SUMENEP, lensamadura.com – Pemerintah daerah melalui Bappeda Sumenep melaksanakan forum konsultasi publik terkait rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Forum dalam rangka menyempurnakan RKPD 2026 itu diselenggarakan di lantai 2 kantor bupati Sumenep, Selasa, 11 Februari 2025. Acara dibuka langsung oleh Sekda Edy Rasyadi.
Dalam pelaksanaannya, forum itu mendapat apresiasi dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur (Bakorwil IV) Pamekasan. Karena konsultasi publik RKPD 2026 ini terbilang awal dibanding di daerah lain.
Kepala Bakorwil IV Pamekasan, Sufi Agustini, mengatakan forum konsultasi publik RKPD Sumenep 2026 yang diselenggarakan di awal tahun dipastikan lebih maksimal untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
Sebab, RKPD ini membutuhkan banyak aspirasi dari berbagai pihak untuk memaksimalkan upaya peningkatan pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi kegiatan forum konsultasi publik ini. Ini bagian dari upaya daerah untuk menyerap banyak aspirasi dari masyarakat,” kata Sufi Agustini.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sumenep Edy Rasyadi menegaskan, forum konsultasi publik RKPD harus menjadi ruang aspirasi demi kemajuan daerah.
Menurutnya, peningkatan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan tanpa adanya masukan dari masyarakat. Dengan demikian, masukan dari segi apapun menjadi harapan pemerintah daerah.
“Kami tidak menutup aspirasi masyarakat. Silakan sampaikan aspirasinya melalui ruang konsultasi RKPD ini,” kata Edy Rasyadi.
Sekda Edy kemudian juga menegaskan, forum konsultasi publik RKPD merupakan langkah strategis dalam menyusun program pemerintah daerah pada tahun 2026 mendatang. Sehingga program pemerintah yang akan dicanangkan tahun depan benar-benar sesuai harapan masyarakat.
“Untuk itu, adanya aspirasi masyarakat kalangan bawah sangat dibutuhkan, dan akan menjadi rujukan pembangunan ke depan,” tambahnya.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa forum ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan guna menentukan prioritas pembangunan.
“RKPD 2026 harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Kami ingin pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Arif Firmanto.
Forum ini diikuti berbagai pihak, termasuk OPD, akademisi, LSM, dan perwakilan masyarakat. Semua terlibat merumuskan strategi pembangunan daerah.
“Kami harap masukan dari forum ini bisa menjadi dasar kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat,” harap pejabat inovatif itu. (mr)
