SUMENEP, LensaMadura.com – PMII Universitas PGRI (UPI) Sumenep menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di Cafe Kancakonah Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Rabu, 13 Mei 2026.
Kegiatan itu dihadiri mahasiswa, aktivis, serta sejumlah masyarakat umum untuk menyaksikan sekaligus mendiskusikan film yang mengangkat persoalan ketimpangan sosial dan eksploitasi lahan di Papua.
Ketua Komisariat PMII UPI Sumenep, Diky Alamsyah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses kaderisasi organisasi untuk membangun intelektualitas kader dan ruang diskusi publik.
Menurut dia, pemutaran film sengaja dibuka untuk umum agar masyarakat lebih memahami persoalan sosial yang terjadi di Papua.
“Kegiatan ini sengaja kami buka untuk umum supaya masyarakat sadar bahwa ada ketimpangan sosial yang terjadi di tanah Papua,” ujar Diky.
Ia juga menyebut sempat ada aparat kepolisian yang hadir di lokasi kegiatan. Namun, kata dia, aparat hanya melakukan pemantauan dan tidak mengganggu jalannya acara.
“Mereka hanya datang memantau jalannya diskusi. Alhamdulillah kegiatan berjalan khidmat tanpa gangguan,” katanya.
Sementara itu, Ketua PC PMII Sumenep, Khoirus Soleh, menilai film Pesta Babi memperlihatkan bagaimana eksploitasi lahan dilakukan atas nama pembangunan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat adat dan lingkungan.
Menurut dia, proyek strategis nasional (PSN) yang membuka lahan besar-besaran di Papua perlu dikritisi karena dinilai berpotensi mengorbankan ruang hidup masyarakat adat dan ekosistem setempat.
“Film ini memperlihatkan siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari eksploitasi tersebut,” ujarnya.
Khoirus menilai film dokumenter itu juga membuka ruang refleksi tentang relasi kuasa pascakolonial yang masih tampak dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam dan minimnya perlindungan terhadap masyarakat adat.
“Diskusi ini penting agar kita tidak hanya memahami teori keadilan sosial, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat,” katanya.
Dosen dan pengamat kebijakan publik, Wilda Rosaili, yang turut hadir sebagai narasumber, mengatakan film Pesta Babi mengingatkan pada praktik pembangunan yang lebih berpihak pada kepentingan elite dibanding masyarakat kecil.
Menurut dia, film tersebut menjadi ajakan untuk melihat kembali bagaimana kebijakan negara sering kali belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok rentan dan masyarakat adat.
“Film ini mengajak kita berpikir tentang bagaimana pemerintah seharusnya hadir membela kepentingan rakyat kecil,” ujarnya.
Wilda juga mengajak mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil untuk tetap menjaga sikap kritis terhadap berbagai kebijakan publik yang dinilai tidak adil.
Ia menyinggung pemikiran Tan Malaka bahwa kemewahan terakhir seorang pemuda adalah idealisme. Karena itu, ia meminta generasi muda tetap menjaga independensi gerakan dan keberpihakan kepada rakyat.
“Setidaknya kita mampu membangun gerakan kolektif untuk mendukung masyarakat adat Papua agar tanah mereka tidak menjadi korban pembangunan,” katanya. (*)
