di daerah,” sebut LaNyalla.
    Hal itu dianggap sebagai persoalan laten yang sudah sering kali didengar. LaNyalla menilai, sudah menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan untuk memikirkan dan mencari jalan keluar agar biaya politik dalam sistem demokrasi menjadi lebih rendah.
    “Regulasi dan perundangan harus kita tinjau ulang dan kita perbaiki dengan semangat agar biaya politik kontestasi pilkada bisa terkontrol dengan maksimal. Sehingga bukan hanya berhenti di formalitas laporan keuangan tim kampanye,” ucap senator Jawa Timur ini.
    Ditambahkan LaNyalla, Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil daerah, memiliki kewajiban sesuai fungsi pengawasan untuk mendorong setiap pemerintahan daerah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
    Dalam diskusi bertajuk ‘Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas dari Tindak Pidana Korupsi ini’, LaNyalla juga menyinggung peran KPK untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi penyelanggara negara. 
    “Sejak KPK dibentuk, kita semua menjadi lebih tahu seluk beluk persoalan yang melingkupi perkara tindak pidana korupsi. Karena selain melakukan fungsi penindakan, KPK juga melakukan fungsi pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Dan fungsi-fungsi serta tugas KPK tersebut, Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan dengan baik,” ucapnya.
    LaNyalla percaya, KPK akan sukses mengemban misi dan tugasnya di era kepemimpinan Firli Bahuri bersama para komisioner lainnya. Terutama dalam melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan.
    Hadir sebagai narasumber diskusi tersebut, Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah IV Nana Mulyana dan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Tampak hadir pula Pj Bupati Way Kanan Ir Mulyadi Irsan, pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan serta Forkompinda Provinsi Lampung dan Way Kanan. (*)

  • LaNyalla: Tenaga Kesehatan Pahlawan Saat Pandemi Corona

    JAKARTA-Memaknai hari pahlawan di tengah Pandemi Covid-19, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak masyarakat memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang telah berjuang berbulan-bulan di tengah Pandemi.  
    “Di Hari Pahlawan ini, selain kita wajib mengingat perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan. Tetapi juga pahlawan-pahlawan lainnya di negeri ini,” ungkap LaNyalla di Jakarta, Selasa (10/11/2020).
    LaNyalla mengatakan, selain pahlawan kemerdekaan, kita juga mengenal istilah pahlawan tanpa tanda jasa, yakni para guru. Juga ada istilah pahlwan devisi, yakni para kepekrja migran. Dan saat ini, di tengah Pandemi Covid-19, kita punya pahlawan kesehatan, yakni para tenaga medis. 
    “Para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, hingga pengemudi ambulance, telah berjuang di garda terdepan di masa Pandemi ini. Merekalah pahlawan-pahlawan kita selama Pandemi,” tutur Senator asal Jawa Timur itu.
    Selain mereka, masih ada tenaga bantuan di masa Pandemi ini, termasuk tukang gali kubur yang bekerja siang malam tak kenal lelah membantu pemerintah mengurus jenazah pemakaman korban Corona.
    “Banyak yang bekerja sampai malam nonstop, karena banyaknya korban meninggal akibat Corona. Makanya pemerintah daerah harus perhatikan betul kebutuhan mereka. Jangan sampai honornya terlambat,” tegas LaNyalla.
    Tak hanya itu, peran aparat TNI/Polri juga sangat besar dalam membantu penegakkan protokol kesehatan. Ini juga termasuk anggota Satgas Penanganan Covid-19. “Mereka juga bekerja siang malam di masa Pandemi Covid-19 selama ini,” imbuh LaNyalla.
    Artinya, sambung LaNyalla, kita semua bisa jadi pahlawan. Selama apa yang kita lakukan bisa jadi sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Banyak pahlawan yang kita temukan di kehidupan sehari-hari, apalagi di era pandemi ini,” pungkas LaNyalla.(*)

  • Ketua DPD RI: Anugerah Gelar Pahlawan dari Jokowi Kebanggaan untuk Daerah

    JAKARTA-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh dari berbagai provinsi. Penganugerahan gelar pahlawan nasional itu dinilai sebagai sebuah bentuk penghormatan Jokowi pada daerah.
    “Saya mengapresiasi Presiden Jokowi yang menganugerahkan gelar pahlawan nasional untuk tokoh-tokoh daerah. Ini membanggakan bagi daerah,” ujar LaNyalla di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2020).
    Presiden Jokowi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk Alm Sultan Baabulah (Maluku Utara), Alm Machmud Singgirei Rumagesan Raja Sekar (Papua Barat), Alm Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo (DKI Jakarta), Alm Arnold Mononut (Sulawesi Utara), Alm Mr Sultan Muhammad Amin Nasution (Sumatera Utara), dan Alm Raden Mattaher bin Pangeran Kusen bin Adi (Jambi). 
    Penganugerahan gelar pahlawan nasional ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 TK Tahun 2020.
    LaNyalla menilai, penganugerahan gelar itu merupakan kebanggaan bagi daerah-daerah, khususnya untuk 6 provinsi tersebut. Langkah Jokowi dianggap sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat.
    “Warga Maluku Utara, Papua Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Jambi  patut berbangga hati,” ucap LaNyalla.
    DPD RI sebagai wakil daerah, menurutnya akan terus berupaya memperjuangkan agar tokoh-tokoh daerah yang memiliki jasa terhadap negeri untuk bisa mendapat penghargaan yang sama. LaNyalla meminta para anggota DPD turut concern mengenai hal ini.
    “Banyak tokoh-tokoh daerah yang punya jasa bagi Indonesia. Bukan hanya pejuang kemerdekaan saja, tapi juga mereka yang berjuang dengan caranya untuk negara,” tutur Senator dari daerah pemilihan Jawa Timur tersebut.
    “Saya harap senator-senator termotivasi mengupayakan agar tokoh-tokoh dari daerahnya bisa mendapat penghargaan yang sama,” imbuh LaNyalla. (*)

  • Sosialisasi Empat Pilar, LaNyalla Bersama FKPT Ungkap Tingginya Masyarakat yang Terpapar Radikalisme dari Medsos

    SURABAYA-Anggota MPR RI yang juga Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan yang salah sehingga timbul paham radikalisme. Mereka, melakukan aksi anarkhis hingga teror dengan dalih agama. Padahal radikalisme dan terorisme tidak terkait sama sekali dengan agama apapun.
    “Pandangan yang salah ini banyak disebabkan karena mereka tidak mendapatkan informasi yang benar. Mereka juga tidak serta merta melakukan kroscek ketika mendapatkan informasi,” ujar AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan tema “Pancasila Sebagai Penangkal Bahaya Radikalisme dan Terorisme”  yang digelar di Surabaya, Minggu (8/11/2020).
    Kepala Bidang Penelitian Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Jatim Ucu Martanto mengungkapkan, hasil Riset FKPT Jatim tentang literasi media, kebhinekaan dan radikalisme menunjukkan jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi keagamaan dari media sosial menjadi terbesar kedua setelah dari keluarga.
    Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab suburnya paham radikalisme berkembang di Indonesia, temasuk Jawa Timur. Karena para peselancar di medsos ini tidak memahami apakah informasi yang diterima tersebut salah atau benar. Mereka seringkali tidak membaca dan memahami berita yang sampai kepadanya, tetapi justru langsung membagi berita yang diterima.
    Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat literasi media masyarakat Jatim sangat rendah. Jumlah masyarakat yang mempunya literasi tinggi, mulai dari interes atau ketertarikan terhadap berita, kemudian mambaca dan memahami selanjutnya bandingkan dan setelah itu baru membagi, hanya sekitar 8,2 persen.
    “Repotnya, seringkali mereka tidak tahu apa informasi benar atau salah. Para peselancar di media sosial, tidak memiliki literasi yang tinggi terhadap media sosial. Ini potret yang menurut kami sangat mengkhawatirkan,” ujar Ucu. 
    Tetapi yang menjadi hal menarik adalah tingkat indeks kebhinekaan di Jatim sangat tinggi. Indeks pemahaman tentang kebinekaan mencapai 91,1 persen sementara indeks sikap kebhinekaan mencapai  75,7 persen. Sementara Potensi radikalisme di Jatim terbilang kecil, dari sisi pemahaman radikalisme yang dianut mencapai 9,2 persen dan sikap radikalisme mencapai 22,4 persen. Sedangkan dari sisi tindakan yang menjurus ke radikalisme mencapai 3,9 persen.
    “Kita punya modal yang cukup besar di tingkat kebhinekaannya, sementara kita punya devisit atau kekurangan di literasi digital serta potensi radikalisme,” ungkap Ucu.
    Guru Besar IAIN Sunan Ampel, Prof. Husniyatus Salamah Zainiyati yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua FKPT Jatim menegaskan, ada beberapa ciri yang bisa diketahui apakah orang tersebut terpapar radikalisme atau tidak. 
    Orang yang terpapar, ujarnya, biasanya akan  mendadak anti sosial. Orang yang sudah terpapar, akan berubah menjadi anti pati terhadap kondisi lingkungan dan menghabiskan waktu di tempat yang dirahasiakan. 
    “Mereka juga mengalami perubahan sikap secara emosional dan menampakkan sikap tidak umum. Orang yang terpapar radikalisme juga terlihat bermusuhan dengan organisasi moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” ujarnya.
    Sementara itu, ada tiga tingkatan radikalisme yang dihadapi Indonesia. Pertama tingkatan takfiri atau pemikiran. Kedua jihadis, yang secara tindakan telah melakukan teror atau sejenisnya. Dan ketiga ideologis atau wacana. Radikalisme yang berada di tingkatan ketiga inilah yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
    Untuk itulah, sebagai warga Indonesia harus memahami dan menanamkan nilai-nilai empat pilar dalam kehidupan sehari-hari. Ke empat pilar tersebut adalah Pancasila,NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. “Kita bisa menangkal radikalisme dengan wawasan kebangsaan,” katanya.(*)

  • Ketua Senator Indonesia Beri Selamat Joe Biden dan Kamala Harris

    JAKARTA-Ucapan selamat atas kemenangan Joseph Robinette Biden Jr. dalam pemilihan presiden Amerika Serikat juga disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. 
    Melalui siaran persnya, LaNyalla mengatakan, Amerika Serikat kembali membuktikan bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warganegara untuk tampil sebagai pemimpin nasional. 
    “Joe Biden terpilih tidak hanya karena memiliki pengalaman panjang sebagai Senator dan pernah menjadi wakil presiden AS selama dua periode, tetapi juga karena rakyat Amerika membutuhkan sosok yang dapat dipercaya membawa AS bergerak maju dan menjawab sejumlah persoalan penting yang tengah dihadapi negara itu dan dunia, khususnya di era pandemi,” ujar LaNyalla, Minggu (8/11/2020).
    Joe Biden yang berpasangan dengan Kamala Harris berhasil melampaui jumlah minimal electoral votes yang dibutuhkan setelah dinyatakan menang di negara bagian Pennsylvania yang memiliki 20 electoral votes. Joe Biden dan Kamala Harris telah menyampaikan pidato kemenangan beberapa saat lalu dan berjanji akan bekerja untuk semua rakyat Amerika Serikat. 
    Joe Biden pernah menjadi Senator dari negara bagian Delaware untuk waktu yang cukup panjang dari tahun 1973 sampai 2009. Setelah itu ia mendampingi Barack Hussein Obama sebagai Wakil Presiden AS dari tahun 2009 sampai 2017. 
    Pria yang akan berusia 78 tahun tidak lama lagi itu juga merupakan politisi Katolik kedua yang terpilih sebagai Presiden AS setelah John F. Kennedy (1961-1963).
    Sementara Kamalla Harris menjadi wanita kulit berwarna pertama yang menempati posisi kedua di AS. Mantan Jaksa Agung California dan petahana Senator dari California itu adalah anak dari pasangan Jamaika-Amerika dan India. 
    Joe Biden dan Kamala Harris akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS pada tanggal 20 Januari 2021 mendatang.
    Selain mengucapkan selamat kepada Joe Biden, LaNyalla Mattalitti juga mengucapkan terima kasih kepada Donald Trump yang selama pemerintahannya menjaga komitmen hubungan baik dengan Indonesia. 
    LaNyalla juga berharap pemerintahan Joe Biden dan Kamala Harris melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) untuk ekspor berbagai produk UMKM Indonesia ke Amerika Serikat. 
    Sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti mengatakan, dirinya telah mengunjungi banyak sentra industri kecil dan rumahan di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Di era pandemi ini, UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni 54 persen.
    “Ini adalah kebijakan yang saling menguntungkan kedua negara. Alangkah baik kalau dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan,” pungkas LaNyalla. (*)

  • Merapi Siaga, LaNyalla Minta Senator DPD Fokus Bantu Warga

    JAKARTA – Status Gunung Merapi Siaga (level III) sejak Kamis (5/11/2020). Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para Senator, terutama dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk fokus membantu warga dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

    “Pertama, tentu kita semua berharap agar Gunung Merapi baik-baik saja, tidak ada letusan, sehingga semua warga selamat dan terlindungi. Tetapi mitigasi dan antisipasi tetap harus dilakukan, termasuk para Senator di sana untuk ikut turun tangan,” ujar LaNyalla, Jumat (6/11/2020).

    Sejumlah hal yang bisa dilakukan, lanjut LaNyalla, mulai dari penyiapan masker, membantu bahan makanan, menyediakan kebutuhan warga perempuan dan balita, serta penyediaan psikolog untuk mendampingi warga terdampak di pengungsian.

    “Para Senator juga bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan BNPB Daerah, dan melakukan apa yang bisa dikontribusikan untuk membantu aparat terkait, termasuk mungkin berkoordinasi dengan Senator di wilayah lain untuk dapat berkoordinasi dengan Pemerintah setempat dalam rangka menyiapkan bantuan,” jelas LaNyalla.

    Sebagai informasi, Senator dari dapil Jateng adalah Denty Eko Widi Pratiwi, Casytha A Kathmandu, Bambang Sutrisno, dan Abdul Kholik. Adapun senator dari dapil DIY adalah GKR Hemas, Hilmy Muhammad, Afnan Hadikusumo, dan Cholid Mahmud.

    LaNyalla percaya kepedulian para senator DPD dalam membersamai rakyat di segala situasi, baik suka maupun duka. “Selama ini para senator DPD selalu hadir membantu warga. Ketika ada bencana, kita semua wajib bergotong royong membantu warga,” ujarnya. (*)