SUMENEP, LensaMadura.com – Redaksi Kliktimes.id (selanjutnya ditulis Klik Times) membantah tudingan tidak melakukan konfirmasi sebelum menayangkan pemberitaan.
Founder Klik Times, M Faizi, mengatakan tudingan yang dialamatkan kepada pihaknya tersebut berkaitan langsung dengan pemberitaan soal bantuan ternak sapi di wilayah Sumenep.
Dalam narasi yang berkembang, wartawan Klik Times dituduh menulis dan menerbitkan berita tersebut tanpa melakukan konfirmasi. Tuduhan itu, kata Faizi, tidak benar.
Karena itu, ia menegaskan seluruh berita yang diterbitkan telah melalui proses kerja jurnalistik sesuai standar profesi.
“Kami memastikan konfirmasi telah dilakukan sebelum berita tayang. Tuduhan bahwa tidak ada upaya konfirmasi itu tidak benar,” tegas Faizi, Rabu, 4 Maret 2026.
Menurut Faizi, setiap produk jurnalistik Klik Times disusun berdasarkan proses verifikasi dan prinsip keberimbangan. Redaksi, kata dia, tidak menulis berita berdasarkan asumsi atau opini tanpa dasar.
“Sejak awal kami bekerja sesuai standar jurnalistik. Proses check and recheck selalu kami jalankan,” ujarnya.
Faizi menjelaskan, informasi yang dimuat bersumber dari keterangan warga setempat yang mengetahui langsung persoalan bantuan ternak sapi yang diberitakan. Data dan fakta tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berita.
Ia menambahkan, redaksi menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh pihak mana pun. Namun, ia menegaskan karya jurnalistik yang diterbitkan merupakan hasil kerja profesional yang mengedepankan kepentingan publik.
“Kami bertanggung jawab atas setiap informasi yang kami tayangkan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, ruang klarifikasi selalu kami buka,” ujarnya.
Di sisi lain, Faizi menyatakan redaksi tidak akan tinggal diam terhadap tudingan yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi merugikan marwah profesi jurnalistik. Ia menyebut pihaknya siap menempuh langkah hukum apabila diperlukan.
Selain itu, Faizi mengungkapkan redaksi tengah menyiapkan laporan dugaan persoalan penyaluran bantuan ternak sapi di Kecamatan Pasongsongan.
Bantuan tersebut, lanjut dia, diduga berada di bawah kendali seorang berinisial AM, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dalam rentang waktu 2021 hingga 2024.
“Berdasarkan hasil investigasi redaksi, terdapat dugaan bahwa yang bersangkutan berperan dalam pengendalian sejumlah program bantuan untuk berbagai kelompok,” ujar Faizi.
Saat ini, kata dia, tim redaksi masih mengumpulkan dokumen dan data pendukung untuk memperkuat laporan tersebut.
“Kami ingin semuanya terang-benderang. Jika tidak ada masalah, proses hukum akan membuktikannya. Jika ada penyimpangan, publik berhak tahu,” pungkasnya. (*)
