Lensa Madura

Tag: BOP

  • Polemik BOP di Kepulauan, Kasi PAUD-TK Disdik Sumenep Klaim Sesuai Aturan, SMSI Temukan Kejanggalan

    Polemik BOP di Kepulauan, Kasi PAUD-TK Disdik Sumenep Klaim Sesuai Aturan, SMSI Temukan Kejanggalan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Seksi (Kasi) PAUD/TK Dinas Pendidikan Sumenep, Supiyanto, membantah tudingan ketidakkonsistenan dalam proses pencairan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk lembaga PAUD dan TK di wilayah kepulauan.

    Ia menegaskan bahwa pencairan dana tetap mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, terutama terkait syarat keberadaan kepala sekolah dan bendahara dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

    “Kalau kepala sekolah dan bendahara tidak ada di Dapodik, kami tidak akan berani memberikan rekomendasi. Itu sudah jadi ketentuan,” ujar Supiyanto saat dikonfirmasi media melalui WhatsApp, Selasa, 5 Agustus 2025.

    Supiyanto juga merespons tudingan terkait kasus KB Haji Lolo di Desa Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, yang disebut tetap menerima rekomendasi pencairan meski kepala sekolah dan bendaharanya belum terdaftar di Dapodik.

    Ia mengakui kepala sekolah berinisial SR belum masuk sistem secara formal karena Dapodik sedang dalam proses pemeliharaan (maintenance), namun pengajuan datanya sudah diproses.

    “Berkasnya sudah kami ajukan ke GTK. Namun karena sistem sedang maintenance, datanya belum tervalidasi penuh. Untuk bendahara, SW, memang belum berhasil masuk,” kata dia.

    Namun pernyataan tersebut justru menuai kritik keras dari Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumenep, Wahyudi.

    Ia menilai pernyataan Supiyanto tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menutupi praktik yang tidak transparan dalam pencairan BOP.

    “Pernyataan itu berpotensi menutup fakta yang sebenarnya. Kami punya data bahwa sejumlah lembaga menerima rekomendasi pencairan meskipun kepala sekolah dan bendaharanya tidak masuk Dapodik,” ujar Wahyudi, Rabu, 6 Agustus 2025.

    Wahyudi lantas menyebut lembaga-lembaga seperti KB Haji Lolo, KB Al-Kautsar, TK Darul Ma’ad, dan TK Tunas Harapan sebagai contoh.

    Berdasarkan laporan yang diterima SMSI Sumenep, nama kepala dan bendahara di lembaga tersebut tidak tercantum dalam Dapodik, namun tetap bisa mencairkan dana.

    “Kalau memang aturannya wajib terdaftar di Dapodik, maka seluruh lembaga harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada perlakuan tebang pilih,” tegasnya.

    Ia melanjutkan, kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik tidak transparan yang berlindung di balik dalih “kebijakan”, namun justru mencederai prinsip keadilan dan integritas dalam birokrasi pendidikan.

    “Jangan berlindung di balik kata ‘kebijakan’ jika itu justru dijadikan kedok untuk penyimpangan,” katanya.

    Lebih jauh, Wahyudi menyebut pernyataan Supiyanto bukan hanya tidak sesuai fakta, tetapi juga dapat tergolong sebagai informasi menyesatkan atau bahkan hoaks.

    “Segera cabut pernyataan yang menyesatkan tersebut. Kami menduga itu bagian dari upaya pengaburan informasi publik,” tegasnya.

    Ia mendesak Dinas Pendidikan Sumenep termasuk Bank Jatim untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab atas kejanggalan tersebut. SMSI, kata Wahyudi, akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan.

    “Jangan sampai kejanggalan seperti ini dibiarkan tanpa klarifikasi dan tindakan,” pungkasnya. (*)

  • Pencairan BOP Dinilai Tak Konsisten, Kasi PAUD-TK Disdik Sumenep Diduga Langgar Aturan

    Pencairan BOP Dinilai Tak Konsisten, Kasi PAUD-TK Disdik Sumenep Diduga Langgar Aturan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Proses pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dinilai tidak konsisten. Kebijakan yang diterapkan Kepala Seksi PAUD dan TK disebut tak sejalan dengan regulasi yang dibuatnya sendiri.

    Sejumlah kepala sekolah PAUD dan TK/KB mengeluhkan sulitnya memperoleh rekomendasi pencairan dana bantuan. Rekomendasi tersebut menjadi syarat pencairan di bank, namun hanya diberikan kepada kepala sekolah dan bendahara yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

    “Saya memang belum masuk Dapodik, tapi saya kepala sekolah asli di TK/KB di Pulau Sapeken. Karena itu, kami tidak dapat rekom dari Disdik,” ujar seorang kepala KB di Sapeken yang enggan disebutkan namanya, Senin, 4 Agustus 2025.

    Meski demikian, ia menuding ada perlakuan berbeda terhadap lembaga lain. Ia menyebut, sebuah PAUD/KB di Desa Pagerungan Besar tetap mendapat rekomendasi meski kepala sekolahnya tak terdaftar di Dapodik dan bendaharanya masih berstatus mahasiswa aktif.

    “Kalau begini, aturan jadi tidak jelas. KB Haji Lolo misalnya, kepala dan bendaharanya tidak masuk Dapodik dan bahkan tak pernah mengajar di sana, tapi tetap bisa cair,” ujarnya.

    Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep, Wahyudi, turut menyoroti dugaan ketidakberesan ini. Ia menyebut Kepala Seksi PAUD dan TK Dinas Pendidikan Sumenep, Supiyanto, telah melanggar aturan yang ia buat sendiri.

    “Kalau syaratnya kepala dan bendahara harus terdaftar di Dapodik, ya harus konsisten. Tidak boleh ada tebang pilih,” kata Wahyudi.

    Ia mengaku telah menelusuri informasi ke sejumlah kepala PAUD dan TK/KB di Pulau Sapeken dan menemukan beberapa kasus serupa. Salah satunya, lanjut Wahyudi, adalah KB Haji Lolo di Dusun Mandar, Desa Pagerungan Besar.

    “Saya punya bukti pencairan BOP KB Haji Lolo di Bank Jatim Cabang Sumenep. Ini memperkuat dugaan ada permainan,” ujarnya.

    Wahyudi menambahkan, praktik semacam ini diduga telah berlangsung lama dan kerap dikeluhkan oleh sekolah-sekolah di wilayah kepulauan.

    “Bayangkan, kepala sekolah dari pulau datang jauh-jauh ke Sumenep (kota), keluar biaya besar, tapi ditolak karena tidak ada rekom. Ini tidak adil,” katanya.

    Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan ini. (*)