SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dukungan itu diberikan karena hasil sensus dinilai menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
“Kami mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh jajaran BPS yang akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan kegiatan ini,” ujar Fauzi, Senin, 29 Juni 2026.
Menurut Fauzi, data yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menentukan program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Semua kebijakan pemerintah sejatinya harus berbasis data. Dari data itulah pemerintah dapat menentukan langkah yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan,” katanya.
Ia menjelaskan, data yang akurat juga menjadi syarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi berkembang, kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi, hingga pelaku usaha yang layak memperoleh dukungan.
“Ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, tentu harus tahu sektor mana yang potensial, siapa yang perlu dibantu, dan kebijakan apa yang paling efektif. Semua itu hanya bisa dilakukan jika datanya akurat,” ujarnya.
Fauzi menambahkan, negara-negara maju telah lama menjadikan data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan strategis sehingga keputusan yang diambil lebih terukur dan tepat sasaran.
Menurut dia, pemanfaatan data tidak hanya penting di sektor ekonomi, tetapi juga pada bidang pendidikan dan kesehatan. Data pendidikan, misalnya, digunakan untuk mengukur angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan data kesehatan menjadi dasar dalam menghitung angka harapan hidup masyarakat.
“Melalui data tersebut, pemerintah bisa melihat kondisi riil masyarakat. Dari situlah kebijakan disusun agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” tuturnya.
Fauzi menilai setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan tidak bisa diterapkan secara seragam.
“Daerah dengan tingkat pendidikan yang tinggi tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan daerah yang tingkat pendidikannya masih rendah. Karena itu, data yang valid menjadi sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan,” katanya.
Ia berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, semakin akurat data yang dihimpun, semakin besar peluang pemerintah menyusun kebijakan yang efektif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan dukungan semua pihak, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep,” ujarnya. (*)