PAMEKASAN, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dinilainya tetap mampu menjaga laju pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Apresiasi itu disampaikan saat Lia Istifhama mengunjungi Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.
Kedatangannya disambut Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman, Sekretaris Daerah Taufikurrachman, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam pertemuan tersebut, perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menilai pemerintah daerah mampu menjaga semangat pembangunan meski menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Di tengah adanya pemotongan dana transfer daerah hingga sekitar Rp200 miliar, tentu ini bukan hal mudah. Namun saya melihat ada semangat kolaborasi yang terus dibangun antara pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Lia dalam keterangannya, Sabtu, 25 Juli 2026.
Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu mengatakan keterbatasan anggaran berdampak pada belum optimalnya pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan. Meski demikian, menurut dia, kondisi tersebut justru mendorong tumbuhnya kesadaran bersama untuk membangun daerah.
“Dulu pembangunan banyak bergantung pada pusat. Sekarang ada dorongan kesadaran bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat,” ujarnya.
Lia juga menegaskan komitmennya untuk terus menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar berbagai aspirasi daerah dapat diperjuangkan melalui DPD RI.
“Silaturahmi dan komunikasi harus terus dijaga. Kami di DPD RI siap menjadi penghubung agar aspirasi daerah bisa tersampaikan dengan baik ke pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk keterbatasan anggaran akibat kebijakan fiskal nasional dan belum optimalnya penyaluran dana bagi hasil.
Menurut dia, masih terdapat potensi kurang bayar Dana Transfer Daerah (DTD) periode 2002–2024 sekitar Rp71 miliar. Apabila direalisasikan, dana tersebut dinilai dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
Selain itu, Kholilurrahman menyoroti penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dinilai belum maksimal. Dari potensi sekitar Rp120 miliar, Kabupaten Pamekasan saat ini baru menerima sekitar Rp50 miliar.
“Sebagian besar kami alokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat. Ini menjadi prioritas agar layanan kesehatan tetap terjamin,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih kepada daerah penghasil sehingga alokasi dana yang diterima lebih proporsional dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)