SUMENEP, LensaMadura.com – Proses pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dinilai tidak konsisten. Kebijakan yang diterapkan Kepala Seksi PAUD dan TK disebut tak sejalan dengan regulasi yang dibuatnya sendiri.
Sejumlah kepala sekolah PAUD dan TK/KB mengeluhkan sulitnya memperoleh rekomendasi pencairan dana bantuan. Rekomendasi tersebut menjadi syarat pencairan di bank, namun hanya diberikan kepada kepala sekolah dan bendahara yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Saya memang belum masuk Dapodik, tapi saya kepala sekolah asli di TK/KB di Pulau Sapeken. Karena itu, kami tidak dapat rekom dari Disdik,” ujar seorang kepala KB di Sapeken yang enggan disebutkan namanya, Senin, 4 Agustus 2025.
Meski demikian, ia menuding ada perlakuan berbeda terhadap lembaga lain. Ia menyebut, sebuah PAUD/KB di Desa Pagerungan Besar tetap mendapat rekomendasi meski kepala sekolahnya tak terdaftar di Dapodik dan bendaharanya masih berstatus mahasiswa aktif.
“Kalau begini, aturan jadi tidak jelas. KB Haji Lolo misalnya, kepala dan bendaharanya tidak masuk Dapodik dan bahkan tak pernah mengajar di sana, tapi tetap bisa cair,” ujarnya.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep, Wahyudi, turut menyoroti dugaan ketidakberesan ini. Ia menyebut Kepala Seksi PAUD dan TK Dinas Pendidikan Sumenep, Supiyanto, telah melanggar aturan yang ia buat sendiri.
“Kalau syaratnya kepala dan bendahara harus terdaftar di Dapodik, ya harus konsisten. Tidak boleh ada tebang pilih,” kata Wahyudi.
Ia mengaku telah menelusuri informasi ke sejumlah kepala PAUD dan TK/KB di Pulau Sapeken dan menemukan beberapa kasus serupa. Salah satunya, lanjut Wahyudi, adalah KB Haji Lolo di Dusun Mandar, Desa Pagerungan Besar.
“Saya punya bukti pencairan BOP KB Haji Lolo di Bank Jatim Cabang Sumenep. Ini memperkuat dugaan ada permainan,” ujarnya.
Wahyudi menambahkan, praktik semacam ini diduga telah berlangsung lama dan kerap dikeluhkan oleh sekolah-sekolah di wilayah kepulauan.
“Bayangkan, kepala sekolah dari pulau datang jauh-jauh ke Sumenep (kota), keluar biaya besar, tapi ditolak karena tidak ada rekom. Ini tidak adil,” katanya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan ini. (*)
