Penulis: Lensa Madura

SUMENEP, lensamadura.com – Sebuah poster acara bertajuk Operasi Pasar di Sumenep dilengkapi foto Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beredar di WhatsApp.

Informasi yang diperoleh, operasi tersebut menyasar dua lokasi pasar di Sumenep. Yakni Pasar Anom (Tajamara) dan Pasar Bangkal Giling.

Disebutkan, operasi pasar akan digelar pada Senin, 10 Oktober 2022, pukul 05.00-10.00 WIB.

Disebutkan juga, 3 produk dalam operasi pasar di Sumenep. Meliputi Gula Kemasan Rp 12.500/kg, minyak goreng kita Rp 12.000/liter – Rp 23.000/2ltr, dan beras sedap wangi premium Rp 53.500/5kg.

Itulah sekilas informasi operasi pasar di Sumenep. Info selanjutnya, kunjungi website lensamadura.com untuk update berita lainnya. (**)

MADURA, lensamadura.com – Menjelang Hari Santri Nasional (HSN) 2022, Ketua Saudagar Madura Akhmad Ma’ruf Maulana mengajak para santri untuk ikut andil dalam semua lini dalam membangun negeri.

“Para santri harus mengambil momentum pembangunan ini jangan hanya jadi penonton tetapi harus masuk semua lini,” kata Ma’ruf Maulana, Sabtu 08 Oktober 2022.

Menurutnya, para santri harus terlibat di semua lini baik di bidang ekonomi, politik, bahkan menjadi pengusaha.

“Saya berharap para santri bisa membawa perubahan dan dapat menjadikan Indonesia lebih kuat dan tangguh,” kata pengusaha asal Sumenep itu.

Ia juga mengaja para santri untuk melakukan loncatan dan perubahan dalam semua sektor melalui spirit fighting para santri.

“Para santri harus melalukan perubahan dan loncatan melalui spirit fighting,” ujar ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepri ini.

Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Regulasi yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 ini meski bukan libur nasional namun tetap disambut gembira oleh umat muslim di seluruh penjuru negeri.

Bagi Ma’ruf, Madura bagitu banyak pesantren besar. Ia sebagai politisi Golkar berharap kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberi ruang kepada para santri.

“Kami berharap pemerintah daerah dan pusat memberi ruang dalam pembangunan Indonesia serta melakukan perubahan dan loncatan ekonomi,” pungkas Ma’ruf. (Rifqi)

SURABAYA, lensamadura.com – Dalam tragedi Kanjuruhan Malang, terdapat perbedaan jumlah data korban yang meninggal dunia. Data korban yang dikantongi BPPD Jatim berbeda dengan hasil data Dinkes Malang.

Sebelumnya, pihak BPPD sampaikan ada 174 korban jiwa, sedangkan untuk saat ini Dinkes Malang sebut hanya 131 korban jiwa. Oleh karena itu, Wakil Gubernur Emil Dardak menjelaskan bahwa Data Dinkes lebih valid.

Emil menjelaskan, data korban jiwa yang valid adalah milik Dinkes Kabupaten dan Kota Malang. Yakni 131 korban jiwa.

“Betul, ini (data Dinkes Malang) lebih valid untuk sementara waktu,” kata Emil, Minggu (2/10/2022).

Menurut Emil, alasan adanya perbedaan tersebut dikarenakan ada potensi data ganda.

“Tadi saya dikutip menyampaikan data BPBD, tapi setelah saya cek ada potensi data ganda atau double counting karena ada korban jiwa yang tidak teridentifikasi, maka bisa double entry dari sumber-sumber yang berbeda yang direkap BPBD,” tambah Emil.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Jatim melalui Emil menyampaikan bahwa ada 174 korban jiwa. Data tersebut diperbarui pada pukul 10.30 WIB.

“Data BPPD Jatim pada jam 09.30 tadi masih 158, tapi pas jam 10.30 tadi jadi 174,” ungkap Emil.

Lebih lanjut, Emil menyebutkan ada data terbaru yang disampaikan Dinkes Malang. Dengan rincian, 131 meninggal dunia, luka berat 31, dan luka ringan hingga sedang 253 orang.

Hingga saat ini, data akan terus diperbarui oleh RS, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang. (red/mr)

SURABAYA, lensamadura.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, turut memberikan perhatian terhadap indeks kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur. Sebab, hasil survei IKP tahun 2022 yang dilakukan Dewan Pers menempatkan Jawa Timur pada posisi terbawah ketiga, di atas Papua Barat dan Maluku Utara.

Untuk itu, LaNyalla meminta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Sebab, hasil survei itu jelas mengindikasikan jika kemerdekaan pers di Jawa Timur sedang tidak baik-baik saja.

“Gubernur harus mencari jalan dan menemukan masalahnya mengapa IKP di Jawa Timur pada posisi yang rendah,” jelas LaNyalla ketika bertemu Ketua Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Lutfil Hakim, bersama pengurus harian.

LaNyalla juga mendorong PWI turut mencarikan jalan keluar untuk mendongkrak angka IKP. “Teman-teman PWI harus ikut terlibat dalam meningkatkan IKP di Jatim,” jelasnya.

Menurut LaNyalla, Jawa Timur adalah barometer dalam segala hal di Indonesia. Jika kemudian angka IKP-nya rendah, hal itu tentu itu sangat memprihatinkan.

Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, mengaku siap untuk membantu Gubernur meningkatkan IKP Jawa Timur.

Menurut Lutfil, hasil survei Dewan Pers terkait IKP di Jatim memang tidak menggembirakan. Namun, ia berharap semua pihak menjadikan hasil itu sebagai bahan koreksi dan introspeksi diri.

“Walaupun hasilnya masih bisa kita perdebatan terkait dengan metodologi dan indikator yang survei yang digunakan, namun langkah bijak yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ke depannya nanti,” jelas Lutfil.

Oleh karena itu, PWI akan pro aktif melakukan komunikasi baik dengan Dewan Pers menyangkut penyempurnaan metodologi survei agar bisa benar-benar memotret indeks kemerdekaan yang lebih tepat. Ia juga akan mendorong kepala daerah untuk memberi perhatian terhadap peningkatkan indeks kemerdekaan pers di Jatim.

Menurut Lutfil, salah satu aspek yang perlu dilakukan adalah menghadirkan regulasi yang mengatur tentang peran pers dalam memberitakan isu-isu terkait pengarusutamaan gender, pemberitaan ramah anak hingga peran pers dalam membuka akses bagi penyandang disabilitas.

Untuk mendongkrak nilai indeks kemerdekaan pers, lanjut Lutfil, Gubernur juga harus menunjukkan komitmennya meningkatkan kapasitas dan kualitas pers di daerah.

“Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pers melalui sejumlah kebijakan seperti penyelenggaraan Uji kompetensi wartawan atau sertifikasi perusahaan pers, harus didukung oleh pemerintah daerah,” tegas Lutfil.

Menurutnya, dukungan inilah yang perlu diformulasikan dalam bentuk regulasi yang bisa berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) dan atau berupa Peraturan Daerah (Perda).

“PWI Jatim siap menginisiasi dan membantu pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang bisa mendongkrak indeks kemerdekaan pers di masa mendatang,” tegas Lutfil. (red)

SUMENEP, lensamadura.com – Menyambut Hari Jadi ke-753 Kabupaten Sumenep, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep menyiapkan berbagai pagelaran yang bertajuk ‘Pekan Raya’.

Pekan Raya yang akan digelar Disbudporapar Sumenep tersebut akan dimeriahkan dengan berbagai pagelaran. Di antaranya, Pameran UMKM dan Multi Produk, penampilan budaya Sumenep, lomba Band tingkat SD-SMA, musik tong-tong, orkes dangdut, ludruk dan lain sebagainya.

Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep Mohamad Iksan mengatakan, berbagai pagelaran akan dilaksanakan penuh selama bulan Oktober hingga November. Sebab pada 31 Oktober 2022 nanti merupakan puncak Hari Jadi Sumenep.

“Pada Hari Jadi Sumenep tahun ini Disbudporapar mewakili Pemerintah Kabupaten Sumenep akan menggelar kegiatan yang mampu menggali potensi serta budaya yang ada di Sumenep. Temanya Harmoni Bumi Sumekar,” kata Mohamad Iksan, Senin, 26 September 2022.

Menurutnya, keputusan ini diambil karena Kabupaten Sumenep kaya akan kesenian dan kebudayaan, sehingga perlu diperkenalkan secara luas. Artinya dari beberapa kebudayaan yang ada di Sumenep kita sampaikan dan eksplor.

Berbagai kegiatan yang disiapkan mulai dari kesenian tradisional, seni modern, pawai budaya hingga prosesi Arya Wiraraja.

“Contohnya ada festival musik tong-tong, jaran serek, terus yang akan digelar teman-teman KJS yaitu Pelangi di Sumenep isinya fashion etnik, kuliner juga. Kemudian pawai, pesta rakyat yang menampilkan artis nasional yang berasal dari Sumenep,” kata Iksan, sapaan akrabnya.

“Ada juga lomba ayam bekisar, perkutut, karapan kambing, karapan sapi ada juga funbike. Pokoknya itu nanti di Oktober satu bulan full. Nanti di puncaknya ada prosesi Arya Wiraraja,” tambahnya.

Hari Jadi Sumenep tahun ini memang akan digelar secara meriah. Hal tersebut karena dua tahun terakhir dilaksanakan sederhana akibat imbas pandemi Covid-19.

Informasi yang dihimpun lensamadura.com, ada 30 grup tong-tong yang sudah mendaftar di Disbudporapar Sumenep. (Pur)

SURABAYA, lensamadura.com – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei elektabilitas calon yang berpotensi Pilgub Jatim 2024 di salah satu Kafe di Surabaya. Senin, (19/09/2022).

Hasilnya, incumbent Khofifah Indar Parawansa masih unggul jauh dari nama lain yaitu 37,25%.

“Iya benar hasilnya Bu Khofifah masih sangat dominan berdasarkan hasil survei kami. Belum ada calon lain yang mendekati Khofifah elektabilitasnya,” terang Baihaki saat dikonfirmasi terkait hasil surveinya usai acara Sarasehan dengan Tema Jawa Timur Mencari Pemimpin di Hotel Elmi Surabaya. Jumat, (23/09/2022).

Responden ketika di sodorkan pertanyaan, Apabila pemilihan Gubernur Jatim dilakukan saat ini siapa yang akan anda pilih ?

Hasilnya secara berurutan sebagai berikut : 1.Khofifah Indar Parawansa 37,25 %,2. Emil Dardak 11,5%, 3. Tri Rismaharini 8,1 %, 4. Azwar Anas 5,5 %, 5. Anwar Sadad 4,7%, 6. Heru Tjahjono 4,3% , 7. Bambang DH 3,9 %, 8. Saifullah Yusuf 3,5 %, 9. M. Sarmuji 3,4 %, 10. Abdul Halim Iskandar 3,1%, 11. Kusnadi 2,6 %, 12. Ach. Fadil Muzakki 1,9%, 13. Irwan Setiawan 1,6% , 14. Thoriqul Haq 1,3%, 15. Puti Guntur Soekarno 1,1%, 16. Masfuk 0,8%, 17. Mundjidah Wahab 0,7%, Tidak Menjawab /Tidak tahu 4,75.

Kemudian, ada nama Ketua PDIP Jatim Kusnadi, Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad, Ketua Golkar Jatim M Sarmuji, Ketua PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan dan Ketua PPP Jatim Mundjidah Wahab.

Tidak hanya itu, yang menarik dari survei yang dilakukan ARCI, juga muncul nama Politisi dari Partai NasDem Ach. Fadil Muzakki. Meski tidak begitu tingg, tetapi politisi muda yang akrab disapa Lora Fadil ini selalu muncul sebagai Cagub dalam Pilgub Jatim 2024 mendatang dari hasil survei sebelumnya.

Menurut Baihaki, berdasarkan survei yang dilakukan, Lora Fadil muncul dibeberapa daerah, utamanya di Kabupaten Wilayah Tapal Kuda.

“Kalau terkait angka, bisa saja karena Beliau hingga saat ini belum melakukan gerakan politik di luar Tapal Kuda. Kalau sudah bergerak, elektabilitasnya juga pasti akan ada perubahan,” tandasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah terkait namanya masuk dalam hasil survei ARCI, Lora Fadil mengaku masih fokus dengan tugasnya sebagai anggota DPR RI dan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bondowoso.

“Tapi saya berterimakasih, semoga ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus mengabdi kepada masyarakat, utamanya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” jelasnya.

Sekedar diketahui, Lora Fadil saat ini merupakan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem Dapil Bondowoso-Situbondo dan Banyuwangi. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Bondowoso. Tidak hanya itu, Lora Fadil juga merupakan Putra dari pengasuh Ponpes Al-Qodiri Jember, Jawa Timur. (red)

JAKARTA, lensamadura.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memuji keseriusan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam melakukan perbaikan data dan dokumen verifikasi administrasi tahap pertama. Karena itu, KPU yakin Partai Gelora dapat menuntaskan persyaratan calon peserta Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Andi Krisna, Kepala Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu KPU RI, saat menerima Tim Partai Gelora saat melakukan konsultasi perbaikan verifikasi administrasi, Jumat (23/9/2022).

“Kami lihat progresnya sudah bagus yang telah dibuktikan dengan segala sesuatu hal, dan pertanyaanya dalam konsultasi sudah semakin sedikit. Kehadiran LO Partai Gelora cukup intensif,” kata Andi Krisna.

Andi Krisna berharap seluruh partai politik (parpol) memanfaatkan masa perbaikan persyaratan peserta Pemilu dari 15-28 September 2022 secara maksimal.

“Kuncinya adalah koordinasi yang baik antara LO dengan Helpdesk KPU. KPU berharap hasil rekapitulasi Vermin (verifikasi admnistrasi) bisa dilengkapi, baik kategori BMS (belum memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhi syarat),” katanya.

Konsultasi Tim Partai Gelora ke KPU dipimpin Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori, didampingi dua LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora, yaitu Sutriyono dan Ratu Ratna Damayani, serta Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Kewilayahan Junef Ismaliyanto.

Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori mengatakan, konsultasi ke KPU dalam rangka menyisir temuan-temuan proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU pusat dan daerah.

“Temuan-temuan tersebut, langsung kita lakukan perbaikan dan kita input lagi ke Sipol (sistem informasi partai politik). Progresnya hari demi hari sudah banyak yang selesai,” kata Chudori, Sabtu 24 September 2022.

Hingga kini, kata Chudori, sudah ada 23 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang selesai melakukan perbaikan 100 persen. Sebagian besar DPW sudah diatas 75 persen telah melakukan perbaikan, dan kita berharap di sisa waktu ini semua DPW segera rampung 100%.

LO Partai Gelora Sutriyono mengatakan, dalam masa perbaikan verifikasi administrasi, Partai Gelora berada di KPU sudah sepekan ini. Ia mengaku diterima langsung oleh Pimpinan Komisioner KPU dan Tim Teknisnya.

“Kita sudah satu minggu ngepos di KPU, dari pagi sampai sore. Malemnya kita ke DPN untuk evaluasi, dan besoknya kita ke KPU lagi untuk menanyakan hal-hal yang perlu kita konsultasikan,” kata Sutriyono.

Pada prinsipnya, kata Sutriyono, Partai Gelora siap mengikuti proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual hingga penetapan sebagai peserta Pemilu 2024.

“Jadi setelah tanggal 28 September akan menjadi tugas kewenangan KPU untuk melakukan verifkasi terhadap apa yang sudah kita perbaiki Prinsipnya, kita siap menjadi peserta Pemilu 2024,” katanya.

Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora ini mengungkapkan, data dan dokumen yang diperbaiki meliputi AD/ART partai, SK Kepengurusan, alamat kantor, nomor rekening, serta keanggotaan yang harus 1.000 anggota atau per seribu dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota.

“Khusus mengenai masalah keanggotaan, karena rakyat Indonesia memiliki hak menjadi anggota partai dan masing-masing partai juga punya hak memasukkan, makanya ada potensi ganda anggota. Temuan ini yang kita perbaiki,” katanya.

Ratu Ratna Damayani, LO Partai Gelora lainnya menambahkan, perbaikan data dan dokumen ini menunjukkan bahwa Partai Gelora serius mengikuti Pemilu 2024.

“Semua persyaratan yang diminta KPU, kita langsung perbaiki apabila ada temuan. Dan data kita, bukan data kaleng-kaleng, bisa diverifikasi faktual dan dipertanggungjawabkan,” kata Ratu Ratna Damayani.

Mia-sapaan akrabnya, mengatakan, Partai Gelora merasa terbantu terhadap fasilitas yang diberikan KPU dalam masa perbaikan proses verifikasi administrasi seperti mendapat kesempatan untuk mengakses langsung untuk melihat data-data temuan di Helpdesk KPU.

“Kami bisa mengecek langsung data-data yang diuplod di KPU, ternyata ada temuan-temuan yang harus diperbaiki. Sebenarnya hal-hal ini tidak prinsipil, tetapi sangat mempengaruhi status seperti ada typo misalnya, sehingga harus benar-benar diperhatikan,” katanya.

Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Antarlembaga DPN Partai Gelora ini berharap agar para pengurus di daerah melakukan rechecking data-data dan dokumen sebelum di uploud ke Sipol agar tidak ada perbaikan. (red)

PAMEKASAN, lensamadura.com – Sebagai wujud bakti insan perhubungan dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional dan melindungan lingkungan maritim, Kemenhub Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Branta menggelar kegiatan gerakan bersih laut dan pantai, Jumat 23 September 2022.

Kegiatan bersih laut dan pantai dimulai pukul 07.30 WIB bertempat di Pantai Branta, Pamekasan, Madura.

Informasi yang diterima lensamadura.com, jumlah partisipan dalam kegiatan bersih pantai dan laut itu berjumlah 150 orang. Terdiri dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, Camat Tlanakan, Koramil 0826-02 Tlanakan, Polsek Tlanakan, Koramil Camplong, dan masyarakat nelayan di desa Branta.

Kepala Kantor UPP Kelas II Branta Bambang Sugiarto, IP,MM. mengatakan, tujuan gerakan kebesihan tersebut dalam rangka mewujudkan wilayah pelabuhan yang tidak menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

“Mewujudkan kondisi wilayah pelabuhan yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk komunitas pekerja dan masyarakat pelabuhan dalam melaksanakan aktivitasnya,” kata Bambang Sugiarto, IP.MM.

Dijelaskan, agenda bersih pantai dan laut itu berdasar pada instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK/211/7/20/DJPL/2019 Tentang Pelaksanaan Gerakan Bersih Laut dan Pantai di lingkungan Direktoral Jenderal Perhubungan Laut.

“Selain itu, juga beradasar pada surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: IP.205/1/13/DJPL/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang pelaksanaan Kampanye Keselamatan Transportas Laut dan Gerakan Bersih Pantai dalam rangka Harhubnas Tahun 2022,” tambah Bambang.

Diketahui, terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Yaitu bakti sosial berupa donor darah bekerjasama dengan PMI Pamekasan yang diikuti oleh anggota KUPP kelas II Branta dan Muspika Tlanakan serta penyedia jasa di KUPP, 02 September 2022.

Sedangkan pada 09 September 2022, digelar kampanye Keselamatan Pelayaran melalui pembagian 30 life jacket dan 124 pas kecil kepada nelayan Pamekasan di Pelabuhan Taddan.

Disusul lomba PBB tutup mata yang diikuti oleh anggota KUPP kelas II Branta dan anggota Koramil 0826-02 Tlanakan, Koramil dan Polsek Camplong, bertempat di Pelabuan Taddan, 16 September 2022. Kemudian ditutup dengan pelaksanaan upacara dan tasyakkuran pada 17 September. (Rif)

SUMENEP, lensamadura.com – Bupati Sumenep Achmad Fauzi munculkan inovasi baru bagi masyarakat Kabupaten Sumenep yang ingin bertamu langsung dengan dirinya di Pendopo Agung, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo, Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur melalui program ‘Ngopi Teras’.

Program Ngopi Teras tersebut hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik demi terwujudnya tagline ‘Bismillah Melayani’.

Achmad Fauzi menyampaikan bahwa program ngopi teras ini digelar supaya dirinya bisa lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan langsung apa kata mereka tentang Sumenep. Bahkan dirinya selalu menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat, menerima masukan, kritik, bahkan keluhan mereka agar Sumenep lebih baik.

“Ngopi Teras ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan ide-ide membangun dan menyerap keluhan. Ini juga sebagai kesempatan bersilaturahmi dengan masyarakat,” kata Achmad Fauzi, Sabtu 30 Juli 2022, seperti dikutip berbagai sumber.

Ia menambahkan, berbagai aspirasi masyarakat tersebut selanjutnya melalui perangkat daerah akan ditindaklanjuti, sehingga ‘Ngopi Teras’ ini benar-benar berdampak positif terhadap pembangunan di segala sektor.

“Saya sudah intruksikan kepada perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti aspirasi, saran dan masukan masyarakat yang disampaikan di Ngopi Teras.

Terbaru, melalui program ‘Ngopi Teras’ yang digelar di Pendopo Agung, Selasa (20/09/2022), salah satu pemuda Timur Daya Toifur Ali Wafa menyampaikan, bahwa langkah Bupati Sumenep yang telah menyediakan tempat kepada masyarakat Sumenep untuk menyampaikan aspirasi, saran dan kritik kepada pemerintah daerah sangatlah tepat.

“Ini bukti bahwa kepemimpinan Bupati Sumenep mengedepankan prinsip musyawarah, terbuka dan peduli. Dan baru kali ini pemerintah membuka ruang kontrol sosial kepada masyarakat, sehingga sikap ideal pemimpin tidak diragukan lagi,” kata Toifur, Selasa 20 September 2022.

Dalam kesempatan itu juga, Toifur menyoal sejumlah masalah yang ada di kawasan Timur Daya, agar lebih diperhatikan oleh Bupati Sumenep.

Di antaranya, kondisi infrastruktur dari Desa Legung Barat hingga Desa Badur Kecamatan Batuputih, kondisi ekonomi dan kesejahteraan nelayan di kawasan pesisir, pemanfaatan kawasan lindung dan wisata Lombang, serta pelayanan kesehatan Di Puskesmas Legung Timur.

“Pemanfaatan pelabuhan baru yang ada di Kecamatan Dungkek dan pengadaan SPBU Pertamina yang ada di Desa Legung Barat,” kata Toifur pemuda asal Legung Timur itu.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu warga Sumenep Syaiful Bahri menekan persoalan potensi peningkatan ekonomi kerakyatan yang ada di Kecamatan Batuputih yang hingga hari ini belum ada respon khusus dari pemerintah Kabupaten Sumenep. Terutama, potensi pisang yang ada di desa Gedang-Gedang.

“Sebagai warga Batuputih, potensi pisang yang ada di desa Gedang-Gedang ini perlu diperhatikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sehingga ada ekonomi yang bisa digerakkan petani,” kata Syaiful Bahri saat menghadiri ‘Ngopi Teras’.

Syaiful berharap, aspirasi yang disampaikan pada ‘Ngopi Teras’ kali ini dapat diejawantahkan oleh OPD terkait untuk ditindaklanjuti dan dievaluasi.

“Semoga ke depan, hubungan emosional antara masyarakat dan Bupati Sumenep tetap bersinergi demi menjawab tagline ‘Bismillah Melayani’,” pungkasnya. (Rif)

Editor: Sid

KEPRI, lensamadura.com – Kapal tol laut KM Logistik Nusantara 4 milik PT Pelni kembali singgah di pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ini merupakan pelayaran perdana kembali kapal Tol Laut di daerah tersebut setelah sempat vakum selama 2 (dua) tahun akibat pandemi COVID-19.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Hendri Ginting mengatakan kehadiran kembali Tol Laut di wilayah Kijang yang merupakan salah satu bagian dari trayek T-3 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan wilayah lainnya yang dilalui trayek T-3.

“Jadi sebelum ini dijalankan kembali, kami telah berkoordinasi ke seluruh pihak terkait, kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah dan semua yang berkepentingan agar dapat mendukung program Tol Laut,” ujar Capt Hendri, Senin, 19 September 2022.

Capt Hendri berharap dengan hadirnya Tol Laut ini dapat meningkatkan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi dan menurunkan disparitas harga khususnya di wilayah 3TP mengingat daerah setempat sangat bergantung dengan Pulau Jawa, terutama dari segi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat setempat.

“Sehingga dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan juga mendapatkan harga yang murah karena barang-barangnya bisa sampai ke daerah dengan jadwal yang tetap dan teratur,” ujarnya.

Selain itu, Capt Hendri juga meminta pemerintah daerah untuk aktif mendorong potensi-potensi daerahnya sehingga dapat menjadi muatan balik Tol Laut.

Trayek T-3 memiliki rute pelayanan yang berpangkalan di Tj. Priok – Kijang – Letung – Tarempa – Pulau Laut – Selat Lampa – Subi – Serasan – Midai – Kijang – Patimban dan kembali lagi ke Tj.Priok

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri Junaidi saat menyambut KM Logistik Nusantara 4 di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang mengatakan kapal tersebut memuat 100 kontainer berisi barang-barang penting dan kebutuhan pokok seperti semen, besi, ayam beku, mangga dan mineral air dan kebutuhan pokok lainnya.

Kapal tol laut KM Logistik Nusantara 4 ini berangkat dari pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat lalu singgah ke Kijang, Tarempa, Letung, Selat Natuna (Kepri), lalu kembali lagi ke Patimban dengan memakan waktu perjalanan sekitar 23 hari.

“KM Logistik Nusantara 4 mendapat penugasan dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi distribusi barang penting dan kebutuhan pokok ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan, khususnya di Kepri,” ujar Junaidi.

Program tol laut ini menekan biaya transportasi pengiriman barang-barang ke Kepri sehingga nantinya barang yang dibeli masyarakat menjadi lebih murah. Selain itu, Tol Laut juga menekan disparitas harga kebutuhan pokok di pulau-pulau terluar Kepri seperti Anambas dan Natuna, yang selama ini harganya relatif lebih tinggi dibanding daerah perkotaan.

“Efek tol laut membuat harga sembako jadi lebih murah. Ini juga sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden RI Jokowi untuk menekan inflasi di tengah krisis global yang tengah terjadi,” ujar Junaidi.

Junaidi menyampaikan jika masyarakat, pengusaha sembako hingga agen kargo sangat antusias menyambut kembali hadirnya kapal tol laut di Bumi Segantang Lada itu guna mempermudah mendatangkan maupun mengirimkan barang kebutuhan pokok dari satu daerah ke daerah lainnya.

Khusus di Pulau Natuna, sambungnya, para pengusaha perikanan di daerah perbatasan laut China Selatan itu ingin memanfaatkan kapal tol laut untuk menjual hasil tangkapan nelayan lokal ke Pulau Jawa.

“Semoga program tol laut ini berjalan lancar, sehingga berdampak pada roda perekonomian Kepri, apalagi di pulau-pulau terluar,” tutupnya. (red)

Jakarta, lensamadura.com – Masa Bhakti kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Riza Patria dikabarkan berakhir Pada 16 Oktober 2022 Mendatang, Jakarta 16 September 2022.

Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru akan digelar serentak pada tahun 2024. Oleh karenanya, untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada Tahun 2022-2023 akan digantikan oleh penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Untuk diketahui, kegiatan Urun Rembug II digelar Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) mengangkat tema ”Menakar Tantangan Dan Agenda Pj Gubernur DKI Jakarta” yang bertempat di hotel Di Ballroom Balairung Matraman.

Dewan Penasihat FPPJ dan pemerhati lingkungan Jakarta Dedi Satria menyampaikan, bahwa siapapun yang akan menjabat Gubernur DKI yang dipilih masyarakat melalui FPPJ, pihaknya akan kawal kinerjanya melalui evaluasi berkala perseratus hari sebelum jabatannya diperpanjang Presiden di tiap tahun berikutnya, agar Jakarta tertata dan tertangani di tangan pimpinan yang benar dan tepat.

“Kekosongan Kepala Daerah akibat tidak diselenggarakannya Pilkada 2022 dan 2023 yang telah diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada,” kata Dedi Satria.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta memberikan syarat yang harus dimiliki oleh Pejabat Gubernur Dki Jakarta.

Syarat utama bagi Pj Gubernur DKI Jakarta menurut Partai Golkar ada 3 (Tiga), yaitu netral, profesional dan pengalaman. Ini berkenaan dengan semakin dekatnya tahun politik jelang Pemilu 2024.

“Jadi jangan sampai mengganggu proses pelayanan warga dan program pembangunan di Jakarta” ungkap Basri Baco di Ballroom Hotel Balairung Matraman, Rabu (14/09/2022).

Menurutnya, sebagaimana diketahui bersama bahwa DPRD DKI telah selesai memutuskan rekomendasi 3 ( tiga ) nama sebagai kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta Kemarin (12/9). Masyarakat diberikan kesempatan untuk membedah kapasitas di antara nama yang muncul.

Basri sapaan akrabnya berharap, nantinya ada satu Nmnama yang memang benar-Benar bisa diterima masyarakat.

“Karena DKI Jakarta untuk 2,5 tahun ke depan akan dipimpin oleh seorang Gubernur tanpa melalui proses pemilihan oleh rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Endriansah Ketua Umum FPPJ dalam sambutannya menilai, dengan kondisi geografis DKI Jakarta membutuhkan sosok pejabat Gubernur DKI Jakarta yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang mumpuni.

Pria yang akrab disapa Ryan ini menegaskan pihaknya menghendaki sosok Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang mampu mengayomi semua sisi tanpa membeda bedakan.

“FPPJ menuntut netralitas Pj Gubernur, karena itu sangat penting bila tidak ingin dibombardir netizen social media dan dihujat publik hingga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat Jakarta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.

Menurut Ryan, kepercayaan publik terhadap Penjabat Gubernur DKI Jakarta sangat diperlukan, sebab apabila berkurang maka dapat berpotensi menjadi pemicu berkurangnya pula kinerja Penjabat Gubernur DKI Jakarta Kedepan. (Udi/Pur)

SUMENEP, lensamadura.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Nyamplong, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap Pertama.

Bantuan untuk bulan Agustus-September 2022 dengan total Rp 500 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berlangsung di halaman balai setempat, Kamis, 15/09/2022).

BLT BBM ini merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat karena adanya kenaikan harga BBM secara nasional.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Nyamplong Mutawa menjelaskan, BLT BBM dan BPNT dicairkan secara bersamaan, dengan rincian Rp 300 ribu dari BLT BBM dan BPNT sebesar Rp 200 ribu.

“Karena cairnya bersamaan, makanya sekalian kami satukan,” kata Mutawa.

Mutawa mengimbau agar bantuan BLT BBM dan BPNT digunakan dengan bijak. Ia menyarankan agar tidak terlalu konsumtif jika tidak ada kebutuhan yang mendesak atau pokok.

“Gunakan bantuan ini dengan baik. Jangan terlalu banyak pengeluaran kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak dan pokok,” harapnya.

Di akhir sambutan, kepala desa yang sudah menjabat dua periode ini berharap, semoga dengan adanya bantuan ini bisa mengurangi beban keuangan para KPM.

“Semoga mengurangi beban Keuangan bapak ibu. Apalagi sekarang musim hajatan. Semoga sedikit membantu,” pungkasnya.

Sekadar informasi, total jumlah penerima KPM sebanyak 210 Orang. Dan tahap pencariannya langsung dari PT. Pos setempat. (Udi)

Editor: Rifqi